Datasets:

kornwtp
/

id-mongabay-experiment

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

filename stringclasses 959 values	title stringclasses 959 values	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2019-007-19.json	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1]	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] \| Sedangkan data DKP Provinsi Maluku menunjukkan produksi perikanan tangkap di Maluku Tenggara pada 2018 mencapai 102.497 ton. Sementara berdasarkan data DKP kabupaten Maluku Tenggara, jumlah produksi perikanan tangkap meningkat setiap tahun, yakni 66.835 ton pada 2014, 92.896 ton pada 2015, naik menjadi 93.562 ton pada 2015, dan 2017 sebanyak 94.121 ton.DKP Maluku Tenggara menargetkan produksi perikanan tangkap 94.591 ton, sedangkan sektor perikanan budidaya, khususnya rumput laut sebanyak 17.708 ton pada 2019.Sementara realisasi sampai dengan triwulan kedua dan bulan Agustus 2019 sudah mencapai 81.324 ton dari target 112.300 ton. Rinciannya, produksi tangkap tercatat telah mencapai 67.162 ton, sedangkan budi daya sudah mencapai 14.162 ton.Produksi per jenis ikan, antara lain Cakalang 208 ton (2014), 236 (2015), 241 (2016), dan 233 ton (2017). Kemudian Tenggiri 538 ton (2014), 227 ton (2015), 172 ton (2016) dan 285 ton (2017), Tongkol 647 ton (2014), 829 ton (2015), 850 ton (2016) dan 835 ton (2017), dan ikan Kembung 299 ton (2014), 425 ton (2015), 450 (2016), dan 465 ton (2017).Selain itu, ikan Layang 362 ton (2014), 522 ton (2015), 520 ton (2016) dan 899 ton (2017), dan ikan Teri 741 ton (2014), 1.163 ton (2015), 1.182 ton (2016) dan 1.163 ton (2017).baca juga : ‘Perang’ Gubernur Maluku Karena Kesal Tak Kunjung Jadi Lumbung Ikan Nasional Alat Tangkap TradisionalAkan tetapi sumber daya ikan yang melimpah ini, tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Pasalnya, rata-rata nelayan di Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan nelayan ‘musiman. Hanya di beberapa desa seperti Sathean, Kecamatan Kei Kecil, dan Selayar, Kecamatan Kei Kecil Barat, nelayannya melaut setiap hari.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2019-007-19.json	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1]	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] \| Dosen Politeknik Perikanan Tual, Benediktus Jeujanan yang pernah melakukan penelitian tesis tentang nelayan rumpon di Perairan Kepulauan Kei ini menyebutkan, hampir 90 persen nelayan di Kota Tual dan Maluku Tenggara merupakan nelayan tradisional. Alat tangkap yang digunakan yakni jaring bobo (purse seine), bagan (lift net), jaring insang (gill net), pancing tonda (troll line), pancing ulur (hand line) dan pancing tegak (vertical line).Daerah penangkapan nelayan juga di sekitar pantai, sekira 0-4 mil, karena ukuran armada penangkapan yang dimiliki rata-rata berukuran kecil. Perikanan tradisional masih melekat pada nelayan-nelayan di pesisir ini.“Karena memang nelayannya juga nelayan tradisional. Alat tangkapnya tradisional,” ujar Benediktus kepada Mongabay Indonesia, Jumat (27/9/2019).Tak hanya alat tangkap, minimnya sumber daya manusia (SDM) nelayan dan rendahnya harga komoditas ikan juga jadi masalah lainnya. Benediktus mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pernah memberikan bantuan satu unit kapal pole and line (huhate), tapi tidak dipakai oleh nelayan karena tidak memiliki skill.Hal teknis seperti ini jarang diperhatikan oleh pemerintah daerah sehingga ikan-ikan pelagis besar tidak menjadi tangkapan unggulan nelayan setempat. Ikan Cakalang, Tuna dan ikan pelagis besar lainnya yang terlihat di pasar, ditangkap menggunakan pancing tonda.menarik dibaca : Setelah Nyatakan Perang, Gubernur Maluku Bersikukuh Tegaskan 5 Tuntutan Kepada Menteri Kelautan Hal senada disampaikan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Tual, Silvinus M.C. Jaftoran kepada Mongabay Indonesia, Senin (30/9/2019). Menurutnya, sumber daya perikanan di Maluku Tenggara dan Tual belum dimanfaatkan secara optimal, karena rata-rata nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2019-007-19.json	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1]	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] \| Ia membandingkan dengan daerah kaya ikan lainnya seperti di Bitung, Sulawesi Utara dan beberapa daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Meski dengan kapasitas kapal yang sama, nelayan di dua provinsi itu mendapatkan hasil tangkapan melimpah sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.Di sisi yang lain, lembaga pemerintah pemangku kepentingan perikanan di Kota Tual sudah memadai. Seperti adanya perwakilan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, PPN, DKP dan perusahaan perikanan. Namun, semua itu belum berdampak signifikan pada peningkatan taraf hidup nelayan maupun masyarakat Tual pada umumnya.“Dulu orang asing datang ambil ikan kita. Sekarang kapal asing sudah tidak ada lagi, tetapi sama saja, kita masih tetap saja penonton, karena peralatan belum terlalu modern, dan SDM masih rendah,” terang Silvinus.****Tajudin Buano, jurnalis Harian Pagi Ambon Ekspres. Artikel ini didukung oleh Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| [CLS] Pada tahun 2020, World Animal Protection mengeluarkan Indeks Perlindungan Hewan (Animal Protection Index) untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan undang-undang bagi kesejahteraan hewan.Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, dari skala ‘A’ (maksimum) hingga ‘G’ (minimum) Indonesia memperoleh nilai ‘E’ yang dihitung berdasarkan empat pilar.Pertama, pengakuan bahwa hewan memiliki perasaan dan emosi dan pelarangan adanya penderitaan hewan. Kedua, terbentuk dan terlaksananya undang-undang yang mengatur kesejahteraan hewan. Ketiga, adanya lembaga pemerintahan yang berkomitmen untuk melindungi hewan; dan Keempat, adanya dukungan pemerintah terhadap standar kesejahteraan internasional dari World Organisation for Animal Health (OIE) yang terintegrasi dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah.Setidaknya, pilar pertama sedikit banyaknya terpenuhi melalui ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (UU Nomor 18/2009) yang mengakui hewan dapat mengalami lapar, haus, rasa sakit, penganiayaan, rasa takut dan tertekan. Namun, undang-undang tersebut belum menyertai mekanisme penegakan yang konkret. Sehingga, nilai yang diperoleh Indonesia pada pilar pertama masih terbatas pada C/D.Adapun permasalahan ada di pilar lainnya yaitu kedua sampai keempat masih bernilai E dan F, skor ini arus diperbaiki untuk melaksanakan komitmen dan dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan hewan.Baca juga: Kesejahteraan Satwa Masih Jauh dari Perhatian Kita Payung Hukum KebijakanMenurut penulis, terdapat dua alasan mendasar mengenai mengapa ketiga pilar tersebut belum dapat berjalan secara maksimal hingga saat ini.