Datasets:

kornwtp
/

id-mongabay-experiment

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

filename stringclasses 959 values	title stringclasses 959 values	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2021-071-10.json	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka \| Dalam penelitian itu dijelaskan, luas mangrove di Kepulauan Bangka-Belitung 273.692,81 hektar. Luasanan ini tersebar di Kabupaten Bangka [38.957,14 hektar], Kabupaten Bangka Barat [48.529,43 hektar], Bangka Selatan [58.165,04 hektar], Bangka Tengah [19.150,86 hektar], Belitung [65.658,06 hektar], dan Belitung Timur [43.232,28 hektar].Dari laporan yang sama, pada 2016 didapatkan data jika dari luasan mangrove tersebut, sekitar 204.467,98 hektar mengalami kerusakan. Sekitar 117.229,29 hektar rusak berat, dan seluas 87.238,69 hektar rusak sedang.Baca: Nelayan Versus Tambang Timah, Akankah Berakhir di Bangka? Dinas Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung pada Juli 2020, menyebutkan dari luasan mangrove yang tersisa tersebut mengalami kerusakan sekitar 36 ribu hektar. “Jadi selama 20 tahun, mangrove yang menjayakan dan melahirkan peradaban besar di Bangka Belitung rusak,” kata Jessix.Dia memperkirakan, kerusakan tersebut lebih banyak terjadi di Pulau Bangka yang dulunya memiliki luas mangrove sekitar 164.802,47 hektar. Kondisi mangrove di Pulau Belitung seluas 108.890,34 hektar kondisinya jauh lebih baik dibandingkan Pulau Bangka.Apakah kerusakan mangrove tersebut karena aktivitas penambangan timah?“Tidak hanya disebabkan penambangan timah,” katanya.Ada empat ancaman. “Penambangan timah liar atau tambang inkonvensional [TI], pertambakan udang skala besar, perkebunan monokultur skala besar, dan pembangunan infrastruktur.”Wahyu Adi, peneliti wilayah pesisir dari Universitas Bangka Belitung, kepada Mongabay Indonesia, Jumat [19/1/ 2021], membenarkan kerusakan baru mangrove [2020] seluas 36 ribu hektar. “Mangrove yang mengalami kerusakan ini umumnya berada di kawasan Pesisir Timur Pulau Bangka,” katanya.Kerusakan ini, kata Adi, bukan hanya disebabkan penambangan timah, tapi juga tambak udang dan infrastruktur seperti pelabuhan.	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2021-071-10.json	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka \| Baca juga: Bukan Hanya Jembatan Bangka-Sumatera, Ada Juga Rencana Pembangunan PLTN di Sebagin Berapa luas tambang timah yang sudah diekspolitasi di Kepulauan Bangka Belitung?Jessix menjelaskan, Walhi Bangka Belitung belum mendapatkan data pasti mengenai luasan daratan dan laut yang sudah ditambang timah. Namun, mengutip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], dinyatakan bahwa sekitar 700 IUP [Izin Usaha Pertambangan] yang beroperasi setelah CnC [Clean and Clear] oleh Korsup KPK.Pertambakan udang yang menggunakan wilayah pesisir [mangrove] saat ini mulai marak di Bangka Belitung. Udang yang ditambak umumnya udang vaname. “Kami belum mendapatkan data pasti, yang rusak maupun masih bagus, tapi pertambakan udang ini jelas menjadi ancaman kerusakan atau upaya restorasi mangrove.”Bahkan, lanjut Jessix, kawasan mangrove yang juga kawasan hutan lindung, yang sudah rusak, justru direncanakan akan diubah menjadi tambak udang. Bukan sebaliknya, dipulihkan atau direstorasi.Rencana tersebut sempat disampaikan Abdul Fatah, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. “Upaya itu hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek [ekonomi], sebab Kepulauan Bangka Belitung sangat membutuhkan mangrove yang gunanya mengatasi atau mencegah munculnya berbagai persoalan ekologi yang secara ekonomi kerugiannya jauh lebih besar. Misalnya bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial dan budaya di masyarakat,” kata Jessix. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia tahun 2019, luas perkebunan sawit di Kepulauan Bangka Belitung seluas 273.842 hektar. Aktivitas ini secara tidak langsung juga memengaruhi kawasan mangrove. Sebab, sebagian perkebunan sawit berada di belakang mangrove.	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2021-071-10.json	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka \| Terakhir, terkait pembangunan infrastruktur di Bangka Belitung, seperti pelabuhan dan jembatan. Setelah Pelabuhan Pangkalanbalam Pangkalpinang, Tanjungkalian Muntok, Tanjung Gudang Belinyu, juga dibangun baru yakni Pelabuhan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan pada 2011.Selain itu pemerintah Kabupaten Bangka-Belitung juga berencana membangun 20 pelabuhan perikanan pada 2021. Pelabuhan international juga direncanakan dibangun di Pantai Gusung, Kabupaten Bangka Selatan. Sementara pembangunan Jembatan Bahtera Sriwijaya saat ini sudah dalam tahap pembangunan lokasi jembatan di Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan. DAS juga rusakDari empat ancaman tersebut, kerusakan bukan hanya dialami mangrove, juga kawasan DAS [Daerah Aliran Sungai] di Kepulauan Bangka-Belitung. Kepulauan Bangka Belitung memiliki 271 sungai, baik besar maupun kecil. Sebanyak 159 sungai mengalami kerusakan sehingga butuh diperbaiki.Hutan di Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami kerusakan. Menurut Erzaldi H Rosman Djohan, Gubernur Bangka Belitung, pada 2017 lalu, dari 657.510 hektar luasan hutan di Bangka-Belitung, sekitar 55 persen mengalami kerusakan atau kondisinya kritis.Kerusakan DAS ini menimbulkan bencana banjir 10 tahun terakhir. Wilayah yang menjadi langganan banjir yakni Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur.Di awal 2021, bencana banjir sudah terjadi di Bangka Belitung. Pertengahan Januari 2021, ribuan rumah warga di Kabupaten Bangka, terendam air. Ribuan rumah itu di Parit Pekir, Air Anyut, Lingkungan Nelayan, dan Lingkungan Sidodadi. Menenggelamkan BangkaDari berbagai masalah yang merusak dan mengancam mangrove dan DAS di Bangka Belitung, kata Jessix, yang paling terancam adalah Pulau Bangka. “Mungkin sebagian Pulau Bangka terancam tenggelam atau terendam, baik secara harfiah maupun peradaban manusianya.”	[0.999991238117218, 4.4677594814857e-06, 4.305404672777513e-06]
2021-071-10.json	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka \| Logika tenggelam atau terendam sebagian, ketika air laut naik dan masuk ke Pulau Bangka, baik karena naiknya permukaan air laut [dampak perubahan iklim global] dan tidak adanya mangrove, disertai hujan deras tanpa ada lagi penampungnya [DAS].“Saat itu, Pulau Bangka menjadi pertemuan air laut dan hujan. Saya percaya sebagian besar wilayah akan menjadi lautan. Jika itu terjadi, peradaban manusia di Bangka juga hilang,” katanya.Terkait hilangnya peradaban di Bangka, juga tetap akan terjadi meskipun Pulau Bangka tidak “tenggelam”. Sebab hilang atau rusaknya DAS dan mangrove menyebabkan tersingkirnya ratusan ribu jiwa masyarakat, yang selama berabad hidup harmonis dengan alam. “Khususnya mangrove, sungai, dan hutan.” Selamatkan Pesisir Barat Pulau BangkaApa yang harus dilakukan? Jessix berharap, saat ini pemerintah dan masyarakat selain melakukan perbaikan mangrove dan DAS di wilayah Pesisir Timur Pulau Bangka, juga mempertahankan dan menjaga kelestarian DAS dan mangrove di Pesisir Barat Bangka yang relatif masih baik.“Artinya, kita tidak hanya memikirkan bagaimana memperbaiki Pesisir Timur Bangka yang sebagian besar sudah rusak. Kita juga harus menjaga Pesisir Barat Bangka.”DAS di Pesisir Barat yakni DAS Menduk, DAS Kotawaringin, dan DAS Selan yang kondisinya juga masih baik. Masyarakat masih menjadikan tiga DAS tersebut sebagai sumber air bersih, pangan, dan transportasi.Ada 55.080 jiwa warga hidup di 29 desa di Pesisir Barat, yang sangat bergantung dengan tiga DAS tersebut yakni Desa Kota Kapur, Labuh Air Pandan, Mendo, Paya Benua, Penagan, Rukam, Petaling [DAS Menduk]. Kemudian Desa Kotawaringin, Labu, Puding Besar, Saing, Nibung, Tanah Bawah dan Kayu Besi [DAS Kotawaringin]. Selanjutnya Desa Sungai Selan, Sungai Selan Atas, Bangka Kota, Pangkalraya, Romadhon, Lampur, Kerantai, Keretak, Sarangmandi, Munggu, Kemingking, Melabun, Kereta Atas, Kerakas, dan Tanjungpura [DAS Selan].	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-071-10.json	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka	Mangrove yang Semakin Menjauh dari Kehidupan Masyarakat Bangka \| Pesisir Barat Bangka juga merupakan wilayah bersejarah peradaban kemaritiman di Nusantara. Pelabuhan dan permukiman tua di masa sebelum atau sesudah Kedatuan Sriwijaya, seperti Kota Kapur, berada di Pesisir Barat Bangka.Sistem nilai yang tumbuh di masyarakat masih mencerminkan kearifan dengan lingkungan atau alam. Namun, saat ini ada sejumlah ancaman besar ada di Pesisir Barat Bangka. Selain penambangan timah dan perkebunan monokultur skala besar, yang telah mengubah hutan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat di Bangka, juga rencana pembangunan Jembatan Bahtera Sriwijaya.