Datasets:

kornwtp
/

id-mongabay-experiment

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

filename stringclasses 959 values	title stringclasses 959 values	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2017-054-03.json	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia \| Ribut-ribut Resolusi Sawit mendapat tudingan sebagai kampanye negatif tampaknya terlalu berlebihan. Pasalnya, ekspor ke Eropa malah mengalami peningkatan berbanding terbalik dengan negara tujuan ekspor utama sawit Indonesia, India dan Tiongkok.Rilis Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, ekspor ke negara-negara Uni Eropa mengalami peningkatan meskipun pertengahan Maret lalu ada Resolusi Sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai penyebab deforestasi, korupsi, pekerja anak dan pelanggaran HAM.Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gapki mengatakan, ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa alami kenaikan 27% atau dari 352.000 ton Februari ke 446.920 ton pada Maret. “Naiknya ekspor ke negara-negara Eropa menunjukkan negara-negara ini tetap membutuhkan minyak sawit,” katanya.Dalam beberapa proses produksi industri, terutama produk-produk rumah tangga sehari-hari sangat tergantung minyak sawit. Harga sawit, lebih murah dibandingkan sumber minyak nabati lain.Peningkatan permintaan cukup signifikan juga tercatat dari Amerika Serikat (AS) . Kenaikan permintaan 52% dari 54.850 ton Februari jadi 83.380 ton Maret. Meskipun beberapa minggu sebelum itu, AD menuduh Indonesia praktik dumping biodiesel ekspor.“Ini belum berpengaruh bagi ekspor minyak sawit dan produk turunan ke Amerika Serikat,” katanya.Kenaikan permintaan minyak sawit Indonesia ini, katanya, diikuti negara-negara Afrika 13% dan Pakistan 10%.Kondisi mengejutkan, negara tujuan utama ekspor sawit Indonesia yaitu India dan Tiongkok malah turun. Pada Maret ini, India turun 27% atau dari 587.930 ton pada Februari jadi 430.030 ton.Penurunan ini, katanya, terjadi di Tiongkok jug sebesar 18% atau dari 344.090 ton di Februari jadi 322.140 ton.	[0.9999998807907104, 4.642326345560832e-08, 5.286939597226592e-08]
2017-054-03.json	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia \| Penurunan permintaan karena negara ini katena persesiaan rapeseed kedua negara berlebihan terutama India. India , katanya, juga baru mengeluarkan regulasi penurunan tarif impor minyak bunga matahari dari 30% jadi 10% efektif berlaku 1 April 2017.Keadaan ini bikin para pedagang menahan diri beli minyak sawit dan akan menaikkan pembelian minyak bunga matahari memanfaatkan penurunan tarif impor.Gapki juga menyampaikan, sepanjang Maret harga rerata minyak sawit mentah global pada kisaran US$685 –US$750 per metrik ton dengan harga US$731,7 per metrik ton.Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan bea keluar ekspor CPO Mei US$0 per metrik ton dengan harga referensi US$731,01 per metrik ton.“Untuk pertama kali bea keluar ditetapkan nol pada 2017 karena harga minyak sawit terus tergerus. Harga rata-rata patokan di bawah batas bawah pengenaan bea keluar yaitu US$750 per metrik ton.” [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-022-02.json	Sedih, Gajah Berkalung GPS Collar Ditemukan Mati di Bengkulu	Sedih, Gajah Berkalung GPS Collar Ditemukan Mati di Bengkulu \| [CLS] Seekor gajah sumatera [Elephas maximus sumatranus] berkalung GPS Collar, ditemukan mati di Hutan Produksi [HP] Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Selasa [13/09/2022].Tim Patroli Konsersium Bentang Alam Seblat yang langsung ke lokasi, hanya mendapati tulang- belulang dan tengkorak kepala saja.Ali Akbar, Penanggung Jawab Konsorsium Bentang Alam Seblat menjelaskan, data GPS Collar mulai tidak bergerak di titik posisi gajah mati sejak Sabtu, 20 Agustus 2022.“Gajah betina ini merupakan pemipin kelompok wilayah HP Air Rami,” terangnya kepada Mongabay Indonesia, Rabu [14/09/2022].Baca: Pembalakan Liar di Bentang Alam Seblat Tak Kunjung Berhenti Data GPS Collar menunjukkan, pergerakannya terpantau melewati lahan terbuka pada 14-18 Agustus 2022. Dua hari berikutnya, terlihat berjalan menjauh dari wilayah tersebut. Lalu, Sabtu, 20 Agustus, tak ada pergerakan sama sekali.“Pemantauan ini kami lakukan pada Sabtu, 10 September 2022,” lanjutnya.Minggu, 11 September 2022, Tim Patroli Konsorsium Bentang Alam Seblat langsung ke lokasi. Hasilnya nihil. Hari ketiga penyisiran, tepatnya Selasa, 13 September 2022 pukul 09.45 WIB, tim menemukan bangkainya di wilayah HP Air Rami.“Kondisinya hanya belulang dengan GPS Collar di tulang tengkorak.”Baca: Bentang Alam Seblat, Jalur yang Bebaskan Gajah Sumatera dari Kungkungan [Bagian 1] Belum diketahui pasti penyebab kematian gajah berkalung GPS Collar tersebut. Lalu apakah masih ada gadingnya? Ali tak bisa menjawab.“Tim patroli kami tidak melihatnya, sebab tulang belulang dan bagian tubuh lain terbenam lumpur akibat pembusukan daging.”Dalam perkembangannya, Kamis [16/09/2022] pagi, Ali menjelaskan kembali terkait bagian tubuh gajah yang tidak ada.“Caling dan gigi bawah kiri hilang,” ujarnya.Baca: Bentang Alam Seblat, Pisau Bermata Dua Perlindungan Gajah Sumatera [Bagian 2] Upaya maksimal	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2022-022-02.json	Sedih, Gajah Berkalung GPS Collar Ditemukan Mati di Bengkulu	Sedih, Gajah Berkalung GPS Collar Ditemukan Mati di Bengkulu \| Said Jauhari, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Bengkulu mengatakan, tim langsung ke tempat kejadian perkara [TKP].“Kami cek lokasinya,” terangnya, Rabu [14/09/2022].Dony Gunaryadi, Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia [FKGI] melalui keterangan tertulis menyatakan, sangat menyesali kejadian itu. Gajah berkalung GPS Collar yang seharusnya membantu mendeteksi konflik antara manusia dengan gajah, nyatanya ditemukan mati di wilayahnya sendiri.Temuan ini menandakan, upaya hebat harus dilakukan untuk melestarikan gajah sumatera. “Penyebab kematian harus diusut tuntas,” paparnya. Pembukaan lahan marakBerdasarkan hasil analisis tutupan hutan di Kawasan Bentang Alam Seblat yang dilakukan Konsorsium Bentang Alam seblat, terdiri Kanopi Hijau Indonesia, Genesis Bengkulu, dan Lingkar Inisiatif Indonesia rentang 2020-2022, seluas 6.350 hektar hutan alami kawasan tersebut sudah dirambah.Dari Buku Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial [KEE] Koridor Gajah Sumatera Lanskap Seblat Provinsi Bengkulu 2018-2020, diketahui bentang ini merupakan habitat alami sekitar 70-150 individu gajah sumatera. Bentang Alam Seblat didominasi hutan produksi dan perkebunan.Habitat alami yang terfragmentasi mengakibatkan kelompok besar gajah terpecah menjadi kelompok kecil yang terdiri beberapa individu. Hingga saat ini ada empat kelompok kecil, yaitu Kelompok Air Teramang – Air Dikit, Kelompok Air Teramang – Air Berau, Kelompok Air Ipuh – Air Teramang, dan Kelompok Seblat. Dari laporan Forum Kolaborasi KEE Seblat, dijelaskan penyebab utama penurunan populasi gajah karena kerusakan habitat, konflik manusia dengan satwa, perdagangan, perburuan, dan penangkapan.“Pembukaan hutan di Lanskap Seblat untuk areal perkebunan dan permukiman transmigrasi secara intensif terjadi sejak 1970,” tulis laporan tersebut.	[0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634]