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| Pertama, payung hukum yang ada belum secara konkrit menjamin terlaksananya konsepsi kesejahteraan hewan yang diusung. UU 18/2009, -sebagai satu-satunya UU yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan hewan, mendefinisikan kesejahteraan hewan sebagai:“Segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.” Berdasarkan pendefinisian tersebut, jaminan perlindungan hewan tidak hanya mencakup perlindungan fisik, namun juga mental sesuai ukuran yang memungkinkan hewan mengekspresikan perilaku alaminya.Sayangnya selain ambiguitas kriteria perilaku alami yang memungkinkan timbulnya multi tafsir, belum ada jaminan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan seperti yang tertera pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 18/2009.Bila kita mencermati pembatasan lingkup penerapan kesejahteraan hewan yang hanya terbatas pada “semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit” (Pasal 66 ayat 3) pengertian ini juga terbilang bermasalah.Pendefinisian ini akan membawa pemikiran dikotomis dan selektif terhadap lingkup hewan yang dilindungi. Artinya konsepsi kesejahteraan hewan tidak berlaku secara universal, menjadikan konsep “kesejahteraan” bagi hewan bukanlah suatu bentuk hak asasi.Kedua, permasalahan paradigma mengenai cara kita memandang dan memperlakukan hewan sebagai makhluk inferior yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.Baca juga: Bukan Saja Eksportir, Indonesia Mulai Jadi Pasar Satwa Ilegal dari Luar Negeri? Persepsi Pendekatan Masalah	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| Ada dua persepsi dalam memandang lingkungan hidup dan manusia. Pertama adalah pendekatan holisme dan kedua adalah pendekatan individualistik. Kedua pendekatan ini memiliki konsekuensi yang berbeda.Pendekatan holisme memandang perlindungan terhadap hewan adalah sebuah keniscayaan, mengingat sebagai makhluk hidup di bumi kepentingan kelangsungan bumi adalah yang utama.Holisme menitikberatkan titik keseimbangan (equilibrium) antara lingkungan hidup dengan manusia. Untuk mencapai keharmonisan antara manusia dan lingkungan, pandangan ini mengupayakan agar keseluruhan ekosistem memiliki hak untuk mempertahankan diri dengan kualitas yang baik.Sementara pandangan individualistik, melihat lingkup yang lebih sempit. Hewan diakui memiliki nilai intrinsiknya sendiri. Mereka merupakan individu yang memiliki kapabilitas untuk merasakan sakit, kebahagiaan dan memiliki obyektif yang hendak mereka lakukan di masa depan, sehingga perlu untuk dilindungi.Pada perkembangannya pandangan individualistik ini kemudian melandasi sejumlah pergerakan bagi aktivis pro perlindungan hewan.Dimulai dari kelompok Old Welfarist (sampai era 1970an) yang menyatakan bahwa tidak masalah menggunakan hewan untuk kepentingan manusia, selama ada limitasi untuk mencegah sakit dan penderitaan bagi hewan. Yakni, semua hewan domestik dapat lepas dari penderitaan dan hewan agrikultur memperoleh sejumlah proteksi terhadap bahaya atau rasa sakit.Kemudian muncul kelompok New Welfarist (1970-1980an) yang berpandangan bahwa segala bentuk penderitaan dan rasa sakit yang harus diderita hewan selama untuk kepentingan manusia secara moral adalah salah. Sehingga, perlu ada perubahan besar dalam memandang hewan.Kelompok Animal Rights (1980an-sekarang) kemudian berusaha untuk lebih maju dari kedua pendekatan sebelumnya, sehingga pada perjuangannya berusaha untuk memberikan hak fundamental yang sama bagi hewan seperti layaknya manusia.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| Namun, secara umum terdapat kesamaan paradigma yang dibangun dari seluruh kelompok, yakni hewan dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai intrinsiknya sendiri, yang harus dihormati oleh makhluk hidup lainnya, salah satunya manusia.Sayangnya, pada tataran kebijakan, instrumen perlindungan yang saat ini berlaku masih bertumpu pada pendekatan individualistik baik pada skala internasional maupun nasional. Alhasil, instrumen perlindungan hewan yang ada masih memfokuskan diri pada upaya konservasi dan perdagangan hewan.Bentuk perlindungan yang diberikan juga masih difokuskan pada perlindungan terhadap spesies hewan tertentu yang langka (yang penentuannya juga oleh manusia) dan menjamin kepastian hukum perdagangan hewan.Hemat penulis stagnasi pendekatan individualistik bertolak dari tidak kunjung dipenuhinya obyektif dari pendekatan holisme, yakni adanya landasan normatif yang lebih konkrit dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hewan.Dalam proses transisi terhadap paradigma individualistik menjadi holisme maka rumusan sanksi pun dapat menjadi dalam mewujudkan konsep perwujudan kesejahteraan hewan.Baca juga: Mencermati Penyebaran COVID-19 pada Satwa Liar maupun Hewan Peliharaan Solusi bagi Kesejahteraan Hewan Dalam konteks nasional belum ditemukan konsep kesejahteraan hewan yang secara umum disepakati, -atau setidak-tidaknya dipahami secara nasional, yang berimplikasi pada dua hal mendasar ini:Pertama belum adanya indikator yang mengukur kesejahteraan hewan menyebabkan tidak ada data komprehensif yang terkumpul untuk memantau perkembangan dan kesejahteraan hewan.Kedua pergerakan aktivis pro perlindungan hewan belum memiliki pijakan paradigma yang kuat, yang menyebabkan pergerakan mereka dipandang sebelah mata dan dikategorikan sebagai isu yang tidak strategis. Gerakan aktivisme pun pada akhirnya bertumpu pada inisiatif pribadi berdasarkan hati nurani yang subyektif.	