“Pembangunan jembatan tersebut bukan hanya mengubah mangrove di lokasi jembatan, juga memungkinkan hilangnya mangrove dan hutan lainnya sebagai respon pembangunan jembatan tersebut. Sebut saja, jalan darat, pergudangan, pabrik, atau permukiman baru setelah jembatan tersebut dibangun,” kata Jessix.“Jika Pesisir Barat Bangka juga mengalami kerusakan, maka bencana tenggelamnya Pulau Bangka itu sangat mungkin terjadi,” ujarnya. [SEP]	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2019-065-07.json	Kerbau Pampangan, Sumber Daya Genetik Menjanjikan di Rawa Gambut	Kerbau Pampangan, Sumber Daya Genetik Menjanjikan di Rawa Gambut \| [CLS] Bila kita mengunjungi Dusun Kuro, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Sumatera Selatan, pasti akan melihat sejumlah kerbau rawa peliharaan masyarakat yang berkubang di rawa gambut.Sekilas, pemandangan ini tampak biasa. Tapi, sesungguhnya kerbau-kerbau itu istimewa. Kerbau pampangan, biasa disebut, berasal dari India yang disilangkan dengan kerbau lokal pada abad ke-19.Di masa Kesultanan Palembang, sekitar awal abad ke-19, sejumlah kerbau ini bersama para pengembalanya didatangkan dari India. Setibanya di Palembang, kerbau-kerbau tersebut dibawa ke Pulau Kuro, dipelihara agar menghasilkan susu. Susu diolah menjadi puan [fermentasi susu kerbau dan gula], yang merupakan makanan mewah di istana Kesultanan Palembang, masa itu“Kuro merupakan dusun tertua di sini. Hampir semua masyarakat yang memelihara kerbau rawa di OKI, Ogan Ilir [OI] maupun Banyuasin, berasal dari Kuro,” kata Muhammad Hasan, Kepala Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI, baru-baru ini. Kerbau-kerbau ini kemudian berkembang biak, menyebar ke sejumlah wilayah lain di sekitar Pulau Kuro. Atau, pulau lain yang kini terbagi dalam Kecamatan Pampangan dan Pangkalan Lampam di Kabupaten OKI, serta Kecamatan Rambutan di Kabupaten Banyuasin. Sebagian juga, bahkan dipelihara warga di Tulungselapan atau di Kabupaten Ogan Ilir.Berapa jumlah kerbau pampangan? Tercatat, sekitar 2.100 ekor berada di Kecamatan Pampangan dan Pangkalan Lampam. Sementara populasi di Sumatera Selatan keseluruhan diperkirakan mencapai 5.000 ekor. Ribuan kerbau ini digembala di kawasan rawa gambut yang mengelilingi pulau-pulau tersebut.	[0.013831224292516708, 0.9679399728775024, 0.018228823319077492]
2019-065-07.json	Kerbau Pampangan, Sumber Daya Genetik Menjanjikan di Rawa Gambut	Kerbau Pampangan, Sumber Daya Genetik Menjanjikan di Rawa Gambut \| Terhadap potensinya yang menjanjikan, Alex Noerdin, saat menjabat Gubernur Sumatera Selatan, pernah berencana mengembangkannya. Alex menginginkan, rawa gambut di Sumatera Selatan yang mencapai 600 ribu hektar, bukan hanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tapi juga untuk peternakan kerbau. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikutip dari Berita Pagi, tengah dibangun sentra pengembangan kerbau rawa di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, yang mendapat bantuan APBN. Simbol keluargaMengapa masyarakat Kuro, Bangsal, dan Mengris yang berada di Pulau Kuro tetap mempertahankan atau memelihara kerbau pampangan? “Di derah lain mungkin memelihara kerbau bertujuan ekonomi semata. Tapi bagi kami, memelihara kerbau sebagai simbol keluarga. Artinya, kerbau akan dijual jika si pemiliknya benar-benar butuh uang seperti mau menyekolahkan atau menikahkan anak. Pendapatan hanya melalui produksi susu. Kalau dijual, tergantung berat, kisaran Rp15-20 juta per ekor,” kata Muhammad Husin, warga Desa Bangsal. Masyarakat masih percaya, memelihara kerbau sebagai wujud kesetiaan pada Sultan Palembang. “Sebab, sebagian besar kerbau di sini merupakan keturunan kerbau milik Sultan Palembang yang didatangkan dari India dulu,” ujarnya.Kesultanan Palembang memang sudah tidak ada. Tapi, sebagian besar wong Palembang pun masih bisa mengkonsumsi puan. Puan masih dijual Hari Jumat, di Masjid Agung Palembang, harganya kisaran Rp20 ribu per liter. Asal IndiaBenarkah kerbau rawa di Pampangan maupun daerah lainnya di Kabupaten OKI dan OI berasal dari India? “Setahu kami, dari cerita orangtua atau kakek kami, kerbau ini memang dari Teluk Benggala, India, yang kini masuk wilayah Bangladesh,” tutur Hasan.Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No.694/Kpts/PD.410/2/2013 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Pampangan, dijelaskan pasti bahwa rumpun kerbau pampangan berasal dari India yang disilangkan dengan kerbau lokal.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2019-065-07.json	Kerbau Pampangan, Sumber Daya Genetik Menjanjikan di Rawa Gambut	Kerbau Pampangan, Sumber Daya Genetik Menjanjikan di Rawa Gambut \| Ciri-cirinya kepala hitam, leher bagian bawah bewarna putih membentuk setengah lingkaran, tubuh dominan hitam. Sementara, mukanya segitiga pendek agak cembung dan memiliki ruang dahi lebar. Sedangkan tanduknya, pendek, melingkar ke belakang arah dalam.Disebutkan pula dalam keputusan tersebut, kerbau pampangan sebagai kekayaan Sumber Daya Genetik [SDG] Ternak Lokal Indonesia. Kerbau ini mempunyai keragaman bentuk fisik yang khas, dibandingkan kerbau asli dan kerbau lokal lain. Dengan sejumlah penjelasan itu, kerbau pampangan harus dilindungi dan dilestarikan. Nopri Ismi, Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Ukhuwah UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, periode 2018. Penulis mengikuti pelatihan jurnalistik Mongabay Indonesia di Palembang pada 2017 dan 2018 [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2021-054-11.json	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut \| [CLS] Warga Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada 22 Maret lalu geger dengan penemuan material emas di pesisir Pantai Pohon Batu. Warga pun langsung ramai-ramai menyerbu pantai buat mencari emas. Hingga kini, warga masih menggali pasir dan memecah bongkahan batu yang diyakini mengandung emas.Lokasi emas pertama kali ditemukan Syarifah Arey dan dua orang kakaknya, warga Negeri Tamilouw. Awalnya, mereka melihat ada kilauan lalu coba-coba menyaring dengan wajan. Ternyata mereka menemukan ada kandungan emas.Setelah penemuan itu, warga ramai-ramai ke lokasi gunakan alat seadanya dulang emas.“Awalnya, saya bersama dua orang kaka hanya coba-coba. Kami melihat ada semacam kilauan di pesisir pantai, setelah disaring ada kandungan emasnya,” kata Syarifah dalam video berdurasi 02:10 menit, yang diterima Mongabay.Latif Selanno, warga lain mengaku, sejak lama orang-orang di kampung itu sudah pernah menemukan material emas di sana. Material emas juga ada pada beberapa sungai.“Jauh sebelum Gunung Emas di Pulau Buru, di Tamilouw sudah ada. Bahkan di Tamilouw serpihan batangan dan tidak perlu menggunakan air raksa atau merkuri,” katanya kepada Mongabay. Antisipasi Menyikapi heboh penemuan butiran emas di pesisir Pantai Pohon Desa Tamilouw, Marlatu Leleury, Wakil Bupati Maluku Tengah, langsung intruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Rakib Sahubawa dan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Roy Siauta turun ke lokasi.Mereka mengecek kabar temuan kadar emas di pesisir pantai, yang sudah menghebohkan khalayak ramai“Sekda dan Kadis Lingkungan hidup sudah saya perintahkan untuk mengecek kadar emas itu,” katanya saat dihubungi Mongbay. Leleury mengatakan, sempat melewati kawasan itu dan melihat ada keramaian. Meski demikian, dia baru tahu soal butiran emas di sana.“Pas lewat lokasi itu memang ada banyak orang, termasuk anak-anak sekolah. Saya kira ada heboh terkait hal lain,” katanya.	[0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217]
2021-054-11.json	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut \| Berdasarkan informasi, kata Wabub, butiran emas itu terbawa aliran sungai ke pesisir pantai.“Ceritanya dibawa sama aliran sungai. Lokasinya ada di dekat Pohon Batu,” katanya.Pemerintah kabupaten sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan aparat TNI/Polri guna mengantisipasi agar orang-orang tidak sembarangan pakai alat berat di areal itu.Pemerintah Maluku Tengah, kata Leleury, ikut menurunkan Satuan Polisi Pamom Praja (Satpol PP) untuk berjaga-jaga di lokasi temuan emas.“Untuk koordinasi dengan Dinas ESDM, kita serahkan ke sekda, termasuk dia yang penelitian ke lokasi ditemukan butiran emas,” katanya.Fauzan Chatib, Kepala Dinas ESDM Maluku, baru mengetahui kabar penemuan emas melalui sosial media.“Penemuan emas ini informasinya baru beta (saya) lihat di medsos. Belum ada laporan resmi dari Pemda Maluku Tengah, terkait kebenaran berita ini,” katanya.Menurut dia, sesuai UU Nomor 3/2020, kewenangan pemerintah provinsi bidang mineral dan batubara sudah menjadi kewenangan pusat.Dia juga mengatakan, sudah mengirim video temuan emas kepada Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Ditjen Mineral dan Batubara KESDM di Jakarta.“Video itu dikirim sebagai informasi awal, sambil menunggu laporan resmi kebenaran berita dari Pemda Maluku Tengah,” katanya saat dihubungi Mongabay. Lepas garis polisiMengantisipasi para petambang yang membludak untuk mencari emas di areal itu, Polres Maluku Tengah memasang police line atau garis pembatas agar dipatuhi para petambang.Garis pembatas itu tak diindahkan, malah dilepas warga. Menurut warga, pelepasan garis pembatas itu lantaran miskomunikasi bukan karena tidak indahkan aturan maupun anjuran pemerintah.	[0.979743480682373, 0.01992865651845932, 0.0003278783697169274]