2022-022-02.json	Sedih, Gajah Berkalung GPS Collar Ditemukan Mati di Bengkulu	Sedih, Gajah Berkalung GPS Collar Ditemukan Mati di Bengkulu \| Konflik antara manusia dengan gajah di Bengkulu pertama kali dilaporkan tahun 1988 di Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian, 1989 di Kecamatan Kaur Tengah, Bengkulu Selatan. Tahun-tahun selanjutnya semakin banyak laporan, terutama Bengkulu Utara di wilayah Kecamatan Putri Hijau. Begitu juga di Kabupaten Mukomuko, khususnya Kecamatan Pondok Suguh.Akibat berkonflik dengan manusia, gajah ada yang mati diracun atau dipindahkan ke pusat latihan gajah.“Konflik antara manusia dengan gajah merupakan masalah signifikan dan ancaman serius bagi pelestarian gajah sumatera,” tulis laporan tersebut. [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2016-053-08.json	Minim Perlindungan, Kucing Liar dan Karnivora Kecil Kalimantan Terancam Punah	Minim Perlindungan, Kucing Liar dan Karnivora Kecil Kalimantan Terancam Punah \| [CLS] Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang wilayahnya meliputi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menyimpan keragaman satwa. Namun, keberadaan satwa tersebut terancam akibat konversi habitat, pembalakan liar, perburuan, dan kebakaran hutan.Kucing tandang (Prionailurus planniceps), musang air (Cynogale bennetii), musang gunung (Hemigalus hosei), dan biul kalimantan (Melogale everetti) adalah jenis satwa yang terancam di sana.Untuk mengetahui ancaman ini dan keterbatasan pengetahuan mengenai karnivora Kalimantan, tiga spesialis group dari IUCN (The Cat Specialist Group, The Otter Specialist Group dan The Small Carnivore Specialist Group), bekerja sama dengan Sabah Wildlife Department dan Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research mengorganisir pertemuan the Borneo Carnivore Symposium (BCS) pada 2011.“Apa yang ingin dicapai melalui BCS adalah untuk memahami lebih dalam mengenai sebaran dan kebutuhan konservasi bagi kucing dan karnivora kecil di Kalimantan, yang selanjutnya mengembangkan target-target upaya konservasi pada karnivora yang paling terancam,” kata Dr. Andreas Wilting, peneliti dari Intitute for Zoo and Wildlife Research (IZW) dalam keterangannya.“Tujuan ini tercapai melalui kolaborasi antar-jejaring Borneo Carnivore Consortium, suatu jaringan dari lebih 60 peneliti, konservasionis, dan pemerhati yang bekerja di Kalimantan baik peneliti setempat maupun internasional,” lanjutnya.Hasil perjalanan panjang penelitian tersebut adalah tulisan ilmiah 15 karnivora kecil dan 5 kucing liar, yang tercakup di dalamnya sebaran, konservasi dan prioritas penelitian untuk setiap jenis karnivora kecil dan kucing liar Kalimantan tersebut. Tulisan ilmiah tersebut diterbitkan dalam The Raffles Bulettin of Zoology, Singapore, 30 Mei 2016.Peta jalan penyelamatan	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2016-053-08.json	Minim Perlindungan, Kucing Liar dan Karnivora Kecil Kalimantan Terancam Punah	Minim Perlindungan, Kucing Liar dan Karnivora Kecil Kalimantan Terancam Punah \| Dr. J. W. Duckworth, selaku otoritas IUCN SSC Red List mengatakan, status konservasi karnivora tidak terdapat di manapun terkecuali Kalimantan. Jenis tersebut, yang hidup di habitat dataran tinggi, dataran rendah dan lahan basah, sangat mengkhawatirkan.“BCS dan suplemen ini telah memberikan informasi terbaru yang penting dan dapat digunakan dalam memperbaiki catatan Red List IUCN. Sehingga, memungkinkan lembaga pemerintah dan juga para konservasionis untuk memfokuskan upaya perlindungan pada kelompok spesies yang terancam ini,” katanya.Kucing tandang dan musang air merupakan satwa spesialis dataran rendah dan lahan basah. Keberadaannya terancam, di wilayah Indonesia, karena lahan gambut dan dataran rendah kerap terbakar selama berbulan. Kebakaran ini selain menjadi bencana lingkungan dan ekologi yang memprihatinkan, juga meningkatkan ancaman bagi jenis kucing dan karnivora kecil tersebut.“Mereka mempunyai kemampuan berburu ikan, tetapi untuk memungkinkan melakukan hal tersebut memerlukan area lahan basah. Habitat saat ini terus berkurang dengan cepatnya” tegas Wilting.Sementara di wilayah dataran tinggi, yang terancam keberadaan adalah musang gunung dan biul kalimantan. Dua jenis satwa ini hanya dijumpai di Kalimantan dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia.John Mathai, peneliti ekologi hidupan liar dari Sarawak, Malaysia, yang mempelajari musang gunung di dataran tinggi Sarawak menjelaskan, wilayah tersebut rentan terhadap pengaruh perubahan iklim, disamping perubahan habitat.“Namun demikian, selain karena perubahan iklim dan habitat, serta ancaman perburuan, perdagangan daging satwa serta kebakaran hutan dan lahan gambut, isu utama masalah konservasi yang dihadapi karnivora di Kalimantan adalah kurangnya informasi mendasar spesies tersebut,” ujar Mathai.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2016-053-08.json	Minim Perlindungan, Kucing Liar dan Karnivora Kecil Kalimantan Terancam Punah	Minim Perlindungan, Kucing Liar dan Karnivora Kecil Kalimantan Terancam Punah \| The Borneo Carnivore Consortium berharap, publikasi suplemen ini akan menjadi pemicu untuk kerja sama inisiatif konservasi di masa mendatang, antara peneliti dan praktisi.“Kita memerlukan lebih erat lagi upaya kerja sama konservasi dengan sektor perkebunan sawit dan kehutanan. Kerja sama lebih baik lagi juga harus dilakukan antara peneliti dan konservasionis otoritas setempat untuk melindungi keanekaragaman karnivora di hutan Kalimantan” kata William Baya, Direktur Departemen Satwa Liar Sabah.Bagi peneliti Indonesia, data mengenai karnivora di Kalimantan yang sedikit, merupakan tantangan yang harus dihadapi. Peta jalan yang telah dipublikasikan tersebut menjadi arahan berarti mengenai aktivitas yang dilakukan karnivora itu.*Rustam. Peneliti dan Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur. Email: [email protected] [SEP]	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2018-079-04.json	Tampung Kayu Ilegal, Izin Perusahaan Sawmill ini Dicabut Gubernur Aceh	Tampung Kayu Ilegal, Izin Perusahaan Sawmill ini Dicabut Gubernur Aceh \| [CLS] Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, resmi mencabut Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Perusahaan Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah. Pencabutan dilakukan karena perusahaan pengolahan kayu tersebut (sawmill) terbukti menampung kayu hasil penebangan liar.Tehnical Assisten Gubernur Aceh, M. Rizal Falevi Kirani, Jum’at (26/1/2018) mengatakan, pencabutan izin tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tertanggal 25 Januari 2018.“Pencabutan merupakan bagian tindak lanjut sidak yang dilakukan Gubernur Aceh pada 24 November 2017. Dalam sidak itu, Irwandi Yusuf menemukan terjadinya penyalahgunaan izin dengan cara menampung atau mengolah bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang tidak sah atau ilegal,” ujar Falevi.Terkait kondisi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menerbitkan surat usulan pencabutan izin usaha IUIPHHK atas nama perusahaan itu.“Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, IUIPHHK ini telah dilanggar Perusahaan Hakim Meriah untuk menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber tidak sah. Ini sungguh menyimpang,” terang Fahlevi. Baca: Data RPJM Aceh 2016: Hutan Rusak Hanya Enam Ribu Hektar. Tanggapan Aktivis Lingkungan? Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan, Keputusan Gubernur Aceh ini sekaligus mencabut keputusan sebelumnya bernomor 522.562/BP2T/761/IUIPHHK/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang pemberian izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) jenis sawmill. Ditujukan ke usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.“Dengan demikian, sejak dilakukan pencabutan keputusan tersebut, semua kegiatan industri yang dilakukan Perusahaan Hakim Meriah dihentikan,” ujarnya. Kunjungan mendadak	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2018-079-04.json	Tampung Kayu Ilegal, Izin Perusahaan Sawmill ini Dicabut Gubernur Aceh	Tampung Kayu Ilegal, Izin Perusahaan Sawmill ini Dicabut Gubernur Aceh \| Seperti yang pernah Mongabay beritakan sebelumnya, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada 24 November 2017 melakukan kunjungan mendadak ke salah satu lokasi penebangan kayu milik salah satu perusahaan di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah dan Desa Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Saat melakukan sidak ke Desa Rusip, Irwandi Yusuf menemukan banyak kayu yang ditebang tanpa izin milik Perusahaan Sawmill Hakim Meriah.“Ini pabrik kayunya berizin, izin gubernur tahun 2016 bisa kita lihat di papan di depan pabrik, tapi sumber kayunya tidak sah, kayu curian ditebang entah dimana mana bukan dari sumbernya,” kata Irwandi.Berdasarkan Informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh yang dihubungi langsung Irwandi melalui handphone, diketahui sumber kayu berasal dari lahan pribadi pemilik perusahaan tersebut.“Heran juga saya Dinas Kehutanan memberi izin sumber kayu milik pribadi di tengah hutan. Ada orang punya hutan?,” tanya Irwandi kepada Kepala Dinas LHK tersebut sembari mengatakan dirinya berada dilokasi perusahaan.Selain itu, lanjut Irwandi, perusahaan ini juga banyak permasalahannya dalam hal perizinan di 2016. “Katanya, ada backing dari oknum Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Semua sudah laporan ke saya, hanya belum ada bukti.”Irwandi meminta Kapolres Bener Meriah, AKBP Fahmi Irwan Ramli yang ikut sidak untuk memeriksa para saksi. Tujuannya, untuk mengetahui apakah lokasi penebangan dilakukan di area yang diberikan izin atau tidak. “Pabrik ini tidak boleh beroperasi dan harus dihentikan, karena sumber kayunya yang tidak jelas dan ilegal,” tegasnya. Bupati Bener Meriah, Ahmadi menyampaikan, banyak menerima laporan masyarakat terkait penebangan ilegal di wilayah tersebut. “Karena ini kewenangan provinsi, dalam rakor pimpinan daerah saya sudah sampaikan kepada Gubernur Aceh. Hari ini, Gubernur datang melihat langsung.”	[0.9999998211860657, 9.115430543715775e-08, 9.005590584365564e-08]