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan perlunya tiga solusi yang bisa jadi pertimbangan, yaitu: 1) Penyeragaman konsepsi dalam mendefinisikan apa itu “kesejahteraan hewan,” 2) Penjabaran bentuk-bentuk perlindungan secara konkrit dalam setiap jenis peruntukan hewan yang sesuai dengan konsepsi kesejahteraan yang diusung, 3) Perumusan enforsir berupa rumusan sanksi yang tegas dan jelas terhadap setiap bentuk pelanggaran.Ketiga solusi tersebut akan dipermudah dengan hadirnya lembaga pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan landasan, mengelola dana, dan mengembangkan edukasi dan praktik penegakkan kebijakan dan undang-undang bagi kesejahteraan hewan.Sebagai tambahan, keberadaan instrumen indikator internasional yang mengonsepsikan kesejahteraan hewan dapat digunakan sebagai bentuk enforsir dan inspirasi kepada negara-negara untuk membentuk struktur institusional bagi perlindungan hewan. * Etheldreda E L T Wongkar, peneliti di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL); Phelia Myrna, peneliti lepas. Artikel ini adalah opini penulis ***Catatan editor: Artikel ini telah diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2021 A post shared by Mongabay Indonesia (@mongabay.id) [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2012-039-15.json	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan \| [CLS] Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, pemenuhan hak-hak masyarakat asli di sekitar hutan telah meningkat secara signifikan, setidaknya itulah hasil penelitian yang dilakukan Rights and Resources Initiatives (RRI). Penelitian yang dilakukan di 30 negara dengan hutan tropis ini menemukan bahwa kini hak masyarakat atas lahan di hutan meningkat menjadi 31% di negara-negara ini, meningkat dari 21% di tahun 1992. Namun, hak pengelolaan hutan untuk masyarakat asli masih terancam dengan lemahnya penegakan hukum, pengambilalihan tanah, ambivalensi pemerintah dan perkembangan industri. Laporan ini keluar kurang dari sebulan sebelum Konferensi Rio+20 Tentang Pembangunan Berkelanjutan, sebuah pertemuan pemimpin-pemimpin dunia yang menandai dua dekade sejak digelarnya Konferensi Bumi Rio.“Semua 27 negara yang kami analisa memiliki lebih dari satu perangkat hukum yang menjadi landasan hukum bagi masyarakat adat, baik di level nasional maupun regional,” ungkap Fernanda Almeida, penulis utama dari laporan ini, dalam rilis medianya. “Namun hukum belum cukup. Butuh ‘Hukum yang baik’ dan hal itu harus dilakukan.”Isu tersebut, kini menjadi lebih dari sekedar soal hak-hak manusia dan masyarakat asli. Para ahli dan para peneliti berargumen bahwa salah satu cara terbaik untuk menjamin hutan hujan tropis lestari adalah memberikan hak-hak atas tanah kepada orang-orang yang tergantung kepada hutan, dan menjaga keberadaan hutan selama berabad-abad, yaitu masyarakat asli dan komunitas lokal. Hutan tropis menyediakan jasa ekosistem yang tak terhingga bagi dunia: konservasi keanekaregaman hayati, perlindungan air bersih, cadangan karbon, produksi air hujan, penemuan obat-obatan dibanding banyak hal lain di dunia. Tapi tetap saja, hutan tropis dan orang-orang yang tergantung kepadanya terancam oleh perkembangan pertanian, pertambangan, produksi bahan bakar berbasis fosil, penebangan hutan untuk industri dan hal-hal lainnya.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2012-039-15.json	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan \| “Orang-orang di sekitar hutan terjebak diantara tekanan akan pentinganya keberlanjutan lingkungan dan tekanan yang semakin keras dari pembangunan ekonomi,” jelas Jeffre Hatcher, Direktur Program Global RRI. “Kendati ada perkembangan pesat dalam hukum-hukum kepemilikan, namun lemahnya keinginan politik penguasa dan kerepotan birokrasi membuatnya jadi sangat sulit untuk menjalankan aksi nyata di berbagai negara yang sangat kaya akan hutan.”Pertentangan antara perkembangan industri dan hak-hak masyarakat asli muncul dalam berbagai hukum yang diberlakukan di negara-negara kaya hutan tersebut. Namun implementasi tetap sulit dalam berbagai kasus dan hukum dielakkan, dikesampingkan atau sederhananya diacuhkan, dalam rangka memudahkan perusahaan dan pemerintah untuk mengeksploitasi lahan-lahan tersebut.“Kendati hak-hak masyarakat asli dan komunitas sekitar hutan lain kini lebih dipahami dibanding sebelumnya, namun hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar penguasa atas kepemilikan lahan membatasi hak-hak masyarakat dengan mengabaikan satu atau lebih hak-hak masyarakat dengan berbagai hak-hak baru yang bertumpuk,” ungkap laporan tersebut.Misalnya, lebih dari sepertiga rezim yang berkuasa di negara-negara kaya hutan yang mengakui hak-hak masyarakat adat tetap mengizinkan orang luar untuk mengeksploitasi hutan dengan bekal kekebalan hukum, dan mengabaikan hak-hak yang ada dalam kepemilikan tanah.Masalah hak pengelolaan lahan bagi masyarakat adat, masih jadi pekerjaan rumah bersama. Duapuluh tahun lalu, sepuluh persen dari hutan hujan tropis dikuasai oleh masayarakat asli yang tinggal disana, kini persentase ini meningkat menjadi 15%. Kendati sudah ada kemajuan dalam duapuluh tahun etrakhir, namun laporan ini juga menyebutkan bahwa masih banyak hal yang harus dieselsaikan di masa mendatang.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2012-039-15.json	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan \| “Mayoritas hutan tropis di dunia masih dikuasai oleh pemerintah dan nyaris tak ada hak hukum dan kepemilikan bagi jutaan orang yang tinggal di sekitar hutan dan telah memelihara hutan selama turun temurun. Ketidaksinambungan ini menjadi semakin parah dan semakin membutuhkan penyelesaian yang cepat -terutama di masa-masa ini dimana lahan di hutan menjadi target para investor.”Afrika tertinggal dibandingkan benua-benua lain dalam urusan memberikan hak-hak masyarakat adat, menurut laporan ini. sembilanpuluh tujuh perse hutan di benua ini dimiliki oleh negara. Sementara Indonesia secara formal mengenali hak masyarakat sipil terhadap tanah mereka, namun negara yang menguasai seluruh wilayah dan sumber daya alam, berdiri di atas hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat asli. Di sisi lain, di Amerika Latin masih memimpin dalam urusan memberikan hak-hak bagi masyarakat asli.