2021-054-11.json	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut \| “Hanya miskomunikasi. Warga mengira garis pembatas itu untuk melarang mereka agar tidak aktivitas. Padahal itu pembatas bagi penambang supaya tidak menggali mendekati bahu jalan,” kata Kamarudin, warga desa.Sebelumnya, pemerintah desa telah mengeluarkan 11 butir larangan bagi para petambang. Larangan ini guna mencegah agar kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lokasi penambangan emas berjalan baik.Kesebelas butir imbauan ini, pertama, menjaga protokol kesehatan, kedua, menjaga dan menghormati adat istiadat. Ketiga, hormati kebiasaan di negeri setempat.Keempat, waktu pelaksanaan pencarian mulai pukul 08.00-17.00 WIT. Kelima, tidak diizinkan buka pada hari Jumat, keenam, tidak menerima orang per orang yang datang dari luar untuk menambang.Ketujuh, menjaga kesehatan dan tidak diizinkan melakukan aktivitas pada malam hari, kedelapan, masyarakat yang menambang harus mematuhi batas-batas agar tidak terjadi pencemaran secara meluas.Kesembilan, melarang menambang pakai alat berat dan zat kimia berbahaya lain. Sepuluh, meminta kepada masyarakat yang memiliki dusun atau lokasi di Waeloyain dan Sawaleo, agar melakukan kontrol terhadap batas-batas wilayah mereka. Tujuannya, agar tidak terjadi penggalian oleh oknum-oknum tak bertanggungjwab.Kesebelas, pemerintah desa menegaskan, bagi masyarakat dan pengunjung yang gunakan kendaraan roda dua agar tak memarkirkan pada sembarang tempat atau ruas-ruas jalan utama. Akan ditutup?Mengantisipasi tidak terjadi kerusakan ekosistem laut, pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku, bertekad menutup lokasi itu.Fauzan Chatib, Kepala Dinas ESDM Maluku mengatakan, proses penambangan emas di lokasi itu menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan temuan emas, katanya, akan menarik masyarakat untuk menambang tanpa izin.	[0.979743480682373, 0.01992865651845932, 0.0003278783697169274]
2021-054-11.json	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut \| “Masalah kemudian timbul, apakah benar itu emas atau tidak, tentu harus melalui suatu penelitian. Kita sudah mengirim Inspektorat Tambang untuk melakukan pengecekan di lapangan,” kata Chatib.Karena itu berkaitan penambangan tanpa izin, dia akan berkoordinasi dengan instansi terkait.“Kenapa harus diamankan, supaya kita mengantisipasi lebih dini jangan sampai terjadi dampak negatif terhadap biota laut dan para penambang itu sendiri,” katanya.Terkait penambangan emas tanpa izin ini, katanya, sudah ada aturan dalam UU Pertambangan Nomor 3/2020 sebagai perubahan atas UU Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam UU ini, katanya, semua jelas, ada peraturan pemerintah dan lain-lain.Jadi, katanya, lokasi emas di pesisir Pantai Pohon Batu harus ditutup guna mengantisipasi tidak terjadi penambangan liar yang gunakan merkuri, sianida atau zat berbahaya lain. Kalau pakai zat berbahaya, katanya, dapat membahayakan atau murusak ekosistem sekitar.“Kalau sampai kita biarkan memungkinkan kepada pihak-pihak lain bisa memasok merkuri atau sianida untuk penambangan ini. Hingga jauh-jauh hari sudah harus ditutup.” Rawan rusak lingkunganAgustinus Kastanya, pakar lingkungan sekaligus Guru Besar Managemen dan Perencanaan Hutan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, menegaskan, pemerintah daerah harus mengambil langkah sedini mungkin, sebelum areal tambang merugikan orang banyak dan ekosistem laut.“Saya kira, pemerintah harus segera mengendalikan lokasi emas di Negeri Tamilouw. Artinya, antisipasi sedini mungkin oleh pihak-pihak terkait harus diambil,” katanya kepada Mongabay.Dia mengatakan, masyarakat telah menemukan lokasi tambang emas, dan yang jadi kekhawatiran kalau mereka tidak perdayakan dengan baik, akan merusak lingkungan sekitar.	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2021-054-11.json	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut	Berburu Emas di Pantai Maluku Tengah, Pakar: Bisa Bahayakan Ekosistem Laut \| “Yang lebih dikhawatirkan jika masyarakat juga ikut menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Karena itu baru, ada baiknya pemerintah melihat itu dengan cepat. Bagaimana langkah-langkah mengatur pengelolaannya.”Sebaiknya, saran Agustinus jangan menambang di pulau-pulau kecil, karena daya rusak terlalu besar. Apalagi, katanya, dengan perubahan daya iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan lain-lain.Tambang di pesisir pantai, katanya, bisa merusak ekosistem laut. Pantai rusak, kemudian kenaikan permukaan air laut. Bisa jadi, ada badai-badai yang berdampak jadi abrasi besar.“Di laut itu kan ada ikan dan lain-lain. Kalau rusak, masyarakat juga akan sengsara,” katanya.Kalau emas, katanya, tidak selamanya membawa kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. *****Foto utama: Warga berbondong-bondong mencari emas di Pantai Pohon Batu, Mauluku Tengah. Foto: screen shot video viral [SEP]	[0.5002273321151733, 0.01127683836966753, 0.4884958565235138]
2020-044-06.json	Ecocide, dan Amandemen UU Pengadilan HAM	Ecocide, dan Amandemen UU Pengadilan HAM \| [CLS] Undang-undang 26 Tahun 2000 (UU 26/2000) tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Kejahatan berat HAM diatur dalam ini terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan genosida (genocide).Kejahatan pidana Internasional dalam Statuta Roma terdiri dari kejahatan perang (war crimes), kejahatan agresi (crime of aggression), genosida (genocide), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime agains humanity). Perluasan genosidaPada 1973, Richard A. Falk, professor dari Princeton University mendapat mandat menyusun kajian dan draf konvensi kejahatan lingkungan hidup dan pemusnahan ekologi sebagai perluasan dari Konvensi Genocide karena aktivitas destruktif seperti perang atau aktivitas ekonomi negara, Iinstitusi privat (korporasi) dan kelompok organisasi.Draf konvensi selesai disusun dan diajukan ke Komisi Hukum Internasional (international law commission) PBB pada tahun sama. Draf konvensi itu berjudul Environmental Warfare and Ecocide: Fact, Apprasial and Proposal, terdiri dari sembilan pasal dan dua protokol lampiran. Draf konvensi ini kemudian dikenal sebagai Konvensi Ecocide.Konvensi Ecocide untuk melindungi bumi dan semua spesies untuk melawan tindakan perusakan lingkungan dan pemusnahan ekologis. Seperti kejahatan genosida, darf konvensi kejahatan ecocide tidak dapat berjalan dengan mulus, banyak negara anggota, termasuk para akademisi dan korporasi yang resisten terhadap kehadiran draf itu.Meskipun tak pernah diadopsi, belakangan jadi pertimbangan oleh Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas ketika mempersiapkan studi untuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengenai keefektifan Konvensi Genocide.Sub-komisi diminta mempertimbangkan penambahan ecocide dan memperkenalkan kembali budaya genosida (culture genocide) ke dalam perluasan Konvensi Genocide.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2020-044-06.json	Ecocide, dan Amandemen UU Pengadilan HAM	Ecocide, dan Amandemen UU Pengadilan HAM \| Pelapor Khusus Mr Nicode`me Ruhashyankiko menyiapkan penelitian dan menyusun draf tambahan, hasilnya terbit pada 1978. Banyak anggota sub-komisi mendukung, bahwa, instrumen tambahan tentang ecocide untuk segera diadopsi.Bahkan, Komisi Hukum Internasional mengusulkan agar ecocide sebagai kejahatan internasional penting jadi pertimbangan kebutuhan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mencegah kolonialisme maupun agresi ekonomi.Konferensi diplomatik PBB di Roma pada 1998, Statuta Roma disepakati dan terbentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tanpa kejahatan ecocide sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan manusia. Kejahatan ecocide tak disepakati sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, sebagaimana empat kejahatan internasional lain. Amandemen Statuta RomaProgram “The Value of Land” yang diprakarsai organisasi Economics of Land Degradation Initiative (ELDI) merilis laporan tentang kerusakan lingkungan yang dialami bumi saat ini.Kerusakan lingkungan dampak kompotisi dan ekploitasi sejak 2000 telah menyebabkan kehilangan 75% nilai sosial dan ekonomi alam yang sejatinya dapat dimanfaatkan manusia.Nilai sosial dan ekonomi alam yang hilang itu diperkirakan bisa mencapai Rp1 miliar per satu kilometer persegi. Satu per tiga dari kawasan di bumi kini rentan terhadap kerusakan lingkungan. Lebih parah, satu per tiga Afrika kini terancam berubah jadi gurun tandus.Untuk mencegah semua itu, April 2011, Polly Higgins memperkenalkan kembali draf proposal tentang kejahatan ecocide ke Komisi Hukum PBB.Proposal ini didedikasikan untuk mengamandemen Statuta Roma agar memasukkan ecocide sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian umat manusia, sebagaimana telah diusulkan sebelumnya.Kalau kejahatan ecocide masuk dalam Statuta Roma, maka kasus kejahatan ecocide dapat didengar di Pengadilan Kriminal Internasional dan membuat para perusak lingkungan baik legal maupun ilegal menghentikan rencananya.	[0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634]
