docs/coretax_telegram.csv

qid,question,answer,images_path,
1,Apa itu Coretax dan apa saja manfaatnya?,"Coretax adalah sistem administrasi perpajakan baru di Indonesia yang menggantikan sistem DJP Online. Sistem ini menawarkan berbagai manfaat untuk Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), antara lain:

* Integrasi proses: Coretax menyatukan semua proses perpajakan dalam satu aplikasi berbasis website: mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak. Hal ini membuat data perpajakan lebih terpusat dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan.

* Otomatisasi proses:  Coretax mengotomatisasi beberapa proses perpajakan, seperti rekonsiliasi data SPT Kurang Bayar, pembuatan SPT Masa PPN, dan validasi data dengan Dukcapil. Otomatisasi ini mengurangi pekerjaan manual, baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak, dan meminimalisir kesalahan. 

* Transparansi dan akuntabilitas:  Coretax memberikan akses yang lebih transparan kepada Wajib Pajak terhadap data perpajakan mereka. Wajib Pajak dapat memantau status perpajakan mereka, riwayat pembayaran, dan interaksinya dengan DJP secara real-time melalui menu Notifikasi.

Peningkatan kepatuhan: Coretax dirancang untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan informasi, edukasi, dan layanan yang mudah diakses. Selain itu, Coretax juga mempermudah proses pembayaran pajak dan pelaporan SPT.

* Peningkatan kualitas data: Coretax akan meningkatkan kualitas data perpajakan dengan validasi data otomatis dan terintegrasi dengan Dukcapil. Data yang lebih akurat akan membantu DJP dalam membuat keputusan yang lebih baik.

Beberapa contoh manfaat Coretax::

* Pelaporan SPT Kurang Bayar: Coretax merekonsiliasi dan memvalidasi data SPT Kurang Bayar dengan data pembayaran secara otomatis. Saat NTPN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan diterima, status SPT Kurang Bayar akan berubah menjadi ""ter-submit"" (dilaporkan). Hal yang sama berlaku ketika Wajib Pajak menggunakan saldo deposit pajak. Wajib Pajak dan petugas tidak perlu lagi memasukkan data NTPN atau bukti PBK secara manual.

* Penggunaan Deposit Pajak:  Coretax memungkinkan penggunaan akun deposit pajak melalui pemindahbukuan otomatis.  Wajib Pajak dapat menggunakan deposit pajak untuk melunasi berbagai kewajiban pajak, termasuk draft SPT, utang pajak, atau kewajiban non-SPT. Deposit pajak juga memfasilitasi penyampaian SPT kertas.

Kesimpulannya, Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang modern dan terintegrasi yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.",,#CoretaxUmum
2,Apa dasar hukum dari sistem Coretax?,"Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan: PMK ini merupakan aturan turunan dari Perpres No. 40 Tahun 2018 yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan Coretax, meliputi tata cara pendaftaran Wajib Pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan layanan administrasi perpajakan.

Selain itu, terdapat Peraturan Dirjen Pajak yang akan menjelaskan lebih rinci terkait ketentuan dalam PMK-81/PMK.03/2024.

Unduh di https://t.me/infopajaksbyrungkut/1003",,#CoretaxUmum
3,"Apakah Coretax wajib digunakan, mulai kapan? Bagaimana bila saya masih ingin menggunakan DJP Online?","Coretax akan menjadi sistem administrasi perpajakan utama yang digunakan di Indonesia. DJP Online tidak akan digunakan lagi setelah Coretax diterapkan khusus untuk pelaksanaan hak dan kewajiban mulai Masa Pajak Januari 2025 dan Tahun Pajak 2025 sesuai PMK-81/PMK.03/2024.

DJP Online masih dapat digunakan dengan terbatas.",[images/photo_3.jpg],#CoretaxUmum
4,Bagaimana cara mengakses CORETAX bagi Wajib Pajak lama? Apakah Wajib Pajak lama harus mendaftar ulang di CORETAX?,"Wajib Pajak lama tidak perlu mendaftar ulang di CORETAX. Data Wajib Pajak dari sistem lama telah dimigrasikan ke Coretax. Untuk mengakses Coretax, Wajib Pajak lama harus melakukan _reset password_ di halaman muka Portal Wajib Pajak. 

Setelah melakukan proses ""Lupa Kata Sandi"", selanjutnya notifikasi perubahan _password_ akan dikirimkan ke alamat _email_ yang terdaftar di DJP Online, modul Profil. Pastikan data profil pada DJP Online saat ini sudah terbaru dan valid agar proses transisi ke Coretax tidak mengalami kendala.

Perlu dicatat, proses lupa kata sandi ini hanya berlaku bagi Wajib Pajak lama yang sudah memiliki akun DJP Online.

Bila Wajib Pajak lama belum pernah aktivasi EFIN, atau sudah pernah aktivasi EFIN tetapi tidak mendaftar akun ke DJP Online, maka Wajib pajak tersebut harus melalui proses “Permintaan Akses Digital” untuk dapat mengakses CORETAX.",[images/photo_4.jpg],#probisRegistrasi 
5,Bagaimana bila seorang Wanita Kawin yang kewajiban pajaknya gabung dengan suami (NPWP Gabung) dan ingin mengakses Coretax?,"Seorang wanita kawin yang kewajiban pajaknya digabung dengan suami dapat memiliki Akun Coretax dengan NIK-nya sendiri tanpa perlu mengubah NIK-nya sebagai NPWP. Ini berarti, istri tersebut tidak perlu menggunakan NIK suami untuk login ke Coretax dan dapat menggunakan NIK nya untuk menandatangani faktur, bukti potong, bukti pungut, atau SPT, terkait jabatannya, dalam sistem Coretax.

Untuk dapat mengakses Coretax, Wanita kawin (istri) tersebut dapat memanfaatkan dua cara:
1. ""Daftar di sini"" untuk mengakses menu Pendaftaran, di dalamnya akan diberikan pilihan ""Registration Only""/""Hanya Registrasi"" (dan bukan Aktivasi NIK), yakni sekedar membuat akun Coretax tanpa menjadikan NIK sebagai NPWP. Pilihan ini digunakan bila NIK istri belum didaftarkan di Family Tax Unit/FTU akun Coretax suami.
2. ""Permintaan Akses Digital"". Pilihan ini digunakan bila Istri telah masuk FTU.","[images/photo_5.1.jpg, images/photo_5.2.jpg]",#probisRegistrasi 
6,Apa yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan untuk menyambut Coretax?,"1. Memadankan NIK=NPWP atau memperoleh NPWP format 16 digit. Sebab, Coretax akan menggunakan NIK atau NPWP 16 digit dan tidak mengenal NPWP 15 digit. Cara pemadanan NIK ikuti tutorial: 
📹 Video panduan: bit.ly/validasiNIK-NPWP
📰 Artikel lengkap: pajak.go.id/id/artikel/akses-layanan-djp-menggunakan-nik

2. Memastikan data-data pada DJP Online lengkap, update dan valid, seperti:
- Identitas Utama WP 
- Nomor Ponsel kontak WP
- Alamat email WP
- Identitas Penanggung Jawab (PIC Utama) berupa email dan nomor ponsel aktif 
- Data Daftar WP Cabang (Tempat Kegiatan Usaha/TKU)
- Dokumen Pendirian
Pastikan dengan mengakses DJP Online, menu Profil. Bila terdapat data yang tidak sesuai, silakan lakukan permohonan perubahan data ke KPP, kecuali untuk email dan nomor HP bisa diubah pada menu Profil DJP Online.

Mengapa penting?
1. Data Wajib Pajak lama akan dimigrasi ke Coretax, namun perlu melakukan ubah kata sandi yang tautannya dikirim ke email terdaftar di DJP Online. 
2. Penanggung Jawab yang terdaftar di DJP Online akan otomatis menjadi PIC (Super User) yang berwenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mencabut hak akses dari pihak-pihak lain.
3. Akses ke Coretax menggunakan login akun pribadi, bukan lagi NPWP Badan. Pribadi tersebut dapat berperan sebagai diri sendiri atau wakil/kuasa/pengurus dari Wajib Pajak lainnya.","[images/photo_6.1.jpg, images/photo_6.2.jpg]",#probisRegistrasi 
7,Apakah NPWP Badan dapat login dan digunakan bersama sama dalam sistem CORETAX layaknya mengakses DJP Online?,"Dalam sistem Coretax, terdapat perubahan signifikan terkait akses akun bagi Wajib Pajak Badan. Berbeda dengan sistem DJP Online sebelumnya, di mana akun NPWP Badan dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa individu, pada sistem Coretax, setiap akses akan dikaitkan langsung dengan akun Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai perwakilan atau pengurus dari Wajib Pajak Badan.

😚 Perubahan Utama dalam Akses Akun:
🔑 Akun Pribadi untuk Akses Wajib Pajak Badan: Setiap individu yang berwenang, seperti pengurus atau kuasa, harus menggunakan akun pribadi mereka untuk mengakses dan mengelola kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan dalam sistem Coretax. Hal ini berarti NPWP Badan tidak lagi digunakan untuk login langsung.

👤 Person in Charge (PIC): Wajib Pajak Badan memilikki maksimal satu Person in Charge (PIC) Utama yang akan memiliki otoritas untuk memberikan akses kepada individu lain sesuai kebutuhan. Misalnya, PIC Utama dapat memberikan akses kepada staf tertentu untuk melakukan penyusunan draft SPT Masa atau draft pembuatan faktur, atau melakukan penandatangan Bukti potong atau SPT. PIC ini secara default adalah penanggung jawab utama yang terdaftar di DJP Online dan dapat diubah kemudian.

🚫 Bukannya Jamannya Berbagi Akun: Dengan sistem baru ini, DJP bertujuan menghilangkan praktik berbagi kata sandi akun Wajib Pajak Badan yang sebelumnya umum dilakukan. Dalam Coretax, akses tidak dapat digunakan secara bersamaan di berbagai tempat, karena setiap akses terikat pada akun pribadi masing-masing. 

🥇 Manfaat dari Perubahan Ini:
- Keamanan Data yang Lebih Tinggi:
- Akuntabilitas yang Jelas: Setiap tindakan dalam sistem dapat ditelusuri ke individu tertentu, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.",[images/photo_7.jpg],#probisTAM
8,Apa itu PIC dan siapa yang akan menjadi PIC dalam sistem Coretax? ,"Dalam sistem Coretax, Person in Charge (PIC) berperan sangat krusial sebagai pengelola utama akun Coretax Wajib Pajak, dengan tanggung jawab meliputi:
1️⃣ Mengelola Hak Akses: Mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait Wajib Pajak dalam sistem Coretax, seperti wakil/pegawai atau konsultan.
2️⃣ Penandatanganan Dokumen: Dapat menandatangani seluruh dokumen perpajakan, seperti Bukti Potong, Faktur Pajak, SPT dan permohonan administrasi. 
3️⃣ Supervisi Administrasi Perpajakan: Memastikan kepatuhan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, PIC berfungsi sebagai super user yang memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan akun Coretax, layaknya seorang pengurus dalam konteks Wajib Pajak Badan.

Siapa yang akan menjadi PIC?
Pada tahap awal, orang pribadi yang terdaftar sebagai penanggung jawab dalam data profil DJP Online akan otomatis ditetapkan sebagai PIC dalam Coretax.",[images/photo_8.jpg],#probisTAM
9,Apakah penetapan peran PIC dapat dialihkan kepada orang lain? Misalnya kepada orang yang dipercaya meskipun namanya tidak ada dalam akta pendirian/perubahan?,"Ya. Peran PIC dapat dipindahkan ke Wajib Pajak Orang Pribadi lain yang ditunjuk sebagai penanggung jawab melalui akun PIC lama.

Pertimbangan hukum dan catatan:
1️⃣ Pihak yang seharusnya menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Badan adalah pengurus. Namun demikian, termasuk pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP adalah orang pribadi yang nyata-nyata memiliki wewenang menentukan kebijakan/mengambil keputusan kegiatan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, meskipun namanya tidak tertera dalam akta pendirian atau akta perubahan.
2️⃣ Bukti tertulis: Penunjukan pengurus tersebut perlu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan berwenang menyatakan demikian.
3️⃣ Tanggung Jawab Hukum: Orang Pribadi pengurus badan bertanggung jawab secara pribadi/renteng atas pembayaran pajak yang terutang sesuai Pasal 32 UU KUP. Baik pengurus yang ada dalam akta, maupun pengurus di luar akta.
4️⃣ Keamanan Akses: DJP menekankan pentingnya keamanan akses. PIC Utama yang bersifat super user dapat mudah disalahgunakan bila jatuh ke tangan yang tidak tepat. Oleh karena itu, penunjukan PIC utama harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
5️⃣ Jalan Tengah: Pada sistem Coretax, PIC dapat menunjuk orang pribadi lain guna membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan satu atau lebih wewenang yang ditentukan oleh PIC. Pihak yang ditunjuk dapat berupa ""Konsultan Pajak"" atau ""Pihak Lain yang Dapat Ditunjuk"" (Wakil) seperti Pegawai atau orang pribadi lainnya.",,#probisTAM
10,"Siapa yang dimaksud dengan ""Pihak lain yang dapat ditunjuk"" sebagai Wakil di Coretax? Apakah berbeda dengan ""Konsultan"" sebagai kuasa?","Dalam konteks Wajib Pajak Badan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat diwakilkan/dikuasakan oleh pihak lain. Pada coretax, terdapat dua entitas yang dapat diberikan wewenang:
1️⃣ Pegawai/Pengurus sebagai Wakil yang masuk kategori ""Pihak lain yang dapat ditunjuk""
2️⃣ Konsultan Pajak yang masuk kategori ""Kuasa""

Penunjukan/pengubahan/penghapusan pihak lain (wakil) atau kuasa hanya dapat dilakukan oleh PIC Utama. Adapun Kuasa yang sudah ditunjuk tidak dapat menunjuk representative lain.

Berikut perbandingan secara umum antara Pihak Lain yang dapat ditunjuk vs. Konsultan Pajak di Coretax",[images/10.jpg],#probisTAM
11,"Bila pelaksanaan pajak di Coretax bagi Wajib Pajak Badan harus dilakukan dengan login orang pribadi, bagaimana sistem pendelegasian wewenang coretax?","Pendelegasian peran dan tanggung jawab di sistem Coretax untuk Wajib Pajak Badan diorganisasi berdasarkan NPWP Pusat (TKU Pusat) dan TKU Cabang, serta tambahan opsi Konsultan sebagai pihak eksternal.

1. NPWP Pusat (TKU Pusat)
a. Person In Charge (PIC Utama)
💼 Definisi:
Satu orang Superuser yang memiliki otoritas utama atas akun Coretax Wajib Pajak Badan.
🛠 Tugas dan Kewenangan:
• Dapat menambah, mengubah, atau menghapus peran bagi pengguna lain di Coretax
• Melalui menu ""My Representatives"" atau ""Wakil/Kuasa Saya"".
• Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perpajakan di bawah NPWP Pusat dan Cabang bila ada.
✅ Syarat:
• Memiliki NPWP atau NIK yang terdaftar.
• Secara default, data penanggung jawab utama DJP Online dijadikan PIC saat transisi, dan dapat diubah kemudian.

b. Pegawai/Pengurus Lain di NPWP Pusat
👥 Definisi:
Satu atau lebih pegawai atau pengurus lain yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban pajak pusat.
🛠 Tugas dan Kewenangan:
• Peran yang diberikan sesuai dengan ketetapan PIC Pusat.
✅ Syarat:
• Memiliki NPWP atau NIK terdaftar memiliki akun Coretax (tidak harus NIK diaktivasi sebagai NPWP).
• Sudah didaftarkan oleh PIC Utama pada menu ""Related Parties"" atau ""Pihak Terkait"" sebelum diberikan peran.
• Mendapatkan peran dari PIC melalui menu ""Wakil/Kuasa Saya"".

2. Tempat Kegiatan Usaha (TKU) Cabang
a. Pegawai/Pengurus Cabang di TKU Cabang (PIC Cabang)
🏢 Definisi:
Satu atau lebih pegawai atau pengurus cabang yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban pajak di cabang (Tempat Kegiatan Usaha).
🛠 Tugas dan Kewenangan:
• Melaksanakan kewajiban perpajakan cabang sesuai peran yang ditetapkan oleh PIC Pusat atas nama TKU Cabang.
✅ Syarat:
• Memiliki NPWP atau NIK terdaftar memiliki akun Coretax (tidak harus NIK diaktivasi sebagai NPWP).
• Didaftarkan oleh PIC Utama pada menu ""Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit"" sebelum diberikan peran.
• Mendapatkan peran dari PIC melalui menu ""My Representative"" atau ""Wakil/Kuasa Saya"".
Catatan:
• Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak (Bupot) atau Faktur Pajak (FP) yang dibuat oleh PIC Cabang tidak dapat dilihat oleh cabang lain.

3. Konsultan Pajak
🧑‍💼 Definisi:
Konsultan pajak profesional yang berlisensi resmi dan terdaftar di SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) di situs sikop.kemenkeu.go.id.
🛠 Tugas dan Kewenangan:
• Memberikan konsultasi pajak atau bertindak sebagai perwakilan Wajib Pajak sesuai dengan jenis, masa/tahun pajak, dan peran yang diberikan.
• Termasuk pelaporan dan penyelesaian sengketa pajak.
✅ Syarat:
• Memiliki NPWP, lisensi resmi, dan sertifikasi konsultan pajak yang aktif.
• Terdaftar sebagai ""Aktif di database Coretax"" sebelum diberikan peran.
• Mendapatkan peran dari PIC melalui menu ""My Representative"" atau ""Wakil/Kuasa Saya"".
• Melakukan persetujuan penunjukannya di menu ""Pending Request"" atau ""Permohonan Tertunda"" di Coretax masing-masing.

Intinya, Coretax berikan fleksibilitas bagi Wajib Pajak Badan untuk pengelolaan tanggung jawab yang terstruktur. Peran dapat diberikan kepada:
1. PIC Utama (Superuser di NPWP Pusat).
2. Pegawai/Pengurus Pusat dan Cabang.
3. Konsultan Pajak.
Pastikan semua pihak yang diberikan akses memiliki NPWP atau memiliki Akun Coretax dengan NIK di sistem Coretax.",[images/photo_11.jpg],#probisTAM
12,Bagaimana cara bertindak atas nama Badan bila PIC Utama/Wakil/Kuasa telah login NIK orang pribadinya di CORETAX?,"Setelah login dengan NPWP 16 digit atau NIK di Coretax, seorang pengurus atau wakil/kuasa yang ingin bertindak sebagai atas nama Badan, misalnya untuk buat FP, BP, atau pelaporan SPT Badan, sesuai peran yang diberikan, harus memastikan telah memilih NPWP badan bersangkutan pada bagian pilihan ""Wajib Pajak"" di dropdown yang ada (gambar1)

Contoh, Raka login akun CORETAX-nya » Pilih wajib pajak ""PT NYA RAKA"" di kanan atas coretaxnya. . 

Hal ini disebut ""impersonating"" atau bertindak selaku/mewakili. Selama impersonating, terdapat bar biru sebagai tanda sedang aktif bertindak/mewakili atas nama Wajib Pajak lain. (Gambar 2)","[images/photo_12.1.jpg, images/photo_12.2.jpg]",#probisTAM
13,"Apakah dengan implementasi CORETAX, DJP Online tidak dapat digunakan lagi? Bila masih, kapan harus menggunakan DJP Online dan kapan menggunakan CORETAX?","Sistem DJP Online Masih Digunakan:

🗓 Pajak Tahun 2024 dan Sebelumnya:
Pelaporan dan pembayaran SPT untuk pajak tahun 2024 ke bawah tetap pakai DJP Online.
Contoh: Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2024 atau SPT Masa PPN November 2024 harus lewat DJP Online.

💳 Kode Billing 2024:
Masih berlaku, tapi pembayaran harus pakai DJP Online, bukan Coretax.
Contoh: Kode billing untuk PPh Pasal 25 Desember 2024 yang dibuat di 2024 atau 2025 tetap bisa dipakai di DJP Online.

📂 Migrasi Data:
Data pembayaran dari DJP Online akan dipindahkan ke Coretax dan harus muncul di Taxpayer Ledger supaya bisa digunakan untuk pembayaran/pengembalian pajak.
Contoh: Pembayaran PPh Pasal 29 tahun 2023 di DJP Online akan dimigrasi ke Coretax agar bisa dipakai di tahun 2025.

🎯 Pengecualian: Wajib Pakai Coretax Sejak Awal:
🏠 PPh Final Tanah & Bangunan:
Semua proses pembuatan kode billing dan pembayaran pakai Coretax, meski transaksinya di tahun 2024.
Contoh: Bayar PPh final atas penjualan tanah Desember 2024 harus lewat Coretax.

📋 Tagihan & Ketetapan Pajak:
Pembayaran ini langsung diproses di Coretax, meski tagihannya untuk tahun sebelum 2025.
Contoh: Bayar SKP pajak tahun 2022 tetap harus lewat Coretax.

✅ Kesimpulan:
» DJP Online masih digunakan untuk pajak tahun 2024 dan sebelumnya selama masa transisi.
» Coretax langsung digunakan untuk pajak tanah & bangunan serta pembayaran tagihan dan ketetapan.
» Info lengkap akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan PMK 81. 😊",[images/photo_13.jpg],#CoretaxUmum
14,Karyawati ditunjuk untuk eFaktur cuti hamil. Tidak mungkin menggunakan akun coretax pribadinya. Bagaimana solusinya?,"Solusi Jika Karyawan yang Menangani e-Faktur Sedang Cuti Panjang

Ketika karyawan yang biasa mengurus e-Faktur sedang cuti panjang seperti cuti hamil, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan berjalan dengan baik. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Tunjuk Pengganti Sementara🧑‍💻
Perusahaan bisa menunjuk pengganti sementara melalui sistem Coretax. PIC (Person in Charge) dapat memberikan akses kepada pengganti dengan menggunakan fitur “My Representative” atau “Wakil/Kuasa Saya”.