“Jika hukum-hukum ini tak pernah dibuat dalam hitam di atas putih, milyaran hektar dan jutaan orang akan memiliki akses ke salah satu alat yang paling bisa mencegah terjadinya kemiskinan dan menyelamatkan sumber daya yang terbatas,” jelas Andy White, Koordinator RRI. “Jika para negosiator di Rio+20 serius untuk menekan kemiskinan dan menyelamatkan hutan, mereka akan meminta negara-negara yang kaya akan hutan untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat di hutan mereka. Jika hak-hak tersebut tertulis secara nyata dan diimplementasikan dalam praktek, dan masyarakat bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dibanding yang pernah dilakukan sebelumnya -yaitu mengelola hutan dan menekan praktek-praktek yang membahayakan hutan hujan tropis di seluruh dunia.” [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2016-062-18.json	Serangga ini Dinobatkan Sebagai Serangga Terpanjang di Dunia	Serangga ini Dinobatkan Sebagai Serangga Terpanjang di Dunia \| [CLS] Para ilmuwan di China melaporkan bahwa mereka telah menemukan serangga terpanjang di dunia, spesies baru belalang batang dari genus Phryganistria yang panjangnya mencapai lebih dari setengah meter.Seperti dilansir Xinhua, spesimen belalang tersebut ditemukan pada tahun 2014 di kawasan Guangxi Zhuang, dan kini telah resmi dinyatakan sebagai serangga terpanjang di dunia.Belalang sepanjang 62.4 cm ini mengalahkan rekor sebelumnya, juga spesies serangga batang yang ditemukan pada 2008 di Malaysia bernama latin Phobaeticus chani sepanjang hampir 56.7 cm.Menurut Insect Museum of West China (IMWC), binatang yang lazim disebut belalang tongkat itu kini memegang rekor serangga paling panjang di antara 807.625 jenis serangga di dunia.Belalang tongkat terpanjang ini ditemukan oleh Zhao li, seorang ilmuwan China yang memburu serangga itu selama enam tahun, setelah mendengar cerita warga desa tentang belalang sebesar jari manusia dengan panjang lebih dari setengah meter.“Saya sedang mengumpulkan serangga-serangga di sebuah pegunungan setinggi 1.200 meter di Kota Liuzhou, Guangxi pada 16 Agustus 2014, ketika bayangan hitam muncul di kejauhan. Ia mirip ranting pohon. Saya lalu mendekatinya dan sangat terkejut, karena kaki serangga raksasa itu bahkan sama panjangnya dengan tubuh binatang itu sendiri,” cerita Zhao.Zhao menamakan belalang batang penemuannya dengan Phryganistria chinensis Zhao (diambil dari namanya sendiri), dan kelihatannya akan muncul lagi rekor-rekor serangga terpanjang di dunia dalam waktu dekat. Setelah mengembalikan spesimennya ke IMWC, Zhao mengatakan bahwa belalang raksasa ini bertelur sebanyak enam buah, yang bahkan ukuran terkecilnya adalah 26 cm. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2012-003-06.json	Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan	Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan \| [CLS] Setelah meloloskan Undang-Undang Anti-Illegal Logging, kini pemerintah Australia memperkuat pelaksanaan undang-undang baru tersebut dengan mengesahkan sebuah program yang akan mendukung implementasi di lapangan. Program bernama Illegal Logging: Regional Capacity Building Partnership ini dirancang sebagai sebuah kekuatan pendukung Illegal Logging Prohibition Act yang sudah diberlakukan sejak 22 November 2012 silam.Hal ini menjadi penting mengingat besarnya nilai impor Australia terhadap produk kayu setiap tahunnnya. Pada tahun 2011 hingga 2012 sendiri impor kayu negeri Kanguru ini mencapai 4,2 miliar Dollar Australia, dan dari jumlah tersebut 342 juta dollar Australia berasal dari Indonesia. Tak heran jika setiap tahun Australia menjadi sasaran perdagangan ilegal kayu dari Indonesia.Akibat maraknya perdagangan kayu secara ilegal ini, menurut catatan organisasi pangan dunia, Food and Agriculture Organization hutan seluas 38,7 juta hektar sudah lenyap di seluruh Asia dan Pasifik sejak tahun 1990. Sebagian besar akibat penebangan liar.Pemerintah Australia juga memperkuat program pencegahan perdagangan kayu ilegal ini lewat pendanaan dalamprogram bernama RAFT (Responsible Asia Forestry and Trade) senilai 6 juta dollar Australia. Program yang dikoordinir oleh The Nature Conservancy ini menyatukan beberapa organisasi kehutanan di Asia Pasifik, yaitu Institute for Global Environmental Strategies (IGES), TFT (The Forest Trust), Tropical Forest Foundation (TFF), TRAFFIC , Wildlife Trade Monitoring Network dan Global Forest & Trade Network (GFTN) WWF.Kepala Penasihat Teknis Program Kehutanan The Nature Conservancy Asia Pasifik, Andrew Ingles, mengatakan, “Banyak produk yang kita gunakan setiap hari memulai ‘perjalanan’ mereka dari Kalimantan atau Papua Nugini, sebelum melewati pabrik-pabrik di China atau Vietnam, dan akhirnya mendarat di kantor-kantor dan rumah-rumah di Australia.“	[0.999989926815033, 4.9245772970607504e-06, 5.13009626956773e-06]
2012-003-06.json	Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan	Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan \| Sementara, Direktur Program Terrestrial The Nature Conservancy Indonesia, Tri Nugroho menyatakan bahwa peningkatan perencanaan penggunaan lahan dan praktik pengelolaan lahan akan membantu mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. “Melindungi hutan bukan berarti harus menghentikan penebangan. Praktik kehutanan dan perdagangan yang bertanggung jawab merupakan alternatif yang baik bagi ekonomi global, juga bagi masyarakat dan alam di hutan hujan Asia Pasifik yang masih tersisa.”Secara global, lebih dari 1 miliar orang bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian mereka. Di Asia Pasifik, setidaknya 500 juta orang secara langsung tergantung pada hutan sebagai sumber pendapatan mereka. Sayangnya, hutan-hutan di Asia Pasifik terus dirusak dan habis pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sebagian besar produk kayu yang diperdagangkan secara global