2020-044-06.json	Ecocide, dan Amandemen UU Pengadilan HAM	Ecocide, dan Amandemen UU Pengadilan HAM \| Higgins mendefinisikan ecocide sebagai “perusakan yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah tertentu, baik oleh agen manusia atau sebab lain, sedemikian rupa hingga kenikmatan damai oleh penduduk wilayah itu telah sangat berkurang.”September 2016, dokumen kebijakan jaksa Mahkamah Pidana Internasional, menyatakan, International Criminal Court (ICC) akan memprioritaskan kejahatan berdampak pada, “perusakan lingkungan hidup (destruction of the environment).”, “ekploitasi terhadap sumber daya alam (exploitation of natural resources)” dan “perampasan tanah secara ilegal (illegal dispossession of land).”Sekalipun dokumen itu belum memperluas yurisdiksi ICC, melainkan memberi penafsiran atau penilaian atas ecocide.Peluang untuk terus mendorong kejahatan ecocide juga mendapatkan dukungan politik dari sejumlah negara anggota di kepulauan seperti Vanuatu, Maldif, Fiji dan beberapa dari Amerika Latin. Amandemen UU Dalam catatan hukum Uni Eropa yang diunggah oleh Environmental Justice Atlas (mapping ecocide), ada 81 aktivitas korporasi dan negara yang masuk katagori kejahatan cultur ecocide, potential ecocide dan ecocide di seluruh dunia.Di Indonesia ada dua titik, berada di Papua. Dalam catatan hukum Uni Eropa keduanya berstatus potential ecocide.Kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM makin parah terjadi dalam 20 tahun terakhir. Eksploitasi sumberdaya alam terus berlangsung tanpa memperhatikan norma-norma keadilan lingkungan, konflik struktural, pelanggaran HAM, dan kemiskinan.Saat ini, Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan UU Minerba dan terus membahas RUU Cipta Kerja, padahal publik jamak berpendapat Undang-undang dan RUU itu merupakan liberalisasi tanah dan sumber daya alam.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2020-044-06.json	Ecocide, dan Amandemen UU Pengadilan HAM	Ecocide, dan Amandemen UU Pengadilan HAM \| Pada Agustus 2012, siding paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), memutuskan bahwa lumpur Lapindo adalah kejahatan ecocide. Karena memenuhi unsur kategori ecocide yaitu berdampak sangat panjang, luas dan tidak dapat dipulihkan.Namun kejahatan ini tidak dapat diputus sebagai pelanggran HAM berat berdasarkan UU 26/2000, karena UU ini hanya mengakui dua kejahatan berat HAM dari empat kejahatan yang disebut dalam Statuta Roma.Komnas HAM kemudian memutuskan, kejahatan Lapindo bisa sebagai kejahatan berat HAM berdasarkan UU kalau kejahatan ecocide telah jadi kejahatan tambahan dalam UU 26/2000.Langkah yang diambil Komnas HAM saat itu adalah segera mengajukan draf amandemen UU 26/2000 dengan memasukkan ecocide sebagai bagian kejahatan kemanusiaan.Hingga kini, Komnas HAM belum juga mengajukan draf amandemen itu ke pada DPR. Keadaan ini tentu mengecewakan publik terutama bagi korban lumpur Lapindo. Meskipun demikian, lembaga ini telah meletakkan jejak untuk menyuarakan ecocide sebagai kejahatan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Penulis adalah aktivis HAM dan lingkungan hidup, Wakil Ketua Komnas HAM 2007-2012. Juga penulis buku: Ecocide: politik kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia. Tulisan ini merupakan opini penulis. Tanggul lumpur Lapindo. Tragedi lingkungan dan kemanusiaan yang terjadi di Sidoarjo, hingga kini, belum ada penyelesaian. Foto: Petrus Riski/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417]
2012-015-10.json	Polling: Indonesia Paling Rasional Soal Perubahan Iklim, AS dan Inggris Ragu	Polling: Indonesia Paling Rasional Soal Perubahan Iklim, AS dan Inggris Ragu \| [CLS] Buat anda, yang selama ini masih percaya bahwa orang-orang di negara barat jauh lebih mudah percaya dengan hasil karya ilmiah karena latar belakag pola pikir mereka yang rasional, nampaknya harus berpikir ulang. Hal ini terungkap dalam sebuah survey yang diadakan oleh sebuah perusahaan asuransi dunia bernama AXA bersama dengan lembaga survey Ipsos, yang telah melakukan survey kepada 13.492 orang di 13 negara termasuk Indonesia tentang perubahan iklim.Ternyata, diluar dugaan negara-negara yang selama ini dinilai memiliki standar pendidikan dan keilmiahan tinggi justru menjadi negara yang paling tinggi tingkat keraguan dan ketidak percayaan mereka bahwa perubahan iklim itu telah terjadi dan sudah terbukti secara ilmiah. Tingkat kepercayaan terendah adalah Jepang dengan 58%, disusul oleh Inggris 63% dan Amerika Serkat 65% yang penduduknya yakin bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan terbukti secara ilmiah.Siapa negara yang rakyatnya paling percaya bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan terbukti secara ilmiah? Indonesia jawabannya! sekitar 95% warga yang disurvei di negara kita yakin, bahwa perubahan iklim ini sudah terjadi dan terbukti secara ilmiah. Disusul oleh Hongkong dengan 89% dan Turki 86%.Survey ini membuktikan, bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, banyak warga di Amerika Serikat dan Inggris ternyata masih ragu, bahwa perubahan iklim itu memang sebuah fenomena yang nyata secara ilmiah.Dalam survey ini juga terungkap bahwa kenaikan suhu, kekeringan dan curah hujan yang ekstrem menjadi sebuah fenomena yang paling ditandai oleh warga akan adanya sebuah perubahan signifikan di lingkungan mereka.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2012-015-10.json	Polling: Indonesia Paling Rasional Soal Perubahan Iklim, AS dan Inggris Ragu	Polling: Indonesia Paling Rasional Soal Perubahan Iklim, AS dan Inggris Ragu \| Selain itu, warga dengan tingkat keyakinan tinggi ini juga percaya, bahwa tingkah polah manusia itu adlah penyebab paling utama atau yang paling bertanggung jawab atas terjadinya perubahan iklim di dunia. Di Hongkong 94% orang percaya dengan hal ini, disusul Indonesia 93%, lalu Mexico dengan 92% dan Jerman dengan 87%.Dalam survey serupa yang diadakan oleh lembaga Angus Reid terhadap warga Amerika Serikat, Inggris dan Kanada, juga memberi hasil serupa, bahwa orang Kanada ternyata jauh lebih yakin bahwa perubahan iklim itu sesuatu yang ilmiah dan sedang terjadi. Sementara 21% orang Amerika dan 22% orang Inggris masih yakin bahwa perubahan iklim itu ‘cuma teori belaka yang belum terbukti’.Christina Figueres, salah satu pejabat di Persatuan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah konferensi pers terkait hasil polling ini bahwa keraguan seputar perubahan iklim sudah mulai mereda.Survey ini digelar di Belgia, Inggris, Perancis, Jerman, Hongkong, Indonesia, Italia, Jepang, Mexico, Spanyol, Swiss, Turki dan Amerika Serikat. Ajaib, tak satupun dari negara-negara adidaya ekonomi dan politik dunia ini yakin sepenuhnya bahwa perubahan iklim terbukti secara ilmiah. Mungkin mereka tak merasakan dampaknya secara langsung seperti Indonesia yang kehilangan jutaan hektar hutan tropis setiap tahun dan harus berkutat dengan bencana yang semakin tinggi frekuensi dan levelnya. [SEP]	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2017-013-05.json	Menariknya Produk Olahan Sampah dari Desa Hutan Monyet	Menariknya Produk Olahan Sampah dari Desa Hutan Monyet \| [CLS] Komang Arya, pelajar kelas 2 SMP Sila Candra, Batubulan, Gianyar ini menjaga stannya sendiri. Ada sebuah lemari kaca besar dan meja berisi puluhan kreasi mengolah sampah aneka jenis model dan bahan baku.Ia membuat sendiri semuanya setelah belajar dari teman ibunya saat kelas 5 SD. Bahan bakunya tak sulit karena ibunya membuka Bank Sampah di rumahnya. Arya sudah terbiasa bekerja dalam sunyi. “Teman-teman saya tidak terlalu tertarik,” katanya. Keuntungannya hanya saat pelajaran keterampilan, ia dengan mudah mencari nilai karena sudah terbiasa mengolah sampah jadi aneka kerajinan.Ada yang bisa dibuat dengan mudah, lebih banyak yang cukup sulit dan lama karena perlu ketekunan dan detail. Misalnya yang mudah terjual adalah gantungan kunci dari aneka jenis kemasan yang termasuk bad plastic atau plastik yang tak laku dijual karena sulit didaur ulang jadi plastik baru. Misal kemasan sampo, deterjen, kopi saset, pewangi, dan lainnya. Biasanya plastik ini mengandung lapisan aluminium foil di dalamnya.Ia mengolah sampah nakal ini menjadi bentuk-bentuk hewan seperti ikan. Agar lebih atraktif ditambah manik-manik untuk mata dan anyaman sebagai sisiknya. Dijual Rp5000 per biji. “Saya bisa beli handphone dan lemari sendiri,” Arya bangga.Desain dan pengerjaan lebih rumit di antaranya wadah sesajen dari anyaman kertas koran bekas dan tas. Hasil kerajinan sampahnya terlihat rapi dan kuat. Misalnya tas dari aneka “bad plastic” tebal hanya dianyam tanpa dijahit. Lalu disambungkan tali untuk pegangan tangan. Ia mengaku belum bisa menjahit.Arya adalah salah satu pengrajin sampah di Trash Fest, festival olah sampah yang dilaksanakan kelompok muda atau Yowana Desa Padangtegal, Ubud, Gianyar pada 4-5 November lalu. Dipusatkan di sebuah lahan sebelah Monkey Forest, objek wisata populer di Ubud yang dihuni ratusan monyet dan hutannya.