Yang perlu diperhatikan: ✅
- Terdaftar di Coretax: Pengganti harus memiliki NPWP atau NIK yang sudah terdaftar di sistem.
- Proses Pendaftaran: PIC harus mendaftarkan pengganti sebagai Pihak Terkait (Related Parties) di Coretax sebelum memberikan akses.
- Akses Terbatas: Peran yang diberikan dapat dibatasi sesuai kebutuhan perusahaan, misalnya hanya untuk membuat atau mengelola e-Faktur.

2. Jangan Gunakan Akun Karyawan yang Cuti 🚫
Penggunaan akun pribadi karyawan yang sedang cuti dilarang keras. Selain melanggar aturan keamanan data, ini juga berisiko terjadi penyalahgunaan data penting perusahaan. Setiap akun di Coretax hanya boleh diakses oleh pemilik aslinya.

3. Cabut Akses Setelah Cuti Berakhir 🔐
Setelah karyawan yang bersangkutan kembali bekerja, PIC bisa mencabut akses pengganti melalui fitur “Manage Access” di Coretax. Dengan begitu, karyawan tersebut bisa kembali mengelola e-Faktur sesuai dengan perannya semula.

4. Gunakan Jasa Konsultan Pajak (Opsional) 🏢
Jika perusahaan tidak memiliki pengganti internal yang sesuai, mempekerjakan konsultan pajak profesional adalah solusi yang bisa dipertimbangkan. Pastikan konsultan tersebut terdaftar resmi di SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) agar proses perpajakan tetap sesuai aturan.

Kesimpulan:
Dengan langkah-langkah di atas, perusahaan dapat memastikan operasional pajak tetap berjalan aman dan sesuai aturan, meskipun ada karyawan yang sedang cuti panjang. Data tetap terlindungi, pajak tetap terkelola dengan baik, dan perusahaan tetap patuh pada regulasi yang berlaku. 😊💪",[images/photo_14.jpg],#probisTAM
15,Apa saja role akses atau peran yang dapat didelegasikan oleh PIC Utama kepada pegawai/pengurus/kuasa dalam Coretax?,"PIC Utama dapat delegasikan satu atau lebih peran tertentu kepada satu atau lebih pegawai, pengurus, atau kuasa melalui menu ""My Representatives"". 

Peran ini terbagi menjadi dua kelompok besar: 
📥 DRAFTER: Pembuat Konsep SPT, Bukti Potong, dan Faktur Pajak.
📝 SIGNER: Penandatangan SPT, Bukti Potong, dan Faktur Pajak.

Dengan pembagian peran ini, perusahaan bisa lebih efisien mengatur dan membatasi hak akses kewajiban perpajakan. Tugas jadi lebih jelas, aman, dan sesuai tanggung jawab masing-masing. 💼✅","[images/photo_15.1.jpg, images/photo_15.2.jpg]",#probisTAM
16,Apakah sertifikat elektronik (.p12) lama masih harus perpanjang? ,"Sertifikat elektronik lama (.p12) untuk keperluan e-Faktur Desktop, web-eFaktur, eBupot Unifikasi, harus diperpanjang agar tetap dapat menggunakan layanan tersebut untuk kewajiban pajak atas masa dan tahun pajak 2024 dan sebelumnya.",[images/photo_16.jpg],
17,Apakah sertifikat digital yang diajukan di coretax dapat digunakan untuk aplikasi legacy?,"Tidak dapat, karena jenis ekstensi sertifikatnya berbeda.",[images/photo_16.jpg],
18,"Bila sertifikat digital dari Coretax tidak dapat digunakan di aplikasi Legacy, apakah setelah coretax diimplementasikan pengajuan sertifikat untuk aplikasi legacy hanya dapat dilakukan KPP seperti aturan berlaku (existing)? Sedangkan sertifikat digital dari coretax untuk keperluan di Coretax saja?","Ya. Setelah Coretax diimplementasikan, aplikasi e-Registration untuk penerbitan sertifikat elektronik versi legacy masih dilakukan. Khususnya dalam rangka kebutuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada aplikasi legacy, atas masa pajak, bagian tahun pajak dan/atau tahun pajak 2024 dan sebelumnya.",[images/photo_16.jpg],
19,Apakah Faktur Pajak Masukan masa Pajak November 2024 dapat dikreditkan di Masa Pajak Januari 2025 menggunakan Coretax?,"Tidak bisa. Penjelasan sebagai berikut:

📥 Ketentuan Umum Pengkreditan Pajak Masukan:
• Pasal 375 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024:
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak hanya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, kecuali untuk Dokumen Tertentu Pajak Masukan (Pasal 376 ayat (1)).
• Untuk Dokumen Tertentu, Pajak Masukan masih dapat dikreditkan dalam 3 Masa Pajak berikutnya setelah masa dokumen tersebut dibuat.

📅 Pengkreditan Pajak Masukan Januari 2025:
• Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada Masa Pajak Januari 2025: Hanya Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh penjual dalam Masa Pajak Januari 2025.
• Faktur Pajak Masukan dari Oktober, November, dan Desember 2024:
o Hanya dapat dikreditkan dalam masa pajak yang sama atau sampai dengan Masa Desember 2024.
o Tidak dapat dikreditkan di Masa Pajak Januari 2025.

🤑 Kompensasi Lebih Bayar:
• Jika terdapat Lebih Bayar atas pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak 2024 tersebut, Wajib Pajak dapat mengkompensasi lebih bayar tersebut dan datanya akan dimigrasi Kompensasi ke Masa Pajak 2025 di sistem Coretax dalam waktu 1 hari sinkronisasi.",[images/photo_19.jpg],#probisSPTMasa #eFaktur
20,Mengapa perubahan data yang dilakukan DJP Online tidak mengubah data di sistem Coretax?,"Validasi profil Wajib Pajak baru yang terdaftar melalui Coretax membutuhkan waktu 1 (satu) hari agar datanya dapat terbaca di Sistem Administrasi Lama (Legacy), seperti DJP Online (cfm ND-2501/PJ.09/2024).

Contoh: Wajib Pajak yang baru terdaftar di Coretax pada 2 Januari 2025, baru dapat mengajukan permohonan (misalnya fasilitas terkait IKN dan KEK) yang diproses di Sistem Administrasi Lama pada 3 Januari 2025, setelah data Wajib Pajak terbaca di Sistem Administrasi Lama

Kesimpulannya: sinkronisasi data Coretax dari dan ke Sistem Administrasi Lama (Legacy, eg DJP Online), membutuhkan waktu setidaknya 1 (satu) hari.",[images/photo_20.jpg],#probisRegistrasi
21,Saya gagal login saat mencoba mengakses Coretax di masa Praimplementasi. Apa solusinya?,"Penyebab dan Solusi:
1. Mencoba login dengan NPWP Badan -> Gunakan NIK Orang Pribadi 16 Digit atau NPWP Badan 16 digit, yakni menambahkan 0 di depan NPWP 15 digit.
2. Saat coba login dengan password DJP Online gagal padahal password sudah benar -> Langsung aja klik ""Lupa Kata Sandi""
3. Saat buat password Coretax salah -> Pastikan minimal 8 digit, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka
4. Saat buat passphrase Coretax -> Pastikan minimal 8 digit, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 karakter khusus
5. Wanita Kawin dengan NPWP Gabung ingin coba login tapi tidak bisa -> Tunggu implementasi Coretax lalu lakukan https://t.me/FAQcoretax/22, dengan memastikan Data Istri sudah terdaftar di DUK akun Coretax suami.",[images/photo_21.jpg],#probisRegistrasi
22,Bagaimana cara melakukan approval Faktur Pajak pada Coretax? Mengapa tombol upload tidak ada? Tetapi hanya tombol Simpan Konsep?,"Untuk dapat melakukan upload Faktur Pajak, hanya dapat dilakukan oleh PIC Utama atau Wakil/Kuasa yang sudah diberikan wewenang (Role) penanda tangan Faktur Pajak (tax invoice).

Mohon pastikan PIC Utama telah memberikan role yang sesuai kepada Wakil/Kuasa melalui Login Coretax PIC Utama, kemudian Impersonate sebagai Badan PKP, kemudian masuk ke Menu ""Wakil/Kuasa Saya"", sehingga Pegawai/Wakil/Kuasa tersebut telah memperoleh role sebagai taxinvoice signer.

Daftar role lengkap dapat dilihat di https://t.me/FAQcoretax/38
Terkait pendelagasian lihat di https://t.me/FAQcoretax/32
Cara Impersonate bagi PIC Utama di login Coretaxnya https://t.me/FAQcoretax/33",,#eFaktur
23,"WP OP telah login ke Coretax, namun tidak bisa melakukan impersonate padahal telah menjadi PIC atau Wakil atas Wajib Pajak lain?","Impersonating oleh PIC yang baru dilakukan perubahan atau penambahan sedang dilakukan perbaikan.

Silakan dicoba kembali besok.

Terima kasih",,#ErrorCoretax
24,"Beberapa wajib pajak melaporkan yang telah mengajukan sertifikat elektronik, ketika mengunduh sertifikat elektronik tersebut identitas yang tertera atas nama wajib pajak lain. Solusinya bagaimana untuk permasalahan tersebut ?","Mohon maaf atas kendala yang terjadi.
Permohonan Sertifikat Elektronik saat ini sedang dalam proses penyempurnaan. Atas kesalahan tersebut dapat dilakukan kembali Permohonan Sertifikat Elektronik besok. Terima kasih",,#ErrorCoretax
25,Bagaimana cara buat kode billing untuk bayar pajak dengan masa pajak atau tahun pajak sebelum 1 Januari 2025? Kenapa saya tidak bisa membuat billing atas Pengalihan Tanah/Bangunan atau Ketetapan di DJP Online?,"Pembuatan Kode Billing melalui menu Bayar di DJP Online masih berlaku atas masa dan tahun pajak 2024 dan sebelumnya:
Contoh: Kode billing untuk PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2024 yang dibuat di 2024 atau 2025 tetap bisa dipakai di DJP Online.

❌ Tidak termasuk dapat dibuat melalui DJP Online adalah billing atas:
1. Pembayaran Pajak dengan Masa atau Tahun Pajak 2025 dst. Selengkapnya tonton rekaman pada https://t.me/FAQcoretax/48
- Pembuatan Kode Billing melalui Coretax melalui 3 Cara:
» Pembayaran pajak terkait SPT → harus Submit & Pay SPT untuk membentuk Billing
Contohnya: 411211-100, 411124-100 
» Tidak terkait SPT  → melalui modul ""Pembayaran"" » ""Layanan Mandiri Kode Billing""
Contohnya: PPh Final UMKM 411128-420, Angsuran PPh Pasal 25 (411126-100/411125-100), PPh Final Pengalihan Tanah Bangunan 411128-402 
» Tagihan dan Ketetapan: (dijelaskan di bawah)

2. PPh Final Pengalihan Tanah & Bangunan 🏠:
Pembuatan kode billing harus di Coretax, meskipun transaksinya atau masa/tahun pajaknya di tahun 2024 atau sebelumnya.
Contoh: Bayar PPh final atas penjualan tanah Desember 2024 harus lewat Coretax.
Langkah: 
Pada Coretax, kode billing harus dibuat dengan NPWP/NIK yang sudah terdaftar pada sistem. Dalam hal Orang Pribadi yang belum memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebagai WP namun memiliki kewajiban pembayaran PHTB, silakan registrasikan NIK Orang Pribadi tersebut melalui menu Pendaftaran Wajib Pajak ""Daftar Disini"" di menu Login Coretax lalu kemudian pilih ""Hanya Registrasi"". 

3. Tagihan & Ketetapan Pajak📋 : 
Seluruh ketetapan pajak harus dibuatkan kode billing melalui Coretax meskipun masa/tahun pajak 2024 dan sebelumnya
Contoh: Bayar SKP/STP pajak yang diterbitkan tahun 2022 harus lewat Coretax.
Langkah: 
*   Untuk membayar surat tagihan pajak, buka menu pembayaran dan pilih ""layanan pembuatan kode biling atas tagihan pajak"".
*   Pilih tagihan pajak yang ingin Anda bayar dan klik ""buat kode biling"". 
*   Satu kode biling dapat digunakan untuk membayar banyak jenis pajak atau banyak tunggakan pajak.",[images/photo_25.jpg],#probisPembayaran
26,"Saya sudah buat konsep Faktur Pajak tanggal 2 Januari 2025 tapi saya belum bisa tanda tangan karena belum memiliki sertifikat digital, apakah bila sertifikat digital saya tanggal 6 Januari, saya bisa approval Faktur Pajak dengan tanggal 2 Januari?","Bisa. Sesuai dengan Pasal 10 PER-03 2022 dan perubahannya, PKP orang pribadi atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP, yang menandatangani Faktur Pajak merupakan PKP orang pribadi atau pejabat/pegawai yang namanya telah didaftarkan sebagai penanda tangan Faktur Pajak pada aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian sepanjang WPOP sebagaimana dimaksud telah memperoleh KO DJP atau sertifikat elektronik dan telah diberikan hak untuk menandatangani Faktur Pajak melalui peran Invoice Signer, maka dapat melakukan penandatanganan Faktur Pajak, termasuk melakukan penggantian/pembatalan Faktur Pajak tidak melihat tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan.",[images/photo_26.jpg],#eFaktur
27,"Import XML Faktur Pajak Keluaran gagal dengan keterangan ""Nilai PPN harus merupakan hasil kalkulasi tarif PPN * DPP Nilai Lain"", bagaimana solusinya?","Error tersebut telah diperbaiki dengan update tanggal 04/01/2025, Silakan unduh ulang XML ""Faktur Keluaran"" dengan klik tombol ""Download File"", nanti terunduh folder Zip yang berisi ""Converter.Efaktur.Coretax.exe"" dan folder ""TemplateExcel""  yang berisi Template versi 1.3 ""Sample Faktur PK Template v.1.3.xlsx""

Unduh di:
Official: https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml
Mirror:  https://t.me/FAQcoretax/96",[images/photo_27.jpg],#eFaktur
28,"Saat permintaan kode otorisasi, fitur face recognition selalu gagal atau terlewati, apa solusinya?","Malam ini Fitur Face Recognition sudah redeploy dan berhasil matching dengan data dukcapil sehingga :
- dapat dilakukan validasi foto
- ⁠bukti penerbitan kode otorisasi terkirim kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Bagi Wajib Pajak yang saat Praimplementasi sudah membuat Passphrase agar mengajukan Kode Otorisasi ulang. 

Dengan langkah, setelah login ke Profile, klik :
- Portal Saya 
- ⁠Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik 
- ⁠selanjutnya mengisi Passphrase 
- ⁠ambil foto untuk Face Recognition
- ⁠Validasi Foto
- ⁠centang klik pada pernyataan 
- ⁠simpan.

Catatan: 
Saat membuat kode otorisasi tidak diperkenankan menggunakan character 
‘ (apostrophe) 
$ (dollar)
& (dan)",[images/photo_28.jpg],#eFaktur
29,Bagaimana cara  meminta NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) bagi PKP di Coretax?,Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di Coretax sudah tidak dilakukan secara manual tetapi NSFP diberikan secara otomatis (autogenerate) oleh sistem ketika faktur pajak telah ditandatangani dan berhasil upload (approved).,[images/photo_29.jpg],#eFaktur
30,Saya gagal validasi foto berkali kali saat permintaan kode otorisasi? Bagaimana solusinya?,"Selain memastikan foto terang, pastikan bahwa pose, raut wajah mirip dengan foto yang ada di KTP, misalnya bila tidak berkacamata atau berhijab, maka silakan disesuaikan. 
Tips: dekatkan wajah sambil memegang KTP, usahakan sedekat mungkin agar foto pada KTP juga terlihat, lalu ulangi.",[images/photo_30.jpg],#probisRegistrasi 
31,Saya tidak menemukan identitas lawan transaksi saat mencari dengan NPWP? ,"Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan melalui Coretax menggunakan NPWP 16 digit:
- NIK bagi Warga Negara Indonesia
- NPWP 15 Digit ditambah '0' di depannya bagi WNA/BADAN

Selalu pastikan gunakan NPWP 16 digit saat beraktivitas di Coretax karena NPWP 15 digit tidak lagi dapat digunakan/tidak dikenali. Terima kasih.",[images/photo_31.jpg],"
#CoretaxUmum #eFaktur #probisRegistrasi "
32,"Belum ada pilihan impersonating Badan di Login Coretax orang pribadi, apa solusinya?","Untuk Impersonate, pastikan WP OP sudah masuk sebagai status PIC WP Badan. 

Saat ini PIC Utama sudah berhasil impersonate sebagai dirinya sendiri, dan penanggung jawab Badan/IP

Dalam kebutuhan mendesak pembuatan Faktur Pajak, mohon dapat dapat dibuat oleh penanggung jawab yg datanya sudah sesuai di Coretax DJP (tercentanf sebagai penanggung jawab di daftar pihak terkait)

Dalam praktek, lazimnya _commercial invoice_ diterbitkan bersamaan dengan faktur pajak.

Dalam kebutuhan mendesak, invoice dapat diberikan lebih dulu dan bagi Wajib Pajak waktu pembuatan faktur pajak dapat dilakukan s.d tgl 15 setiap bulannya, sehingga kiranya cukup waktu dalam pembuatannya.

Semoga hari ini semoga lebih baik kondisinya dari kemarin. Terima kasih.",[images/photo_32.jpg],#eFaktur
33,"Saya berhasil upload Faktur Pajak, namun setelah saya cek PDF nya, alamat pada identitas penjual kosong? Apakah menyalahi aturan? Solusinya seperti apa?","Faktur Pajak yang diterbitkan harus memuat keterangan untuk memenuhi ketentuan formal, salah satunya alamat penjual, bila tidak, sesuai dengan regulasi PER-03/PJ/2022, dapat dianggap tidak lengkap sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Siang ini, telah dilakukan perbaikan atas penerbitan Faktur Pajak yang memuat alamat penjual kosong. Bagi Wajib Pajak yang sudah terlanjur menerbitkan Faktur, silakan bisa lakukan penggantian Faktur Pajak atau Pembatalan Faktur Pajak (sesuai kebijakan perusahaan masing-masing.

Cara Pembatalan Faktur Pajak atau Penggantian Faktur Pajak
-» Masuk ke sub menu ""eFaktur"" , 
-» Masuk ke sub menu ""Pajak Keluaran"" , 
-» Pada daftar yang ada, pilih faktur pajak yang tidak memuat  alamat, 
-» Klik icon pensil
-» Scroll ke bawah, terdapat tombol ""Ganti atau Batal""
-» Kemudian silakan upload ulang hingga status menjadi Amended atau Cancelled. 

Bila Wajib Pajak malam ini mencoba upload faktur namun masih mengalami hal yang sama, silakan untuk laporkan dengan menyertakan nama dan NPWP, serta foto FP. Terima kasih.",[images/photo_33.jpg],#eFaktur
34,"Saya tidak bisa buat Faktur Pajak dengan Kode Jenis Transaksi 07 ke Kawasan Berikat, keterangan error '..SPPB Not Found..'. atas BC 4.0. Bagaimana solusinya? ","Untuk dapat membuat Faktur Pajak ke Kawasan Berikat, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih Kode transaksi 07 (penyerahan dengan fasilitas xxx)
2. Pilih Keterangan tambahan 02 (Tempat Penimbunan Berikat)
3. Pilih Tanggal Faktur Pajak sesuai dengan tanggal aju
4. Input dalam field Dokumen Pendukung nomor aju
5. Sistem akan melakukan prefil data identitas pembeli dan detil transaksi berdasarkan sistem DJBC
» kalau pembeli belum otomatis, input 16 digit NPWP pembeli
» detil transaksi otomatis prefil
6. WP melakukan pengecekan data Faktur
7. WP melakukan Upload data Faktur",[images/photo_34.jpg],#eFaktur
35,"Katanya PPN tidak jadi naik, tapi kenapa tarifnya masih 12%? Bagaimana cara ganti jadi 11%? ","Sesuai PMK 131 2024 dan PER-01/PJ/2025, atas penyerahan selain barang mewah dan selain penyerahan yang sudah diatur dengan aturan tersendiri menggunakan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu, maka penyerahan perhitungan PPN nya dari 12% x (11/12 DPP) atau menggunakan metode DPP Nilai Lain.

Dampaknya:
1. Nilai PPN terutang efektif sama aja 11% x DPP, meskipun hitungannya 12% x (11/12 x DPP)
2. Kode Faktur Pajak berubah:
—> Dari FP 01 » menjadi FP 04 menggunakan DPP Nilai Lain
—> Dari FP 02/03 » tetap FP 02/03 tetapi menggunakaaan DPP NIlai Lain
—> Dari FP 07 » tetap FP 07 tetapi menggunakan DPP Nilai Lain
—> Dari FP 08 » tetap FP 08 tetapi menggunakan DPP Nilai Lain

Contoh ilustrasi:
Faktur pajak tanggal 08 Januari 2025
Penyerahan Barang Non Mewah, yang biasanya pakai FP 01, maka cara pengisiannya seperti di gambar:
[1] Kode Transaksi “04 - DPP Nilai Lain”
[2] Centang “DPP Nilai Lain/DPP”
[3] Ketik manual hasil kalkulasi DPP x 11/12 sampai 2 digit di belakang koma
[4] Tarif PPN tetap 12% (Tidak Bisa Diubah)
[5] Nilai PPN adalah 11% x DPP (Terhitung otomatis)

*Pastikan semua baris lain yang bertanda bintang sudah diisi agar tidak error.",[images/photo_35.jpg],#eFaktur
36,"Bagaimana cara membuat Kode Billing untuk Tagihan Pajak Tahun 2021, 2022, dan 2023?","🔎 Masalah:
Pada saat membuat Kode Billing di billing-djp, sudah tidak tersedia Kode MAP 300 untuk pembayaran tagihan pajak tahun 2021, 2022, dan 2023. Di Coretax DJP, tagihan pajak atas STP yang sudah terbit juga tidak muncul.