berasal dari sumber yang ilegal atau mencurigakan – pada tahun2009, lebih dari 100 juta meter kubik kayu ditebang secara ilegal di seluruh dunia setiap tahunnya. [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| [CLS] Pengalaman kelam keluarga tak menyurutkan langkah Konstantinus Saleo, menjadi sosok penggerak konservasi di Raja Ampat, Papua Barat.Dia masih duduk di bangku SMA ketika ayahnya dibunuh oleh pembalak liar. Pria 27 tahun ini, tak gentar tetap meneruskan semangat sang ayah, menjaga kelestarian laut Pulau Batanta dan sekitar.Batanta, merupakan salah satu pulau penting bagi kawasan konservasi Perairan Raja Ampat. Secara keseluruhan, diperkirakan ada 553 jenis karang dan rumah dari 70% jenis karang di dunia, 1.456 jenis ikan karang, 699 jenis molusca, lima jenis penyu dan 16 jenis mamalia laut di Raja Ampat.Namun, kekayaan perairan itu mendapat tantangan pada 2002 karena marak praktik penangkapan ikan merusak ekosistem perairan.Waktu itu, masyarakat masih gunakan bom, jaring dan racun yang bisa membunuh karang-karang itu, tak terkecuali di Batanta.Ayah Konstan, Leonard Saleo, tokoh masyarakat yang gerah atas praktik yang tak berkelanjutan itu. Kala itu, Leonard tergabung dalam LSM lingkungan, Conservation International, sebagai kordinator lapangan. Dia memiliki tugas patroli dan mengamankan wilayah Batanta Utara. Leonard juga kerap memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan pada masyarakat.“Karena waktu itu masyarakat masih ngebom di depan kampung, tebar jaring (untuk tangkap ikan),” kata Konstan.Untuk mengakali praktik ini, ayahnya sampai harus membeli alat operasi masyarakat yang merusak ini. Setelah itu, ketua kelompok penangkap ikan diajak berpatroli mengamankan wilayah.Selain orang dewasa, Leonard juga menyasar anak-anak. Salah satu cara unik yang dipakai beliau dengan masuk ke sekolah dasar dan memberikan edukasi lewat permainan.Leonard memberikan game tentang hubungan manusia dan alam. Inti dari permainan yang dia ajarkan adalah menanamkan ide ‘ketika alam tiada, manusia juga tiada’ pada anak-anak.“Itu yang kami pegang sampai,” kata Konstan.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Sayangnya, perjuangan sanga ayah hanya sampai 2010. Kala itu, Leonard dibunuh pembalak liar saat sedang berpatroli.Aksi pembalak liar ini meresahkan Leonard. Pasalnya, praktik itu mereka lakukan untuk memangkas pohon-pohon masif untuk dijual ke Sorong.Di tengah patroli rutin, Leonard yang mendapat informasi soal aksi para pembalak di Pulau Dayan langsung tancap gas menangkap tangan mereka. Jaraknya sekitar 30 menit kalau ditempuh dengan speedboat dari Yensawai.“Bapak ngecek ke sana, di situ terjadi pembunuhan,” katanya. Bermula dari homestayKonstan merupakan putra Yensawai yang sempat merantau ke luar. Pada 2012-2016, dia kuliah di Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Surabaya dan didapuk sebagai Sarjana Hubungan Internasional.Konstan memilih pulang kampung. Sekalipun, pernah diajak mendaftarkan diri menjadi diplomat di Korea Selatan lewat Kementerian Luar Negeri, tetapi itu ditolaknya.Konstan lebih terpanggil jadi sosok seperti Leonard. Apa lagi, pasca kematian ayahnya, praktik pengambilan ikan tak berkelanjutan mulai bermunculan lagi.“Sedikit-sedikit, tapi tidak seperti awal. Beberapa orang mengambil ikan dengan bom tapi sudah tidak dekat kampung. Mereka lakukan jauh dari kampung. Penggunaan jaring dan potasium juga masih dilakukan,” katanya.Salah satu penyebab, tidak ada pengganti Leonard. Sosok yang bisa mengontrol masyarakat untuk tidak melakukan praktik merusak.Konstan pun berinisiatif bisa meneruskan langkah Leonard. Bedanya, Konstan memilih jalan lebih aman untuk melindungi laut.“Kalau bapak orangnya keras. Prinsip dia kalau sudah A ya A, B ya B. Jadi dia pasti akan melawan mereka yang melanggar.”Konstan masuk lewat jalur konservasi dengan mendirikan rumah singgah (homestay). Menariknya, rumah singgah ini didirikan di Pulau Dayan yang pernah memberikan cerita kelam pada Konstan. Pulau ini merupakan bekas pos jaga yang kerap dipakai Leonard.	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Rumah singgah yang diberi nama Dayan Homestay itu dibangun Konstan bersama dengan kakaknya pada 2016. Sebelum ada usaha ini, banyak aktivitas merusak ekosistem laut seperti menggunakan bom dan jaring di sekitar.Tidak ada orang atau patroli membuat praktik itu awet di Dayan. Padahal, tidak jauh dari sana ada tempat ikan pari manta (Manta birostris). Manta dilindungi lewat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/2014 tentang perlindungan ikan pari manta.Pendirian rumah singgah membuat para pencari kan menjauh. “Masyarakat Raja Ampat, tahu ketika ada homestay di satu lokasi, kawasan itu terlindungi. Jadi mereka tidak akan berani mengambil sesuatu di situ,” kata Konstan.Di rumah singgah, Konstan tak hanya menawarkan paket menginap, juga wisata seperti menyelam hingga berkunjung di air terjun di Yensawai.Jarang sekali tempat usaha ini sepi. Pernah dalam satu pekan, Konstan menerima kunjungan 36 wisatawan padahal kapasitas kamar hanya untuk delapan orang.“Saya sempat tolak, hanya mereka mau di situ sampai akhirnya saya bukakan kamar darurat supaya mereka senang,” kata Konstan. Komunitas anak pesisirPandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mengahantam seluruh dunia dirasakan Konstan. Sejak 2020, Dayan Homestay jadi sepi pengunjung, hampir tak ada aktivitas.Beberapa pelonggaran aktivitas sosial oleh pemerintah belakangan ini hanya bisa menarik turis domestik. “Pernah ada kosong 1-3 bulan. Kalaupun ada tamu itu paling satu bulan sekali.”Sebagian orang di Raja Ampat yang mengandalkan hidup dari pariwisata seperti Konstan banting setir jadi penangkap ikan. Konstan tetap mencari jalan untuk lingkungan.Dari semangat itu, Konstan melahirkan komunitas yang diberi nama Anak Pesisir Raja Ampat (APERA). Dalam gerakan ini, Konstan menjadi pendorong anak-anak usia dini di Yensawai untuk melakukan berbagai kegiatan konservasi alam.