2018-079-04.json	Tampung Kayu Ilegal, Izin Perusahaan Sawmill ini Dicabut Gubernur Aceh	Tampung Kayu Ilegal, Izin Perusahaan Sawmill ini Dicabut Gubernur Aceh \| Ahmadi mengatakan, dirinya bersama Muspida Bener Meriah siap melaksanakan dan mengkoordinasikan perintah atau keputusan Gubernur Aceh. “Kalau penghentian, penutupan, dan penindakan sifatnya ke ranah hukum, kita hanya berkoordinasi atau membantu pihak kepolisian,” ujarnya.Berdasarkan sumber dari pegiat lingkungan di Kabupaten Bener Meriah yang enggan disebutkan namanya dikatakan, kasus Perusahaan Hakim Meriah sudah pernah dilaporkan ke Dinas LHK dan Polda Aceh. Bahkan, personil KPH pernah menangkap truk pengangkut kayu tanpa dokumen di perusahaan tersebut. “Namun akhirnya, truk dilepas dengan alasan kasus sudah ditangani pihak terkait di provinsi,” jelasnya. Banner: Polisi Daerah Aceh menyita sekitar enam meter kubik kayu ilegal yang di tebang di hutan lindung di Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, 25 Februari 2016 silam. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia [SEP]	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2022-074-03.json	Menjaga Keindahan Rafflesia dengan Ekowisata, Seperti Apa?	Menjaga Keindahan Rafflesia dengan Ekowisata, Seperti Apa? \| [CLS] Bunga Rafflesia arnoldii itu berwarna merah dengan diameter sekitar 75 sentimeter. Puspa langka tersebut sudah mekar selama dua hari. Di sebelahnya, terlihat sekuntum Rafflesia layu dengan warna kehitaman.Begitulah penampakan Rafflesia yang coba Rendy Hasarudin tunjukan lewat video di areal kelola Gapoktanhut Lestari Sejahtera, Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Lokasi itu akan dijadikan wilayah ekowisata dengan Rafflesia sebagai daya tariknya.Mulanya, Rafflesia ditemukan seorang petani penggarap. Melanjutkan informasi tersebut, Rendy mengajak rekan-rekannya melakukan survei, guna mendata keberadaan flora dilindungi itu.“Kami dibantu pemuda setempat dan mendapat lima plot Rafflesia lagi,” terang Rendy yang juga Ketua Gapoktanhut Lestari Sejahtera, Senin [27/12/2021].Menurut dia, ekowisata yang diberi nama Lembah Seribu Bunga dan Bukit Raflesia ini digagas awal 2020. Rencana peresmiannya tahun 2022, sekaligus uji coba ekowisata yang akan dihadiri turis dari tujuh negara.“Kami sedang siapkan sarana prasarana dan orang-orangnya. Ekowisata ini juga akan melibatkan pemuda dan kelompok perempuan dalam hal kesenian Lampung seperti pencak sikat dan sanggar tari. Kami kenalkan juga makanan khas dan produk lain,” kata dia.Baca: Rafflesia, Puspa Langka yang Mekar Sepanjang Musim Sosialisasi tentang Raflesia telah dilakukan Rendy dan rekan-rekan. Hal ini dilakukan agar pemuda setempat memiliki pengetahuan tentang puspa langka nasional itu.“Dengan melestarikan hutan, kita turut menjaga Raflesia agar tidak punah.”Rendy optimis, ekowisata ini akan berjalan baik. Sebab, Rafflesia tak bisa tumbuh di sembarang tempat. Selain itu, lokasi yang strategis, dekat ruas jalan nasional lintas barat, membuka peluang untuk dibuatkan penginapan bagi pengunjung.“Salah satu contoh, bila ada pengunjung yang mau penelitian dan butuh tempat menginap, kami dapat manfaatkan rumah warga,” jelasnya.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2022-074-03.json	Menjaga Keindahan Rafflesia dengan Ekowisata, Seperti Apa?	Menjaga Keindahan Rafflesia dengan Ekowisata, Seperti Apa? \| Rendy dan rekan-rekan juga membangun pondok konservasi. Tempat yang digunakan sebagai balai pertemuan dan ruang diskusi. Menurutnya, perlu dirancang sistem pengelolaan ekowisata, sebut saja aturan tiap unit usaha agar menyumbangkan 10 persen keuntungannya ke kas Gapoktanhut.“Kami memiliki berbagai usaha. Sumbangan keuntungan akan digunakan untuk pelatihan, transportasi peserta, dan lainnya. Kami juga perlu didampingi lembaga lain dan pemerintah guna melestarikan Rafflesia dan menjalankan ekowisata,” paparnya.Sebagai pemegang izin kelola Hkm, Rendy dan rekan-rekan melakukan pemanfaatan jasa lingkungan yang tertuang dalam Permen LHK No 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Salah satu caranya adalah dengan mengelola wisata berbasis alam.Baca: Hanya Rafflesia di Hati Sofi Mursidawati Gandi Sugiato, Plt. Kepala Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, mengatakan terus mengikuti perkembangan ekowisata ini. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan Gapoktanhut guna menjaga kelestarian alam di desanya.“Kalau upaya menjaga lingkungan, kami membentuk satgas penanganan konflik satwa sebagaimana yang dianjurkan pihak balai taman nasional,” katanya, Selasa [04/01/2022].Menurut dia, ekowisata Rafflesia dapat menjadi pintu masuk mengenalkan Pekon Sedayu kepada pihak luar. “Harapannya, memajukan ekonomi warga dan menambah lapangan pekerjaan. Bisa memperkenalkan potensi wisata lain juga seperti air terjun,” paparnya.Baca juga: Hidup Mati Agus Susatya untuk Rafflesia Kondisi idealSelain di Sedayu, Rafflesia arnoldii juga ditemukan di Rhino Camp, Resort Sukaraja Atas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan [TNBBS], Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.Kepala Resort Sukaraja Atas, Jubaidi, dikutip dari medialampung.com mengatakan, setiap tahun Rafflesia arnoldi di Rhino Camp, selalu mekar. Sebab, wilayah ini merupakan habitatnya.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2022-074-03.json	Menjaga Keindahan Rafflesia dengan Ekowisata, Seperti Apa?	Menjaga Keindahan Rafflesia dengan Ekowisata, Seperti Apa? \| “Ada satu bonggol bunga yang mulai mekar, mudah-mudahan merekah sempurna. Keberadaannya tidak hanya di atas tanah, tapi juga ada yang menempel pada akar,” jelasnya, katanya, Kamis [30/12/2021].Penelitian yang dilakukan Delima Nur Ramadhani, Agus Setiawan, dan Jani Master pada April 2017, tentang Populasi dan Kondisi Lingkungan Rafflesia arnoldii di Rhino Camp, Resort Sukaraja Atas, menunjukkan karakteristik lingkungan bunga ini.“Lingkungan abiotik habitatnya memiliki suhu pada kisaran 25-29 °C, kerapatan tajuk kategori sedang [32-68%], kelembaban [90%], tanah tergolong asam [pH= 5,5], kelerengan agak curam [30-45%], ketinggian tempat pada kisaran 490-558 mdpl, dan berjarak sekitar 7 meter dari sumber air terdekat,” tulis Delima dan kolega.Sementara, karakteristik lingkungan biotiknya terusun atas inang berupa Tetrastigma lanceolarium dan satwa penyerbuk. Satwa yang diduga sebagai penyerbuk antara lain Diptera: jenis lalat hijau [Lucilia sp.], lalat abu-abu [Sarcopaga sp.], lalat buah [Dorsophila spp.], dan lalat biru [Caliphora vomitoria], lalu Hymenoptera: semut hitam [Lasius fuliginosus], dan Coleoptera: semut semai [Staphilinidae sp.].Berdasarkan prosiding yang ditulis Ayu Ellen, Iing Nasihin, dan Toto Supartono, pada Desember 2019, karakteristik lingkungan yang sesuai bagi habitat Rafflesia arnoldii adalah lingkungan dengan curah hujan rata-rata 245-260 mm/bulan.Sementara, jarak yang sesuai dari sungai kurang dari 1 km, ketinggian 470-800 mdpl yang meliputi ekosistem hutan dataran rendah dan hutan pegunungan bawah.“Suhu berkisar 21,5-24 °C dan kerapatan vegetasi normal dengan nilai indeks vegetasi 0,4-0,6,” jelas laporan tersebut. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2015-087-06.json	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi \| [CLS] Centre for Orangutan Protection (COP) mengeluarkan catatan perdagangan satwa liar dilindungi sepanjang tahun 2014. Pada Rabu, 7 Januari 2015 kemarin Mongabay menerima laporan tersebut. Dalam catahu tersebut COP memaparkan upaya perlawanan terhadap perdagangan satwa liar masih tetap berjalan.Dalam perkembangannya perdagangan satwa liar berkembang lebih cerdas lewat berbagai metode baru dan maju. Berbeda dengan pola-pola lama, perdagangan saat ini tanpa memerlukan tatap muka dan hanya berinteraksi lewat dunia maya atau dengan metode perdagangan online.Juru kampanye COP Daniek Hendarto mengatakan, pada tahun 2014 setidaknya 5 pedagang yang tertangkap menghadapi masa sidang dan bersiap menjalani hukuman. Setidaknya 7 jenis satwa berjumlah 18 ekor diamankan dan masuk dalam pusat rehabilitasi dan karantina.Perdagangan satwa liar dilindungi terus saja terjadi manakala permintaan masih tinggi dan tahun 2013 Mabes Polri di bantu COP dan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) membongkar perdagangan satwa ilegal di Muntilan, Jawa tengah dengan barang bukti berupa 3 ekor kucing hutan, 1 anakan kijang, 2 ekor kukang, 1 ekor trenggiling, 1 walang kopo, 4 burung hantu sumatera, 3 ekor elang hitam, 1 ekor alap-alap sapi, 1 buaya muara, 1 ekor landak, 1 ekor bayi elang. Barang bukti ini di amakan dari 1 orang pedagang dan saat ini menjalani vonis hukuman karena menjual satwa dilindungi ini.Trend perdagangan satwa liar telah bergeser dari era tradisional menuju modern melalui media online. Pedagang menggelar barang dagangan kemudian pembeli datang dan bertatap muka, lalu melakukan transaksi di lokasi. Hal ini merupakan cara lama dan sudah mulai di tinggalkan para pedagang satwa liar.