✅ Solusi:  
1️⃣ Akses Layanan Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP  
   * Silakan masuk ke menu ""Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak"" di Coretax DJP.  
   * Pilih ketetapan yang akan dibayar dan isikan nominal pembayaran sesuai tagihan pajak.  
2️⃣ Jika Data Ketetapan Tidak Muncul di Coretax:  
   * Ketetapan yang Terbit Setelah 13 Desember 2024:  
     - Data ketetapan tersebut masih dalam proses migrasi ke Coretax DJP.  
     - Proses migrasi diperkirakan selesai dalam waktu 7 hari kerja.  
     - Mohon cek secara berkala pada menu ""Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak"" di Coretax untuk memastikan data sudah masuk.  
   * Ketetapan yang Terbit Sebelum 13 Desember 2024:  
     - Silakan submit incident report ke Melati agar tim DJP dapat melakukan pengecekan lebih lanjut terkait data ketetapan tersebut.  
---
📌 Catatan:  
- Pastikan Anda mengecek kembali data ketetapan secara berkala di Coretax.  
- Jika masih ada kendala, silakan hubungi Kring Pajak di 1500200 atau helpdesk KPP terdaftar.",[images/photo_36.jpg],#probisPembayaran
37,Apakah isian format XML untuk transaksi digunggung harus dirinci satu per satu per invoice atau dapat langsung totalnya?,"Pencantuman detil transaksi digunggung dalam SPT Masa PPN merupakan fitur yang disediakan di Coretax DJP untuk memfasilitasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyampaikan detil transaksi penyerahan kepada konsumen akhir.

Namun demikian, PKP tetap dapat menyampaikan data secara digunggung (total) dalam 1 baris dengan menggunakan skema upload XML pada SPT Masa PPN.

📌 Penjelasan lebih lanjut:  
Tata cara pelaporan SPT Masa PPN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Sistem Inti Administrasi Perpajakan.  

📢 Update mengenai Perdirjen terkait akan disampaikan kemudian.",[images/photo_37.jpg],#eFaktur
38,"Apakah masih bisa melaporkan PPN Nihil pada tanggal 1, sementara Faktur Pajak baru dibuat pada tanggal 2 dan seterusnya? Apakah pembetulan SPT baru dapat dilakukan setelah rekanan melakukan pembayaran?","Di Coretax, SPT Masa PPN normal tidak dapat dibuat secara manual oleh Wajib Pajak. Sistem akan secara otomatis membuat SPT Masa PPN normal setiap tanggal 1 bulan berikutnya.  

📋 Proses Pembuatan SPT Masa PPN Otomatis:  
- Saat SPT Masa PPN terbuat otomatis, sistem akan menarik seluruh data Faktur Pajak yang diterbitkan di Masa Pajak terkait.  
- Faktur Pajak untuk suatu Masa Pajak dapat diterbitkan hingga tanggal 15 bulan berikutnya dan masih dapat dilaporkan dalam SPT Masa PPN, baik dalam SPT normal maupun pembetulan.  

❗️ Catatan:  
SPT Masa PPN untuk suatu Masa Pajak tidak dapat disampaikan jika SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelumnya belum disampaikan.  

📌 Kesimpulan:  
- Jika Faktur Pajak diterbitkan setelah tanggal 1, padahal SPT Masa PPN normal sudah dilaporkan pada tanggal 1, Wajib Pajak dapat melaporkannya dalam SPT Masa PPN pembetulan.  
- Pembetulan tidak bergantung pada pembayaran oleh rekanan. Faktur Pajak yang diterbitkan dalam Masa Pajak terkait akan otomatis ditarik ke dalam SPT oleh sistem.

📝 Contoh:  
- Jika Faktur Pajak untuk Masa Pajak Januari 2025 dibuat pada tanggal 2 Februari 2025, maka Faktur tersebut masih dapat dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari 2025 hingga batas approval (upload faktur) tanggal 15 Februari 2025.  ",[images/photo_38.jpg],#eFaktur
39,"Saat upload Faktur keluar error DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase, padahal passphrase sudah benar. Awalnya sukses, tapi status faktur jadi Saved_invalid. Apa solusinya?  ","✅ Solusi:  
Jika mengalami error ""Incorrect Signer Passphrase"" saat memilih KO DJP sebagai penyedia tanda tangan elektronik, berikut langkah alternatif yang dapat dilakukan dengan menggunakan Privy ID sebagai penyedia tanda tangan elektronik.  

Solus ke-2: gunakan tab incognito di browser dan coba lagi.

---

📋 Langkah Solusi Privy ID (Penyedia TTE lain selain KO DJP):  
1️⃣ Install aplikasi Privy ID dari Playstore/iOS.  
2️⃣ Daftar dengan email, selfie, dan KTP hingga mendapatkan Privy ID.  
3️⃣ Buka Portal Saya di Coretax DJP dan lakukan ""Permintaan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik"" kembali.  
4️⃣ Pilih Privy ID pada Jenis Sertifikat Elektronik.  
5️⃣ Masukkan Privy ID di kolom ID Penandatangan.  
6️⃣ Lakukan selfie ulang > Validasi > Simpan.  sampai berhasil

📌 Proses Tanda Tangan Faktur:  
- Saat diminta konfirmasi tanda tangan, Pilih Privy ID sebagai penyedia tanda tangan saat upload Faktur Pajak.  
- Masukkan kata sandi Privy ID (bukan PIN)
- Lanjutkan proses upload hingga selesai.  

✅ Sudah diuji dan berhasil!  
Gunakan solusi ini jika membutuhkan tanda tangan elektronik segera dan mengalami kendala dengan KO DJP.  

Pricing dsbnya tergantung kebijakan penyedia tanda tangan elektronik, Privy ID memberikan 10 jatah TTE per bulan secara gratis. (Postingan ini bukan endorsement tetapi sekedar solusi/tips). Bila ingin menggunakan penyedia tanda tangan lain, dipersilakan.",[images/photo_39.jpg],#eFaktur
40,Apa bedanya ketentuan pengkreditan pajak masukan (PM) di eFaktur Coretax? Ada yang bilang bisa dikreditkan 3 bulan setelah masa pajak ada yang bilang di masa pajak yang sama?,"Pasal 375, 376, 377, 378, 379, 380, dan 381 ayat (6) PMK 81 Tahun 2024 mengatur tentang pengkreditan pajak masukan, yang pada sistem Coretax, pengkreditan pajak masukan yang bersumber dari e-faktur (Faktur Pajak Masukan) dikunci hanya dapat dilakukan pada masa pajak yang sama, sementara untuk pajak masukan yang bersumber dari dokumen tertentu, pengkreditan masih dimungkinkan pada masa pajak yang tidak sama.

---

### Pengkreditan di Masa Pajak yang Sama & Bedanya dengan Dokumen Lain (sesuai PMK 81)

- PMK 81 Tahun 2024 mengatur bahwa pengkreditan Pajak Masukan hanya dapat dilakukan pada masa pajak yang sama dengan Pajak Keluaran.  
- Sistem e-faktur memungkinan pre-populated data faktur pajak, termasuk Pajak Masukan, dalam SPT Masa PPN.  
  - Karena itu, tidak ada lagi alasan untuk terlambat mengkreditkan Pajak Masukan.  

Namun, ada pengecualian untuk dokumen tertentu (dipersamakan dengan Faktur Pajak).  
- Dokumen ini masih dibuat secara manual di luar sistem DJP, sehingga keterlambatan penerimaan oleh PKP Pembeli bisa terjadi.  
- Oleh karena itu, PMK 81 Tahun 2024 masih mengizinkan pengkreditan Pajak Masukan dari dokumen tertentu pada masa pajak yang tidak sama (maksimal 3 masa pajak berikutnya).

---

### Contoh Kasus  

1️⃣ Kasus 1  
   - PT A membeli bahan baku dari PT B pada bulan Januari 2025 dan menerima e-faktur pada saat yang sama.  
   - PT A wajib mengkreditkan Pajak Masukan dalam e-faktur tersebut pada SPT Masa PPN bulan Januari 2025.  
   - PT A tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut pada masa pajak berikutnya.  

2️⃣ Kasus 2  
   - PT B adalah perusahaan distributor yang mengimpor barang elektronik dari luar negeri.  
   - Pada Januari 2025, PT B mengimpor barang dari Supplier X di Singapura.  
   - Atas transaksi ini, PT B menerima PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang dipersamakan dengan Faktur Pajak (Masukan).  
   - PT B dapat mengkreditkan Pajak Masukan dari dokumen tersebut pada SPT Masa PPN bulan Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, atau April 2025.

---

### Kesimpulan  

1️⃣ Pajak Masukan dari e-faktur hanya dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama.  
2️⃣ Pajak Masukan dari dokumen tertentu masih dapat dikreditkan pada masa pajak yang tidak sama (maksimal 3 masa pajak berikutnya).  

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan PKP dalam mengkreditkan Pajak Masukan dan mempermudah administrasi perpajakan. ⚖️",[images/photo_40.jpg],#eFaktur
41,"Bagaimana tata cara permohonan validasi PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPhTB) melalui Coretax setelah 1 Januari 2025, serta apa perbedaan prosedurnya sebelum 1 Januari 2025?",Silakan simak panduan dan rangkumannya pada postingan berikut https://t.me/infopajaksbyrungkut/1221,[images/photo_41.jpg],#probisPembayaran
42,"Akun login badan di Coretax apakah bisa mengubah PIC (Superuser), menambah pihak terkait, dan melihat konsep bukti potong 21 unifikasi atau faktur?  Bila iya, bagaimana cara mengamankannya?","Ya, memang saat ini login Coretax badan dapat melakukan banyak hal, termasuk:  
- Mengubah PIC (Superuser)  
- Menambah pihak terkait  
- Melihat konsep bukti potong 21 unifikasi atau faktur  

Namun, hal-hal yang membutuhkan penandatangan elektronik (misalnya, upload faktur atau lapor SPT) tidak dapat dilakukan menggunakan login badan tersebut.  

Oleh karena itu, login Coretax Badan:  
- Hanya boleh dipegang passwordnya oleh PIC atau orang berwenang  
- Akses ke Email/Nomor HP terdaftar juga harus dijaga, jangan diberitahukan ke pihak lain  

Pengamanan Password  
- Ubah password di menu ""Manajemen Akses""  Sub menu ""Ubah Kata Sandi""

Dalam hal ingin mengubah email, secara singkat bisa melalui:  
- Badan/Instansi Pemerintah: melalui menu Coretax di KPP  
- Online di Coretax melalui Menu Informasi Umum >> Edit >> Detil Kontak >> Edit  

Tambahan pengamanan:
Aktifkan ""Verifikasi dua langkah"" pada menu Portal Saya 
Klik di sini untuk caranya (https://t.me/FAQcoretax/222)

Mari jaga kerahasiaan akses demi keamanan bersama. 🤝  ",[images/photo_42.jpg],#probisTAM
43,"Apa solusi bagi Orang Pribadi tidak dapat login Coretax, karena tidak dapat Aktivasi Akun maupun Lupa Kata Sandi pada Coretax?","Akses Coretax menggunakan NIK hanya bisa dilakukan jika NIK dan NPWP telah padan.  
Namun, jika belum padan atau belum dimutakhirkan, berikut solusinya:  

1️⃣ Datang ke KPP Terdekat:  
   - Bawa KTP, NPWP, dan KK untuk proses pemadanan.  
   - Petugas akan melakukan perubahan data melalui Coretax Petugas.  

2️⃣ Langkah Petugas di Coretax:  
   - Cari NPWP dengan format ""0"" + NPWP Lama di modul ""Registrasi"" » Pencarian Wajib Pajak » Pilih.  
   - Masuk ke sub menu ""Informasi Umum"" wajib pajak tersebut.  
   - Klik tombol ""Ubah NPWP ke NIK"" di sudut kanan atas.  
   - Pastikan data identitas, termasuk nama ibu kandung, sudah sesuai.  Validasi dilakukan dengan data dukcapil.

3️⃣ Setelah Padan:  
   - Orang pribadi dapat melanjutkan proses Aktivasi Akun dan/atau Lupa Kata Sandi di Portal Wajib Pajak coretaxdjp.pajak.go.id.  

4️⃣ Jika Ada Data Lain yang Belum sesuai:  
   - Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data sendiri melalui Portal Wajib Pajak di menu ""Perubahan data"".",[images/photo_43.jpg],#probisTAM
44,Siapa yang bisa menjadi penandatangan Faktur Pajak dalam regulasi pajak dan bagaimana caranya di Coretax?  ,"Yang menjadi penandatangan Faktur Pajak adalah:  
- Nama PKP orang pribadi  
- Pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP  
Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.  

Agar dapat menjadi penandatangan di Coretax, berikut caranya:  
1️⃣ Pegawai/Pejabat dimaksud sudah bisa Login Coretax dengan NIK masing-masing.  
   - Untuk *Wanita Kawin* yang NPWP-nya gabung dengan suami, gunakan NIK istri (bukan NPWP/NIK suami).  
2️⃣ Tambahkan ke Pihak Terkait sebagai ""Related Person"".  
   - PIC melakukan impersonate sebagai PKP, lalu tambahkan data pegawai/pejabat tersebut di menu Pihak Terkait.
3️⃣ Tetapkan role di ""Wakil/Kuasa"".  
   - Klik tombol ""Tetapkan role"" di baris nama pihak terkait, Pilih role ""TAX INVOICE SIGNER"" agar dapat menandatangani Faktur Pajak.  
   - Jika ingin pegawai tersebut membuat konsep Faktur, tetapkan juga sebagai ""TAX INVOICE DRAFTER"".  Bila ingin diberikan role lain, sesuaikan sesuai kebutuhan.

---

📋 Catatan:  
- PKP dapat menunjuk lebih dari 1 penandatangan (Pasal 10 ayat (3) PER-03).  
- Untuk PKP Pemusatan (semua PKP saat ini di Coretax), pejabat/pegawai cabang yang sebelumnya menandatangani Faktur Pajak di cabang harus didaftarkan ulang sebagai penandatangan di Pusat jika tetap ditunjuk.  
   - Penunjukan ini dilakukan dengan menambahkan sebagai PIC TKU saat menambahkan/mengedit Tempat Kegiatan Usaha (TKU) tersebut di kolom ""Tambah PIC Aktivitas NIK/NPWP Target"" (bisa lebih dari 1 orang, dengan cara tab setelah mengisi NIK ybs), lalu tetapkan role yang dibutuhkan juga di Wakil/Kuasa Saya atas PIC TKU/Cabang tersebut.

---

📌 Dampak:  
1️⃣ Nama pejabat/pegawai yang menandatangani Faktur akan muncul pada QR Code Faktur Pajak.  
2️⃣ Pejabat/pegawai yang ditunjuk akan turut bertanggung jawab atas Faktur Pajak yang ditandatangani (traceability and accountability).",[images/photo_44.jpg],#probisTAM
45,Bagaimana cara pembuatan Faktur Pajak Uang Muka dan Pelunasan di Coretax?,"Sistem Coretax memperkenalkan konsep baru dalam pembuatan Faktur Pajak Uang Muka dan Pelunasan:  

### 🧠 Konsep Dasar:
🔗 Koneksi Faktur:  
1. Faktur Uang Muka dan Pelunasan terkoneksi jika keduanya dibuat di Coretax.  
2. Jika Faktur Uang Muka dibuat di sistem lama, Faktur Pelunasan diperlakukan sebagai faktur berdiri sendiri sebesar nilai pelunasan yang diterima. (tidak dicentang pelunasan)

✔️ Checkbox Uang Muka/Pelunasan:  
1. Digunakan untuk transaksi dengan pembayaran bertahap (termin) atau pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP.  
2. Jika bukan transaksi bertahap, checkbox tidak perlu dicentang.  
---
###  🚗 Tentang Faktur Pajak Uang Muka
1. Dibuat saat menerima pembayaran uang muka/termin sebelum penyerahan BKP/JKP atau atas transaksi tahapan pengerjaan.
2. Faktur Uang Muka pertama mencantumkan total nilai kontrak/order, yakni memuat seluruh detail transaksi barang/jasanya.  
3. Centang checkbox ""Uang Muka"":  
   - Kolom Nomor Faktur tidak perlu diisi.  
   - Isi kode faktur, tanggal faktur, dan referensi sesuai transaksi.  
4. Jika ada terdapat lebih dari 1 kali pembayaran uang muka/tahap/termin:  
   - Faktur kedua dst tetap centang tetap checkbox ""Uang Muka"".  
   - Harus selalu masukkan Nomor Faktur Uang Muka Pertama pada kolom Nomor Faktur.  
   - Data detil transaksi akan terisi otomatis (dari FP UM pertama sebagai patokan).
---
###💰Tentang Faktur Pajak Pelunasan  
1. Dibuat saat pelunasan atau penyerahan BKP/JKP (akhir).  
2. Centang checkbox ""Pelunasan"" dan input Nomor Faktur Uang Muka pertama.  
   - Sistem akan otomatis mendeteksi s.d. Faktur Uang Muka terakhir.  
3. Secara otomatis, sistem mencantumkan seluruh detail dan perhitungan transaksi 
4. PPN Pelunasan dihitung dari tarif 12% x sisa nilai DPP Nilai kontrak/Total Order setelah dikurangi total pembayaran UM dalam FP sebelum-sebelumnya.
---
### ⚖️ Penerapan Ketentuan PMK 131/2024: DPP Nilai Lain (11/12) pada Uang Muka dan Pelunasan
🅰️ Pengisian DPP Nilai Pada Faktur Uang Muka (Pertama dan Selanjutnya):  
1. Rekam seluruh detil transaksi di kontrak layaknya Faktur Pajak biasa.  
2. Centang ""DPP Nilai Lain"" setiap penambahan transaksi detail barang/jasa.  
3. Masukkan hasil kalkukasi nilai 11/12 x Harga Jual/DPP/Penggantian secara manual pada baris DPP Nilai Lain tiap transaksi. Kecuali untuk FP Uang Muka Kedua dan seterusnya, tidak perlu mengambah transaksi lagi karena udah terisi otomatis dari detail di FP UM pertama.
4. Pada isian ""Uang Muka"" di bawah daftar transaksi: isikan manual DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari Nilai Uang Muka yang diterima (kita sebut Uang Muka Nilai Lain biar gampang)


🅱️  Pengisian DPP Nilai Pada Faktur Pelunasan:  
1. Tidak perlu menambah detil transaksi karena sudah terisi otomatis.
2. DPP dan PPN terisi otomatis sesuai perhitungan dari total DPP Nilai Lain kontrak/total order dikurangi pembayaran Uang Muka Nilai Lain yang telah diterbitkan sebelumnya.
3. Hasil akhir pada cetakan FP Pelunasan (terhitung otomatis):
   - DPP = Total DPP Nilai Lain (pada FP UM-1) dikurangi ""Uang Muka Nilai Lain"" ke-1, ke-2 dst.
   - PPN = DPP x 12% (akan senilai 11% x harga jual)  
---
### 📋 Contoh Ilustrasi perekaman Faktur, Isian UM Nilai Lain, dan PPN pada cetakan FP:  
Kasus: Total harga jual transaksi: Rp5juta.
Terdiri dari:
- Barang ABC : Rp 2 juta
- Barang DEF : Rp 3 juta
Tahapan Pembayaran 3 kali
- Pertama: 2 juta
- Kedua: 1 juta
- Pelunasan: 2 juta.
Demi kesederhanaan: asumsi transaksi ke bukan pemungut/tidak dibebaskan/bukan DPP Nilai Lain/Besaran tertentu diatur sendiri: FP 04

1️⃣ Uang Muka Pertama [klik] (https://t.me/FAQcoretax/140?single)
2️⃣ Uang Muka Kedua [klik].   (https://t.me/FAQcoretax/141)
3️⃣ Pelunasan [klik]. (https://t.me/FAQcoretax/144)",[images/photo_45.jpg],#eFaktur
46,Bagaimana cara membuat FP pelunasan di Coretax bila FP Uang Mukanya berasal dari sistem lama (eFaktur Desktop)?  ,"Pembuatan Faktur Pajak Pelunasan ketika Faktur Uang Muka dibuat di sistem lama (legacy) diperlakukan sebagai faktur pajak berdiri sendiri.  

📌 Artinya: Faktur Pajak Pelunasan tersebut tidak terkoneksi dengan Faktur Uang Muka yang terbit di sistem lama.  

---

### Ketentuan:
1️⃣ Koneksi uang muka dan pelunasan hanya berlaku di Coretax:  
   - Sistem Coretax memiliki fitur yang menghubungkan faktur uang muka dan pelunasan secara otomatis.  
   - Fitur ini hanya berlaku jika kedua faktur   dibuat di Coretax.

2️⃣ Faktur pelunasan berdiri sendiri:  
   - Karena tidak ada koneksi dengan faktur uang muka di sistem lama, Faktur Pajak Pelunasan harus dibuat seolah-olah sebagai faktur transaksi biasa.  

---

✨ Cara Membuat Faktur Pelunasan di Coretax:
- Tidak perlu mencentang kolom ""Pelunasan"" pada form Faktur Pajak.  
- Isi detail transaksi dengan menambahkan satu baris barang:  
   • Nama barang: ""Faktur Pelunasan atas...""  
   • Harga satuan: Sesuai jumlah pelunasan yang dibayarkan.  
   • Kuantitas: 1  
- Untuk memudahkan identifikasi, cantumkan nomor Faktur Uang Muka dari sistem lama di kolom referensi atau nama barang.  

---

✨ Intinya:  
Faktur Pajak Pelunasan dibuat berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan pada saat pelunasan, tanpa memperhitungkan nilai uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya di sistem lama.",[images/photo_46.jpg],#eFaktur
47,Bagaimana cara membuat faktur pajak banyak sekaligus menggunakan Excel dan XML pada CORETAX,"- Metode impor data XML lebih efektif untuk membuat faktur pajak dalam jumlah banyak sekaligus.
- Coretax membutuhkan file impor berbentuk XML (berbeda dengan e-Faktur 4.0 yang menggunakan CSV).  
- Cocok untuk Wajib Pajak yang terbiasa menggunakan Excel dan awam dalam programming.  