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Dalam komunitas ini, Konstan mengedukasi tentang konservasi. Terlihat kemiripan antara Konstan dan Leonard.Keduanya mengajar tentang konservasi dengan buku dan film. “Saya tanamkan pada mereka jaga alam dan apa yang kita lihat hari ini supaya bisa dinikmati ketika mereka dewasa bersama anak-cucu.”APERA pun mengumpulkan sampah-sampah yang terbawa arus laut. Karena aketerbatasan fasilitas pengelolaan membuat sampah hanya bisa dibakar ataupun dipendam di darat. Demi terumbu karangSalah satu mimpi besar APERA saat itu adalah merehabilitasi terumbu karang rusak di Yensawai. Praktik penangkapan ikan dengan bom dan kail yang dilakukan selama bertahun-tahun membuat karang di sekitar Yensawai rusak.Imbasnya, ikan-ikan pun sulit ditemui hingga masyarakat melaut jauh dari Batanta. “Sekitar 50 meter terumbu karang rusak di dekat dermaga,” kata Konstan.Niat Konstan dan APERA merehabilitasi karang sejalan dengan proyek coral reef rehabilitation and management program-coral triangle initiative (CORMEAP-CTI).Pada 2020, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) sebagai mitra pelaksana, tengah mencari lokasi proyek rehabilitasi ekosistem pesisir.Apa yang sudah dilakukan Konstan dan Leonard di Yensawai rupanya menjadi modal penting bagi program ini. Pasalnya, salah satu indikator lokasi implementasi adalah kesiapan dan kemauan masyarakat memperbaiki lingkungan mereka.Robba Fahrisy Darus, ahli lamun PKSPL IPB, mengaminkan hal ini. “Masyarakat di sini (Yensawai Barat) bisa diajak maju, akses dan penerimaan juga bagus,” katanya.Konstan didapuk sebagai Koordinator Ekosistem Pesisir di Yensawai. Di bawahnya, ada ketua rehabilitasi karang, mangrove dan lamun.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Sejak Agustus 2020-Maret 2022, proyek yang didanai World Bank dan dikelola Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)-Kementerian PPN/Bappenas ini telah menghabiskan US$869.000. Dengan ekosistem yang berhasil direhabilitasi mencapai 7.530 propagul mangrove, 1.521 rumpun bibit lamun dan 1.650 fragmen karang.Khusus terumbu karang, luasan rehabilitasi ekosistem mencapai 100 meter persegi di Batanta. Yang menarik, Konstan menghasilkan terobosan dengan membuat media tanam ramah lingkungan.Awalnya, seperti yang kerap dipakai sebagai media penanaman terumbu karang, pipa polyvinil chloride (PVC) dipilih Konstan dan kelompok ekosistem terumbu karang. Inisiatifnya pun berkembang gunakan metode rock pile.Dengan metode ini, Konstan tak membawa material yang dapat menyebabkan limbah seperti PVC ke dalam lautan. Dia gunakan batu atau karang yang sudah mati sebagai media merekatkan potongan karang.“Kita pakai karang mati di laut untuk dibentuk dan jadi tempat karang baru hidup,” kata Konstan.Inisiatif merehabilitasi karang sambil mengurangi sampah laut membawanya pada penggunaan semen sebagai media perekat karang. Semen dibentuk menyerupai Manta dan Penyu.Metode ini sudah dijalankan sejak awal bulan April. Di darat, dia sudah menyiapkan cetakan berbentuk penyu dan manta sebagai media tanam Terumbu Karang.“Saya membuat ini juga karena rencana saya untuk mengurangi sampah,” katanya.Rehabilitasi terumbu karang di area seluas 300 meter persegi. Lokasi dekat dermaga, karena sudah rusak bertahun-tahun.Kelompok rehabilitasi terumbu karang ini beranggotakan 20 orang. Kebanyakan anak-anak muda.“Supaya ada regenerasi setelah kami,” kata Konstan.Tugas utama kelompok ini adalah mencatat pertumbuhan karang yang sudah ditransplantasi dan membersihkan dari alga yang bisa membuatnya kalah bersaing dan mati.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Kegiatan itu penting secara rutin dalam tiga bulan pertama masa penanaman. Periode ini, masa krusial menentukan keberhasilan rehabilitasi karang.Penanaman pada kedalaman 3-6 meter. Pertimbangannya, masyarakat tak perlu pakai scuba untuk menyelam di kedalaman lebih jauh.Sejauh ini, kerja keras Konstan dan masyarakat Yensawai bisa disebut berhasil. Hal ini bisa dilihat dari terumbu karang tumbuh sampai 90%.Sejak penanaman Maret 2021, sudah ada pertumbuhan 5-12 cm. Terbilang cepat, karena rata-rata pertumbuhan karang hanya 4-5 cm per tahun.Ikan-ikan pun, kata Konstan mulai banyak datang dan dapat dilihat dengan mata telanjang dari dermaga di Batanta.“Sekarang masyarakat sudah bisa memancing di sekitar pulau. Tapi harus pakai alat pancing tradisional, bukan bom…”Konstan belum puas. Dia bertekad terus melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir seumur hidup.Motivasinya hanya satu: generasi di Raja Ampat dan Distrik Batanta masih bisa melihat apa yang Konstan nikmati saat ini.“Saya ingin semua orang, termasuk masyarakat sini, masih kenal apa itu mangrove, lamun dan karang. Karena itu akan saya jaga terus tiga ekosistem ini.” ******** [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2015-008-18.json	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik \| [CLS] Topi bergambar bintang satu merah, tak pernah lepas dari musisi satu ini. Begitu juga gitar hitam, selalu menemani kala pentas. Dialah Muhammad Iksan, atau dikenal dengan Iksan Skuter, musisi yang banyak menyuarakan persoalan lingkungan dan alam negeri ini.Kegelisahan pria kelahiran Blora, Agustus 1984 ini, berawal kala kota tempat tinggalnya, Malang, Jawa Timur, makin rusak. Dia bersama kolega seniman terpanggil menyuarakan. Kala itu, Hutan Kota Malabar, ditanami beton, dengan alasan keindahan kota.Merekapun membuat album kompilasi “Save Hutan Malabar” dan media alternatif perlawanan “Suar Malabar.” Pehobi kopi ini percaya, lewat lagu dan seni, bisa jadi sarana mengajak berbagai kalangan peduli.Media alternatif sebagai bentuk perlawanan. Apalagi, suara perlawanan mempertahankan hutan kota, sering dipelintir media lokal di Malang, hingga membuat media sendiri untuk menjaga alam dinilai pilihan tepat. Dia juga mendirikan Institut Musik Jalanan (IMJ) di Depok, Jawa Barat. Ini sekolah non-profit didirikan 2013.Kala senggang, tak ada pentas, dia berjualan kopi di “Warung Rawung,” Malang. Saya berkesempatan mewawancarai dia 15 November lalu. Berikut petikannya:Sebagai musisi, apa yang membuat anda, peduli persoalan alam negeri ini?Saya masih manusia. Manusia tanpa alam terjaga, seperti bermain “Rollet Rusia.” Manusia dengan alam rusak, seperti minum air putih pakai arsenik, akan mati cepat. Saya, mencoba memaksimalkan potensi, lewat karya musik terus menyuarakan persaoalan alam dan satwa negeri ini.Anda menyuarakan persoalan lingkungan lewat lagu, mengapa? Itu yang bisa saya lakukan. Andaikata saya penulis, saya akan menulis. Jika pelukis, saya akan melukis. Karena saya membuat lagu, saya memaksimalkan fungsi karya (musik) sebagai media penyampai pesan. Pesan yang merespon kondisi yang terjadi. Kenyataannya, kejadian ini berhubungan dengan kasus lingkungan, korupsi dan politik kotor penguasa.	