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2015-087-06.json	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi \| Seiring majunya teknologi pedagang menggunakan cara jualan online yang dinilai lebih aman dari razia petugas. Pedagang hanya memajang foto satwa liar di media online dengan banderol harga dan tanpa tatap muka antara pedagang dan pembeli transaksi pun bisa terjadi. Jika pembeli setuju harga yang di tawarkan, pedagang akan memberikan nomer rekening dan setelah dana ditransfer masuk pedagang akan menggunakan jasa pengiriman yang jamak di gunakan seperti Herona dll.Pada bulan Desember 2012, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah di bantu COP menggagalkan pengiriman 2 buri bayan dengan jasa kurir Herona dari pengembangan penggrebekan sebelum di rumah tersangka di Klaten, Jawa Tengah. Ini membuktikan bahwa metode pengiriman dengan jasa kurir relatif lebih aman karena kontrol petugas pengiriman juga tidak ketat sehingga satwa liar dilindungi juga dengan mudah lolos dalam proses pengiriman ini.Salah satu yang menyuburkan praktik perdagangan ini masih saja adanya permintaan dari pembeli. Ditambah lagi dengan maraknya kelompok-kelompok penghobi satwa liar membuat permintaan akan satwa liar semakin naik. Karena banyaknya permintaan maka perdagangan akan terus terjadi dan mata rantai kejahatan itu terus terjadi. Dan efeknya perburuan tetap berlangsung untuk menyuplai kebutuhan permintaan satwa liar.“Pemerintah sudah seharusnya tanggap mengawasi serta memantau tindak kejahatan ini. Kepada pelaku kejahatan harus mendapat hukuman maksimal agar memberikan efek jera dan tentunya berdampak menekan kejahatan ini berkembang lebih cepat atau bahkan menghentikan,” kata Daniek.Lokasi Operasi COP di tahun 2014	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2015-087-06.json	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi \| Selama tahun 2014 COP dari pemantauan tim COP Provinsi Jawa Timur, Jakarta dan Jawa Tengah masih ramai perdagangan satwa liar baik online maupun penjualan langsung. Di Jawa Timur masih kurang ketat pemantauan dan kurang gencar melakukan operasi. Ini menyebabkan masih bebas penjualan satwa liar di provinsi ini. Penjualan jenis burung julang emas, elang, primata, binturong, burung paruh bengkok dan lainya masih marak terutama dengan akun online dari provinsi Jawa Timur terutama kota Surabaya.Di Jawa Timur biasanya pedagang mengambil satwa lokal dari kantung-kantung habitat yang tersisa di Jawa Timur seperti lutung jawa di Lumajang Jatim. Selanjutnya di Jakarta sebagai salah satu simpul perdagangan. Dimana banyak satwa di ambil dari Sumatera masuk melalui pelabuhan Merak Bakauheni dan beredar di Jakarta, contohnya kukang sumatera.Pemantauan jalur darat kurang ketat memudahkan satwa masuk ke Jawa lewat jalur darat dan masuk di penampungan satwa, lalu mulai diedarkan di Jakarta dan beberapa kota di Jawa termasuk suplai di pasar burung dan pedagang online. Untuk Jawa Tengah kasusnya penyalur tangan kedua dari pengepul sebelumnya. Seperti pedagang membeli dari kota lain dan menjualnya. Namun terkadang pedagang menampung satwa lokal hasil tangkapan pemburu di seputaran Jawa Tengah yang ada di habitat satwa liar.Dan sepanjang tahun 2014, COP membantu aparat terkait melakukan operasi pedagang satwa liar dilindungi seperti BKSDA dan Polri. Untuk mengentikan kejahatan ini kucinya adalah penegakan hukum yang tegas dan berani. Berkembangnya metode perdagangan satwa liar membuktikan bahwa kejahatan ini terus tumbuh dan perlu tindakan tegas.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2015-087-06.json	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi \| “Hukuman memang masih jauh dari maksimal karena para pelaku selama ini mendapat hukuman rata-rata 6-8 bulan kurungan penjara. Tapi setidaknya tindakan menghukum pelaku kejahatan ini bisa menjadi sebuah tanda positif hukuman bisa berjalan walau belum maksimal,” tambah Daniek.Operasi pertama yakni penyitaan di Serpong, Tangerang. Bersama Markas Besar Kepolisian Indonesia (Mabes Polri) bagian Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) dan JAAN berhasil menggrebek pedagang satwa liar di daerah Serpong, Tanggerang pada tanggal 26 Juni 2014. Di lokasi ini tim berhasil mengamankan pedagang beserta barang bukti berupa satwa liar dilindungi 1 elang hitam (Ictynateus malayensis), 1 elang ular bido (Spilornis cheela), 2 alap-alap tikus (Elanus caeruleus) dan 1 lutung jawa (Traphicitecus auratus).	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2015-087-06.json	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi \| Operasi kedua penyitaan di Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2014 tim COP dan JAAN membantu upaya penyergapan pedagang satwa liar di wilayah Jakarta Timur oleh BKSDA Jakarta. Dalam operasi yang di lakukan di depan rumah sakit Haji di Jakarta Timur ini tim menangkap 1 kurir dengan barang bukti 2 lutung jawa (Traphicitecus auratus) dan 2 kucing hutan (Prionalurus engalensis).Dan berikutnya, pperasi pedagang di Ciledug, Tangerang pada tanggal 9 Desember 2014 tim Mabes Polri, COP dan JAAN melakukan pengrebegan pedagang di daerah Ciledug, Tangerang. Dari lokasi ini tim mendapatkan barang bukti 2 ekor siamang (Sympaglagus syndactilus) dan 1 simpei (Presbytis melalopos) dan kesemuanya masih bayi. Pedagang di tangkap di kontrakannya yang juga menjadi base DJAMAL (Djaringan Musang Lovers). Dalam penangkapan ini tim membawa serta 2 tersangka yaitu Wisnu imam dan Choirudin ke Mabes Polri. Saat ini barang bukti di bawa menuju ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga ( PPSC) di Sukabumi. Tersangka ini menjual satwa liar dilindungi tidak sendiri dimana tersangka ini mengumpulkan uang dari rekan-rekannya untuk membeli satwa liar dan di jual lagi.Di Jawa Tengah COP melakukan operasi penangkapan pedagang di Ambarawa, Jawa Tengah. Tanggal 16 Desember 2014 BKSDA Jawa Tengah dibantu tim dari COP dan JAAN menangkap pedagang satwa di wilayah Ambarawa, Jawa Tengah. Pedagang di tangkap di depan sebuah supermarket saat hendak melakukan transaksi. Dari tangan pedagang tim mengamankan 2 kancil (Tragulus napu), 2 kukang (Nycticebus javanicus) dan 1 trenggiling (Manis javanica). Pedagang ini menggunakan metode yang sama dengan menjual satwa secara online. Pedagang menjual Kancil Rp. 1.500.000/ pasang, Kukang Rp.1.000.000/ pasang dan trenggiling Rp. 800.000 – Rp.900.000. Dan saat ini pedagang diamankan oleh BKSDA Jawa Tengah dalam upaya penanganan hukum lebih lanjut.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2015-087-06.json	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi	Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi \| Sedangkan di Jawa Timur, operasi penyitaan lutung jawa di Lumajang, Jawa Timur. 28 Agustus 2014 tim COP bersama Animals Indonesia juga membantu Polda Jawa Timur dalam mengungkap jaringan pedagang lutung jawa (Traphicitecus auratus) dari tangan tersangka tim mengamankan barang bukti 4 ekor bayi lutung jawa. 2 ekor diantaranya masih kecil diperkirakanan berumur 2-3 minggu. Pedagang mendapatkan lutung langsung dari pemburu di seputaran Lumajang dan sekitarnya. Bayi-bayi lutung tersbut saat ini di bawa menuju ke Javan Langur Center (JLC) tempat pusat rehabilitasi lutung di Kota Batu Malang, Jawa Timur atas ijin BKSDA Jawa Timur. [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2017-013-20.json	Sampai Kapan Pun, Masyarakat Punan Adiu akan Mempertahankan Hutan Adatnya	Sampai Kapan Pun, Masyarakat Punan Adiu akan Mempertahankan Hutan Adatnya \| [CLS] Bagi masyarakat adat Punan Adiu di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), hutan adalah sumber vital kehidupan mereka. Turun-temurun, mereka menjaga hutan adatnya dari para perambah yang ingin mengubah menjadi kebun sawit dan tambang. Hutan seluas 17.414,94 hektare itu, adalah hutan primer yang dihuni beragam satwa liar dan ditumbuhi pepohon besar.