---

### Langkah Singkat Penggunaan Converter Excel ke XML:

1️⃣ Unduh file Converter Excel ke XML di pajak.go.id/coretax atau [klik di sini] (https://t.me/FAQcoretax/96)
2️⃣ Buka folder ""TemplateExcel"", lalu buka file ""Sample Faktur PK Template v.1.3"" menggunakan Microsoft Excel.  
   - File ini memiliki 4 sheet: Sheet Faktur, DetailFaktur, Ref, dan Keterangan.  
3️⃣ Isi sheet Faktur dan DetailFaktur sesuai petunjuk pengisian.  
4️⃣ Simpan file Excel dengan nama yang diinginkan (contoh: ImporFK.xlsx).  
5️⃣ Buka folder Converter Efaktur, lalu jalankan file ""Converter.Efaktur.Coretax.exe"".
6️⃣ Pilih file Excel yang sudah disiapkan, pilih jenis XML ""Faktur Pajak Keluaran"", lalu klik ""Simpan"".
7️⃣ File hasil konversi (ImporFK.xml) akan tersimpan di folder yang sama dengan folder Converter Faktur Keluaran.  
8️⃣ Masuk ke sistem Coretax DJP, buka modul e-Faktur, lalu pilih menu e-Faktur Pajak Keluaran dan pilih ""Impor Data"".  
9️⃣ Pilih file XML yang sudah disiapkan, lalu tunggu hingga proses unggah selesai.  
🔟 Centang draft faktur pajak keluaran, lalu klik ""Upload Faktur"". 
1️⃣1️⃣ Tandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik PSrE atau Kode Otorisasi DJP.  
1️⃣2️⃣ Klik ""Konfirmasi Tanda Tangan"".

💡 Catatan:
- Jangan membulatkan nilai di Excel secara manual untuk menghindari perbedaan nilai PPN/DPP, biarkan ada 2 digit di belakang titik.
- Pembatas desimal adalah titik. Ubah desimal dari koma ke titik di ""Regional"" setting PC/Laptop di Control Panel. Restart excel lalu export XML ulang

Unduh panduannya di
- Paparan [sini] (https://t.me/infopajaksbyrungkut/1240)
- Modul [sini] (https://t.me/infopajaksbyrungkut/1238)",[images/photo_47.jpg],#eFaktur
48,"Data Faktur saya hilang, padahal sempat ada atau sudah berhasil import? Bagaimana solusinya?","Klik icon refresh di bawah tombol ""+ Buat Faktur""
Tunggu hingga proses loading berhasil. Pastikan jaringan lancar.",[images/photo_48.jpg],#eFaktur
49,Bagaimana cara membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik untuk digunakan sebagai tanda tangan elektronik di Coretax?,"Cara Membuat Kode Otorisasi di Coretax  
Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat Kode Otorisasi DJP:  
1️⃣ Masuk ke akun Coretax Anda menggunakan ID Pengguna dan Kata Sandi.  
   - Masukkan kode Captcha, lalu klik ""Login"".  
2️⃣ Masuk ke menu Sertifikat Elektronik:  
   - Akses melalui dropdown ""Portal Saya"", lalu pilih ""Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik"".  
3️⃣ Pastikan data identitas Wajib Pajak telah sesuai.  
   - Isi NIK/NPWP, Nama, Alamat, Email, dan Nomor Handphone.  
4️⃣ Pilih jenis sertifikat elektronik ""Kode Otorisasi DJP"".  
5️⃣ Isi passphrase yang dikehendaki.  
   - Passphrase harus memiliki:  
      - Minimal 8 karakter.  
      - 1 huruf besar, 1 angka, dan 1 karakter khusus.  
      - 🚫 Hindari karakter khusus ` kutip, / garis miring, dan + plus
6️⃣ Lakukan pengambilan foto secara langsung melalui gawai.  
   - Klik tombol ""Validasi Foto"" untuk memastikan identitas sesuai dengan database.  
7️⃣ Checklist konfirmasi pernyataan kepatuhan.  
   - Jika sudah selesai, klik ""Simpan"".  

✅ Selamat! Kode Otorisasi DJP telah berhasil diterbitkan.  

⚠️ Catatan: 
      - Permintaan ini dapat dilakukan lebih dari sekali
      - Wajib Pajak yang sudah melakukan pra implementasi atau yang gagal incorrect sign passphrase disarankan untuk mengajukan permintaan kode otorisasi ulang
      - Usahakan foto sama dengan KTP atau foto bersebelahan dengan KTP agar kode otorisasi dapat digunakan","[images/photo_49.1.jpg, images/photo_49.2.jpg, images/photo_49.3.jpg, images/photo_49.4.jpg, images/photo_49.5.jpg, images/photo_49.6.jpg, images/photo_49.7.jpg, images/photo_49.8.jpg]",#CoretaxUmum #KodeOtorisasi  
50,"NIK Pegawai saat perekaman eBupot 21 di Coretax tidak ditemukan, padahal di DJP Online bisa dilakukan dan valid dengan Dukcapil?","Jawaban sementara:
NIK yang tidak ditemukan bukan karena tidak valid dengan data Dukcapil, melainkan pembuatan bupot dengan NIK berikut saja yang bisa dilakukan:  
1️⃣ NIK yang sudah padan dengan NPWP bagi OP yang memang ber NPWP dulunya.  
2️⃣ NIK Wanita Kawin atau anggota keluarga yang sudah masuk dalam FTU Coretax Kepala Keluarga (baik krn sudah dimigrasikan dari DJP Online atau ditambahkan sendiri).  
3️⃣ Wajib Pajak Telah Register Only (pendaftaran akun Coretax tanpa aktivasi NIK menjadi NPWP).  

---

✔️ Solusi:  

🔹 Jika NIK Pegawai Sudah Punya NPWP Tapi Tidak Terdeteksi:  
1. Pastikan NIK pegawai padan dengan NPWP.  
   - Cara memastikan sendiri bagi pegawai tersebut:
   - Akses menu ""Aktivasi Akun Wajib Pajak"" pada coretaxdjp.pajak.go.id
   - Centang ""Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?""
   - Isi kolom NIK/NPWP kemudian klik ""Cari"" » Bila tidak muncul padahal punya NPWP, artinya NIK tidak Padan. (Pastikan gunakan perangkat HP/Smartphone atau Jaringan yang kencang)
   - Penyebab NIK tidak Padan:
   - Apakah NIK salah tulis/menggunakan NIK orang lain
   - Apakah NPWP ganda (NIK tercatat pada 2 NPWP).  
   - Apakah NIK kosong di database.  
2. Cara pemadanan NIK-NPWP Bila ternyata NIK belum padan.
   - Silakan datang ke KPP terdekat untuk pemadanan
   - Proses NPWP Ganda akan membutuhkan bantuan KPP Terdaftar.

🔹 Untuk Kasus Selain Pegawai yang Tidak Wajib Punya NPWP (Wanita Kawin Gabung NPWP/ di bawah PTKP):  

## Langkah Pertama:
- Lakukan Register Only melalui langkah berikut:  
  1️⃣ Akses: coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan HP, tablet, atau laptop yang memiliki kamera.  
  2️⃣ Klik ""Daftar di sini"" > Perorangan > ""Ya Wajib Pajak Memiliki NIK"" > ""Hanya Registrasi"".  
  3️⃣ Siapkan:  
      - Kartu Keluarga (KK).  
      - Email & Nomor HP (untuk kode verifikasi).  
      - Foto diri sambil memegang KTP.  
  4️⃣ Isi data dengan lengkap dan pastikan:  
      - Jenis Pekerjaan = Sesuai FTU Suami.  
      - Nama Ibu Kandung = Sesuai Dukcapil.  
      - Nomor KK & NIK Kepala Keluarga = Valid dengan Dukcapil & FTU Suami.  
      - Foto jelas dan di tempat terang.  

---

## Langkah Kedua (Opsional):
🔹 Jika Terdapat Error pada Isian Nomor KK saat Register Only: dengan keterangan """"Nomor Kartu Keluarga Tidak sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga Kepala FTU!""  
1️⃣ Kepala Keluarga Login ke Coretax-nya.  
2️⃣ Cek sub menu ""Daftar Unit Keluarga"".  
3️⃣ Jika anggota keluarga sudah ada, tapi tetap error pada saat Register Only:  
   - Hapus seluruh anggota keluarga, lalu tambahkan ulang melalui menu ""Informasi Umum > Klik Edit"".  
4️⃣ Pastikan semua isian lain yang bertanda bintang di ""Informasi Umum"" sudah terisi.  
5️⃣ Klik ""Simpan"".  

---

🔹 Jika Berhasil Masuk FTU:  
- NIK seharusnya sudah bisa dipanggil/ditemukan untuk pembuatan eBupot 21.  

🔹 Jika Masih Tidak Ditemukan:  
1️⃣ Lakukan ulang proses ""Daftar Di Sini"" untuk NIK tersebut.  
2️⃣ Lanjutkan dengan Lupa Kata Sandi (sekaligus biar bisa masuk Coretax)

Mohon maaf bila jawaban saya kurang berkenan.",[images/photo_50.jpg],#probisRegistrasi
51,Kode billing dibuat melalui Coretax tapi tidak ditemukan di bank untuk dibayar. Apa solusinya?,"Atas kode billing yang dibuat melalui Coretax dengan jumlah 14 digit (seharusnya 15 digit) dan tidak terdeteksi di bank/persepsi, silakan untuk dibuat kembali. Bug tersebut telah diperbaiki",,#ProbisPembayaran
52,"PKP tertentu (KEP-24) yang diberikan pilihan untuk upload Faktur Pajak melalui e-Faktur Desktop bertanya:  Untuk transaksi tanggal 1-15 Januari, apakah bisa upload Faktur Pajaknya di e-Faktur Desktop atau tetap upload di Coretax, Pak?","📌 Jika baru mengambil NSFP pada tanggal 16 Januari:  
- Faktur Pajak untuk transaksi tanggal 1-15 Januari tidak dapat diupload di e-Faktur Desktop.  
- Alasan: Sesuai Pasal 17 PER-03/PJ/2022, jatah NSFP yang diperoleh pada tanggal 16 Januari hanya berlaku untuk transaksi mulai tanggal tersebut.  

📌 Solusi untuk transaksi tanggal 1-15 Januari:  
- Silakan upload Faktur Pajak melalui Coretax, karena Coretax masih menerima upload untuk transaksi tanggal tersebut hingga 15 Februari.  

---

❌ Jika Faktur Pajak dibuat tidak sesuai saat terutang:  
- Misalnya, transaksi tanggal 1 Januari, tetapi Faktur Pajak dibuat tanggal 16 Januari:  
   - Termasuk Faktur Pajak terlambat dibuat sesuai Pasal 32 PER-03/PJ/2022.  
   - Dikenakan sanksi Pasal 14 ayat 4 UU KUP sebesar 1% dari DPP.  

---

💡 Catatan Tambahan:  
- Dalam bimtek terhadap PKP tertentu, moderator menyampaikan adanya usulan agar di sisi regulasi terdapat relaksasi terkait hal ini. Namun, hingga saat ini, belum ada aturan yang mengakomodasi relaksasi tersebut.  

✅ Solusi:  
Untuk transaksi tanggal 1-15 Januari, buat Faktur Pajak di Coretax sesuai tanggal transaksi atau saat terutang.  

Semoga menjawab. 😊",[images/photo_52.jpg],#eFaktur
53,"NIK Pegawai saat perekaman eBupot 21 di Coretax tidak ditemukan, padahal di DJP Online bisa dilakukan dan valid dengan Dukcapil?  ","NIK yang tidak ditemukan bukan berarti tidak valid dengan Dukcapil, tetapi karena pembuatan bupot di Coretax hanya dengan NIK yang sudah ada di Database Coretax, yaitu:  
1️⃣ NIK yang sudah padan dengan NPWP (bagi OP yang sudah punya NPWP).  
2️⃣ NIK Wanita Kawin atau anggota keluarga yang sudah masuk dalam FTU Coretax Kepala Keluarga (entah hasil migrasi dari DJP Online atau ditambahkan manual).  
3️⃣ Wajib Pajak sudah ""Register Only"" (punya akun Coretax tanpa aktivasi NIK jadi NPWP).

✨ Manfaat Masuk ke Database Coretax, selain dibuatkan Bukti Pemotongan oleh Pemberi Kerja:  

1️⃣ Bagi yang memiliki NPWP:  
- Dapat melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan hak sebagai Wajib Pajak pribadi untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya.  
- Hak meliputi:  
   - Mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
   - Mengajukan permohonan Non Efektif (NE).  
   - Dapat dikonfirmasi NIK oleh pihak ketiga, karena NPWP 15 digit sudah tidak digunakan lagi.  

2️⃣ Bagi yang tidak wajib memiliki NPWP (contoh: Wanita Kawin):  
- Dapat melaksanakan kepentingan perpajakan atas nama sendiri, seperti:  
   - Penandatangan Faktur Pajak.  
   - Pembuatan Bukti Potong.  
   - Pelaporan SPT bila berstatus pengurus/karyawan di perusahaan.  
- Kewajiban perpajakan masuk ke SPT Kepala Keluarga selama sudah masuk dalam Daftar Unit Keluarga Coretax Kepala Keluarga.  
- Kepala Keluarga akan mendapatkan PTKP sesuai Daftar Unit Keluarga yang telah tercatat.  

✔️ Lalu bagaimana cara agar NIK masuk Database Coretax?
1️⃣ [Klik ini] (https://t.me/FAQcoretax/168) bagi Orang Pribadi Punya NPWP
2️⃣ [Klik ini] (https://t.me/FAQcoretax/169) bagi Orang Pribadi Yang Tidak Wajib Ber NPWP (Wanita Kawin/Anggota Keluarga di bawah PTKP)",[images/photo_53.jpg],#probisRegistrasi
54,"Bagaimana cara pengisian Nomor Dokumen pada isian Faktur Pajak kode FP 07 atas Penyerahan ke Kawasan Berikat, Kawasan Bebas atau Kawasan Ekonomi Khusus?","Faktur Pajak (FP) Kode 07 adalah faktur pajak untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut, seperti ke penyerahan kawasan tertentu antara lain: Kawasan Berikat, Kawasan Bebas, atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

🚛 Kawasan Berikat :
ℹ️ Informasi Tambahan:
""02 - Tempat Penimbunan Berikat""

📄 Nomor Dokumen Pendukung:  
- Masukkan Nomor Pengajuan (AJU) dan Tanggal AJU di kolom ""tanggal faktur"".  

📜 Dasar Dokumen:  
- AJU diperoleh dari BC 4.0 atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).  

🔄 Proses Prefilling (Pertukaran Data):  
- Data pembeli dan detail transaksi terisi otomatis melalui interoperabilitas antara Coretax DJP dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menggunakan CEISA 4.0.  

‼️ Bila error: Not Found, klik di sini (https://t.me/FAQcoretax/106)

🏭 Kawasan Bebas  
ℹ️ Informasi Tambahan:
""18 - Kawasan Bebas PP nomor 41 Tahun 2021""

📄 Nomor Dokumen Pendukung:  
- Masukkan Nomor PPBJ (Pemberitahuan Perolehan/Pengeluaran BKP/JKP).  

🔄 Proses Prefilling (Pertukaran Data):  
- Data pembeli dan detail transaksi terisi otomatis melalui interoperabilitas antara Coretax DJP dan LNSW (INSW).  

🏞 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  
ℹ️ Informasi Tambahan:
""17 - Kawasan Bebas PP nomor 40 Tahun 2021""

📄 Nomor Dokumen:  
- Masukkan Nomor PJKEK (Pemberitahuan Jasa KEK).  

🔄 Proses Prefilling (Pertukaran Data):  
- Informasi pembeli dan detail transaksi terisi otomatis melalui Coretax DJP yang terhubung dengan LNSW (INSW).  

✔️  Mekanisme Umum Pembuatan FP Kode 07  
1️⃣ Input Data Dokumen:  
- Pastikan memilih Kode Informasi Tambahan yang sesuai.
- Masukkan nomor Dokumen Pendukung (sesuai kawasan) beserta tanggal dokumen pada kolom yang disediakan.  

2️⃣ Jika Tidak Ditemukan: Kirim Data ke DJP:  
- Jika diperlukan, dorong data dokumen (misalnya AJU di Kawasan Berikat) dari sistem Bea Cukai (CEISA 4.0) ke Coretax DJP melalui fitur “kirim faktur pajak”.  

 Koordinasi Lanjutan:  
- DJP terus berkoordinasi dengan Bea Cukai dan otoritas terkait untuk memastikan kevalidan data dan memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan.  

ℹ️ Rekap:  
Proses penerbitan FP 07 untuk kawasan berikat, bebas, atau KEK menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat berkat integrasi sistem antarlembaga. Pastikan selalu menginput data dengan benar sesuai dokumen pendukung, bila tidak terdaftar, lakukan ""kirim ulang pajak"" khusus Kawasan Berikat dari Portal CIESA.
—",[images/photo_54.jpg],#eFaktur
55,"Apa Solusi Error Conversion ""String 'END' to Type 'Double' is Not Valid""?","✅ Unduh Converter Excel ke XML Pajak Keluaran terbaru yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

📥 Link Download:
https://pajak.go.id/coretax
s.id/updateconverter (link mirror)",[images/photo_55.jpg],#eFaktur
56,Bagaimana cara lihat dan unduh Bukti Pemotongan PPh (Bupot) yang diterbitkan oleh Lawan Transaksi di Coretax? Apakah kami menerima notifikasi kalau lawan transaksi melakukan perubahan atau pembatalan?,"- Wajib Pajak dapat mengunduh Bukti Potong yang diterima dari Lawan Transaksi kapan saja melalui menu ""Dokumen Saya"".
- Notifikasi tentang pembuatan, perubahan, dan pembatalan Bukti Potong juga tersedia secara real-time di submenu ""Notifikasi Saya"" atau dengan mengklik ikon lonceng.

---

⬇️ Langkah Unduh Bukti Potong di “Dokumen Saya”
1. Akses menu ""Portal Saya"" → ""Dokumen Saya"" di akun Coretax.
2. Filter kolom jenis dokumen dengan kata kunci “Bukti Potong”.
3. Gunakan tombol “Unduh” pada kolom aksi jika ingin mengunduh dokumen.

---

⏱ Notifikasi Terkait Perubahan / Pembatalan Bukti Potong
- Dapat dilihat pada submenu ""Notifikasi Saya"" atau klik ikon lonceng.

✨ Langkah Lihat Perubahan Bukti Potong di “Notifikasi Saya”
1. Akses ""Portal Saya"" → ""Notifikasi Saya"".
2. Filter kolom subjek dengan kata kunci “Bukti Pemotongan”.
3. Gunakan tombol “Lihat” untuk membuka detail notifikasi.

Dengan kedua fitur tersebut, Wajib Pajak dapat memonitor semua transaksi yang melibatkan bukti potong secara mudah dan real-time di Coretax. ✅","[images/photo_56.1.jpg, images/photo_56.2.jpg, images/photo_56.3.jpg]",#eBupot 
57,Apa saja kode KLU yang ada di CORETAX?,"⬇️ Daftar Kode KLU yang ada di Coretax [Economic Code]

Silakan dimanfaatkan untuk memudahkan pencarian saat menambah atau mengubah data ekonomi atau tempat kegiatan usaha.
",,#probisRegistrasi
58,"WP memiliki transaksi dengan Kuantitas Satuan 3 digit di belakang koma, bagaimana input di Coretax?  ","❓ Permasalahan:
WP memiliki transaksi dengan detail:  
- Kuantitas 1,222 Ha  
- Harga Satuan 8.500.000  
- Total Nilai 10.387.000  

Namun, saat pembuatan Faktur Pajak, kolom Kuantitas Satuan di Coretax hanya mendukung 2 angka di belakang koma.  
Jika diinput sebagai 1,22 atau 1,23, nilai transaksi tidak sesuai dengan invoice atau perjanjian kontrak.  

✔️ Solusi: 
1️⃣ Gunakan Pembulatan 2 Digit:  
   - Coretax mendukung pembulatan hingga 2 angka di belakang koma.  
   - Sesuaikan nilai kuantitas menjadi 1,22 atau 1,23 dan periksa total transaksi agar mendekati nilai invoice.  

2️⃣ Tambahkan Baris Baru untuk Selisih:  
   - Jika pembulatan menyebabkan perbedaan dengan invoice komersial, tambahkan 1 baris barang baru untuk mengakomodasi selisih nilai pembulatan.  
   - Misalnya, tambahkan:  
     - Nama Barang: ""Selisih Pembulatan Kuantitas""  
     - Nilai: +/- Selisih yang dihasilkan dari pembulatan kuantitas.",[images/photo_58.jpg],#eFaktur
59,"Bagaimana proses migrasi faktur pajak dari e-faktur desktop ke Coretax, termasuk jadwal pemindahannya dan cara memastikan faktur dapat dikreditkan/diretur serta dilaporkan di Coretax?  ","⬇️ Migrasi Faktur Pajak ke Coretax:  
Bila Anda bertransaksi dengan PKP tertentu yang menggunakan eFaktur Desktop, Faktur Pajak Masukan tersebut akan tampil di Coretax untuk:  
1️⃣ Dikreditkan di bulan yang sama untuk Faktur Pajak.  
2️⃣ Dikreditkan hingga 3 bulan berikutnya untuk dokumen tertentu pajak masukan.  

⌛  Migrasi Faktur Pajak Legacy:  
- Migrasi juga dilakukan untuk Faktur Pajak sebelum 2025 dari sistem legacy.  
- Tujuannya adalah untuk keperluan retur pajak masukan atau pengkreditan dokumen tertentu pajak masukan.  

⬇️ Migrasi Secara Berkala:  
Faktur Pajak dari eFaktur Desktop dimigrasikan secara berkala ke Coretax.  

📆 Jadwal Migrasi Faktur Pajak:  
1. Faktur Pajak dengan approval sukses di e-Faktur Desktop:  
   - Sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 dan sebagian tanggal 14 Januari 2025 seharusnya sudah masuk semua ke Coretax.  
2. Faktur Pajak yang dibuat pada 14 Januari - 20 Januari 2025:  
   - Akan muncul di Coretax mulai 27 Januari 2025 (Senin).  