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-013-05.json	Menariknya Produk Olahan Sampah dari Desa Hutan Monyet	Menariknya Produk Olahan Sampah dari Desa Hutan Monyet \| Beberapa tahun ini Padangtegal memperlihatkan sistem pengolahan sampah terintegrasi. Tiap rumah didorong memilah sampah organik dan anorganik dahulu sebelum diangkut truk milik desa. Termasuk hotel dan restoran yang memadati desa ini. Sampah organik diolah di Rumah Kompos dan TPS Temesi di kota Gianyar yang digunakan untuk menyuburkan hutan monyet ekor panjang di Monkey Forest. Lingkaran ekologis di Padangtegal ini diperkenalkan lewat stan Rumah Kompos. Ada sebuah video yang ditayangkan berisi kampanye memilih sampah dan mengurangi penggunaan plastik. Pesan ini disampaikan alm Ida Pedanda Made Gunung, mendiang pemimpin ritual agama Hindu yang dikenal kritis dan dihormati.“Ke pura bawa canang pakai plastik? Seperti TPA nanti. Plastik tidak datang sendiri dari langit atau dibawa anjing. Plastik dibuang manusia sendiri, jangan lagi menggunakan plastik,” ingatnya. Ada juga role model Komang Arnawa, juara binaraga yang berkampanye pria sejati buang sampah di tempatnya. Di sini juga dipamerkan tong sampah terpilah dan booklet panduan mengolah sampah organik di rumah. Bisa dijadikan kompos organik cair dan padat.Kadek Sujana, salah satu anak muda dari Yowana Desa Padangtegal penggagas acara ini mengatakan sebagai daerah wisata Ubud harusnya bisa menyontohkan pengelolaan sampah. “Daerah wisata kan wajib bersih,” katanya. Ia sendiri relawan TrashStock, gerakan dengan misi sama di Bali.Anak-anak muda desanya ingin bergerak dalam penyadaran lingkungan ini melalui Trash Fest. Apalagi desanya menurut Sujana sudah menyontohkan pengelolaan sampah. “Ada pemberian penghargaan untuk warga yang rajin memilah sampah, tong sampahnya diisi nama,” tutur pria yang akrab dipanggil Eby ini. Selain masalah sampah, saat ini menurutnya Ubud makin padat karena kemacetan panjang. Jadilah polusi asap jika berjalan kaki di kampung turis ini.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-013-05.json	Menariknya Produk Olahan Sampah dari Desa Hutan Monyet	Menariknya Produk Olahan Sampah dari Desa Hutan Monyet \| Karena bersinggungan dengan seni dan budaya, tak heran aneka kerajinan yang dipamerkan di Trash Fest lekat dengan ritual. Misalnya dalam lomba kreasi olah sampah ada kelompok banjar yang buat Barong, purwarupa rangkaian sesajen atau Gebogan, dan ogoh-ogoh (boneka raksasa yang diarak malam jelang Hari Raya Nyepi).Ada puluhan stan produk olahan sampah serta makanan yang dibuat tanpa menawarkan plastik sebagai wadah. Jadilah piring diganti dengan anyaman janur atau daun. Demikian juga sendoknya. Makanan juga lebih sehat seperti sayuran, ketupat, dan lainnya. Namun air kemasan masih dijual di salah satu stan.Selain itu ada juga aneka pertunjukkan fashion show daur ulang yang dibawakan remaja-remaja Desa Padangtegal. Show seperti ini menarik perhatian anak-anak muda yang hadir. Rumah KomposRumah Kompos dibuat desa persis depan Monkey Forest. Di hutan ini dihuni sekitar 600 monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). Orang Bali menyebut bojog, dalam bahasa Bali. Warna bulu monyet lucu yang kerap naik ke bahu pengunjung ini keabu-abuan hingga coklat kemerahan. Ada jambang di pipi berwarna abu-abu, terkadang terdapat jambul di atas kepala. Hidung datar dengan ujung hidung menyempit. Ekornya panjang.Menurut catatan ProFauna, monyet yang umum dijumpai ini tersebar luas di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Statusnya tidak dilindungi. Namun di Desa Padangtegal, Ubud, monyet ini dilindungi. Mereka tinggal di lahan 12 hektar, di pusat keramaian, salah satu desa turis terkenal di dunia. Mereka membuat Padangtegal kaya. Hutan monyet yang terkenal dengan nama Monkey Forest ini menjadi sumber oksigen di tengah makin macetnya Ubud.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-013-05.json	Menariknya Produk Olahan Sampah dari Desa Hutan Monyet	Menariknya Produk Olahan Sampah dari Desa Hutan Monyet \| “Luas hutan terus ditambah, ini pohon-pohon baru umur 10-15 tahun,” kata Murdana, salah satu pengelola. Tak mudah menumbuhkan pohon di habitat bojog ini. “Banyak bibit mati dirusak, dahan dipatahkan atau dicabut buat mainan.” Monkey Forest punya tim khusus menangani hutan konservasi ini. Bibit terjaga, kalau rusak segera diganti.Membuat hutan baru dan menumbuhkan dalam waktu cepat memerlukan pupuk. Mereka memutuskan menggunakan kompos agar alami dan tak meracuni habitat bojog.Kalau kompos beli terus, biaya cukup besar. Bagaimana solusinya? Sejak 2013, mereka mulai merintis produksi kompos skala rumah tangga. Tiap warga diminta memilah sampah rumah, lalu mengolah menjadi kompos padat maupun cair. Tak berjalan mulus. Tak banyak yang mau membuat kompos walau desa sudah memberikan tiga tempat sampah gratis.Untungnya, di Gianyar ada tempat pembuangan akhir (TPA) Temesi yang mengelola sampah dengan composting. Setelah diangkut dari lebih dari 700 rumah dan restoran, hotel, café, dan usaha lain di desa, sampah organik dibawa ke TPA Temesi. Karena sudah terpilah di truk antara organik dan anorganik, Temesi barter dengan kantong-kantong kompos tiap hari.Rumah Kompos tak bisa mengolah semua sampah organik karena lahan sempit. Hanya buat model cara pengolahan, misal petak model composting, petak kecil kebun, dan penampungan sedikit sampah anorganik. “Kami ingin mendidik anak-anak memilah sampah, mengolah sejak dini dan memperlihatkan caranya di sini,” kata Supardi Asmorobangun, pengelola Rumah Kompos.Volume sampah organik terangkut di Padangtegal saat ini disebut sekitar 12-16 ton per hari. Sedangkan non organik 4 truk. Residu plastik dibawa ke TPA Suwung sekitar 2 truk per hari. Supardi menyebut jumlah pelanggan sampah di desa ini per November ini sebanyak 710 warga, 367 di antaranya pengusaha hotel, restoran, cafe, warung, kantor, artshop, dan lainnya. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2019-027-10.json	Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu	Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu \| [CLS] Mentari pagi baru menyinari Bumi Pancasila, kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ribuan pengunjung sejak pagi pukul 07.00 WITA mulai beranjak menuju kawasan Danau Kelimutu, tempat bersemayamnya arwah leluhur dalam kepercayaan masyarakat etnis Lio.Dinginnya suhu tidak menyurutkan masyarakat yang mengenakan tenun ikat etnis Lio dan wisatawan berjalan mengiringi Para Mosalaki dan ketua adat menuju puncak tertinggi berjarak 1,5 kilometer dari areal parkir di bawah.Mereka mengikuti Pati Ka Du’a Bapu Ata Mata, ritual memberi makan arwah leluhur di danau tiga warna yang berada dalam kawasan Taman Nasional (TN) Kelimutu, Pulau Flores.“Hari ini diadakan ritual adat Pati Ka Du’a Bapu Ata Mata. Ritual adat memberi makan arwah leluhur di danau Kelimutu,” kata Yohanes Don Bosco Watu, Ketua Forum Komunitas Adat Kelimutu kepada Mongabay Indonesia, Rabu (14/8/2019).baca : Eloknya Puncak Kelimutu, Danau Kawah yang Terus Berubah Warna Ritual tahunan Ka Du’a Bapu Ata Mata itu melibatkan tiga batu tungku atau pemangku kepentingan: Pemkab Ende, komunitas masyarakat adat Kelimutu dan pihak TN Kelimutu.“Ritual adat ini sudah 9 tahun digelar dengan melibatkan 21 komunitas adat. Ada 300-an Mosalaki dari 24 desa di 5 kecamatan sekitar kawasan TN Kelimutu terlibat dalam ritual adat ini,” sebut Don.Dalam Pati Ka, leluhur diberi makan dari hasil pertanian setempat seperti padi (pare). Hal itu dimaksudkan agar tanaman selanjutnya bisa berhasil panen serta lestari bagi masyarakat di sekitar kawasan TN Kelimutu.