“Ini hutan primer, benar-benar perawan. Kami menjaga kelestariannya karena penopang utama kehidupan kami,” ujar Ketua Adat Punan Adiu Markus Ilun kepada Mongabay Indonesia, belum lama ini.Dijelaskan Markus, Suku Dayak Punan Adiu yang berada di Desa Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan, jumlahnya hanya 33 kepala keluarga. Namun, seluruh kepala keluarga ini bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan adat tersebut.“Sejak 2006, kami berkirim surat hingga SK Bupati Malinau turun pada 2017. Sekarang, kami lagi memperjuangkan ke Presiden. Di Hutan adat kami ada pohon ulin yang usianya ratusan tahun, gaharu, rotan, juga satwa liar.”Berkat hasil kerja keras warga, hutan Punan Adiu terpilih sebagai kawasan percontohan pengelolaan hutan adat. Meski awalnya, banyak pihak yang meragukan. “Setiap hari warga berputar mengelilingi hutan. Kami patroli dan kami tidak pernah tersesat. Kami mengerti betul hutan adat kami,” Markus. Ancaman Menurut Markus, saat ini, ancaman terbesar hutan adat Punan Adiu adalah ekspansi kebun sawit, tambang batubara, dan pembalakan liar. Markus pernah menyampaikan hal itu kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup setempat, yang ketika dijelaskan ternyata sebagian wilayah hutan adat tersebut adalah areal penggunaan lain. “Kami sudah melaporkan kondisi ini ke Bupati Malinau, Dinas Kehutanan Malinau, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar hutan kami tidak dirusak,” tuturnya.	[0.9999874830245972, 6.7843425313185435e-06, 5.685313681169646e-06]
2017-013-20.json	Sampai Kapan Pun, Masyarakat Punan Adiu akan Mempertahankan Hutan Adatnya	Sampai Kapan Pun, Masyarakat Punan Adiu akan Mempertahankan Hutan Adatnya \| Nantinya, jika Kementerian LHK telah mengesahkan Hutan Punan Adiu sebagai hutan adat, kami akan membuat berbagai peraturan. “Kami sanggup menjaga hutan kami, bahkan kami telah menjadi contoh untuk desa-desa lain,” harapnya. Baca: Masyarakat Punan Adiu, Setia Menjaga Kearifan Lokal dan Hutan Adatnya Ketua Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Dayak Punan Malinau (LP3M), Boro Suban Nikolaus, menyatakan sejak 1993 masyarakat Punan Adiu telah berupaya mendapatkan pengakuan dari negara atas wilayah hutan adat mereka.Dari catatan Niko, pada 2005, ketika Malinau masih berada di wilayah Kalimantan Timur, hutan adat ini tertekan dengan kebijakan sawit sejuta hektare Pemerintah Provinsi Kaltim.“Di 2008, ada lima perusahaan sawit skala besar yang menginginkan kawasan tersebut. Ditemani aparatur kecamatan, bos-bos perusahaan itu berusaha melobi kepala adat, warga, dan kepala desa untuk mendapatkan hutan. Tapi masyarakat mengerti, kalau hutan hilang kehidupan Punan Adiu akan berhenti,” ungkapnya. Masyarakat adat pun mencari jalan keluar. Mereka meminta bantuan pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat. Beruntung, semua desa adat di Malinau dilindungi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau No 10 Tahun 2012. Penetapan itu berdasarkan banyaknya etnis Suku Dayak yang mendiami Malinau, yakni Dayak Leundayeh, Kenyah, Kayan, Tidung, Bulungan, Berusu, Abai, Punan, Merap, Tahoi, dan Tinggalan. Perda itu kemudian menjadi pintu masuk masyarakat Punan Adiu untuk mendapatkan pengakuan dan melindungi hak-hak mereka.“Berkaca pada Punan Adiu, desa-desa lain juga ikut menolak masuknya perusahaan tambang dan sawit. Punan Adiu memang pantas menjadi desa percontohan, sebab perjuangan masyarakatnya luar biasa,” tutur Nico. Peraturan Hutan Adat Punan Adiu [SEP]	[0.9999998211860657, 1.0797046456900716e-07, 9.069145079365626e-08]
2017-058-15.json	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini \| [CLS] Hadirah panik luar biasa. Sudah seminggu anaknya, Haslinda, yang belum berumur dua tahun sering menangis di malam hari. Istilah dikampungnya rajo-rajoan. Badannya demam, malas makan dan dari mulutnya keluar bau tak sedap.Sudah dua kali ia membawanya ke Pusmesmas Pembantu (Pustu) dan diberi sejumlah obat dari petugas kesehatan setempat. Namun sakitnya tak kunjung sembuh. Perawat di Pustu itu yang prihatin karena konsumsi obat modern yang begitu banyak pada bayi itu, kemudian bertanya tentang kemungkinan pengobatan alternatif di kampung tersebut. Hadirah pun teringat pada Sando Pea, atau dukun melahirkan di kampung, yang ternyata tantenya sendiri.“Saya teringat kalau di sini memang ada namanya pembollo dan kebetulan ada tante seorang Sando Pea yang bisa kasih obat-obatnya. Saya awalnya memang prioritas ke Pustu karena takut terjadi apa-apa,” Hadirah menceritakan pengalamannya dua bulan sebelumnya ketika ditemui Mongabay di rumahnya di Dusun Datte, Desa Lembang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Minggu (23/4/2017). Desa Lembang dulunya adalah pemekaran dari Desa Kaluppini, sehingga secara adat istiadat masih berada dalam pengaruh kebudayaan komunitas adat Kaluppini.Pembollo sendiri berarti racikan obat dari berbagai macam tanaman yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengobati berbagai macam penyakit, khususnya pada anak balita. Racikan obat ini telah diberi semacam mantra atau doa untuk mempercepat penyembuhan.Pembollo dari Sando Pea ini ternyata sangat manjur. Tak butuh waktu lama bagi Sando Pea untuk mengenali penyakit yang diderita sang bayi. Beragam macam tanaman seperti kunyit, bawang merah, merica, dan lainnya dicampur, sebelum diberikan kepada Haslinda, sang bayi.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-058-15.json	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini \| “Haslinda anak saya itu menderita panas dalam. Setelah diberi obat keluar lendir yang banyak dari mulut. Baru setelah itu ia merasa nyaman dan mulai membaik. Cuma harus diperiksa beberapa kali lagi ke sana,” ungkap Hadirah.Menurut Nurbaya, peneliti dari Poltekes Mamuju, Sulawesi Barat, yang sedang meneliti kearifan adat kaluppini terkait strategi bertahan hidup pada ibu dan gizi pada bayi, pembollo ini memiliki banyak jenis, tergantung sakit yang diderita si anak, namun pembollo yang paling sering digunakan adalah daun paria, bawang merah, panini, kencur, merica, kalongkong (kelapa yang masih kecil) dan ralle.“Itu kadang dicampur dengan air kelapa, madu atau air saja. Tergantung apa yang tersedia. Kalau air kelapa dan madu tak ada maka bisa hanya menggunakan air putih saja,” katanya. Menurut Nurbaya, sakit yang biasa diderita anak-anak adalah demam, cacar, diare, panas dalam dan sarampa.“Kalau diare mereka pakai daun jambu dicampur daun paria. Kalau anak-anak demam mereka ada tahapan pembollo-nya, karena dikhawatirkan anak tersebut menderita sarampa, penyakit yang paling ditakuti. Kalau dalam tiga hari si anak belum sembuh, mereka gunakan konsep mappasibali.”Mappasibali sendiri adalah pengobatan dengan cara kombinasi antara obat tradisional dengan obat modern yang umumnya diperoleh dari Pustu, yang bisa diartikan saling melengkapi.Hal menarik dari pembollo ini, lanjut Nurbaya, bahwa pengetahuan tentang jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai obat sebenarnya sudah diketahui luas masyarakat, hanya saja sebelum digunakan harus diberi jampi-jampi atau bacaan doa dari dukun atau Sando Pea.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-058-15.json	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini \| “Misalnya kalau anaknya sakit demam atau diare, biasanya mereka sudah tahu obatnya, mereka sudah siapkan dari rumah untuk dibawa ke Sando Pea. Sando Pea nantinya akan meracik dan memberi semacam jampi atau doa sebelum diberikan kepada anak. Kadang juga Sando Pea hanya tiup atau jampi saja, nanti ibunya yang akan racik sendiri.” Pejappi: Kotak P3K alami untuk bayiDi masyarakat adat Kaluppini ini, masyarakat juga mengenal konsep Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) untuk bayi, atau strategi antisipasi pengobatan untuk bayi yang baru lahir hingga mencapai usia tertentu, yang disebut pejappi.Pejappi adalah kumpulan berbagai jenis tanaman yang terdiri dari kunyit, kayu manis, panini dan kariango, yang diberikan kepada bayi setelah dia lahir. Pejappi ini juga telah diberi jampi atau doa dari Sando Pea, yang akan disimpan dekat bayi.