▶️ Pengkreditan dan Retur:
Setelah muncul di daftar pajak masukan/retur pajak masukan di Coretax, pembeli kemudian dapat melakukan pengkreditan atau retur sesuai kebutuhan dan ketentuan.",[images/photo_ 59jpg],#eFaktur
60,Bagaimana cara mengunduh faktur pajak keluaran secara massal di Coretax?  ,"Belum ada cara resmi untuk mengunduh PDF faktur secara massal di Coretax. Namun, Anda dapat mencoba langkah berikut dengan menggunakan *Console* browser:

🖥 Cara Unduh Faktur Pajak Keluaran Secara Massal di Coretax via Console Browser:
⚠️ Tips dari sesama WP  
1️⃣ Masuk ke menu Faktur Pajak Keluaran Coretax.  
2️⃣ Gunakan Filter Faktur Pajak sesuai kriteria (per NPWP, per masa, per kode transaksi, dll.).  
3️⃣ Klik Refresh agar semua faktur sesuai filter termuat.  
4️⃣ Klik dropdown jumlah baris per halaman yang ingin ditampilkan dan diunduh.  Disarankan 25 atau 50. (Jangan terlalu banyak! Hindari error server)
5️⃣ Buka ""Console"" di browser (tekan F12 atau klik kanan > Inspect > pilih tab Console).  
6️⃣  Salin dan tempel atau ketikkan kode berikut ke console:  
const buttons = document.querySelectorAll('#DownloadButton');
let delay = 2000; // 2000 mili detik atau 2 detik, ubah bila perlu.

buttons.forEach((button, index) => {
  setTimeout(() => {
    button.click();
     console.log(`PDF terunduh ${index + 1}`); 
  }, delay * index);
});
7️⃣ Bila keluar peringatan, ketik di console tab: ""allow pasting"".  Lalu copy paste ulang code di atas lalu tekan Enter
8️⃣ Jika muncul notifikasi warning multiple download, klik Izinkan/Allow.  
9️⃣ Monitor unduhan melalui console tab.  
🔟 Setelah semua PDF terunduh, buka folder Download/Unduhan di browser Anda.  

⚠️ Perhatian:  
1️⃣ Unduh dengan jumlah yang tidak terlalu banyak (misalnya 25 atau 50 PDF per halaman).  
2️⃣ Tambahkan waktu delay jika server lambat (default 2000 ms atau 2 detik).  
3️⃣ Gunakan metode ini dengan tanggung jawab Anda sendiri.  
✨ Cara ini juga bisa digunakan Faktur Pajak Masukan","[images/photo_60.1, images/photo_60.2 .jpg]",#eFaktur
61,Bagaimana cara mengkreditkan atau tidak mengkreditkan Faktur Pajak Masukan (Bukan Dokumen Tertentu Pajak Masukan)? Bagaimana bila terdapat pajak masukan yang belum dapat dikonfirmasi atau faktur pajak yang kami yakini bukan transaksi kami?  ,"➕ Mekanisme Pengkreditan Faktur Pajak Masukan di Coretax bagi PKP:  
1️⃣ Tidak perlu get/tarik data manual untuk Faktur Pajak Masukan.  
2️⃣ FP Masukan tersedia real-time di daftar pajak masukan setelah penjual melakukan sign/approval, meskipun SPT masa PPN penjual belum dilaporkan.  
3️⃣ Tidak ada pilihan Masa Pajak pengkreditan karena FP Masukan otomatis masuk ke masa pajak penerbitannya.  

▶️ Tombol Pilihan pada Modul Faktur Pajak Masukan:  
a. Kreditkan Faktur (B2): Untuk faktur yang memenuhi ketentuan pengkreditan (masuk lampiran B2 SPT PPN).  
b. Tidak Kreditkan Faktur (B3): Untuk faktur yang tidak memenuhi ketentuan pengkreditan (masuk lampiran B3 SPT PPN).  
c. Kembali ke Status Approved (Netral): Untuk mengembalikan faktur ke status netral (belum dikreditkan/tidak dikreditkan). Biarkan jadi Approved dalam hal transaksi belum terkonfirmasi.
d. Mark as Invalid: Untuk faktur yang diyakini bukan transaksi pembeli:  
   - Klik Tanda Pensil ""Edit"" pada faktur dimaksud.  
   - Scroll ke bawah dan klik ""Tandai Sebagai Tidak Valid"".  

📕 Baca Paparan Materi Pengkreditan Pajak Masukan:  
- https://t.me/infopajaksbyrungkut/960 
(Sebagian besar masih berlaku)
- https://t.me/FAQcoretax/117 
(Update terkait masa pengkreditan)

✍️ Catatan:  
- Terkait retur: Hanya Pajak Masukan yang berstatus Dikreditkan atau Tidak Dikreditkan yang dapat dilakukan Retur. Adapun status Approved (Netral) belum dapat diretur karena belum diakui.  
- Pajak Masukan Dikreditkan/Tidak Dikreditkan otomatis masuk ke SPT Masa untuk dilaporkan.  
- Faktur Pajak yang dikreditkan/tidak dikreditkan setelah pelaporan SPT Masa PPN, mengharuskan PKP untuk melakukan pembetulan SPT Masa bersangkutan.  
- Dalam hal terdapat lebih bayar setelah pembetulan, kompensasi akan otomatis masuk ke Masa Pajak berjalan yang belum terlapor.  

✨ Tips:  
- Manfaatkan fitur filter pada Masa Pajak dan Tahun Pajak, serta tombol refresh saat mencari pajak masukan.  
- Manfaatkan menu ""Dasbor Kompensasi"" di modul ""Surat Pemberitahuan (SPT)"" untuk melakukan penelusuran asal kompensasi dan penggunaan saldo kompensasi serta saldo kompensasi yang tersedia.
- Dalam hal terdapat FP belum sinkron, minta bantuan KPP terdaftar untuk melakukan konfirmasi.  
- Pantau status di kolom Dilaporkan untuk mengetahui mana Pajak Masukan yang dikreditkan/tidak dikreditkan namun belum terlapor dalam SPT",[images/photo_61.jpg],#eFaktur
62,Bagaimana cara melakukan Retur barang di Coretax dalam hal terjadi pengembalian barang akibat ketidaksesuaian transaksi? Apa dampaknya bagi pembeli dan penjual?,"Dalam transaksi jual beli, di mana penjual adalah PKP, Coretax memberikan wadah bagi pembeli untuk melakukan pengembalian barang dalam hal terjadi ketidaksesuaian/cacat/kesalahan, dalam bentuk penerbitan Nota Retur.

Sejak implementasi Coretax, sesuai PMK-81 Tahun 2024 (berlaku 1 Januari 2025), Nota Retur harus dibuat dan ditandatangani secara elektronik dan diunggah melalui Coretax atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. 

— ⚖️ Regulasi Nota Retur (Pasal 288 PMK-81/2024):  
✅ Nota Retur dibuat via Coretax dan ditandatangani elektronik.  
✅ Harus dibuat pada saat BKP dikembalikan (tanggal retur).  
✅ Memuat keterangan sekurang-kurangnya:  
  - Nomor nota retur (generate otomatis).  
  - Kode, nomor seri, dan tanggal FP diretur (jika atas Faktur Pajak).  
  - nomor dan tanggal dari dokumen tertentu (jika atas Dokumen tertentu dipersamakan Faktur).  
  - Nama, alamat, dan NPWP pembeli serta PKP penjual.  
  - Jenis BKP yang diretur & PPN yang diretur.  
  - Tanggal pembuatan nota retur.  
  - Nama dan TTE penandatangan nota retur.  

— 💡 Fungsi Nota Retur:  
🛍 Bagi Pembeli:  
Digunakan untuk mengurangi Pajak Masukan jika Pajak Masukan atas BKP yang dikembalikan telah dikreditkan. Jika belum dikreditkan, maka akan mengurangi biaya atau harta. Pengurangan Pajak Masukan ini dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP (saat retur dilakukan), bukan masa pajak Faktur Pajak Pajak Masukan dikreditkan.

🛍 Bagi Penjual:  
Digunakan untuk mengurangi Pajak Keluaran dan PPnBM yang terutang pada Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP. 

— 👌 Kesimpulan:  
1️⃣ Tidak hanya PKP, Non-PKP baik Orang Pribadi maupun Badan juga dapat mengakses modul e-Faktur untuk melihat Faktur Pajak Masukan dan melakukan retur via Coretax.  
2️⃣ Nota Retur atas FP dari eFaktur Desktop juga dilakukan via Coretax.  
3️⃣ DJP akan melakukan migrasi eFaktur Desktop secara berkala.  Migrasi sebelumnya telah dilakukan sesuai FAQ ini (https://t.me/FAQcoretax/185)

— 🔙 Cara Retur Pajak Masukan:  
Dapat dilakukan melalui dua cara:  
   - Sub menu ""Pajak Masukan"" 
   - Sub menu ""Retur Pajak Masukan"" 
Catatan: Retur hanya dapat dilakukan untuk faktur yang statusnya sudah jelas (Credited atau Uncredited).  

1️⃣ Cara Pertama: submenu ""Pajak Masukan"":
a. Tampilkan seluruh daftar FP PM: Filter Masa/Tahun Pajak > Klik tombol Refresh
b. Pastikan FP PM yang ingin diretur telah berstatus Credited/Uncredited
b. Klik tombol Retur (icon tanda panah 2 arah berwarna biru) pada Pajak Masukan yang ingin diretur tsb
c. Sistem akan redirect ke sub menu ""Retur Pajak Masukan""
d. Silakan input keterangan retur yang ingin dilakukan sesuai ketentuan
— Tanggal Retur adalah tanggal dilakukan pengembalian BKP
— Klik tombol pensil pada detail barang yang ingin diretur
— Isikan jumlah barang diretur, potongan diretur (bila ada), lalu isikan PPN dan PPnBM yang diretur > Klik Simpan
e. Klik simpan > Klik Upload Retur

2️⃣ Cara Kedua: submenu ""Retur Pajak Masukan"":
a. Klik ""Buat Retur""
b. Isikan nomor Faktur Pajak yang ingin diretur > Klik tombol ""Cari""
c. Lakukan langkah seperti huruf 1.d di atas dan seterusnya.

🖼 Panduan bergambar dua cara melakukan retur: 🔗 [Klik di sini] (https://t.me/FAQcoretax/197)

— ✅ Dampak Retur Pada Coretax dan SPT:  
🛍 Bagi Pembeli:  
1️⃣ Retur yang dibuat akan tercatat pada submenu Retur Pajak Masukan, dan nilainya akan otomatis masuk ke dalam SPT Masa PPN B.2/B.3 pada masa dilakukannya retur (tanggal retur).

🛍 Bagi penjual: 
1️⃣ Setelah diajukan oleh pembeli, penjual dapat notifikasi melalui menu ""Notifikasi Saya"" yang berisi informasi nomor FP, identitas Pembeli yang melakukan retur dan nomor nota retur.
2️⃣ Penjual melakukan persetujuan atau penolakan atas retur tersebut melalui sub menu ""Retur Pajak Keluaran"" dan nilai retur akan otomatis masuk ke dalam SPT Masa PPN A.2 pada masa dilakukannya retur (tanggal retur).",[images/photo_62.jpg],#eFaktur
63,Apakah NIK yang sudah valid secara Dukcapil tetapi belum padan NPWP/Registrasi Coretax bisa dibuatkan Bukti Potong PPh 21/Unifikasi Coretax?  ,"✅ Bisa! DJP telah menyiapkan NPWP Sementara (Temporary TIN) dengan nomor standar 16 digit: 9990000000999000, yang otomatis menggantikan NPWP Pihak yang Dipotong jika NIK-nya tidak valid.

📌 Ketentuan dalam Bukti Potong PPh 21/Unifikasi:  
🔹 NPWP: 9990000000999000  
🔹 Nama: PENERIMA PENGHASILAN#NIK16digit yang tidak valid  
🔹 NITKU: 9990000000999000 000000


‼️Catatan penting, Wajib Pajak Pemotong PPh tetap harus:
✅ Melakukan input awal NPWP di bukti potong PPh dengan NIK Penerima Penghasilan.
⚠️ bukan dengan input langsung NPWP Sementara 9990000000999000. 
➡️ agar informasi NIK yg tidak valid akan muncul pada bagian Nama.


📌 Manfaat Pencantuman Nama dengan Format Ini:  
📝 Ditujukan untuk kebutuhan jika pihak yang dipotong melakukan aktivasi NIK dan ingin menggunakan PPh yang telah dipotong sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.

➕ Rilis tertulis dari DJP akan segera keluar terkait hal ini:
Update 02022025
1. Lebih baik tetap meminta pegawai mendaftarkan diri masuk ke Coretax dengan manfaat yang telah disebutkan di sini  (https://t.me/FAQcoretax/167)
2. Isu yang ada adalah tidak dapatnya ditarik jumlah PPh dipotong sebelumnya secara otomatis saat pembuatan bukti potong tahunan A1 oleh pemberi kerja, sehingga harus diketik manual

➕ Hal Penting Bagi Pemberi Penghasilan (Pemotong PPh) dalam Pembuatan Bukti Potong bagi WP Orang Pribadi 
Update 06022025
1️⃣ Jika pemotong PPh menginput NIK penerima penghasilan dan terkonfirmasi bahwa NIK belum terdaftar di Coretax DJP, maka pemotong tetap dapat melanjutkan pembuatan bukti potong dengan menginput NIK penerima penghasilan.  
2️⃣ Setelah input NIK, sistem akan menampilkan info bahwa NIK belum terdaftar dan meminta konfirmasi kepada pemotong pajak, apakah bersedia menggunakan NPWP sementara (temporary TIN).  
3️⃣ Jika memilih ""Ya"", maka sistem akan menggunakan NPWP sementara (temporary TIN) untuk penerima penghasilan tersebut.  
4️⃣ Konsekuensi penggunaan NPWP sementara:  
   - Bukti potong tidak akan terkirim ke akun Coretax penerima penghasilan.  
   - Bukti potong tidak akan ter-prepopulated dalam SPT Tahunan penerima penghasilan.  
5️⃣ Imbauan untuk Penerima Penghasilan:  
   - Agar bukti potong PPh bisa otomatis masuk (prepopulated) ke SPT Tahunan, DJP mengimbau penerima penghasilan untuk mengaktivasi akun Coretax DJP sesegera mungkin.  
✅ Dengan aktivasi akun Coretax, penerima penghasilan dapat mengakses bukti potongnya secara otomatis dalam SPT Tahunan.  
Rujukan : 
- KT-05/2025 tanggal 04 Februari 2025 [Klik di sini] (https://t.me/FAQcoretax/235)
- Buku Panduan Pembuatan Bupot WP OP [Klik di sini] (https://t.me/FAQcoretax/229)

‼️Tambahan informasi terkait NPWP Sementara pada perekaman Bupot:

Wajib Pajak Pemotong PPh tetap harus:
✅ Melakukan input awal NPWP di bukti potong PPh dengan memasukkan NIK Penerima Penghasilan yang sebenarnya.

⚠️ bukan dengan input langsung NPWP Sementara 9990000000999000. 

➡️ Dengan begini, informasi NIK yang tidak valid akan muncul pada bagian Nama untuk kemudian disetujui perekaman NPWP Sementara.",[images/photo_63.jpg],#eBupot 
64,"SPT Masa PPN Desember yang saya laporkan di web e-Faktur berstatus lebih bayar dan kompensasi, apakah nanti lebih bayar ini masuk ke Coretax?  ","✅ Ya, lebih bayar pada SPT Masa PPN Desember 2024 tetap masuk ke Coretax.  

📌 Mekanisme Kompensasi LB Desember 2024 ke Coretax:  
🔹 Nilai kompensasi lebih bayar dari SPT Masa PPN Desember 2024 akan masuk ke tabel kompensasi di sistem lama terlebih dahulu.  
🔹 Dalam hal terdapat pembetulan selain Desember yang menyebabkan lebih bayar. Silakan kompensasi LB akibat pembetulan tersebut ke Masa Desember, dan lakukan pembetulan kembali masa Desember, agar dapat dimigrasi ke Coretax. 
🔹 Setelah pelaporan atau pembetulan SPT Masa Desember 2024 yang mengkibatkan lebih bayar kompensasi, kompensasi tersebut alan dimigrasikan ke tabel Dasbor Kompensasi di Coretax.  
🔹 Saldo kompensasi dapat dimanfaatkan untuk pelaporan SPT Masa PPN Januari 2025 atau setelahnya di Coretax.  

⚠️ Catatan Penting:  
🔸 Proses migrasi dari DJPOnline ke Coretax memerlukan waktu, sehingga tidak bisa langsung muncul secara real-time.  
🔸 Silakan pantau kompensasi tersebut melalui modul SPT > Dasbor Kompensasi di Coretax",[images/photo_64.jpg],#eFaktur
65,Apakah kompensasi Lebih bayar pada SPT Masa PPh 21 Masa Desember 2024 Cabang akan dimigrasikan ke Coretax?,"✅ Lebih bayar yang dikompensasikan dari Masa Desember 2024 pada e-Bupot 21/26 system legacy (DJP Online), baik dari pusat maupun cabang-cabangnya, akan dimigrasikan ke Coretax (secara otomatis)

Setelah proses migrasi, saldo lebih bayar akan masuk pada Dasbor Kompensasi Coretax dan dapat dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 WP Pusat untuk Masa Pajak setelah SMO (Januari 2025 dan setelahnya) melalui Coretax.

💡 Catatan tambahan 31.01.2025:
Migrasi data kompensasi hanya merujuk pada nilai LB SPT Masa PPh 21 Desember 2024. Sehingga untuk kepentingan migrasi tersebut, dalam hal terdapat pembetulan SPT Masa 21 selain Masa Desember 2024 yang menyebabkan LB, maka silakan kompensasi LB Pembetulan tersebut ke Masa Desember 2024 terlebih dahulu, dan SPT Masa Desember 2024 tersebut akan perlu dilakukan pembetulan juga, sehingga terdapat LB akibat pembetulan yang kemudian akan dimigrasi secara otomatis ke Coretax.",[images/photo_65.jpg],#eBupot 
66,"Saya sudah aktivasi akun namun tidak mendapatkan Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak dalam bentuk pdf di email. Ketika coba untuk lupa kata sandi, keluar error ""Login Gagal: Invalid_Grant""","Terindikasi proses penerbitan akun pada Aktivasi Akun tidak sempurna/gagal, silakan untuk mengulangi proses akitvasi akun. Untuk memastikan berhasil, saat di laman Permohonan Ubah Kata Sandi, isi kembali NIK 16 digit dan pilih saluran email, bila sudah muncul bintang bintang sensor emailnya, artinya sudah berhasil dan dapat dilanjutkan.

Bila proses berjalan normal, seharusnya Wajib Pajak memperoleh Email berisi Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak. Di dalamnya, terdapat password sementara untuk mengakses coretax. Adapun proses mengubah kata sandi juga dapat dilakukan setelah login di menu > Manajemen Akses > Ubah Password.",[images/photo_66.jpg],#probisRegistrasi
67,Kapan batas waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT di Coretax? Apakah sama dengan tahun pajak lalu? ,"Tidak. Terdapat perubahan batas waktu penyetoran pajak, di mana penyetoran PPh pemotongan pemungutan, disamakan dengan tanggal penyetoran PPh sendiri (cth: Final UMKM dan Angsuran PPh 25). Artinya, sudah tidak ada lagi batas waktu penyetoran yang dulunya harus ditanggal 10 bulan berikutnya, dan disatukan di tanggal 15 bulan berikutnya. 

Adapun batas lapor SPT tetap di tanggal 20, kecuali SPT Masa Bea Meterai. Perhatikan catatan di bawah untuk menghindari sanksi keterlambatan.

— Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran Pajak
🗓 Saat Penyelesaian Dokumen Pabean  
- PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas impor  

🗓 Tanggal 15 Bulan Berikutnya  
- Pembayaran dan Penyetoran Pajak (PPN KMS, PPN JKP dan BKP tidak berwujud luardaerah pabean, PPh Setor Sendiri dan Potong Pungut 4(2), 21, 15, 22, 23, 25, 26, Bea Meterai, Pajak Penjualan, Pajak Karbon)  
- SPT Masa Bea Meterai  

🗓  20 Hari Setelah Masa Pajak Berakhir  
- SPT Masa Pajak Karbon  
- SPT Masa PPh Pasal 21/26  
- SPT Masa PPh Unifikasi

🗓  Akhir Bulan Berikutnya  
- SPT Masa PPN dan Pembayaran PPN Terutang 

— Batas Waktu Pembetulan SPT
🗓 Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

🗓 Paling Lama 2 Tahun Sebelum Daluwarsa Penetapan  
- Pembetulan SPT jika menyatakan rugi atau lebih bayar  

🗓 Paling Lama 3 Bulan Setelah Menerima Dokumen  
- Pembetulan SPT Tahunan PPh karena SKP/SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan Banding/Peninjauan Kembali  

—  Batas Waktu Lainnya Terkait SPT
🗓 Dalam 30 Hari Setelah Diterimanya SPPT  PBB
- Penyampaian SPOP PBB  
- Penyampaian Surat Penundaan SPOP PBB (7 Hari Setelah Jangka Waktu 30 Hari Berakhir)  
- Penyampaian Pembetulan SPOP PBB (15 Hari Setelah Jangka Waktu 30 Hari Berakhir)  
- Penyampaian SPOP Pembetulan (7 Hari Setelah Surat Permintaan Klarifikasi Diterima)  

💡 Catatan Puenting:
✅ Pembuatan Kode Billing terkait SPT hanya dapat dibuat setelah SPT dilaporkan (Submit and Pay)
✅ Agar terhindar sanksi keterlambatan bayar, gunakan deposit pajak kode akun 411618-100. Tanggal pembayaran deposit adalah tanggal pembayaran pajak meskipun digunakan kemudian.
✅ PPh final yang disetor sendiri oleh OP atau Badan wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi  
✅ Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi atas PPh final pengalihan tanah bangunan dan telah dilakukan penelitian  validasi SSP PPhTB dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi
✅ SPT autocreate (konsep) per tanggal 1 bulan berikutnya:
- SPT Masa PPN
- SPT Tahunan PPh Badan
- SPT PPN PMSE
- SPT Masa Bea Meterai
- SPOP
✅ SPT Masa PPN tidak dapat dilaporkan jika SPT Masa PPN Masa sebelumnya belum dilaporkan.
✅ Non PKP yang melakukan pembayaran PPN Kegiatan Membangun Sendiri, dianggap telah melaporkan SPT Masa PPN saat tanggal pembayaran

👍 Reminder buat rekan rekan sejawat

Batas waktu bayar PPh potput yang dulunya tanggal 10, geser semua ke tanggal 15",[images/photo_67.jpg],#probisPembayaran
68,Apa saja Role Akses yang dapat diberikan kepada wakil/kuasa di Coretax?,"🔄 Diperbarui per 31.01.2025
✅ Role dengan DRAFTER = Pembuat draft  
✅ Role dengan SIGNER = Penandatangan  
✅ Beberapa role diperuntukkan bagi ""Kuasa WP"" atau ""Wakil WP""  

🎯 Daftar Role Coretax 

I. Role Terkait SPT 
🔹 SPT Masa Bea Meterai  
- ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUT_Y_TAX_RETURN_DRAFTER → Pembuat draft  
- ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUT_Y_TAX_RETURN_SIGNER → Penandatangan  

🔹 SPT Masa PPh Unifikasi  
- ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_WITHOLDING_DRAFTER → Pembuat draft  
- ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_WITHOLDING_SIGNER → Penandatangan  

🔹 SPT Masa PPh 21
- ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHHOLDING_DRAFTER → Pembuat draft  
- ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHHOLDING_SIGNER → Penandatangan  

🔹 SPT Masa PPN  
- ROLE_CTAS_PORTAL_VAT_TAX_RETURN_DRAFTER → Pembuat draft  
- ROLE_CTAS_PORTAL_VAT_TAX_RETURN_SIGNER → Penandatangan  

🔹 SPT Tahunan
- ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_DRAFTER → Pembuat draft  
- ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_SIGNER → Penandatangan  

II. Role Terkait Bukti Potong PPh dan Faktur Pajak
🔹 Bukti Potong PPh Unifikasi  
- ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_DRAFTER → Pembuat draft  
- ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_SIGNER → Penandatangan  

🔹 Bukti Potong PPh Pasal 21/26  
- ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26_DRAFTER → Pembuat draft  
- ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26_SIGNER → Penandatangan  

🔹 Faktur Pajak  
- ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_DRAFTER → Pembuat draft  
- ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_SIGNER → Penandatangan  

III. Role Terkait Registrasi dan Perubahan Data WP  
🔹 Pendaftaran & Perubahan Data WP  
- ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_BASIC → Registrasi bagi Kuasa Wajib Pajak
- ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_DATA_UPDATE → Permohonan Perubahan Data  

🔹 Permohonan Pengukuhan PKP  
-  ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_VAT_APPOINTMENT 

🔹 Penunjukan/Pencabutan Pemungut PPN PMSE  
- ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_DOMESTIC_ECOMMERCE_VAT_COLLECTOR  

IV. Role Terkait Layanan Perpajakan  
- ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_TPS_BASIC → Role dasar layanan perpajakan (layanan Administrasi, Layanan Informasi Perpajakan, Layanan Pengaduan Saran dan Apresiasi, Materi Edukasi, Pengetahuan Dasar Perpajakan)
- ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_TPS_ADDITIONAL → Penyampaian Permohonan Edukasi

V. Role Terkait Pembayaran dan Pemindahbukuan  
- ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_PAY_BASIC → Pembayaran Bagi Wakil/Kuasa (Layanan Mandiri Kode Billing, Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak, Daftar Kode Billing Belum Dibayar)
- ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_BALANCE_TRANSFER_SIGNER → Permohonan Pemindahbukuan  

VI. Role Terkait Pengembalian dan Kompensasi  
🔹 Pengembalian Pajak  
- ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REFUND_SIGNER → Permohonan Pengembalian Pajak Pendahuluan
- ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_INTEREST_COMPENSATION_SIGNER → Permohonan Imbalan bunga  ",[images/photo_68.jpg],#probisTAM
69,Apa itu Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit pada Coretax? Apakah sama dengan NPWP Cabang?  ,"Sejak implementasi Coretax berdasarkan PMK-81 Tahun 2024, terjadi perubahan terkait administrasi kewajiban pajak cabang.  
📌 Dari Sisi NPWP dan Kewajiban Pajak  
🔹 Sebelum Coretax – Masa Transisi:  
✅ NPWP Cabang masih berlaku di aplikasi legacy untuk pelaporan SPT Masa sebelum Tahun Pajak 2025.  
✅ Cabang masih dapat mengakses aplikasi legacy untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebelum 2025.  

🔹 Setelah Coretax – Tahun Pajak 2025:  
✅ NPWP Cabang tidak lagi memiliki NPWP sendiri, melainkan kewajibannya dipusatkan di NPWP Pusat.  
✅ Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) menjadi pengganti NPWP Cabang.  

📌 Dari Sisi Tempat Terdaftar  
🔹 Pemusatan Otomatis:  
✅ NPWP Cabang yang terdaftar sebelum Coretax dikonversi menjadi NITKU (Nomor Identifikasi Tempat Kegiatan Usaha) dan secara otomatis pindah ke KPP tempat pusatnya terdaftar.  

🔹 Masa Transisi:  
✅ NPWP Cabang tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya (pelaporan/pembetulan) untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya melalui aplikasi legacy.  
✅ Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atau Unifikasi dilakukan sesuai aplikasi lama tetapi tetap diawasi oleh KPP Pusat terdaftar.  
✅ Permohonan Layanan Administrasi NPWP Cabang hanya tindaklanjuti KPP Pusat Terdaftar, misalnya perpanjangan Sertifikat Elektronik aplikasi legacy atau perubahan data email/no h di aplikasi Legacy (DJP Online). Selebihnya untuk data di Coretax, melalui Coretax pusat.

📌 Fungsi Tempat Kegiatan Usaha (TKU)  
✅ Setiap TKU diberikan Nomor Identifikasi TKU (NITKU) untuk kemudahan identifikasi alamat dan pembagian administrasi/akses perpajakan.  
✅ Bagi Instansi Pemerintah: NITKU menggantikan Kode Subunit.  
✅ NITKU wajib digunakan untuk dokumen perpajakan, seperti:  
— Faktur Pajak (FP 06)  → NITKU Penjual VAT refund
— Faktur Pajak (FP 07) → PPN Tidak Dipungut atas pembelian cabang di Kawasan Tertentu; Cantumkan NPWP Pusat dengan NITKU Cabang Pembeli (Cfm PER-03 sttd PER-11 2022) 
— Bukti Potong PPh 21 dan Unifikasi → Cabang yang membayar gaji/penghasilan: Cantumkan NPWP Pusat dengan NITKU cabang tersebut (Cfm Pasal 2 PMK-168)
✅ Diluar ketentuan khusus, penggunaan NITKU cabang bersifat opsional sesuai kebutuhan identifikasi dan administrasi WP.

📌 Pendaftaran TKU di Coretax  
🔹 Sebelum Coretax:  
✅ NPWP Cabang didaftarkan melalui KPP tempat cabang berada dan membutuhkan penelitian petugas.  

🔹 Setelah Coretax:  Terdapat penyederhanaan.
✅ Pusat diberikan NITKU default NPWP 16 digit + 6 digit 0 (000000)
✅ TKU Cabang dapat ditambahkan langsung oleh PIC Pusat melalui Coretax tanpa perlu penelitian petugas.  
✅ Regulasi PMK-81: TKU Cabang harus didaftarkan oleh Pusat untuk:  
  - Kantor Cabang, kantor perwakilan, gudang, atau unit pemasaran, tempat kegiatan sejenis (produksi, distribusi, pemasaran, manajemen atau berupa Objek Pajak PBB).  
  - Tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak 
✅ Setiap TKU memiliki PIC TKU tersendiri, di mana akses PIC TKU hanya berlaku untuk NITKU tersebut.  

📌 Pencantuman NITKU dalam Dokumen Perpajakan  
✅ Faktur Pajak (PER-03 s.t.d.d PER-11/2022):  
🔹 Secara umum: Identitas penjual dan pembeli menggunakan NPWP Pusat dan alamat NITKU pusat (tetap perhatikan syarat material sebenarnya/sesungguhnya).  
🔹 Namun, Jika pembeli berupa cabang berada di Kawasan Berikat (FP 07) dan PPN diberikan fasilitas Tidak Dipungut → Tetap menggunakan NPWP Pusat, tetapi dengan NITKU cabang pembeli di Kawasan Berikat tsb.  

✅ Bukti Potong PPh Pasal 21 (PMK-168/2023):  
🔹 Pemotong pajak bisa Pusat atau Cabang, sesuai dengan lokasi pembayaran penghasilan/gaji.  
🔹 NITKU cabang wajib dicantumkan dalam bukti potong yang dibuat oleh cabang yang membayar gaji.  
Hal ini termasuk pemotongan PPh unifikasi.

⚠️ Warning: penjelasan dapat berubah (subject to change). Tunggu PERDIRJEN transisi yang mengatur lebih jelasnya.
⏳ To be continued di FAQ selanjutnya...
📌 Pembagian Akses & Isu Kerahasiaan, Cara penambahan TKU, Pembuatan Kode Billing",[images/photo_69.jpg],#CoretaxUmum
70,Saya takut data saya diubah atau dilihat oleh orang tidak berkepentingan. Bagaimana caranya memastikan bahwa akses akun Coretax saya hanya saya yang tahu?  ,"Selain memastikan bahwa kata sandi dan akses email yang terdaftar di Coretax hanya diketahui oleh orang yang berkepentingan, pengguna Coretax dapat menambahkan fitur ""Verifikasi Dua Langkah (2FA)"" sebagai pengaman ekstra saat login.  

Berikut cara mengaktifkannya:

1️⃣ Aktifkan 2FA di Coretax  
- Login Coretax dan masuk landing page (Ikhtisar Profil Wajib Pajak) 
- Cek menu di kiri halaman, pilih submenu Verifikasi Dua Langkah 
- Aktifkan toggle ""Diaktifkan"" ✅  
- Pilih ""Authentication App"" karena lebih aman dan lebih cepat  
- Klik Lanjut ▶️  

2️⃣ Scan QR Code dengan Google/Microsoft Authenticator  
- Buka Google Authenticator atau Microsoft Authenticator di HP 📱  
- Tambahkan akun dengan scan barcode (QR Code) 📸  
- Masukkan kode 6 digit ""eTaxIndonesia"" ke Coretax  
- Klik Lanjut ▶️  

3️⃣ Konfirmasi & Selesai  
- Jika konfigurasi berhasil, akan muncul notifikasi Success ✅  
- Klik Selesai ▶️  
- Saat login kembali ke Coretax, masukkan 6 digit kode verifikasi dari aplikasi authenticator  

✨ Keamanan akun lebih terjamin dengan 2FA. Pastikan hanya Anda yang bisa mengakses akun pajak Coretax.  
⚡️ Unduh pdf infografis tahapannya di sini: https://t.me/FAQcoretax/223",[images/photo_70.jpg],#probisTAM
71,"Saya ingin lapor dan bayar SPT Masa PPh Pasal 21, namun tombol Bayar dan Lapor di induk SPT Masa PPh Pasal 21 tidak ada, bagaimana solusinya?","Update 18.05 WIB tanggal 10 Februari 2025, klik di sini (https://t.me/FAQcoretax/270)

Perbaikan Sistem Pelaporan e-Bupot 21  
Dilaporkan sejak 31 Januari 2025, terdapat perbaikan modul pelaporan yang menyebabkan tombol ""Bayar"" dan ""Lapor"" sementara tidak tersedia pada SPT Masa PPh Pasal 21.  

🤑 Cara Pembuatan Kode Billing PPh Pasal 21  
Untuk menghindari sanksi keterlambatan pembayaran, Wajib Pajak dapat melakukan pengisian deposit minimal sebesar nilai yang akan terutang dalam SPT Masa PPh Pasal 21.  
💰 Selengkapnya tentang Deposit: 👉 [Klik Di Sini]   (https://t.me/FAQcoretax/226)

➕  Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang untuk Pegawai Tetap  
📌 Wajib Pajak dapat menggunakan Excel Convert XML BPMP untuk menghitung jumlah PPh Pasal 21 terutang bagi Pegawai Tetap.  
📌 Silakan bayarkan deposit sesuai dengan minimal jumlah tersebut agar tidak terkena sanksi keterlambatan.  

📢 Pemberitahuan Selanjutnya  
🛠 DJP akan segera menyampaikan informasi terbaru terkait perbaikan tombol Bayar & Lapor di e-Bupot 21.
  
Update #WorkInProgress terkait tombol lapor dan bayar yang belum muncul, sejak FAQ 68 tanggal 03-02-2025 (https://t.me/FAQcoretax/225)

Pukul 09.30 WIB 10-02-2025

Dari tim teknis Coretax:
""Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar secepatnya tombol LAPOR & BAYAR SPT Masa PPh 21 bisa kita buka kembali. Sekedar informasi terdapat beberapa isu signifikan yang harus dituntaskan sebelum bisa membuka tombol, agar mencegah kesalahan perhitungan PPh 21 yang berimbas bisa merepotkan Wajib Pajak melakukan pembetulan""",[images/photo_71.jpg],#eBupot21
72,Apa itu Deposit Pajak? Bagaimana cara pengisian serta penggunaannya?,"👛 Definisi dan Manfaat Deposit
Pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Artinya, pembayaran ini belum ditetapkan untuk satu jenis pajak tertentu, sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan. Layaknya dompet elektronik tapi berisi saldo pajak.

💰 Kode Akun Pajak Deposit:  411618-100 

✔️ Manfaat Deposit: Penggunaan Deposit Pajak dalam pelunasan Pajak dapat mencegah WP dari sanksi keterlambatan bayar, misalnya untuk pelaporan SPT Masa, Wajib Pajak dapat mengisi deposit agar pelaporan SPT melewati tanggal 15 tidak terhitung terlambat setor, karena tanggal pengisian deposit tsb diakui sebagai tanggal pembayaran dalam SPT tersebut.

🤑 Cara Pengisian Deposit Pajak:
✅ Pembayaran dengan membuat Kode Billing via modul ""Pembayaran"" » ""Layanan Mandiri Kode Billing"" 
Contoh: 
Wajib Pajak ingin mengisi deposit untuk dapat digunakan kemudian saat Lapor dan Bayar SPT (Masa PPh, PPN, atau SPT Tahunan). 
→ Tanggal pembayaran SPT = tanggal pengisian deposit (Bukan saat digunakan di SPT). 
→ Tanggal lapor SPT yang menggunakan deposit adalah tetap tanggal kapan Submit and Pay

✅ Pemindahbukuan via modul ""Pembayaran"" » ""Permohonan Pemindahbukuan"" 
Contoh:
Wajib Pajak ingin membayar PPh final atas pengalihan tanah bangunan 411128-402 menggunakan Depositnya. Karena pembayaran ini tidak terikat SPT. maka WP dapat melakukan Permohonan PBK dari Deposit ke PPh final tersebut.
→  Tanggal pembayaran diakui sesuai tanggal SSP pengisian deposit, bukan tanggal PBK.

✅ Sisa kelebihan pembayaran pajak atau imbalan bunga dalam SKPKPP
Contoh:
Wajib Pajak diterbitkan SKPKPP baik atas hasil penelitian pengembalian pendahuluan (SKPPKP) atau pemeriksaan (SKPLB).  jika masih ada sisa lebih bayar setelah pelunasan utang pajaknya, WP akan dikirimkan surat konfirmasi untuk memutuskan apakah sisa tersebut akan digunakan untuk melunasi utang pajak WP lain dan/atau dimasukkan ke akun deposit. Bila tidak setuju, akan dikirim ke rekening Wajib Pajak, namun bila setuju ke deposit, penerbitan SKPKPP akan menambah saldo deposit.
→ Tanggal pengisian sesuai tanggal penerbitan SKPKPP.  

💸 Penggunaan Deposit Pajak:
✅ Pelunasan kewajiban pajak apa pun, namun tidak termasuk deposit  untuk penambahan saldo pada mesin teraan meterai digital Bea Meterai
✅ Pembayaran SPT Kurang Bayar → Sistem memprioritaskan saldo deposit yang lebih dulu disetor.  
✅ Pelunasan kewajiban atas pembayaran tidak terikat SPT, seperti pembayaran angsuran PPh 25/PPh Final UMKM atau tunggakan pajak
✅ Penyampaian SPT Kertas → Pemindahbukuan atas SPT yang disampaikan secara kertas mengharuskan ada deposit dan akan dipindahbukukan oleh petugas SPT kertas diterima.  

⚠️ Catatan:  
⚠️Deposit pajak tidak bisa digunakan setengah-setengah dengan pembayaran melalui billing saat Submit and Pay SPT
⚠️ Jika ingin menggunakan deposit, harus full sesuai jumlah pajak yang terutang.  

🪙 Pemindahbukuan Deposit Pajak:
✅ Pemindahbukuan dilakukan otomatis oleh sistem saat penggunaan.
✅ Bukti Pemindahbukuan (PBK) diterbitkan sebagai tanda pencatatan pajak di buku besar.
✅ Metode First In First Out (FIFO) → Deposit paling lama akan digunakan lebih dahulu.  

⬅️  Pengembalian Deposit Pajak:  
✅ Saldo Deposit dapat dimintakan kembali melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.  
✅ Berlaku untuk:  
🔸 Pembayaran pajak yang bukan objek pajak yang terutang  
🔸 Pembayaran pajak yang ternyata tidak seharusnya dilakukan  
🔸 Sisa deposit yang tidak digunakan  
✅ Deposit tetap dapat digunakan di tahun pajak berikutnya (carry over) tanpa perlu pemindahbukuan ulang.  

✨ Lain-lain:  
✅ Bisa digunakan untuk pembayaran pajak dalam USD bagi WP yang mendapatkan izin pembukuan dalam bahasa Inggris.  
✅ Pemberitahuan isi ulang deposit akan muncul saat Wajib Pajak mengklik ""Lapor Bayar"" di SPT/menggunakan deposit untuk buat kode billing.  
✅ Penggunaan deposit dilakukan dengan otorisasi WP, kecuali kondisi tertentu yang dapat dilakukan secara jabatan.

👍 Reminder Jika Telah Mengisi Deposit untuk SPT  

Sebelum melakukan penandatanganan di tahap ""Bayar dan Lapor"" pada SPT, harap pastikan hal berikut:
💰 Pastikan Pembayaran Deposit Telah Sinkron di Coretax:  
1️⃣ Cek Modul ""Buku Besar"" → Pastikan saldo Kredit (warna hijau) sudah terbaca di sistem Coretax.  
2️⃣ Lihat daftar transaksi di dasbor ""Buku Besar Saya"":  
   - Pastikan terdapat Jenis Transaksi Kredit dengan deskripsi KAP ""Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya - Deposit"".  
3️⃣ Pastikan Nilai Deposit cukup untuk menutup PPh terutang yang ada pada Induk SPT.  

👛 Saat Klik Tombol ""Bayar dan Lapor""  
- Jika Deposit Tersedia & Cukup → Muncul 2 pilihan:  
  ✅ ""Pemindahbukuan Deposit""  
  ✅ ""Buat Kode Billing""  
- Jika Deposit Tidak Ada atau Tidak Cukup →  
  🔹 Sistem otomatis membuat Kode Billing, dan SPT masuk ke daftar ""SPT Menunggu Pembayaran"".

🗓 Tanggal Pelaporan SPT  
- Jika menggunakan deposit → Saat klik ""Bayar dan Lapor"".  
- Jika menggunakan kode billing → Saat melakukan pembayaran kode billing.",[images/photo_72.jpg],#probisPembayaran
73,"Bagaimana cara menggabungkan NPWP istri ke NPWP suami di Coretax—termasuk pengajuan NE, perubahan status di Unit Perpajakan Keluarga (UPK), dan pendaftaran akun bagi istri yang belum pernah punya NPWP—jika istri membutuhkan Sertifikat Elektronik untuk menandatangani Faktur Pajak?","Kondisinya NIK istri tervalidasi di Dukcapil, ada di FTU akun Coretax suami.  Di tahun 2025, istri bekerja sebagai karyawan di 1 pemberi kerja dan membutuhkan Sertifikat Elektronik untuk menandatangani Faktur Pajak.  

1️⃣ Jika istri pernah memiliki histori NPWP dan masih aktif (tidak pernah mengajukan NE), apa yang harus dilakukan?  
✅ Ajukan Permohonan Wajib Pajak Non Aktif (NE).  Cara pengajuan NE di Coretax [klik di sini] (https://coretaxdjp.pajak.go.id/)
✅ Ubah status istri di Unit Perpajakan Keluarga (UPK) menjadi tanggungan.  Caranya [coming soon]

2️⃣ Jika istri pernah memiliki histori NPWP namun sudah tidak aktif (Nonaktif/NE tetapi belum dihapus), apa yang harus dilakukan?  
✅ Ubah status istri di Unit Perpajakan Keluarga (UPK) menjadi tanggungan.  

3️⃣ Jika istri tidak pernah memiliki NPWP dan berkepentingan mengakses Coretax.
✅ Istri mendaftarkan akses coretax melalui menu Daftar Di Sini > Hanya Registrasi. Caranya [Klik Di sini] (https://t.me/FAQcoretax/169)
✅ Status akun Coretax “Belum Aktif (SPDN)” yang berarti tidak aktif sebagai Wajib Pajak dan tidak memiliki kewajiban pajak SPT terpisah
✅ Ubah/pastikan status istri di Unit Perpajakan Keluarga (UPK) Coretax suami menjadi tanggungan.  

🔹 Jadi, jika istri sudah punya NPWP terpisah dan ingin bergabung dengan NPWP suami:  
➡️ Ajukan Permohonan Wajib Pajak Non Aktif (NE) untuk NPWP istri. 
➡️ Pastikan status istri di Unit Perpajakan Keluarga adalah tanggungan.  
➡️ Bila sudah NE dan masuk UPK/DUK, maka SPT Tahunan Kepala Keluarga mewakili Istri atau anggota keluarga yang sudah ada di DUK.