“Memberi makan, Pare Nake Pati Ka Du’a Bapu Ata Mata harus menggunakan nasi dari beras merah. Selain itu ada daging babi, trokok dari daun koli dan tembakau. Juga ada air dan arak,” tuturnya.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2019-027-10.json	Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu	Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu \| Sesajen wajib diletakkan dalam pane –wadah dari tanah liat bulat— dan wati –wadah dari anyaman daun lontar— yang adalah benda alami. Sesajen diletakkan di batu, dipanjatkan doa dan diakhir dengan tarian Gawi, sebagai ungkapan kegembiraan dan kebersamaan.baca juga : Menengok Waturaka, Desa Ekowisata Terbaik Nasional Mikael Omi Mbulu (83) Ria Bewa kampung adat Toba Desa Roga mengatakan mereka percaya arwah leluhur bersemayam di kawah danau Kelimutu sehingga diadakan Pati Ka untuk memberi makan leluhu.“Juga dilantunkan doa meminta berkat atas kehidupan dan hasil panen. Pesan leluhur soal tradisi adat saat bertani dan menjaga kelestarian alam harus terus terjaga,” ungkapnya. Termasuk saat ritual adat Nggua –pesta syukur panen–, diberikan persembahan hasil pertanian bagi para leluhur.Ritual Pati Ka bagi Masyarakat Adat Etnis Lio bermakna antara lain perlindungan anak cucu, menjunjung dan menjaga persatuan, sehati sejiwa dan sehat, pertanian dan peternakan yang subur, serta musim hujan dan kemarau yang baik.menarik dibaca : Yuk, Menengok Berbagai Pesona Keindahan Alam Kelimutu Diadakan Lebih MeriahWakil Bupati Ende, Djafar Achmad kepada Mongabay Indonesia menegaskan ritual Pati Ka perlu dipertahankan sebagai bentuk hubungan baik masyarakat, pemerintah dan TN Kelimutu. Dan bisa menjadi modal kebersamaan pembangunan daerah dan kelestarian budaya, sekaligus sebagai pengembangan wisata budaya.“Kami berharap kegiatan ini dilaksanakan terus menerus setiap tahun, tetap dipadukan dengan sepekan Pesta Danau Kelimutu,” harapnya.Sedangkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi digelarnya Pati Ka dan meminta pelaksanaannya tahun depan dilakukan seminggu penuh dengan lebih meriah“Semua sekolah dan kantor harus tutup dan masyarakat harus terlibat. Pemerintah provinsi akan mendukung dan saya akan ajak Presiden datang ke acara ini,” ungkapnya.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2019-027-10.json	Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu	Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu \| Djafar mengatakan sejak festival Kelimutu digelar pada 2014, kunjungan wisatawan meningkat dari 26 ribu orang pada 2013 menjadi 54 ribu wisatawan pada 2014.Pada 2017 kunjungan wisatawan meningkat tajam hingga 91 ribu orang, tetapi tahun 2018 menurun menjadi sekitar 47 ribu orang karena kenaikan tiket pesawat terbang.perlu dibaca : Ini Pariwisata Kerakyatan Ala Pemprov NTT. Seperti Apa? [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2016-055-14.json	Sadis! 40 Anak Harimau Mati Ditemukan di Mesin Pendingin	Sadis! 40 Anak Harimau Mati Ditemukan di Mesin Pendingin \| [CLS] Empat puluh anak harimau mati ditemukan di sebuah mesin pendingin di kuil Buddha, sebelah barat Bangkok, Thailand, Rabu (1 Juni 2016), sehari berselang setelah 33 harimau yang masih hidup disita dari kuil tersebut oleh aparat setempat. Belum jelas, motif pengawetan anak-anak harimau tersebut, namun aparat menduga kuil itu terlibat perdagangan satwa liar.Penemuan puluhan anak harimau tersebut bagian dari operasi dan investigasi yang tengah dilakukan aparat Thailand beberapa hari terakhir. Oranisasi pencinta satwa liar dan pemerintah telah bertahun coba hentikan praktik-praktik yang melanggar hukum di kuil itu.Adisorn Nuchdamrong, Wakil Direktur Jenderal Departement Perlindungan Satwa Thailand, sebagaimana dilansir dari Mic.com mengatakan, anak-anak harimau tersebut disimpan di mesin pendingin yang sama yang dipakai untuk menyimpan makanan untuk harimau hidup. “Kuil itu tak pernah melaporkan adanya kematian anak-anak harimau. Ini ilegal.”“Pasti puluhan anak harimau itu dinilai berharga bagi kuil tersebut, tapi saya tak tahu untuk apa” tambahnya.Di mesin pendingin tersebut juga ditemukan satwa terancam punah, yakni binturong (Arctictis binturong), atau sejenis musang bertubuh besar.Wat Pa Luangta Bua Yanasampanno, atau sering disebut sebagai Kuil Harimau, adalah salah satu tempat wisata populer di Thailand, dengan tiket masuk senilai Rp200.000. Di sini, wisatawan bisa mendekat dan berfoto dengan harimau yang ternyata sudah dibius agar jinak. Menurut pihak berwajib Thailand, kuil tersebut mampu mengumpulkan uang senilai sekitar $6 juta per tahun dari penjualan tiket saja.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2016-055-14.json	Sadis! 40 Anak Harimau Mati Ditemukan di Mesin Pendingin	Sadis! 40 Anak Harimau Mati Ditemukan di Mesin Pendingin \| Namun, kuil ini juga menjadi buah bibir karena berbagai skandal yang terjadi bertahun. Kuil ini sering melabeli diri mereka sendiri sebagi tempat perlindungan hewan, namun para aktivis satwa menegaskan, kuil tersebut tak lebih sebagai pasar gelap perdagangan satwa. Bahkan, seorang mantan pegawai di kuil tersebut mengatakan, harimau kerap dipukul dan disakiti, dikurung dalam kandang sempit dengan makanan tidak memadai.Kuil Harimau ini juga dituduh menernakkan harimau, mempercepat pembiakan, membunuh, dan menjual bagian-bagian tubuhnya ke pasar gelap. Senin lalu, halaman Facebook Kuil Harimau tersebut me-repost pesan 4 Maret terkait kontroversi ini:“Banyak rumor dan tuduhan yang disebar di internet tentang Kuil Harimau. Selama bertahun, kami tak meresponnya, sebagai salah satu jalan Buddha untuk tetap diam dan melayani perdebatan. Kini, saat begitu banyak orang yang fokus tentang hal ini, saatnya kami merespon. Banyak posting yang menyatakan tentang anak-anak harimau yang hilang, dan menuduh Kuil Harimau menjualnya ke pasar gelap. Ini tidak benar.”The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), badan PBB yang menangani narkoba dan kejahatan menyatakan bahwa kejahatan terkait perdadagangan satwa liar kerap berhubungan erat dengan kejahatan-kejahatan lain yang sangat serius, dan kejam.“Dalam beberapa kasus, uang hasil perdagangan satwa dipakai untuk membiayai terorisme dan menciptakan ketidakstabilan. Kejahatan-kejahatan ini berkaitan dengan pencucian uang, korupsi, pembunuhan, dan kekerasan yang brutal,” sebagaimana penjelasan UNODC dalam situsnya. [SEP]	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2018-043-09.json	Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan	Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan \| [CLS] Perempuan desa sekitar kawasan hutan memiliki potensi dan hak untuk terlibat mengelola hutan dalam hal menghadapi perubahan iklim dan ancaman krisis pangan. Memberdayakan perempuan wajib dilakukan untuk mencapai keadilan gender, bahkan strategis dikembangkan pemerintah desa sebagai program unggulan, agar mendapatkan dukungan pemerintah kabupaten hingga provinsi.Demikian benang merah paparan Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu Guswarni Anwar, Aktivis Perkumpulan LivE/Walhi Bengkulu Pitri Wulansari, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fery Murtiningrum dalam “Potensi Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Untuk Ketangguhan Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan” di Desa Pal VIII, Rejang Lebong, Bengkulu, baru-baru ini.Diskusi melibatkan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Maju Bersama, Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia, Jaringan Perempuan Desa Sekitar TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat), tokoh agama, dan jurnalis.Perempuan juga rentan menjadi korban dampak perubahan iklim seperti kekeringan, kebanjiran, kebakaran hutan, anomali cuaca, hingga ancaman krisis pangan. Di lain sisi, perempuan mempunyai peran penting dalam upaya hadapi perubahan iklim sekaligus membangun ketahanan pangan berkaitan pengelolaan hutan.“Penanaman pohon jenis lokal yang sudah diketahui manfaatnya sebagai penghasil pangan dapat dilakukan bersamaan membudidayakan tanaman pangan di bawah tegakan pohon,” kata Guswarni.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2018-043-09.json	Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan	Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan \| Lulusan doktoral bidang forest science di School of Forest Resources and Environmental Science, Michigan Technological University ini menambahkan, terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam telah membuka kesempatan luas pada kelompok perempuan untuk terlibat aktif dalam kemitraan kehutanan dan upaya konservasi hutan.“Potensi perempuan sebagai mitra akan sangat dibutuhkan.”Baca: Menyelamatkan Situs Warisan Dunia Berarti Juga Menyelamatkan Kehidupan Perempuan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan untuk menghadapi perubahan iklim. Salah satu prioritasnya adalah ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, serta kehutanan.“Merealisasikan hak perempuan harus dilakukan sebagai bagian mencapai keadilan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan,” jelas Pitri.Dampak perubahan iklim dan ancaman krisis pangan merupakan dua permasalahan yang dihadapi masyarakat desa, khususnya perempuan. Pemerintah desa dapat memberdayakan perempuan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan potensi sumber daya alam. “Memberdayakan perempuan untuk membentuk dan mengembangkan produk unggulan melalui skema kemitraan kehutanan termasuk upaya yang bisa dilakukan pemerintah desa,” terang Fery.Belum satu pun pemerintah desa di sekitar kawasan TNKS memprogramkan pemberdayaan perempuan guna membangun ketahanan pangan. Dukungan Pemerintah Desa Pal VIII terhadap inisiatif KPPL Maju Bersama untuk terlibat mengelola TNKS layak dikembangkan.	[0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634]