“Ini menjadi P3K pertama, disimpan di sekitar bayi sehingga mudah dijangkau ketika dibutuhkan. Biasanya untuk pengobatan penyakit-penyakit yang lazim diderita bayi, seperti demam, batuk dan diare.”Pejappi ini biasanya diikat di ayunan si bayi, selain agar mudah dijangkau juga karena penempatan pejappi ini punya aturan tersendiri, tak boleh dilangkahi kucing.“Fungsi lain pejappi adalah sebagai pelindung bagi bayi dari gangguan-gangguan dari hal-hal yang bersifat supernatural.” Makanan untuk ibu menyusuiDalam penelitiannya, Nurbaya juga menemukan kearifan masyarakat terkait pemanfaatan tanaman-tanaman sekitar digunakan untuk memperlancar Air Susu ibu (ASI) bagi ibu yang baru saja melahirkan.Sejumlah tanaman yang lazim digunakan antara lain kulo atau sukun berbiji, pucuk daun labu, daun katuk dan daun kelor. Cara konsumsinya adalah dengan cara dimasak, dicampur dengan jenis sayuran lain.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-058-15.json	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini \| “Kalau daun kelor kan memang konsumsi sehari-hari, jadi tak usah dikombinasi dengan sayuran lain. Kalau kulo biasanya dicampur dengan sayur bening atau sayur santan, sedangkan untuk daun katuk dan pucuk daun labu biasanya dicampur dengan sayur bening saja.”Berbagai informasi jenis makanan ini diperoleh dari orang tua dan telah menjadi pengetahuan umum warga yang diwariskan secara turun temurun.“Kalau dari bidan biasanya informasinya hanya bersifat umum, misalnya dianjurkan perbanyak makan sayur, tak disebutkan secara spesifik jenis sayurannya.”Selain makanan yang dianjurkan, terdapat juga beragam jenis makanan pantangan bagi ibu hamil. Misalnya, pantangan makan jantung pisang. Alasannya, jangan sampai anaknya nanti akan seperti jantung pisang, besar di awal, namun lama kelamaan menjadi kecil.“Ada juga pantangan tak boleh makan usus ayam karena takut ari-ari si bayi akan melilit leher sendiri.”Pantangan lain adalah selama masa nifas, atau sesaat setelah melahirkan, tak boleh mengkonsumsi buah pepaya, yang muda ataupun matang. Alasannya, takut getah pepaya akan mengganggu kondisi rahim si ibu. Kearifan masyarakat adat yang perlu dilestarikanMenurut Nurbaya, tradisi pengobatan melalui pembollo ataupun pejappi ini harus dilihat sebagai kearifan masyarakat adat dan lokal dalam pengobatan, yang tidak sepenuhnya bergantung pada penggunaan obat-obatan modern yang bisa saja mengandung zat kimia yang berbahaya jika dikonsumsi berlebihan.“Ini patut diapresiasi dan diteliti lebih lanjut. Kita bisa belajar banyak dari kearifan-kearifan tersebut.”Menurutnya, metode pengobatan tradisional tersebut tidak bertentangan dengan pengobatan modern dan bisa dikategorikan sebagai pengobatan herbal.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-058-15.json	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini	Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini \| “Saya periksa di berbagai penelitian menunjukkan tanaman-tanaman tersebut memang memiliki khasiat herbal seperti yang dipahami oleh masyarakat di Kaluppini. Jadi pada dasarnya tak ada yang perlu dikhawatirkan dari segi dampak. Apalagi selama ini hasilnya memang selalu dapat menyembuhkan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mudah diperoleh secara gratis di sekitar pekarangan rumah.” [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2016-053-03.json	Hampir 70 Persen Gambut di Sumatera Selatan Dikuasai Perusahaan. Masih Adakah untuk Masyarakat?	Hampir 70 Persen Gambut di Sumatera Selatan Dikuasai Perusahaan. Masih Adakah untuk Masyarakat? \| [CLS] Luasan lahan gambut di Sumatera Selatan (Sumsel) sekitar 1.254.502,34 hektare. Dari luasan tersebut sekitar 738.137,84 hektare dijadikan perkebunan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit. 17 perusahaan HTI menguasai sekitar 478.969,20 hektare dan sisanya, 70 perusahaan perkebunan sawit menguasai 259.168,64 hektare lahan gambut. Masih adakah lahan untuk masyarakat?Lahan gambut seluas 1.254.502,34 hektare tersebut tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 570-an ribu hektare, Kabupaten Banyuasin seluas 283-an ribu hektare, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) seluas 298-an ribu hektare, Kabupaten Muaraenim dan PALI seluas 45-an ribu hektare, serta Musirawas dan Musirawas Utara seluas 58-an ribu hektare.“Perusahaan HTI di Kabupaten OKI paling luas menguasai lahan gambut, sekitar 308.862, 46 di tangan tiga perusahaan. Perusahaan perkebunan sawit paling besar menguasai lahan gambut di Kabupaten Muba seluas 95.514,15 hektare di tangan 21 perusahaan,” kata Dedi Permana dari Hutan Kita Institute (HaKI), awal Juni 2016.Perkebunan sawit di lahan gambutDijelaskan Dedi, perkebunan sawit yang beroperasi di lahan gambut dalam atau di atas tiga meter sebanyak 17 izin usaha perkebunan (IUP). Luasannya mencapai 30.444,43 hektare. Di Kabupaten OKI seluas 19.047,44 hektare (8 IUP), Kabupaten Muba seluas 8.572, 36 hektare (7 IUP), Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara seluas 459, 85 hektare (1 IUP), serta di Kabupaten Muaraenim dan PALI seluas 2.364, 78 hektare (1 IUP).Dengan fakta luasnya lahan gambut di Sumsel yang dikuasai perusahaan, HaKI bersama sejumlah organisasi pendukung, berkeinginan mewujudkan perhutanan sosial atau ruang kelola masyarakat seluas satu juta hektare. Program ini selain untuk menata lahan atau hutan yang mengalami kerusakan, juga sebagai upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan dan lahan gambut.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-053-03.json	Hampir 70 Persen Gambut di Sumatera Selatan Dikuasai Perusahaan. Masih Adakah untuk Masyarakat?	Hampir 70 Persen Gambut di Sumatera Selatan Dikuasai Perusahaan. Masih Adakah untuk Masyarakat? \| Lahan seluas satu juta hektare tersebut, hampir setengah atau sekitar 445.009,12 hektare berada di lahan gambut. Potensi lahan untuk perhutanan sosial tersebut terbesar di Kabupaten Muba (258.551,23 hektare), Kabupaten Muaraenim (183.095,34 hektare), Kabupaten OKI (180.565,56 hektare), Ogan Komering Ulu Selatan (93.707,48 hektare), Ogan Komering Ulu (65.892,86 hektare), Musirawas (53.921,20 hektare), Empat Lawang (49.105,39 hektare), Lahat (45,606,94 hektare), Musirawas Utara (34.408,17 hektare), Pagaralam (27.267,87 hektare), Ogan Komering Ulu Timur (10.251,93 hektare), Banyuasin (5.89,33 hektare), dan Lubuklinggau (1.525,79 hektare).Rendahnya perhutanan sosial di Indonesia, khususnya Sumsel, dijelaskan Dedi disebabkan beberapa hal. Misalnya pemerintah pasif atau cenderung menunggu. Kontrol dan pembinaan yang tidak berjalan. Rumit dan berbelit, sebab pengurusan izin disamakan dengan perizinan HTI. “Pemerintah daerah menganggap program perhutanan sosial ini program pemerintah pusat,” kata Dedi. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2018-048-19.json	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa?	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? \| [CLS] Dua truk pengangkut sampah masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Sejumlah pemulung langsung mengejar truk untuk mendapatkan sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Truk-truk yang masuk ke TPA setempat dibatasi. Hanya 15 truk per harinya. Kesepakatan itu diperoleh antara warga di sekitar TPA Kaliori dengan Pemkab Banyumas pada Sabtu (26/5) lalu. Kesepalatan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Wahyu Budi Saptono yang merangkap sebagai Pelaksana harian (Plh) Bupati Banyumas.Dalam kesepakatan yang ditandatangani di atas meterai itu, Wahyu menyepakati tiga hal, salah satunya adalah setiap harinya TPA Kaliori hanya boleh menerima sampah maksimal 15 truk. Pembuangan hanya diputuskan hanya sampai 31 Desember 2018 atau akhir tahun ini. Sedangkan kesepakatan kedua adalah percepatan pembangunan talud dan bronjong serta drainase serta menututp TPA Kaliori sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak membangun hanggar di TPA setempat.Apakah pembukaan TPA Kaiori dapat menyelesaikan masalah sampah secara permanen? Jawabannya tidak. Kenapa? Berdasarkan kalkulasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas, setidaknya ada 40 truk sampah setiap hari yang dihasilkan dari penduduk Kota Purwokerto. Dulu, sebagian masuk ke tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang ada di tujuh titik. Jumlahnya kecil, maksimal hanya satu truk di satu TPST per harinya. Sedangkan sebagian besar langsung masuk ke TPA Kaliori. Kalau sekarang hanya diperbolehkan membuang 15 truk ditambah katakankah 6-7 truk ke TPST, maka masih ada lebih 17 truk sampah yang tidak terangkut.baca : Banyumas Darurat Sampah. Ada Apa?	