⚠️ NIK Istri Tidak dilakukan penghapusan NPWP, karena di kemudian hari memungkinkan Wanita Kawin tersebut akan menggunakan NIK-nya kembali.",[images/photo_73.jpg],#probisRegistrasi
74,"Bagaimana tata cara pengajuan Status Nonaktif (NE) di Coretax, termasuk kriteria Wajib Pajak yang dapat mengajukannya, dokumen yang perlu disiapkan, serta implikasi terhadap kewajiban SPT dan pengaktifan kembali di kemudian hari?","🔹 Apa Itu Status Nonaktif?  
Status Nonaktif adalah status Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.  Wajib Pajak yang Nonaktif tidak wajib lapor SPT sejak tahun pajak ditetapkan menjadi WP Nonaktif.

📌 Terminologi Baru: Istilah ""Non-Efektif"" (NE)  diubah ""Nonaktif"" di Coretax.  

🔎 Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Ditetapkan sebagai Nonaktif:

👨‍🦳🧓🏻 Wajib Pajak Orang Pribadi:  
— Menghentikan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat objektif karena mengentikan usaha/pekerjaan bebas.  
— Tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP.  
— WNI yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri tetapi belum memenuhi syarat SPLN.  
— Wanita kawin yang memilih melaksanakan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya.  
— Kriteria lain yang ditetapkan PERDIRJEN

🏠 Wajib Pajak Badan:  
— Tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.  
— Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan PERDIRJEN

🏛 Wajib Pajak Instansi Pemerintah:  
— Tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.  
— Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan PERDIRJEN

🔹 Cara ajukan Permohonan Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif (NE) di Coretax  
1️⃣ Login ke Coretax  
   ➝ Masuk ke coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NPWP/NIK dan kata sandi Anda.  
2️⃣ Pilih menu ""Portal Saya""  
   ➝ Setelah login, cari dan klik menu ""Portal Saya"" pada halaman utama Coretax.  
3️⃣ Akses menu ""Perubahan Status""  
   ➝ Di dalam Portal Saya, temukan dan klik ""Perubahan Status"" 
4️⃣ Pilih ""Penetapan Wajib Pajak Nonaktif""  
   ➝ Klik ""Penetapan Wajib Pajak Nonaktif"" untuk mengajukan penetapan status WP nonaktif.  
5️⃣ Isi formulir permohonan  
   ➝ Anda akan diarahkan ke halaman ""Penonaktifan Status Wajib Pajak"" 
   ➝ Isi ""Alasan Nonaktifasi"" sesuai kebutuhan, misalnya untuk istri yang memilih menggabungkan NPWP dengan suami, pilih ""Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HB, PH, MT) yang kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan suami""
   ➝ Isi ""Upload PDF dokumen pendukung atas alasan non aktifasi"", misalnya untuk istri yang memilih gabung NPWP suami, upload PDF berisi KTP suami dan istri dan KK
6️⃣ Lengkapi pernyataan wajib pajak  
   ➝ Pada bagian ""Pernyataan"", centang checkbox yang tersedia.  
7️⃣ Kirim permohonan  
   ➝ Klik tombol ""Kirim"" untuk mengirimkan permohonan.  

📌 Pantau Status Permohonan  
Setelah permohonan terkirim, status permohonan dapat dipantau melalui modul ""Portal Saya"" > ""Kasus Saya"" > Klik ""Pilih"" pada jenis kasus ""Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Portal)"" > Pastikan pada subtab ""Alur Kasus"" tertulis: ""Kasus sedang dalam proses. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini."" 

⏳ Jangka waktu paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.  

📌 Informasi Tambahan Terkait Nonaktif:
😴 Pengajuan Status Nonaktif  
- Permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif dapat dilakukan atas permintaan WP atau secara jabatan oleh DJP.  

🥰 Pengaktifan Kembali Nonaktif  
- WP wajib mengajukan kembali status aktif jika tidak lagi memenuhi kriteria nonaktif.  
- KPP dapat mengaktifkan kembali secara jabatan atau melalui permohonan WP.  
- Sistem akan otomatis mengaktifkan kembali WP yang melakukan pembayaran pajak atau melaporkan SPT.  

 📋 Implikasi Status Nonaktif pada SPT
- Surat Teguran tertulis tidak berlaku untuk WP berstatus nonaktif.  

🗑 Penghapusan NPWP  
- Wajib Pajak Nonaktif dapat mengajukan hapus NPWP jika memenuhi kriteria tertentu.  
- Penghapusan NPWP dapat dilakukan berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan oleh KPP.",[images/photo_74.jpg],
75,"Saya lupa kata sandi dengan memilih seluler (no hp). Saat diklik linknya dari SMS, error. Apa solusinya?","Silakan coba cara berikut:
1. Copy link yang ada dengan tekan lama dan copy
2. Paste manual ke dalam browser
3. Pada link tersebut, hapus :443/
4. Lalu enter",,
76,"Saya mau membuat kode billing PPh pasal 21, bagaimana caranya?","Terdapat perubahan dengan prinsip seamless dalam Kode Billing di Coretax, khususnya terkait Kode Billing terkait SPT, seperti PPh Pasal 21/Unifikasi/PPN

✅ Pembuatan Kode Billing PPh Pasal 21 Setelah Coretax  
📌 Dlakukan melalui sistem Coretax, berlaku untuk masa pajak Januari 2025 dan seterusnya.

📌 Kode billing dibuat setelah Wajib Pajak membuat draft SPT Masa PPh Pasal 21. Setelah draft selesai (semua data dipastikan sudah siap dilaporkan), muncul tombol ""Bayar dan Lapor"" untuk pembayaran dan pembayaran. 

⚠️ Tombol Bayar dan Lapor sementara dihilangkan karena masih terdapat perbaikan. Bila masa perbaikan selesai, pastikan bahwa yang mengakses SPT adalah signer SPT/PIC

📌 Setelah klik ""Bayar dan Lapor"". Wajib Pajak akan diberikan pilihan Kode Billing atau menggunakan Deposit. Cara deposit [klik di sini] (https://t.me/FAQcoretax/226)

📌 Jika tidak memiliki saldo deposit, sistem akan otomatis menerbitkan kode billing baru dan SPT akan masuk ke status menunggu pembayaran serta tidak dapat dilakukan pembatalan, kecuali kode billing daluarsa atau dibayar lalu SPT dibetulkan lagi.

📆 Masa Aktif Kode Billing  
📌 Kode billing berlaku 7 hari. Jika tidak dibayar dalam waktu tersebut, kode billing akan kadaluarsa dan harus dibuat ulang. Selain itu, SPT akan masuk kembali menjadi draft.

📌 Untuk instansi pemerintah, pembayaran dilakukan dengan kode billing deposit, yang akan dipindahbukukan otomatis (PBK) saat SPT Masa PPh 21 dilaporkan. Update jelasnya akan disampaikan sesegara mungkin.

📋 Langkah-Langkah Pembuatan Kode Billing PPh Pasal 21  
1️⃣ Buat Draft SPT  
   - Masuk ke modul SPT dan buat konsep SPT Masa PPh Pasal 21.  
2️⃣ Klik ""Bayar dan Lapor""  
   - Setelah draft dipastikan sudah benar, pilih tombol ""Bayar dan Lapor"".  
3️⃣ Pilih Metode Pembayaran  
   - Jika memiliki saldo deposit, sistem akan menawarkan opsi penggunaan deposit pajak.  
   - Jika tidak ada saldo deposit, sistem akan menerbitkan kode billing baru.  
4️⃣ Lakukan Pembayaran  
   - Bayar kode billing sebelum masa aktif habis.  
5️⃣ Status SPT  
   - Setelah pembayaran berhasil, status SPT berubah menjadi ""Telah Disampaikan"".  

Tanggal pelaporan SPT
   - Jika menggunakan Kode Billing, tanggal lapor SPT adalah tanggal kode billing dibayarkan.
   - Jika deposit, tanggal lapor SPT adalah tanggal kapan submit and pay. Pastikan saldo deposit cukup senilai pajak terutang dalam SPT tersebut. Tidak bisa ditambal/setengah dengan Kode Billing.

💡 Catatan:  
✅ Pembuatan kode billing secara mandiri untuk kewajiban terkait SPT tidak disediakan, melainkan hanya dengan deposit atau pembayaran tagihan pajak atau tagihan yamg tidak terikat SPT (PPh final UMKM, PPN KMS, Angsuran PPh 25)
✅ Tidak perlu input manual NTPN, karena data pembayaran akan terintegrasi otomatis dengan data SPT.  
✅ Jika masih ada kendala, hubungi Kring Pajak 1500 200 atau helpdesk KPP terdekat.  

---

🔗 Panduan Lengkap Coretax:
https://t.me/infopajaksbyrungkut/1197",,#probisPembayaran
77,"Saat melihat induk di SPT Masa PPh Pasal 21, pada bagian I ""Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong"", terdapat angka 5 ""Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar pada SPT yang diperbaiki"", apa maksudnya?","Masih terdapat kekeliruan translate yang seharusnya ""Pembetulan"" namun tertulis menjadi ""Perbaikan"" pada angka 5 tersebut. Oleh karena itu, pada baris tersebut seharusnya tertulis ""Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar pada SPT yang dibetulkan.""

Artinya, bukan berarti ada sesuatu yang  diperbaiki/error.

Poin angka 5 ini terisi otomatis dari poin angka 4 dalam SPT Masa 21 Normal atau Pembetulan sebelumnya untuk masa pajak yang sama.

⚠️ Pada SPT Masa PPh 21, tidak ada penginputan manual sama sekali. Seluruh nilai atau daftar yang ada terisi otomatis dan berkaitan dengan penerbitan bupot ataupun SPT sebelumnya, termasuk kompensasinya.",[images/photo_77.jpg],#SPT21
78,Bagaimana cara penyetoran sendiri PPh final atas sewa tanah dan bangunan di Coretax?,"Terdapat Alur Baru Penyetoran Sendiri PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan di Coretax  

✅ Ketentuan Penyetoran Sendiri PPh Final Sewa Tanah & Bangunan  
📌 Wajib dilakukan dalam hal penyewa bukan pemotong pajak.  
📌 Penerima penghasilan (yang menyewakan) wajib menyetor sendiri PPh Final 10% paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.  
📌 Pelaporan SPT Masa Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.  

🔸 Contoh Kasus  
➡️ *Ibu Rindang menyewa tanah/bangunan dari Pak Barkat*. Karena Ibu Rindang bukan pemotong pajak, maka Pak Barkat wajib menyetor sendiri PPh Final 10% dari penghasilan sewa yang diterima.  
⚙️ Alur Penyetoran Sendiri di Coretax  
❌ Sebelum Coretax:  
1️⃣ Membuat kode billing terlebih dahulu.  
2️⃣ Melakukan penyetoran.  
3️⃣ Merekam penyetoran secara manual di SPT Masa Unifikasi.  

✔️ Setelah Coretax (Disederhanakan! ✅)  
1️⃣ Membuat Bukti Potong ""Penyetoran Sendiri"" di Coretax.  
2️⃣ Melaporkan SPT Masa Unifikasi langsung di masa pajak diterimanya penghasilan.  
3️⃣ Membuat Kode Billing atau melunasi dengan Deposit saat pelaporan.  
4️⃣ Pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, meskipun pelaporan SPT Masa Unifikasi bisa dilakukan hingga tanggal 20 bulan berikutnya.  
🖥 Teknis Pembayaran dan Pelaporan:
- Pembuatan kode billing atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan oleh penerima penghasilan non PKP dilakukan dengan cara setor sendiri, dimulai dari:
1️⃣ Login coretax dan akses menu e-bupot ➡️ Pilih submenu Penyetoran Sendiri.
2️⃣ Buat ebupot setor sendiri (isi seluruh fields) ➡️ submit dan terbitkan.
3⃣ Buat konsep SPT masa unifikasi di menu Surat Pemberitahuan (SPT).
4⃣ Cek dan pastikan data bupot sudah prefil (termasuk transaksi lain, bila ada).
5⃣ Klik tombol ""bayar dan lapor"" untuk membentuk kode billing 411128-403 (PPh Final atas sewa tanah/bangunan).

💻 Sistem akan memberikan informasi:
✅ Jika WP mempunyai saldo deposit yang mencukupi, maka pembayaran dapat menggunakan deposit ➡️ saat memilih deposit, maka saldo deposit terdebet otomatis ke PPh final sewa tanah/bangunan, bukti pemindahbukuan diterbitkan secara otomatis ➡️ cek folder dokumen.
✅ Jika saldo deposit tidak mencukupi atau mencukupi namun tetap akan membuat kode billing ➡️ lanjutkan pembuatan kode billing dan lakukan pembayaran.

📢 Penting!  
📌 Wajib Pajak disarankan menyetor lebih awal menggunakan Deposit, agar tidak lupa setor sebelum batas tanggal 15.  
📌 Tidak ada lagi KJP-KJS 411128-403 di menu Pembayaran Kode Billing Mandiri.
📌 WP OP yang menyetor sendiri tetap wajib lapor SPT Masa Unifikasi di masa diterimanya penghasilan sewa disetor sendiri sesuai PMK-394 Tahun 1996.  
📌 Logika penyetoran sendiri ini juga berlaku terhadap penghasilan final setor sendiri lain yang telah diatur sendiri seperti
— Jasa Konstuksi
— Dividen yang diterima Orang Pribadi yang tidak dilakukan investasi PMK-18 Tahun 2021 dsbnya

🔗 Selengkapnya: 
- Batas waktu lapor setor klik ini
- Cek PMK 394/KMK.04/1996 & PMK-81 Tahun 2024",[images/photo_78.jpg],#PPhFinalSetorSendiri
79,"Bagaimana bila saya terlanjur membayar PPh Final Sewa Tanah Bangunan melalui Pembayaran Kode Billing Mandiri, namun ternyata tidak terdeteksi di SPT? Berdasarkan FAQ ini (https://t.me/FAQcoretax/246), (https://t.me/FAQcoretax/246) untuk transaksi Sewa Tanah dan/atau Bangunan seharusnya dilakukan pembuatan Bukti Potong terlebih dahulu, apa solusinya?","🔖 Pembayaran PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan dengan KAP KJS 411128-403  

🛑 Penting! Sehubungan dengan kesalahan konfigurasi pembuatan kode billing PPh Final Sewa Tanah/Bangunan, berikut penjelasannya:  

1️⃣ Kesalahan Konfigurasi (2 Januari - 30 Januari 2025)  
📌 Seharusnya kode billing dibuat dari menu pembuatan bukti potong ( (https://t.me/FAQcoretax/246)misalnya sesuai penjelasan di sini (https://t.me/FAQcoretax/246)) (https://t.me/FAQcoretax/246), (https://t.me/FAQcoretax/246) tetapi terbuka di pembuatan kode billing secara mandiri.  

2️⃣ Dampak Pembayaran  
📌 Sebanyak 2.994 kode billing telah terlanjur terbayar (dengan NTPN).  

✅ Solusi:
Pembayaran telah dicatat di sisi kredit buku besar WP dan dapat dilakukan pemindahbukuan dari akun 411128-403.  

3️⃣ Cara Pemindahbukuan Pembayaran ke SPT  
💡 A. Jika PBK dilakukan sebelum SPT dibuat (belum ada bukti potong/draft SPT)  
🔹 PBK saldo dari 411128-403 ke 411618-100 (deposit pajak)  
🔹 Buat bukti potong atas PPh Final Sewa T/B dan lanjutkan buat draft SPT  
🔹 Gunakan saldo deposit saat klik tombol ""Bayar dan Lapor"" di induk SPT.

💡 B. Jika PBK dilakukan setelah SPT sudah dalam status ""Menunggu Pembayaran"" (sudah klik bayar dan lapor)
🔹 Tidak perlu PBK ke akun deposit, namun PBK ke Kewajiban SPT
🔹 Gunakan saldo dari 411128-403 langsung sebagai sumber PBK ke SPT, yakni saat ajukan permohonan pemindahbukuan, pilih tujuan PBK ""Akun WP Sendiri"" dan ""Kewajiban SPT""
🔹 Pastikan saldo sumber PBK cukup senilai Kurang Bayar SPT yang menunggu pembayaran 

4️⃣ Telah Dilakukan Perbaikan Konfigurasi Kode Billing 411128-403
✅ per 31 Januari 2025 Kode Jenis Setor 403 sudah tidak ada pada Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing.",,#eBupotUnifikasi #probisPembayaran
80,"Tombol Edit Informasi Umum hilang, bahkan login PIC, apa solusinya?","Dikabarkan bahwa tombol tersebut sempat hilang karena adanya perbaikan konfigurasi akses. Silakan cek kembali, termasuk login badan yang ada.

❗️ Akses edit Informasi Umum ke depannya hanya bisa dilakukan oleh PIC dengan cara login Coretax akun PIC lalu impersonate ke akun Badan.",,#probisTAM
81,"Saya diterbitkan satu bukti potong BPPU oleh Lawan Transaksi tapi di menu Dokumen Saya, terdapat 7 bukti potong (bupot ganda), 1 di antaranya sesuai yang diterbitkan lawan, 6 lainnya isi transaksinya sama namun nomornya berbeda. ",Laporan ini telah dieskalasikan dan infonya sedang ditangani oleh tim pengembang. ,,#eBupotUnifikasi
82,Apakah di Masa Pajak Akhir (Bulan Pegawai Tetap berhenti bekerja/bulan Desember) perlu membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP) dan Tahunan A1 atau cukup A1 saja di Coretax ?,"Untuk pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang berhenti bekerja di tengah tahun atau bekerja hingga Desember, di Masa Pajak Akhir tersebut cukup dibuatkan Bukti Pemotongan Tahunan A1 (BP A1) dan tidak perlu Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap (BPMP).  

🔹 Saat perekaman BP A1 di Masa Pajak Akhir:  
✅ Tidak ada isian penghasilan masa pajak akhir.  
✅ Penghasilan Masa Pajak Akhir terhitung otomatis ke Lampiran IB di SPT Masa PPh 21.  
✅ Penghasilan Bruto dalam Lampiran IB = Total Penghasilan Bruto Setahun/Bagian Tahun pada BPA1 — Penghasilan Bruto pada BPMP yang telah diterbitkan.

‼️ Bila buat BPMP dan A1 dalam Masa Pajak yang sama: pasti akan muncul error ""Sudah ada pemotongan BPMP pada masa pajak tersebut. Mohon batalkan BPMP terlebih dahulu.

✨ Kesimpulan:  
- Penghasilan yang belum terlapor dalam BPMP di masa pajak akhir akan otomatis masuk dalam IB hasil perhitungan otomatis.  
- Pegawai tetap yang sudah dibuatkan BP A1 di masa pajak akhir tidak perlu lagi dibuatkan BPMP",[images/photo_ 82jpg],#eBupot21
83,"Saya telah berhasil menerbitkan Bukti Potong Pegawai Tetap Bulanan (BPMP) melalui e-Bupot 21 Coretax, namun bukti potong tersebut tidak dapat diunduh, dan pegawai hanya menerima notifikasi tanpa dokumen. Apakah memang demikian?  ","Ya, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap (BPMP) tidak memerlukan cetakan dokumen (PDF).  

📌 Penjelasan:  
- Proses bisnis BPMP di Coretax berbeda dengan sistem e-Bupot 21 Legacy (DJP Online).  
- Penerima penghasilan yang dipotong akan langsung menerima notifikasi di TP Portalnya setelah pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja.  
- Tidak ada fitur unduhan PDF karena BPMP tidak dirancang untuk dicetak seperti bukti potong lainnya.  

📜 Aturan terkait akan diterbitkan sebagai aturan turunan dari PMK 81/2024.",[images/photo_83.jpg],#eBupot21
84,"Saya sudah menambahkan beberapa karyawan saya sebagai drafter/signer bukti potong atau faktur pajak, apakah mereka dapat melihat dokumen pajak lain yang bukan role mereka, jika saya hanya satu tempat kegiatan usaha (pusat) dan tidak punya TKU cabang?","Drafter atau Signer suatu jenis pajak yang telah ditambahkan melalui submenu Pihak Terkait, tidak dapat melihat dokumen pajak lain yang bukan termasuk dalam role-nya.  

Penjelasan:  
✅ Drafter/Signer SPT dapat melihat semua dokumen pajak yang sesuai dengan jenis pajaknya, karena mereka memiliki akses ke Induk dan Lampiran SPT untuk keperluan pengecekan dan pengiriman SPT.  
✅ Berbeda dengan sistem DJP Online (legacy), yang memungkinkan adanya perekam tertentu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, termasuk penandatangan SPT.  
✅ Di Coretax, penandatangan SPT harus diberikan kepada pihak yang berwenang mengetahui transaksi atau detail transaksi perusahaan.

Contoh:
👤 Tn. Barkat (Drafter Faktur Pajak)  
✅ Akses:  
- Hanya dapat melihat, memeriksa, dan mengedit dokumen Faktur Pajak.  
❌ Tidak bisa melihat atau menandatangani dokumen Bukti Potong atau SPT.  

👩‍💼 Ibu Rindang (Signer Bukti Potong 21)  
✅ Akses:  
- Hanya dapat melihat dan menandatangani dokumen Bukti Potong PPh 21.  
❌ Tidak bisa mengakses Faktur Pajak, Bupot Unifikasi atau SPT.  

👨‍💼 Pak Zauki (PIC - Penanggung Jawab)  
✅ Akses:  
- Membuat, melihat, dan menandatangani SPT Masa PPh & SPT Masa PPN yang berisi daftar dokumen pajak yang telah dibuat oleh Tn. Barkat & Ibu Rindang.