2018-043-09.json	Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan	Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan \| “Pemerintah desa juga dapat meminta dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi,” kata Fery. Peran hutan Vira et al (2015) mengungkapkan peran hutan dan pohon untuk ketahanan pangan dan nutrisi, secara langsung maupun tidak. Peran langsung meliputi keanekaragaman, kualitas dan kuantitas makanan, yakni penyediaan pangan berupa buah, sayur, kacang, jamur, pakan ternak, pangan hewani (daging hewan buruan, ikan dan serangga). Juga, jaring pengaman mata pencaharian, yakni pangan untuk masa paceklik dan kelangkaan lainnya, komposisi nutrisi, dan bahan bakar kayu untuk memasak.Peran tidak langsung meliputi produk pohon untuk penghasilan pendapatan, yakni produk kayu, hasil hutan bukan kayu dan hasil pohon agroforestri lainnya. Berikutnya, jasa eksositem berupa penyedia sumber daya genetik, penyerbukan, pengatur iklim mikro, habitat, penyedia air, hingga pengedali hama.Hampir serupa, laporan HLPE (2017) menyebutkan empat saluran utama kontribusi hutan dan pohon untuk ketahanan pangan dan nutrisi, yakni penyedia langsung pangan; bioenergi, terutama untuk memasak; penghasilan dan pekerjaan; serta jasa ekosistem. Ajak perempuan Inisiatif KPPL Maju Bersama untuk menjadi mitra TNKS bukan sekadar mendapatkan akses pemungutan hasil hutan bukan kayu, tetapi juga ingin melakukan penanaman pohon-pohon lokal yang memberikan hasil.“Bibitnya kami produksi, menggunakan pupuk organik dari kotoran ternak, sekam padi, kulit kopi, dan limbah pertanian,” kata Ketua KPPL Maju Bersama Rita Wati. Selain pembibitan, pupuk organik juga dimanfaatkan untuk sayur-sayuran.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2018-043-09.json	Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan	Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan \| KPPL Maju Bersama akan mengajak perempuan desa mengembangkan agroforestri (kebun campur) di kebun dan lahan sekitar rumah. “Rencana ini mendapat dukungan Kepala Desa Pal VIII, Ibu Prisnawati. Kami sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan ibu-ibu dan perangkat desa untuk menentukan jenis tanaman yang akan dibibitkan. Kami juga berencana, mengajak ibu-ibu melakukan budidaya lebah madu. Kepala desa pun mendukung,” ujar Rita. Referensi: [SEP]	[0.01646406203508377, 0.9831623435020447, 0.00037361495196819305]
2014-059-05.json	Kebakaran Besar Musnahkan Lahan Gambut Dumai & Bengkalis	Kebakaran Besar Musnahkan Lahan Gambut Dumai & Bengkalis \| [CLS] Ratna (48) tergopoh-gopoh mengambil air dengan ember kecil dari sumur di belakang sebuah balai pengobatan tradisional di Desa Selingsing, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Sabtu (1/3/2014). Siang itu ia baru saja tiba dari Medan untuk mengobati pasien. Ia berlari bolak-balik mencoba memadamkan kobaran api di lahan gambut yang siang itu sudah terbakar lebih dari 30 hektar.Ia gemetar ketakutan. Ia berlari sambil membawa air yang sudah tumpah di sana-sini sebelum ia sampai di titik api dan menyiramnya. Melihat kepulan asap tebal dan jilatan api di mana-mana, Ratna menangis. “Ambil air itu. Padamkan api yang di sana. Cepat bantu. Di sini banyak anak-anak yang berobat,” jeritnya kepada sejumlah tamu.Api gambut yang membara itu hanya kurang dari 20 meter dari balai pengobatannya yang terbuat dari papan dan plastik terpal. Kepulan asap bukannya semakin berkurang. Tiupan angin ke arah selatan yang menjauh dari balai itu justru mengepul pekat seperti wedhus gembel erupsi Gunung Sinabung.“Kalau di Jakarta badai banjir, di Sinabung badai lahar, di Riau sudah badai api,” katanya kepada Mongabay-Indonesia di lokasi.Pantauan di lapangan, api yang sudah membakar puluhan pohon kelapa sawit itu tak terkendali. Pemadaman hanya dibantu beberapa orang tamunya dengan menggunakan dua ember timba, dua alat penyemprot racun hama yang diganti dengan air gambut, dan dua selang kecil yang berfungsi sesekali.“Tadi ada yang menelpon damkar. Tapi entah kapan mereka mau datang, tak tau lah awak,” lanjut Ratna. Hingga jam 4 sore, kobaran api dan kepulan asap yang sangat pekat itu tidak kunjung berkurang. Akhirnya pasrah tak bisa berbuat apa-apa.	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2014-059-05.json	Kebakaran Besar Musnahkan Lahan Gambut Dumai & Bengkalis	Kebakaran Besar Musnahkan Lahan Gambut Dumai & Bengkalis \| Ketika ditanya asal muasal api, Ratna dan sejumlah tamunya hanya mengatakan api awalnya muncul di bagian paling belakang lahan di belakang balainya. “Awak tak tau dari mana. Tiba-tiba dah sampai ke sini. Katanya api dari belakang sana. Di sana ada karet, sawit dan semak belukar,” ujar seorang tamunya.Bencana kebakaran hutan dan lahan di awal tahun ini paling luas terjadi di sepanjang Jalan Pelintung-Sei Pakning. Sore kemarin setidaknya terdapat tiga titik api yang sama besarnya dengan kobaran di Desa Selingsing. Ada sisa hutan yang terbakar, kebun sawit masyarakat dan kebun akasia.Kemarau yang mengeringkan gambut yang memang sebagian besar telah rusak dan diperparah oleh sulutan api telah membakar kawasan ini yang hingga kemarin setidaknya menyebabkan 221 jiwa mengungsi yang terdiri dari 36 balita, 39 anak usia sekolah dan selebihnya dewasa. Pengungsi ini adalah warga empat rukun tetangga (RT) di Dusun Bukit Lengkung, Desa Tanjung Leban, Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Riau. Sejak tanggal 20 Februari lalu mereka meninggalkan rumah dan lahan perkebunannya yang terbakar.Berikut adalah foto-foto bagaimana api berkobar dan tidak adanya bantuan tim pemadaman dari pemerintah setidaknya 7 jam sejak api mulai membakar lahan dan semak belukar di Selingsing, Medang Kampai Dumai, kemarin sore: [SEP]	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2022-031-06.json	Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma	Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma \| [CLS] Puluhan masyarakat Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Bengkulu, berunjuk rasa dan bermalam di pintu masuk area penambangan pasir biji besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, Kamis hingga Sabtu, 28-30 Juli 2022 lalu. Mereka mendesak perusahaan menghentikan penambanganMasyarakat menilai, perusahaan tak mematuhi perintah Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang meminta berhenti beroperasi karena telah melakukan pelanggaran.Perusahaan juga tak mematuhi Surat Edaran (SE) Bupati Seluma, Erwin Octavian, tentang penghentian sementara aktivitas tambang pasir besi terkait penolakan masyarakat Pasar Seluma.“Kami, Koalisi Masyarakat Pesisir meminta perusahaan berhenti operasi, mereka melanggar peraturan pemerintah dan merugikan masyarakat,” kata Elda Nenti, warga Pasar Seluma, saat konferensi pers bersama Walhi Nasional, Senin [01/08/2022].Baca: Tanjung Budi yang Bukan Lagi Lumbung Padi Pada 22 Juli 2022, Gubernur Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri ESDM, Nomor 540/1317/B.1/2022. Isinya, pertama, meminta Menteri ESDM menurunkan tim untuk meneliti data temuan lebih detil. Kedua, meminta pembekukan dan mencabut izin usaha pertambangan [IUP] PT. Faminglevto Bakti Abadi. Rekomendasi berlandaskan survei lapangan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kamis [07/07/2022].Temuan awal tim menunjukkan, ada aktivitas fisik penggalian dan pertambangan dengan adanya alat berat dan penumpukan pasir besi. Ada galian lubang tambang yang ditutup dan ada pembuangan limbah hasil tambang yang dibuang ke Sungai Muara Buluan, mengalir ke laut. Jarak bibir pantai dengan lokasi tambang sekitar 30 meter.“Pelanggaran ini jelas, bahkan Tim Terpadu menyaksikan. Perusahaan harus berhenti,” ujar Elda.Namun, lanjut dia, setelah Surat Gubernur Bengkulu dikeluarkan perusahaan tetap beroperasi.