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2018-048-19.json	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa?	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? \| Lalu di manakah 17 truk sampah itu? Mongabay mencoba menelusurinya. Ternyata, sebagian besar sampah-sampah tersebut berada di tempat-tempat penampungan sementara. Sebab, produksi sampah tetap sama, sedangkan daya tampung ke TPA terbatas. Ada beberapa tempat penampungan sementara yang ternyata meluber karena melebihi dari kapasitasnya. Misalnya di tempat penampungan di Jl Karangkobar, Purwokerto. Sampahnya meluber nyaris di jalan raya. “Sebetulnya sampah sudah diambil oleh truk pengangkut sampah, tetapi sekarang tidak setiap hari dilakukan. Mungkin 2-3 hari sekali baru diangkut. Sehingga sampah menumpuk di situ. Apalagi, ada warga juga yang membuang sampah di tempat penampungan sementara itu, meski sekarang ada tulisan mengenai pelarangan pembuangan sampah,”ungkap Karso (48).Tidak hanya di situ, tempat penampungan sementara di beberapa tempat juga ditutup dengan menggunakan portal. Contohnya di Jl Kuburan, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan yang menutup tempat penampungan sementara. “Kami memang sengaja menutup tempat penampungan sementara dengan portal, supaya sampah tidak terlalu banyak. Sebab, pengangkutan sampah hanya tiga hari sekali, sehingga kalau dibuka, maka bisa saja orang dari luar membuang sampah ke sini,”ujar Ketua RT setempat, Sayidin.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2018-048-19.json	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa?	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? \| Ia mengakui kalau produksi sampah di lingkungan setempat masih tetap sama saja dengan sebelum terjadi darurat sampah di Kota Purwokerto. Meski beberapa waktu lalu, ada imbauan melalui pesan berantai di media sosial WA grup mengenai pengelolaan sampah. Imbauan dari pemkab di antaranya adalah masing-masing RT/RW mengelola sampah di lingkungan sendiri serta masyarakat diminta untuk mulai melaksanakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yakni reduce atau mengurangi, reuse atau memakai ulang serta recycle atau mendaur ulang. “Sepertinya, imbauan tersebut masih belum dilaksanakan. Tidak gampang kalau tak ada gerakan bersama. Apalagi cuma imbauan,”ujarnya.baca : Dampak Pencemaran Limbah Sampah, Sawah tak Bisa Ditanami, Air Berwarna Coklat Pemkab Banyumas juga terlihat belum memiliki strategi jitu terkait pengelolaan sampah. Salah satu upayanya adalah dengan membuat tempat pembuangan baru di Kompleks GOR Satria Purwokerto yang terlinat sejak Jumat (1/6). Hanya saja, upaya pembuangan sampah ke tanah kosong di sekitar GOR Satria tersebut belum mendapat keterangan resmi, apakah akan permanen atau sementara waktu saja.Apakah sampah di Kota Purwokerto hanya dibuang begitu saja? Ternyata sebetulnya tidak juga. Karena ada sejumlah TPST yang berjalan aktif. Salah satunya adalah TPST Sejahtera di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara.Bahkan, pengelola TPST setempat justru menyatakan kalau kondisi darurat sampah seperti inilah yang seharusnya bisa menjadi momentum gerakan untuk mengelola sampah. Ini disampaikan oleh salah satu anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola TPST Sejahtera di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2018-048-19.json	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa?	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? \| “Dengan adanya persoalan sampah yang terjadi sekarangm, seharusnya membuat masyarakat lebih bijak soal sampah. Tidak begitu saja sembarangan membuang sampah. Karena sebetulnya sampah dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis,”ungkap salah satu pengelola TPST setempat, Aji (31).baca : Limbah Pangan Disulap Jadi Energi Terbarukan dan Pupuk Organik Aji bukanlah orang yang hanya bisa “omong doang”, tetapi telah mempraktikkan bagaimana sesungguhnya sampah sebetulnya dapat dikelola dengan baik, sehingga mengurangi sampah yang dibuang di TPA. “Setiap harinya, kami mengolah sampah hingga 1,5 ton. Sedangkan yang berhasil dimanfaatkan lagi sekitar 600-800 kilogram (kg) atau lebih dari 50%. Sampah kami manfaatkan untuk pembuatan pupuk untuk sampah organik dan sampah plastik kami kumpulkan karena nanti ada yang mengangkut untuk didaur ulang kembali,”jelasnya.Dikatakan oleh Aji, setiap bulan TPST Sejahtera di Kelurahan Purwanegara tersebut, mampu memproduksi pupuk organik berkisar antara 3-4 ton. Pupuk organik dijual dengan harga antara Rp1.500 hingga Rp2.500/kg, tergantung pembelinya. “Rata-rata pengelola di sini adalah petani, sehingga pupuk juga dapat dimanfaatkan untuk memupuk padi. Kami juga mendapat penghasilan tambahan dari mengelola sampah di sini. Ya, tidak mesti, cuma rata-rata Rp1 juta, kadang lebih sedikit, tergantung produksi sampahnya juga,”katanya.Pengelola lainnya, Upi (49) menambahkan kalau sampah yang dikelola oleh TPST Sejahtera hanya berasal dari Kelurahan Purwanegara saja. “Memang TPST di sini belum mampu mengelola sampah yang banyak jumlahnya. Tetapi, setidaknya bisa menjadi contoh, bahwa sesungguhnya dengan adanya TPST bakal mampu menurunkan volume sampah ke TPA,”jelasnya.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2018-048-19.json	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa?	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? \| Apa yang telah dilakukan oleh TPST di Kelurahan Purwanegara tersebut patut menjadi contoh. Apalagi, sesungguhnya Pemkab Banyumas pernah mencanangkan program satu aparatur sipil negera (ASN) wajib setor 1 kg sampah anorganik setiap bulannya. Demikian juga dengan adanya imbauan mengenai 3R di masing-masing RT/RW. “Kalau untuk program 1 kg sampah anorganik per bulan untuk satu ASN, sepertinya tidak jalan. Saya juga tidak setor. Tidak tahu kenapa enggak jalan, yang jelas mandek sepertinya,”ungkap seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.baca : Banyumas Canangkan Satu PNS, Satu Kg Sampah Plastik dalam Satu Bulan Secara umum, Pemkab Banyumas telah memiliki rencana untuk membuat TPST berskala besar dan dilengkapi tempat penampungan seperti hanggar. TPST tersebut bakal menggantikan TPA, karena TPA nantinya tidak ada. “Ada tujuh TPST yang nantinya dibangun. Masing-masing TPST memiliki lahan 1.000 meter persegi (m2). Namun demikian, semuanya membutuhkan proses. Apalagi, untuk membangun TPST dengan skala seperti itu membutuhkan dana cukup besar, mencapai Rp3 miliar per TPST. Saat sekarang yang hampir rampung adalah TPST di Tiparkidul, Kecamatan Ajibarang,”ungkap Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Banyumas Didi Rudwianto.Dalam satu kesempatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas Suyanto mengatakan bahwa TPST bakal mengolah sampah hingga nantinya tinggal 10% saja yang menjadi residu. “Namun, itu membutuhkan waktu. Tidak bisa langsung dalam tahun ini. Apalagi, nanti ada beberapa TPST yang dibangun dan membutuhkan proses lelang serta pembangunan,”katanya.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2018-048-19.json	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa?	Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? \| Suyanto mengatakan pihaknya saat sekarang memprioritaskan penanganan sampah yang menumpuk untuk dibuang ke TPA Kaliori. Karena jumlah sampah yang dibuang dibatasi, maka dilakukan prioritas. Ia juga mengatakan akan mencari alternatif tempat baru untuk pembuangan sampah. Namun, sampai sekarang belum diketahui di mana. Apakah salah satu alternatif pembuangan di Kompleks GOR? Belum ada jawaban resmi, meski secara faktual sudah ada sejumlah truk pengangkut sampah yang membuang ke tanah kosong di sekitar GOR.Pemkab dituntut segera melakukan terobosan untuk mengatasi persoalan sampah yang masih terjadi. Sebagai pemkab yang diganjar penghargaan Adipura empat kali berturut-turut sejak 2014-2017 tentu memiliki strategi jitu dalam pengelolaan sampah. Jika persoalan sampah tidak segera teratasi, maka Adipura terancam tak lagi diraih. [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2012-016-05.json	BOSF Minta Kemenhut Ringankan Lisensi Pengelolaan Hutan untuk Konservasi	BOSF Minta Kemenhut Ringankan Lisensi Pengelolaan Hutan untuk Konservasi \| [CLS] YAYASAN Penyelamatan Orangutan Borneo(Borneo Orangutan Survival Foundation/BOSF) meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meringankan lisensi pengelolaan hutan Kalimantan sebagai area konservasi, seperti perlindungan orangutan.