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2015-008-18.json	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik \| Bagaimana anda melihat kondisi hutan dan satwa di Indonesia? Sungguh mengerikan. Menurut saya, tidak ada satupun kebijakan dan program pemerintah serius menyelesaikan permasalahan pembangunan yang berdampak buruk bahkan, merusak hutan dan isinya. Makin hari, kebijakan pemerintah tak terkontrol. Hanya mengejar indeks pembangunan tanpa memperhatikan dampak lingkungan.Bagaimana lingkungan tempat tinggal anda di Malang dan Bandung?Semua kota di Indonesia mengalami hal serupa. Tak hanya Bandung dan Malang. Pemerintah mengartikan pembangunan itu membangun bangunan. Tak jarang, bangunan perkotaan hanya di dominasi mal, ruko dan tempat perbelanjaan tanpa mengindahkan tata kota semestinya. Alhasil, semrawut. Ruang hijau makin menyempit, namun hutan beton makin melangit.Anda terlibat aktif menjaga Hutan Kota Malabar di Malang bersama berbagai kalangan. Bagaimana kondisi Hutan Malabar?Hutan Malabar adalah hutan kota terakhir di Malang. Bagi kami,, hutan Malabar harus dipertahankan. Ia simbol ekologi terakhir dari kota yang berdiri di atas gunung. Beberapa bulan kemarin, muncul kebijakan pemerintah Kota Malang “merevitalisasi” hutan kota. Jika dilihat dari desain akan berubah jadi taman. Dana revitalisasi dari corporate social responsibility (CSR) PT Amerta Indah Otsuka, produsen Pocari Sweat. Dari desain, terlihat bukan merevitalisasi, melainkan merenovasi dan membranding hutan dengan logo dan simbol produk. Itu yang mendasari kita bergerak.Simbol terakhir ekologi akan dihancurkan. Kami akan pertahankan. Sebenarnya, masih banyak kasus lingkungan di Kota Malang, dan sekitar yang perlu dicermati.Anda sempat kecewa dengan media yang terkesan lebih pro pemodal, benarkah?	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2015-008-18.json	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik \| Jelas. Fungsi media sebagai sarana penyampai pesan, sarana aufklarung (pencerahan) terhadap publik. Tempat penyampai kejadian secara obyektif. Fungsi dan kewajiban media massa mainstream malah makin hari makin berpihak penguasa dan pengusaha. Ini fatal! Jika dibiarkan, rakyat akan dibodohi berita yang tidak akurat dan meninabobokkan.Apakah itu yang mendorong anda membuat media alternatif?Sebagai bentuk perlawanan baru. Jika ‘mereka’ (media tidak pro lingkungan) menguasai berita, kita sekuat tenaga menguasai sosial media. Sebagai bentuk kritikan elegan, kepada koran-koran yang tidak obyektif. Kita sengaja memiripkan font, style desain koran tertentu. Karena, kita sedang mengkritik keberpihakan mereka kepada pemodal dan penguasa.Anda banyak menciptakan lagu-lagu soal lingkungan. Berapa banyak? Darimana inspriasi anda menciptakan lagu-lagu soal alam dan lingkungan?Wah, seingat saya banyak. Seperti, Lagu kita, Uang tak bisa dimakan, Nyanyian pagi, Rumput berburu tanah, Tumbuh dan tergesa, Papua papua kucinta dan masih banyak lagi. Saya terinspirasi dari apa yang saya lihat. Saya dengar. Saya rasakan langsung. Atau dari berbagai persoalan panas tentang lingkungan. Semisal kematian Salim Kancil di Lumajang. Saya tergerak untuk mendokumentasikan kejadian tersebut lewat karya.Bagaimana anda melihat pemerintah dalam melestarikan alam negeri ini?	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2015-008-18.json	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik \| Tidak pernah konkret. Hanya jargon-jargon saat kampanye dan akhir tahun menghabiskan anggaran negara. Drama lama yang berulang-ulang dipentaskan. Pertanyaannya, mereka terlalu pintar menipu, atau masyarakat yang terlalu bodoh? Sampai detik ini, jarang sekali kebijakan dan keberpihakan negara kepada nasib petani dan nelayan. Bahkan, ketika petani dan nelayan protes “pembangunan” mengancam alam selalu di respon berlebihan. Menerjunkan aparat, preman bahkan senjata. Padahal, ada jalan lain. Diskusi atau budaya rembug sampai menemukan titik temu dan solusi demi kebaikan semua. Bukan dengan cara otoriter apalagi cara-cara kekerasan hingga menelan korban bahkan berujung kematian. Ini sungguh jahat sekali.Menurut anda, apakah kerusakan alam ada korelasi dengan perilaku korupsi pejabat negeri ini? Bagai saya, ini satu kesatuan. Alam rusak karena kerakusan. Orang-orang rakus, cenderung korup. Kesimpulan saya, pasti ada korelasi. Seperti saudara kandung antara korupsi dan kebijakan tak ramah lingkungan. Perlawanan kita, harus terus terhadap yang rakus dan korup. Perlawanan bisa dengan cara apa saja, salah satu lewat seni dan kebudayaan.Harapan saya, negara fokus dan bekerja riil mengatasi persoalan kerusakan alam yang “bersaudara kandung” korupsi. Jika tidak, bukan penguasa saja yang merasakan dampak di masa depan. Seluruh manusia, anak cucu pejabat dan pengusaha juga. Jika penguasa dan pengusaha sadar, mereka pasti menyelesaikan kasus-kasus itu. Jika mereka tetap mendiamkan bahkan melanjutkan kebijakan rakus, doakan saja mereka masuk neraka.Apa pesan anda dalam menjaga kelestarian lingkungan?Manusia tanpa alam terjaga, akan binasa. Alam tanpa manusia, akan baik-baik saja. Jika kita masih manusia, jagalah alam dan sekitar demi hari ini dan masa depan.*Album kompilasi “indie Mboyl Pos”, Draf, tahun 2001 produksi Gong Record, Malang	[0.6405405402183533, 0.3518725633621216, 0.007586944382637739]