“Mereka menggali dan mengoperasikan mesin pemisah biji besi.”	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2022-031-06.json	Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma	Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma \| Elda menuturkan, pertambangan ini telah menghilangkan mata pencaharian masyarakat Desa Pasar Seluma yang sekitar 300 dari 500-an jiwa merupakan pencari remis. Remis adalah kerang yang hidup di pesisir pantai.“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya sekolah anak-anak.”Di Seluma, 100 remis ukuran kecil dijual seharga 35-45 ribu. Dalam waktu 4-6 jam, mereka bisa mendapatkan 100-400 remis.“Artinya kami bisa menghasilkan uang sebesar 45 ribu hingga 180 ribu per 6 jam.”Aksi penolakan warga Desa Pasar Seluma ini bukan kali pertama. Akhir 2021 lalu, ibu-ibu dan sejumlah aktivis lingkungan Bengkulu menduduki lokasi tambang tersebut lima hari. Mereka meminta alat berat dan lokasi penambangan disegel.Baca: Tutupan Hutan Berkurang, Bengkulu Harus Fokus Perbaiki Lingkungan Melanggar aturanData Walhi Bengkulu menunjukkan, rencana penambangan pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, sepanjang 2.400 meter. Lebar ke darat 350 meter dan ke laut 350 meter, dengan luasan 168 hektar di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Bengkulu.Ibrahim Ritonga, Direktur Walhi Bengkulu mengatakan, lokasi tambang berbatasan dengan kawasan Cagar Alam [CA] Pasar Seluma seluas 159 ha yang ditetapkan melalui SK Menhut Nomor 113/Menhut-II/2011.“Cagar alam merupakan kawasan suaka alam karena mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya perlu dilindungi,” kata Ibrahim, menukil UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Baca: Banjir dan Komitmen Pemerintah Bengkulu Menanganinya Masalahnya, berdasarkan pengambilan koordinat dan analisis spasial yang dilakukan Walhi Bengkulu pada November 2021, diketahui seluas 3,7 ha konsesi perusahaan masuk kawasan Cagar Alam Pasar Seluma.	[1.0, 1.3408206767095976e-09, 1.139192851162818e-09]
2022-031-06.json	Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma	Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma \| “Ini diperkuat dengan rapat monev KPK Prov. Bengkulu, Lampung, DKI, Banten Jakarta, 20 April 2015, dan pengumuman Kementerian ESDM RI Nomor 1343.Pm/04/DJB/2016 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean ke-19 dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/Bupati/Walikota,” kata Ibrahim.Artinya, perusahaan tidak atau belum memenuhi syarat, berdasarkan UU 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.Tak hanya itu, pesisir Seluma merupakan kawasan rentan bencana. Di beberapa tempat, terdapat bangunan tempat evakuasi sementara [shelter] tsunami yang dibangun dan diresmikan Kementerian PUPR, 23 April 2015. Salah satunya, di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, sekitar 6 km ke Pasar Seluma.Di Desa Pasar Seluma, tahun 2021, telah didirikan pos Tsunami Early Warning System oleh BPBD Kabupaten Seluma.“Artinya, ada relasi sangat kuat terhadap bencana di sekitar pesisir Kabupaten Seluma,” jelasnya.Baca: Bengkulu Juga Punya Varietas Durian Unggulan Riwayat perlawananAwal mula penolakan tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma, Jumat [19/11/2021]. Ketika itu, lima kepala desa membentuk Koalisi Masyarakat Pesisir Barat guna memberikan dukungan kepada Desa Pasar Seluma untuk menolak pertambangan pasir yang berada di desa tersebut.Penolakan bersama dilakukan karena dampak yang dihasilkan akan mengancam kawasan pesisir dan juga sumber kehidupan masyarakat.Koalisi mengirimkan surat penolakan ke Kementerian LHK, Kementerian ESDM, dan Polda Bengkulu, tembusan KPK, Walhi Nasional, Gubernur Provinsi Bengkulu, Walhi Bengkulu, Bupati Seluma, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, dan Dinas LHK Provinsi Bengkulu, pada 30 November 2021.	[1.0, 2.7181571229939472e-11, 2.1901744307051274e-11]
2022-031-06.json	Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma	Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma \| Bersama Walhi Bengkulu, mereka juga mengirimkan surat kepada Ombudsman Perwakilan Bengkulu, isinya adanya dugaan maladministrasi pertambangan pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi. Juga, bersurat ke Polda Bengkulu terkait dugaan aktivitas ilegal pertambangan pasir besi perusahaan tersebut.Walhi Bengkulu pun membuat petisi berjudul “Tolak Tambang di Pesisir Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu” di change.org yang telah ditandatangani 430 orang, hingga Selasa [02/08/2022]. [SEP]	[1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09]
2020-012-02.json	Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu	Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu \| [CLS] Barto basah kuyup. Pakaian dia jadikan handuk. Barto ke Sungai To’o untuk mandi, puluhan meter dari rumah pondoknya. Di tengah jalan berbatu, bocah enam tahun kepala plontos itu menggigil. Barto, putra bungsu pasangan Murtiani dan Hukma. Mereka dikaruniai 10 anak.“Barto itu singkatan dari Baribi To’o, nama tempat lahirnya,” kata sang Ibu buka cerita.Ayah Barto, tetua komunitas yang menamakan diri, Pahou Pinatali, bagian rumpun Suku Kaili Uma. Mereka pemukim pesisir Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.Baca juga: Orang Pahou Hidup Sulit Kala Ada Perusahaan Sawit Puluhan tahun lalu, tampang Baras tidak seperti sekarang. Ke sini, mesti tempuh via sungai. Jalan masih lintasan pembalakan kayu, yang menghubungkan ke pedalaman hutan. Rumah-rumah tak semolek sekarang.Gelombang transmigrasi mengubah daerah terisolir di Baras. Ketika kebun sawit masuk, nasib kelompok Hukma, berubah sulit. Lahan yang mereka garap, satu-satunya sumber penghidupan, tergilas perluasan kebun sawit.Barto lahir di Baribi, wilayah berbukit, secara administrasi masuk Desa Towoni, kini disesaki kebun sawit. Baribi jadi medan juang bagi kelompok Hukma yang sejak 2014 kuasai kembali lahan.Murtiani bersama puluhan perempuan lain, bahu membahu, menjaga tungku perjuangan demi merebut kembali tanah leluhur mereka, seluas 1.050 hektar, dari penguasaan PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL). Perusahaan sawit ini anak usaha Widya Corporation.Baca juga: Nasib Warga Merbau dan Rukam yang Hidup di Sekitar Kebun Sawit PerusahaanKetika berlawan, perempuan di garis depan, vbergabung bersama para lelaki. Mereka tak gentar. Bila para suami pergi, perempuan berjaga di Baribi. Hidup di pusaran konflik seperti ini, ancaman bisa datang tanpa mereka duga.“Kenapa mau takut? Kita punya kehidupan di sini. Kalau mati, kuburkan saya di sini, depan rumah saya,” kata Murtiani.“Coba bukan kita punya hak, buat apa dipertahankan?”	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2020-012-02.json	Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu	Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu \| Barto lahir di ruang dapur seluas 4×6 meter, dengan persalinan seadanya. Hari itu, Murtiani gembira sekaligus sakit meredam maut.Ruang dapur itu kini tampak suram, ketika saya berkunjung pada penghujung Juli lalu. Genangan air hujan semalam masih membekas di lantai. Atap rumbia itu tak sanggup melawan hujan deras. Begitu pula dengan dinding papan.Untuk beristirahat, keluarga Murtiani menempati pondok, di seberang bangunan dapur. Sebuah bangunan reot, luas tak lebih 24 meter persegi. Berlantai semen, dengan alas tikar plastik. Tak ada hiasan mewah. Di sinilah, mereka tidur dengan gelaran kasur lusuh. Warga yang melawan, hidup di pondok kayu yang mereka bangun sejak mulai menduduki lagi. Depan, belakang, kanan dan kiri pondok, rumpun sawit menghampar berbagai arah. Menghadang terik matahari, bikin Baribi lembab.Baribi kembali bak sebuah kampung. Ada warung, dengan geliat warga saban hari. Deretan pondok seadanya selaras dengan nasib penghuninya. Sebagian telah hidup sebagai tuna wisma. Harta terakhir habis tergadai. Beli lauk-pauk saja sudah sulit.Baca juga: Fokus Liputan: Ironi Sawit di Negeri Giman (Bagian 1)Ekonomi mereka tak seperti dulu, ketika kakao yang mereka tanam menebalkan dompet. “Dari awal dikasih tahu, jangan ditebang cokelat (kakao). Itu pembeli beras. Dia (perusahaan) tebang terus,” kata Murtiani.Bagi perusahaan, penghuni Baribi, adalah kelompok perambah, datang setelah hak guna usaha (HGU) terbit. Ketika awal perusahaan merintis hingga mulai beroperasi, kata Muhtar Tanong, Kuasa Direksi UWTL, lahan itu tak pernah jadi masalah.Di Indonesia, sawit semula menghiasi Kebun Raya Bogor, kala era kolonial Belanda. Jadi ‘komoditas’ budidaya pertama kali di Sumatera. Beranjak ke Kalimantan, kemudian Sulawesi—seterusnya hingga Papua. Ia mengubah nasib banyak orang dan hutan tropis di Indonesia.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]