Pemberian Akses:
✅ Drafter/Signer Pusat didaftarkan melalui menu Informasi umum Edit » Pihak Terkait sebelum diberikan role akses
✅ Pemberian role akses dilakukan melalui menu ""Wakil/Kuasa saya""
✅ Daftar Role lengkap lihat FAQ 66 (https://t.me/FAQcoretax/215)
✅ Pastikan role akses terkait SPT, misalnya seperti Article 21/26 atau Withholding Drafter, hanya diberikan kepada yang memiliki akses melihat seluruh dokumen jenis pajak tersebut
✅ Pemberian role akses hanya dapat dilakukan melalui Login PIC atau login Badan. Panduan Penanggung Jawab (PIC), Impersonate dan Penambahan Role Akses bagi Wajib Pajak Badan unduh di sini (https://t.me/FAQcoretax/192)
✅ Pegawai/Pengurus yang diberi akses harus terdaftar sebagai Wajib Pajak atau setidaknya memiliki Akun Coretax. Lihat FAQ 50 (https://t.me/FAQcoretax/167)

FAQ selanjutnya manajemen kerahasian PPh Pasal 21 (antar TKU) klik di sini (https://t.me/FAQcoretax/279)",[images/photo_84.jpg],#probisTAM #ManajemenAkses
85,"Bagaimana Cara Memastikan Kerahasiaan Pembuatan Bukti Pemotongan PPh 21 antar Pegawai, bila hanya memiliki satu tempat kegiatan usaha?","Untuk menjaga kerahasiaan antara pegawai yang bertugas membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 pada level gaji yang berbeda, silakan menambah Tempat Kegiatan Usaha (TKU) sesuai jumlah pemisahan akses yang dibutuhkan, meskipun alamatnya sama.

Terkait TKU dan penambahan TKU dapat baca FAQ 66 (https://t.me/FAQcoretax/221)

🙊  Pengaturan Akses TKU untuk Memisahkan Bukti Potong  
— Seorang PIC TKU (mis. 000001) tidak dapat melihat BP PPh Pasal 21 yang dibuat oleh PIC TKU lain (mis. 000002) meskipun memiliki role akses pajak yang sama (EBUPOT_21/26).  
— Syarat agar akses terpisah:  
  ✅ PIC TKU tersebut hanya ditambahkan dalam TKU tersebut (tidak sebagai pihak terkait di pusat).  
  ✅ Penambahan PIC TKU dilakukan melalui menu ""Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit"", bukan melalui menu ""Edit Pihak Terkait"".  
  ✅ Setiap TKU dapat memiliki lebih dari 1 PIC.  
  ✅ Pemberian role akses PIC TKU dilakukan di menu ""Wakil/Kuasa Saya"" di login PIC atau Login Badan.

⚠️ Penting:
Signer/Drafter SPT (ARTICLE_21/26) hanya diberikan kepada pihak berwenang dalam pengelolaan pegawai secara keseluruhan, karena mereka dapat melihat semua Bukti Potong PPh 21 yang dibuat di seluruh TKU.",[images/photo_85.jpg],#eBupot21 #ManajemenAkses  
86,"Bagaimana Cara Wajib Pajak membuat Dokumen Lain Pajak Masukan (PIB), atau Dokumen Pajak Keluaran (PEB) Konsolidasi di Coretax  (Jika hanya menerima AWB dari DHL atau layanan serupa)","⬇️ Langkah-langkah pembuatan dokumen lain pajak masukan (PIB dan termasuk PIB Konsolidasi) klik di sini untuk gambarnya
1️⃣ Masuk ke Menu Dokumen Lain.  
2️⃣ Pilih sub-menu Pajak Masukan.  
3️⃣ Klik Tindakan Lainnya.  
4️⃣ Klik Create From Interface.  
5️⃣ Pilih Masa Pajak & Tahun Pajak sesuai dengan Masa Pajak SSP atas PIB.  
6️⃣ Pada bagian Prepopulated Data, pilih Prepopulated PIB.  
7️⃣ Klik Membuat, sistem akan mengambil data PIB sesuai yang tercatat di sistem DJBC.  


🔼 Langkah-langkah pembuatan dokumen lain pajak keluaran (PEB dan termasuk PEB Konsolidasi) klik di sini untuk gambarnya
1️⃣ Masuk ke Dokumen Lain → Pajak Keluaran.  
2️⃣ Klik Prepopulated.  
3️⃣ Pilih Masa Pajak & Tahun Pajak.  
4️⃣ Pilih Prepopulated Data → Prepopulated PEB.  
5️⃣ Klik Membuat.  
6️⃣ Tunggu sistem mengambil data dari DJBC.  
7️⃣ Jika berhasil, lakukan refresh melalui tombol refresh yang disediakan.  

⚠️ Catatan Penting 
✅ Pastikan NPWP Pemilik Barang adalah NPWP yang digunakan untuk Prepopulated Data.  
✅ Setelah data ter-prepopulated, semua Dokumen Lain (Masukan & Keluaran) akan tercatat pada kolom ""Perekam"" sebagai ""DJBC"".  
✅ Lakukan penarikan data dokumen lain (keluaran & masukan) secara berkala, misalnya mingguan.",[images/photo_86.jpg],#eFaktur
87,All about KEP-54 tentang PKP yang dapat menggunakan e-Faktur Client Desktop,"✨ Kini wajib pajak PKP (semua WP PKP) dapat memilih menggunakan eFaktur Desktop atau e-Faktur Host-to-Host sesuai KEP-54/PJ/2025. Kecuali PKP yang telah dikukuhkan sejak tanggal 1 Januari 2025 dan PKP yang pemusatannya dilakukan dicabang.

Penggunaannya bersifat opsional, bisa tetap dengan CORETAX atau menggunakan e-Faktur Desktop, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu:

Berikut resume dari KEP tersebut:
✅  Tujuan: Memberikan kemudahan dalam pembuatan faktur pajak dengan saluran tambahan bagi pengusaha kena pajak tertentu.
✅  Menetapkan: Pengusaha Kena Pajak tertentu dapat membuat Faktur Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop dan e-Faktur Host-to-Host.
✅  Definisi Pengusaha Kena Pajak Tertentu: Selain yang telah ditetapkan dalam KEP-24/PJ/2025 yang telah diubah dengan KEP-39/PJ/2025 (Semua PKP*) 
✅  Faktur Pajak: PKP  tertentu tetap dapat membuat FP di aplikasi e-Faktur Desktop bersamaan atau paralel dengan CORETAX
✅  Tanggal Berlaku: 12 Februari 2025.

Selanjutnya, klik: 
🗃 PDF KEP-54 (https://t.me/FAQcoretax/294)

❓ FAQ (diperbaharui sesuai perkembangan):
- FAQ #1 (https://t.me/FAQcoretax/295) (Versi 1.0 - 12 Februari 2025 dengan penambahan)
- FAQ #2 (https://t.me/FAQcoretax/296)

📋 Pengumuman Resmi KEP 54 (https://t.me/FAQcoretax/294)",[images/photo_87.jpg],#PMK54
88,Siapa yang dapat menggunakan aplikasi E-Faktur Client Desktop? ,"Seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop, kecuali PKP yang dikukuhkan setelah 1 Januari 2025 dan PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan. (Pembatasan ini terkait penggunaan aplikasi e-Nofa atau legacy)",,
89,Apakah aplikasi e-Faktur Client Desktop bisa digunakan untuk membuat Faktur Pajak (FP) dengan tanggal mundur (backdate)? ,"Jika WP PKP ingin membuat FP dengan tanggal mundur, mereka harus memastikan bahwa NSFP telah tersedia mulai tanggal penerbitan FP yang dimaksud dan tidak melebihi batas waktu approval Faktur Pajak sesuai dengan PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022. 

Wajib Pajak dipersilakan menggunakan Coretax bila tidak terdapat NSFP yang tersedia dengan penerbitan yang sama saat tanggal  PPN terutang.",,
90,Apakah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dimigrasikan dari aplikasi e-faktur Client Desktop ke Coretax DJP memiliki digit yang berbeda?,"Benar, NSFP masa Januari 2025 yang berasal dari aplikasi e-faktur Client Desktop yang semula 16 digit akan secara otomatis tersedia di Coretax DJP dalam format 17 digit. Coretax DJP akan melakukan penambahan (penyisipan) secara otomatis satu digit angka 9 pada digit yang ke-5 NSFP 16 digit sehingga menjadi 17 digit.",,
91,Fitur apa saja yang tersedia bagi PKP yang menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop?,"Melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop, PKP dapat membuat faktur pajak serta melakukan penggantian faktur pajak (untuk faktur pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop)",,
92,Mengapa pembuatan FP 07 untuk masa Januari 2025 tidak bisa dilakukan di aplikasi e-Faktur Client Desktop?,"Pembuatan FP07 untuk masa Januari 2025 dan seterusnya hanya bisa dilakukan melalui Coretax DJP, karena data yang divalidasi dan di-prepopulated berasal dari sistem Ditjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) yang kini hanya dikoneksikan dengan Coretax DJP",,
93,Apakah aplikasi e-Faktur Client Desktop bisa digunakan untuk membuat Faktur Pajak Kode 06?,"Tidak, pembuatan faktur pajak dengan kode 06 dan 07 tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop. Pembuatan FP dengan kode tersebut harus dilakukan melalui sistem Coretax DJP",,
94,Mengapa ada perbedaan harga jual di cetakan faktur dari aplikasi e-Faktur Client Desktop dengan yang ada di Coretax DJP? ,"Perbedaan harga jual ini terjadi karena di Coretax DJP, harga jual tidak bisa dikosongkan. Saat ini, perbaikan sudah dilakukan agar harga jual yang dimigrasikan dari aplikasi e-Faktur Client Desktop tetap sama dengan nilai harga jual sebelumnya di Coretax DJP, dengan nilai harga jual yang telah dikurangi diskon",,
95,Mengapa hasil pembuatan FP di aplikasi e-Faktur Client Desktop tidak bisa menghasilkan file PDF?,"Saat ini, PDF yang dihasilkan dari aplikasi e-Faktur Client Desktop belum dapat diunduh di Coretax DJP. Namun, wajib pajak tetap dapat mengunduh PDF pada aplikasi e-Faktur Client Desktop",,
96,"Apakah retur, pembatalan FP, dan pelaporan SPT masa PPN tetap bisa dilakukan di aplikasi e-Faktur Client Desktop?","Tidak, untuk saat ini, proses retur, pembatalan FP, dan pelaporan SPT masa PPN dilakukan melalui Coretax DJP",,
97,Bagaimana data faktur pajak yang dibuat di aplikasi e-faktur Client Desktop muncul di Coretax DJP? ,Data FP yang dibuat di aplikasi e-Faktur Client Desktop akan tersedia di Coretax DJP paling lama H+2 penerbitan faktur pajak,,
98,Apakah perlu melakukan update e-Faktur Desktop?,"Tidak ada aplikasi khusus eFaktur Desktop akibat KEP-54. Versi terbaru hingga saat ini adalah versi 4.0.0.0 (Patch 11082024). Jika belum update, unduh di: https://installer-efaktur.pajak.go.id",,
99,Apakah bisa membuat Faktur Pajak dengan tanggal mundur (backdate) di e-Faktur Desktop?  ,"✅ Bisa, dengan syarat:  
- NSFP sudah tersedia mulai tanggal penerbitan FP.  
- Tidak melebihi batas waktu approval Faktur Pajak sesuai PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d PER-11/PJ/2022, yakni tanggal 15 bulan berikutnya.
🚀 Jika NSFP tidak tersedia, gunakan Coretax DJP untuk pembuatan Faktur Pajak.",,
100, Apakah FPM dapat diupload di e-Faktur Desktop?  ,"❌ Tidak bisa, upload FPM, retur, dan pembatalan FP saat ini hanya bisa dilakukan melalui Coretax DJP.",,
101,Bagaimana proses retur untuk FPM 2025?  ,"📌 Retur saat ini dilakukan di Coretax DJP, meskipun Faktur Pajak awalnya dibuat di e-Faktur Desktop.  
🔄 Migrasi otomatis paling lambat H+2 setelah Faktur Pajak diterbitkan oleh lawan transaksi.",,
102,Berapa lama migrasi Faktur Pajak dari e-Faktur Desktop ke Coretax?  ,✅ Paling lambat H+2 sejak penerbitan Faktur Pajak.,,
103,Jika Faktur Pajak Keluaran lawan transaksi tidak muncul di Coretax?  ,"🚀 Solusi:  
✔️ Cek kembali NSFP menggunakan barcode scanner.  
✔️ Hubungi lawan transaksi untuk memastikan faktur telah diunggah.  
✔️ Cari Faktur di Coretax dengan format 17 digit NSFP (Coretax menambahkan sisipan angka 9 sebagai digit ke-5)  
✔️ Jika masih tidak ditemukan, hubungi KPP terdaftar.
Selengkapnya telah dibahas terkait mencari FP di FAQ 78  (https://t.me/FAQcoretax/260)",,
104,Apakah NSFP tetap 16 digit atau berubah menjadi 17 digit?  ,"✅ Mulai Januari 2025, NSFP dari e-Faktur Desktop akan ditambah/disispkan 1 digit otomatis (angka 9 pada digit ke-5) agar sesuai format 17 digit di Coretax.  
Contoh perubahan NSFP:  
🔺 NSFP di e-Faktur Desktop (16 digit): 0400032527031169  
🔻 NSFP di Coretax (17 digit): 04009032527031169  ",,
105,"Jika NSFP baru diberikan pada 12 Februari 2025, apakah bisa digunakan untuk 1 Januari 2025?  ","❌ Tidak bisa. WP harus memastikan NSFP tersedia mulai tanggal PPN terutang (saat penerbitan faktur).  Jika membutuhkan faktur backdate, buat faktur di Coretax DJP (selama tidak melebihi tanggal approval faktur: 15 bulan berikutnya sesuai PER-03/PJ/2022).",,
106,Bagaimana cara pelaporan PPN Januari 2025?  ,"📌 Pelaporan SPT Masa PPN tetap dilakukan melalui Coretax DJP, meskipun Pembuatan Faktur Pajak di e-Faktur Desktop sudah dapat dilakukan mulai 12 Februari 2025, kecuali atas pembuatan FP kode 06 & 07 tidak dapat dibuat di Desktop yang tetap melalui Coretax.",,
107,Saya bingung harus tetap bayar PPh final UMKM atau bayar angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak januari 2025 karena aturannya belum keluar. Bagaimana solusinya?,"Mengingat belum adanya aturan resmi terkait perpanjangan PPh Final UMKM bagi Orang Pribadi, sementara mimin @FAQcoretax menyarankan:  
✅ Lakukan pengisian deposit pajak paling lambat tanggal 15 Februari 2025 untuk kewajiban masa Januari 2025.  
✅ Tanggal pengisian deposit akan diakui sebagai tanggal pembayaran, meskipun baru dipindahbukukan nanti.  
✅ Jika setelah 20 Februari aturan perpanjangan PPh Final UMKM keluar, silakan bisa lakukan pemindahbukuan dari deposit ke PPh Final UMKM tanpa terkena sanksi keterlambatan.  

💡 Contoh Kasus:  
📌 Tn. Barkat mengisi deposit 13 Februari 2025 untuk Masa Pajak Januari 2025.  
📌 Pada 20 Februari, aturan perpanjangan PPh Final UMKM resmi keluar.  
📌 Ia melakukan pemindahbukuan dari deposit ke PPh Final UMKM.  
📌 Tidak dikenakan sanksi telat bayar, karena tanggal yang diakui tetap 13 Februari.  

💰 Keuntungan Deposit Pajak:  
✅ Bisa dipindahbukuan untuk kewajiban pajak lain di masa/tahun pajak lain.  
✅ Bisa dipindahbukuan untuk akun Coretax WP lain.  
✅ Fleksibel, bisa dialihkan ke Angsuran PPh Pasal 25 jika ternyata diperlukan.  

🔗 Selengkapnya tentang deposit pajak: FAQ 69 https://t.me/FAQcoretax/226",[images/photo_107.jpg],#probisPembayaran
108,Bagaimana cara pengisian identitas pembeli pada XML faktur pajak pedagang eceran (digunggung) untuk XML Induk IA5 padahal pembeli konsumen akhir tidak diketahui identitasnya?,"✅  Pencantuman detil transaksi yang digunggung dalam SPT Masa PPN merupakan fitur yang disediakan dalam coretax bagi Pengusaha Kena Pajak untuk dapat menyampaikan detil transaksi penyerahan kepada konsumen akhir. sesuai FAQ 34 (https://t.me/FAQcoretax/112)

Pengusaha Kena Pajak tetap dapat menyampaikan data secara digunggung atau total dalam 1 baris dengan menggunakan skema upload xml pada SPT Masa PPN, atas pembelian yang dilakukan oleh pembeli yang memenuhi kriteria konsumen akhir tersebut.

💡 Cara Pengisian Faktur Pajak Digunggung:

1️⃣ Unduh Template Converter  
🔗 [Klik di sini] (https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml)

2️⃣ Isi Sheet ""DATA"" di Converter Excel:  
📋 Isian pada header:  
- 🆔 NPWP: NPWP 16 digit PKP penjual  
- 📆 Masa Pajak: Bulan transaksi  
- 📅 Tahun Pajak: Tahun transaksi  

3️⃣ Isi Tabel Data Berwarna Biru Muda:  
🔹 Kolom ""Trx Code""  
- Normal: PPN dipungut sendiri  
- 07: PPN Tidak Dipungut  
- 08: PPN Dibebaskan  
- NoVAT: Transaksi tidak terutang PPN  

🔹 Kolom Identitas Pembeli  
- 📝 BuyerName: ""-""  
- 🛂 BuyerIdOpt: ""NIK""  
- 🔢 BuyerIdNumber: ""0000000000000000""  

🔹 Kolom Barang/Jasa  
- 🛒 GoodServiceOpt: ""A"" (Barang) atau ""B"" (Jasa)  

🔹 Kolom Nomor Seri Faktur  
- 🗂 SerialNo: Seharusnya berisi No Faktur Pedagang Eceran, seperti kwitansi, struk dsbnya, Namun bisa diisi ""-"" 

🔹 Kolom Tanggal Transaksi  
- 🗓 TransactionDate: isi date dengan ketikan ""DD/MM/YYYY"", meskipun otomatis akan tertampil ""YYYY-MM-DD""

🔹 Kolom Nilai Transaksi  
- 💰 TaxBaseSellingPrice: Harga jual  
- 💲 OtherTaxBaseSellingPrice: DPP Nilai Lain  
- 🏦 VAT: PPN terutang  
- 🚫 STLG: 0 jika tidak ada PPnBM  

🔹 Kolom Keterangan  
- 📖 Info: Keterangan tambahan jika diperlukan  

⚠️ Catatan Penting:  
- Saat di export ke xml, excel secara otomatis akan merubah menjadi format tanggal menjadi ""YYYY-MM-DD"", apabila terjadi  kegagalan import, silakan coba setting tanggal pada format date excelnya pada baris tanggal tersebut, dengan pilihan ""Category"" dan sample ""YYYY-MM-DD"".
- FP Eceran dengan Trx Code yang berbeda harus dibuat dengan excel/XML terpisah.
- Faktur Pajak Pedagang Eceran harus dibuat sesuai dengan PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022 dan disimpan sesuai ketentuan di UU KUP.  
- Cara export excel menjadi XML ikuti petunjuk ini (https://t.me/FAQcoretax/302)

Regulasi lebih lanjut diatur dalam Perdirjen tentang Pelaporan Pajak di Coretax.",[images/photo_108.jpg],#eFaktur #Digunggung
109,"Sampai saat ini kompensasi lebih bayar masa desember PPh pasal 21 dan PPN belum muncul di SPT padahal sudah coba hapus dan bentuk ulang, apakah harus menunggu atau dilaporkan saja?",Sebaiknya menunggu. Info terbaru sore ini sedang diusahakan untuk segera migrasi dalam1-2 hari kedepan. ,,
110,Saya coba import PPh pasal 21 tapi validating data. Apa yang harus dilakukan?,"Hal itu pastinya karena traffic upload yang penuh. Saran pribadi kami silakan fokus buat Bupot 21 yang bersifat kurang bayar saja dulu, bayarkan dengan deposit paling lambat tanggal 17 Februari (karena JT pembayaran mundur sampai hari kerja berikutnya). Lalu laporkan paling lambat tanggal 20 dengan perhatikan sinkronisasi deposit sebelum tekan Bayar dan Lapor. Selanjutnya untuk Bukti Potong nihil dibuat berkala saat low traffic, kemudian dapat melakukan pembetulan SPT. 
Ini saran pribadi kami mengingat isu itu. Tidak ideal, tapi bisa dipakai bila kepepet.",,#eBupot21
111,"Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan lewat eFaktur Desktop dengan nilai DPP sesuai harga jual dan DPP Nilai Lain 11/12 terbaca Coretax dengan DPP Nilai Lain semua, sehingga saat coba retur di Coretax muncul error ""This Field Maximum value is !.."", apa solusinya?",Info per pagi ini akan ada penyesuaian data migrasi agar nilai DPP di-Coretax sesuai dengan Harga Jual Faktur dari e-Faktur Desktop. Mohon menunggu dan cek berkala kolom DPP di coretax sebelum melakukan retur di Coretax,,#eFaktur
112,"Apakah benar batas waktu upload faktur pajak keluaran, yang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, diberikan relaksasi hingga tanggal 28?","Hingga pukul 09:40 WIB, Jumat 14/02/2025 bahwa isu yang beredar tidak benar bahwa ada relaksasi. Silakan tetap perhatikan batas waktu upload faktur sesuai ketentuan pada PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022

Silakan bisa gunakan e-Faktur Desktop sebagai alternatif pembuatan Faktur Pajak Keluaran, selain melalui Coretax.

All about KEP-54 tentang penggunaan e-Faktur Desktop klik FAQ 85 (https://t.me/FAQcoretax/293)
Bila terdapat info lebih lanjut akan kami update",[images/photo_112.jpg],#eFaktur
113,"Saya sudah buat kode billing Deposit, Notifikasi: ""Berhasil! Kode Billing telah berhasil dibuat dan diunduh secara otomatis, silakan periksa direktori unduhan Anda"", tapi mengapa di direktori unduhan tidak ada dokumen pdf kode billingnya?","Unduh Kode Billing ada 2 cara:

💰   Menu Pembayaran
1.  Klik menu Pembayaran 
2.  Pilih submenu Daftar Kode Billing Belum Dibayar
3.  Terdapat Daftar Kode Billing Aktif, cek kolom Aksi
4.  Klik icon mata (Lihat)
5.  Kode billing berhasil diunduh

🐾   Menu Portal Saya
1. Klik menu Portal Saya
2. Pilih Dokumen Saya
3. Terdapat daftar dokumen yang dimiliki, cek kolom Aksi
4. Klik tombol unduh
5.  Kode billing berhasil diunduh",,#probisTAM