“Untuk melestarikan orangutan, kami masih harus membayar kepada pemerintah,” kata Pimpinan BOSF, Jamartin Sihite, usai pembukaan pameran foto bertajuk Orangutan: Rhyme & Blues di Jakarta, Senin malam(1/10/12), seperti dikutip Antara.Martin, sapaan akrab Jamartin, mengatakan, pembayaran biaya, adalah lisensi pengelolaan hutan (HPH) restorasi sebagaimana perusahaan-perusahaan yang akan menebang hutan. “Dalam aturan HPH restorasi, pemilik hutan diperbolehkan menebang (kayu) hutan setelah 20 tahun. Sedangkan kami tidak mungkin menebang hutan tempat hidup orangutan,” ujar dia.BOSF, membayar sekitar US$1,3 juta atau Rp14 miliar demi memperoleh HPH restorasi untuk hutan seluas 86.460 hektare sebagai kawasan konservasi orangutan.”Namun, tidak semua area itu layak dipakai sebagai konservasi orangutan karena harus memenuhi sejumlah kriteria.”Kriteria itu, antara lain lokasi jauh dari permukiman penduduk dan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Selain Kemenhut, BOSF juga meminta keterlibatan pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk menyediakan kawasan hutan pelestarian orangutan. “Hingga akhir 2013 kami menargetkan 140 orangutan telah dilepasliarkan,” ucap Martin.Pada awal 2011, Sekretaris Jenderal Kemenhut, Hadi Daryanto, berjanji melanjutkan rencana kemudahan regulasi bagi izin HPH Restorasi Ekosistem.”Meski akan ada perbedaan pandang dengan Kementerian Keuangan terkait pendapatan negara dalam pengelolaan hutan,” kata Hadi.Syarat Pelepasliaran Orangutan	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2012-016-05.json	BOSF Minta Kemenhut Ringankan Lisensi Pengelolaan Hutan untuk Konservasi	BOSF Minta Kemenhut Ringankan Lisensi Pengelolaan Hutan untuk Konservasi \| Masih dari Antara, disebutkan, orangutan harus memenuhi tiga syarat sebelum layak dilepasliarkan ke habitat asli mereka. Martin mengatakan, orangutan dapat dilepaskan jika bebas penyakit, terutama penyakit dari manusia seperti TBC atau hepatitis manusia.Selain syarat kesehatan, orangutan juga harus memiliki kemampuan dan ketrampilan hidup mandiri di hutan. “Misal, mampu membuat sarang, mencari makan, dan mengenali musuh.”Syarat ketiga, yang disebut Martin sebagai syarat penting, yaitu orangutan semestinya tidak lagi mengenali manusia sebagai teman mereka atau bukan pengancam.”Kami mendidik orangutan agar tidak mau lagi mendekati manusia.”Martin menjelaskan, orangutan perlu tidak lagi kenal manusia karena tidak mampu membedakan apakah manusia yang didekati itu bersifat mengancam atau tidak. “Misal, para pemburu, pembuka lahan hutan, atau bahkan orang takut, dapat mengancam kehidupan orangutan,” kata Martin.Video Orangutan Rhyme and Blues Photos Exhibition Teaser [SEP]	[0.9993599057197571, 0.00031388591742143035, 0.0003262222744524479]
2020-022-09.json	Dampak Limbah Medis Saat Pandemi	Dampak Limbah Medis Saat Pandemi \| [CLS] Dua rasa penasaran terkait limbah medis adalah bagaimana dikelola saat volumenya meningkat selama pandemi ini? Kedua, bagaimana cara mengurangi dampak buruk limbah medis dari penggunaan di rumah maupun di fasilitas kesehatan?Jawabannya bisa terangkum di webinar bertajuk Pengelolaan Limbah Medis di Rumah, Rumah Sakit, dan Fasilitas Kesehatan Lain, Minggu (27/09/2020) oleh oleh Plastik Detox, komunitas anak muda di Bali, dan Nexus3.Yuyun Ismawati dari Nexus3/BaliFokus Foundation dalam webinar mengingatkan dampaknya bisa lebih berbahaya di Indonesia karena tak banyak fasilitas layanan kesehatan yang memiliki sistem pengolahan limbah medis yang baik. Kedua, jika punya, pengolahan dengan insininerator pun bisa menghasilkan polutan berbahaya.Pengaturan limbah medis tertuang di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P-56/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dari data Kemenkes yang dikutip Nexus3, sumber terbanyak adalah apotek (26.418 unit), Puskesmas (9825), klinik (7641), rumah sakit (2820), laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri, dan lainnya.“Pengelolaan limbah medis karut marut dan acak adut,” sebut Yuyun, yang tekun mengadvokasi limbah beracun berbahaya ini. Jumlah limbah yang tercatat saja hampir 295 ton per hari. Kapasitas pengolahan swasta dari 10 perusahaan dominan di Jawa sekitar 171 ton per hari. Sementara yang bisa diolah 63 insinerator layanan kesehatan berizin hanya 53 ton/hari. Ada selisih tak bisa terolah sekitar 70 ton/hari. Kesenjangan inilah yang disebut memicu banyak masalah.baca : Meninjau Aturan dan Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah Tangga Era COVID-19 Beberapa kasus pengolahan limbah medis sudah diproses hukum. Peraturan KLHK No.56/2015 tersebut menyatakan pengolahan di sumber dan pemusnahan insinerator.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2020-022-09.json	Dampak Limbah Medis Saat Pandemi	Dampak Limbah Medis Saat Pandemi \| Dalam regulasi, jenis limbah faskes harus dipisahkan dengan warna misalnya radioaktif kategori merah, kuning untuk sangat infeksius dan limbah patologi, lainnya ungu, cokelat, dan merah. “Masalahnya di sebagian RS kuning semua. Ini berkaitan dengan kedisplinan, procurement, padahal kantong warna ini mudah dibeli,” sebut Yuyun.Dari pengalamannya, tak mudah akses komposisi limbah medis ini. Yuyun memaparkan, komposisi limbah dari faskes global (sumber: Health Care Without Harm) didominasi sampah umum 56%, kemudian limbah medis 18%, kardus 11%, sampah pasien 9%, B3 sekitar 2%, dan lainnya. Sementara dari data Kemenkes pada 2017, di Indonesia, pengelompokkannya agak berbeda, didominasi limbah domestik 80%, infeksius dan patologi 15%, kimia dan farmasi 3%, termometer dan tabung serta benda tajam masing-masing 1%.Dari Peraturan Pemerintah No.101/2014 tentang Limbah B3, yang termasuk jenis ini adalah limbah klinis, farmasi kedaluwarsa, kimia kedaluwarsa, fixer dan developer, dan abu insinerator.Namun, dalam Konvensi Stockholm 2014, Persistent organic pollutants (POPs) atau polutan abadi paling beracun berbahaya dan harus dihapuskan adalah yang berhubungan insinerator dan limbah medis. Dioksin dan furan adalah hasil pembakaran insenerator limbah domestik, medis, kebakaran hutan, smelter, daur ulang, PLTU, pabrik, dan lainnya.Dioksin ini menurutnya sulit dianalisis, karena laboratorium di Indonesia tak ada yang bisa identifikasi. Sumber dioksin dan furan terbesar adalah pembakaran terbuka di TPA atau tempat lain sekitar 55%, kemudian dari bahan kimia dan produksi yang dikonsumsi sekitar 23%, dan lainnya.baca juga : Buruknya Penanganan Sampah Medis Bisa Perparah Pandemi	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2020-022-09.json	Dampak Limbah Medis Saat Pandemi	Dampak Limbah Medis Saat Pandemi \| Dari limbah insinerator sendiri sekitar 8%. “Kemungkinan saat ini jumlahnya meningkat karena sebagian besar dari limbah medis,” lanjutnya. Kecuali pemerintah mau bangun insinerator untuk limbah domestik. Ia menyarankan pengolahan medis nonthermal bukan insinerator, karena faskes harusnya jadi sumber kesehatan bukan penyakit baru. Tapi peraturan di Indonesia menurutnya bertolak belakang.Abu yang dihasilkan mengandung kimia berbahaya dan beracun tak bisa dilihat, keluar dari tungku. Terlebih jika cerobongnya rendah, emisi lebih dekat lagi dengan manusia. “Kalau ukurannya nano, sulit sekali. Sebaiknya mencegah,” ingatnya.Jumlah rumah sakit dengan insinerator berizin di Indonesia hanya 113 izin. Terbanyak di Jawa Timur. Salah satu sebabnya, proses perizinan rumit. “KLH memberikan dispensasi selama pandemi ini, insinerator diperbolehkan digunakan walau tanpa izin atau izin habis. Ini masalah baru jika tak dikontrol,” lanjut Yuyun. Karena menambah lepasan limbah berbahaya beracun.Sementara, dari fakta di lapangan banyak insinerator mangkrak karena tanpa izin misal di Sulawesi dan Papua.Masalah lain dalam pendirian insinerator antara lain lokasi insinerator RS berimpitan dengan pemukiman warga sehingga diprotes dan biaya operasional tinggi. Sekitar 70% biaya operasional untuk beli bahan bakar, terutama solar. Insinerator tidak sesuai persyaratan teknis seperti cerobong terlalu pendek, abu beterbangan. “Lebih repot lagi tak ada pengukuran emisi berkala untuk parameter dioksin,” sebutnya.Biaya meneliti dioksin mahal, ia menyebut satu sampel sampai 1500 dollar, dan harus dikirim ke Singapore atau Selandia Baru. “Jadi cukup rumit, sehingga pemerintah tak mewajibkan. Tapi kita warga yang jadi korbannya. Kebijakan pencegahan harus didorong dari pada solusi yang salah kaprah,” sebuy Yuyun.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]