2015-008-18.json	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik \| Album mini “Draf” tahun 2002 tahun 2002 produksi Draf Management, Malang-Album kompilasi “Jorney to the Top with Mentos”, Draf, tahun 2003 produksi BMG, JakartaAlbum “cerita Sahabat” Draf, tahun 2004 produksi Draf Management, MalangAlbum “apa Kabar Cinta”, Putih Band, tahun 2006 produksi Alfa Record, JakartaAlbum “Gelombang Cinta”, Putih Band, tahun 2007 produksi Alfa record, JakartaAlbum kompilasi Rohani Islam “LCLM”, Putih Band, tahun 2007 produksi Alfa Record, JakartaAlbum kompilasi “Hip-Hip Hura SCTV volume 2”, Putih Band, tahun 2008 produksi Nagaswara, JakartaAlbum “PUTIH”, Putih Band, tahun 2009 produksi Alfa Record, JakartaAlbum Solo:Album “Matahari”, Iksan Skuter, produksi Audiolectica Records 2012Album Musik Anti Korupsi Frekuensi Perangkap Tikus 2012, produksi ICW(Indonesia Coruption Watch)Album ” Folk Populi Folk Dei”, Iksan Skuter, 2013, Audiolectica Records.Album “Kecil Itu Indah”, Iksan Skuter, 2014, Audiolectica Records*Album ” Shankara”, Iksan Skuter, 2015, Barongsai Records. [SEP]	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2018-029-16.json	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum \| [CLS] Implementasi restorasi (pemulihan) gambut sudah berjalan hampir dua tahun. Meskipun begitu, titik api di lahan gambut seringkali muncul, terutama di provinsi-provinsi prioritas restorasi. Organisasi lingkungan, Walhi menilai, upaya restorasi gambut harus sejalan dengan ketegasan penegakan hukum bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak 2015, telah memberikan 163 sanksi administrasi, 12 sanksi perdata dan 35 pidana. Sanksi administrasi jadi andalan KLHK, karena dianggap memberikan efek jera dan mudah diterapkan tanpa melalui kejaksaan, hakim maupun kepolisian.Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, penegakan hukum seharusnya jadi bagian dari pemulihan restorasi gambut terlebih target restorasi gambut paling besar pada konsesi perusahaan. ”Sayangnya penegakan hukum kembali melemah,” katanya, dalam diskusi di Jakarta, baru-baru ini.Pada September 2016, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengeluarkan peta indikatif restorasi gambut, dari 2,49 juta hektar areal kesatuan hidrologis gambut (KHG), 1,4 juta hektar di konsesi kehutanan dan perkebunan.Berdasarkan data WALHI Jambi, ada 46 perusahaan dengan lahan terbakar pada 2015, 16 di lahan gambut. Meski demikian, hanya lima perusahaan diproses hukum.Bahkan, katanya, penegakan hukum lebih dicondongkan kepada masyarakat adat/lokal dan petani yang mendapat stigma sebagai pembakar lahan. Padahal, aparat penegakan hukum selama ini masih lemah dalam pengawasan pada konsesi perusahaan.MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan KLHK menyebutkan, luasan kebakaran hutan dan lahan periode Januari-Agustus 2018 sekitar 12.175 hektar, luasan lebih kecil dibandingkan 2015 mencapai lebih dua juta hektar.Dia pun mengatakan, pada periode ini, kebakaran hutan dan lahan paling besar di luar konsesi, baik perkebunan maupun hutan.	[0.9999914169311523, 4.4660559979092795e-06, 4.169679868937237e-06]
2018-029-16.json	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum \| “Berdasarkan data Lapan dengan kepercayaan lebih 80%, periode ini ditemukan titik panas 1.639 titik,” katanya, dengan 1.308 titk berada lahan mineral, 213 titik di lahan gambut berfungsi lindung dan 118 titik lahan gambut budidaya.Hingga kini, katanya, ada 31 pemegang izin kehutanan hutan tanaman industri dan 39 pemegang hak guna usaha perkebunan menyelesaikan dokumen rencana pemulihan. Sedangkan, penataan restorasi sudah dikerjakan 80 perusahaan perkebunan dan 14 perusahaan HTI.“Masih kita pantau, evaluasi dan supervisi bersama. Kita nanti evaluasi bisa memenuhi (standar ketinggian muka air) 0,4 meter,” katanya. Moratorium sawitYaya, panggilan akrabnya menyatakan, komitmen pemulihan gambut Presiden Joko Widodo ini, perlu diperkuat dengan menerbitkan moratorium sawit. Pengawasan, evaluasi dan audit perizinan jadi sangat krusial dalam upaya restorasi gambut karena luasan konsesi terbakar pada 2015. Belum lagi, keinginan perusahaan terus memperluas lahan, dengan begitu moratorium sawit mendesak demi perbaikan tata kelola kebun sawit.”Sebenarnya tak terjadi perubahan struktural signifikan dalam luasan konsesi perusahaan, dan tak terjadi juga paya perusahaan maupun pemerintah yang bisa memastikan tak akan terjadi lagi karhutla.”Walhi melihat, persoalan karhutla sebagai problem struktural warisan rezim masa lalu yang bukan hanya eksploitatif, juga sektoral. Dia berharap, pembenahan tata kelol harus melampaui dari sekat-sekat birokrasi yang sudah rusak akut.Berdasarkan Perpres Nomor 1/2016 tentang BRG, dia melihat BRG dan tim gambut daerah belum ada koordinasi dan belum terbangun sinergitas, padahal harapan ke daerah terlalu tinggi.”Daerah sendiri memiliki kepentingan politik elite daerah yang seringkali tak sama dengan nasional,” kata Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat. Jadi, katanya, komitmen perbaikan tata kelola gambut ini masih tersandera banyak kepentingan.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2018-029-16.json	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum \| Keterbatasan kewenangan BRG dalam perpres ini juga dinilai jadi hambatan dalam kelancaran pencapaian target restorasi terutama kemampuan memaksa dan penegakan hukum korporasi. Secara politik, katanya, BRG tak memiliki kekuatan di lapangan, ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi.Padahal, katanya, sebagian besar dari target restorasi di konsesi perusahaan. Penegakan hukum, katanya , seolah jadi bagian terpisah dari restorasi gambut dan mandat perpres. Faktanya, pelanggaran investasi sebagian besar di lahan gambut.Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, mengatakan, banyak titik-titik api berasal dari daerah prioritas gambut dan pada perusahaan yang dahulu mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Jika penegakan hukum tak tegas, titik api pasti masih terjadi,” katanya.Dia juga menilai aksi koreksi (corrective action) pemerintah tak kelihatan, salah satu, audit kepatuhan perizinan. Perkuat BRGWalhi pun merekomendasikan perbaikan Perpres No. 1/2016, agar memperkuat nomenklatur atau wewenang BRG hingga mampu menjalankan fungsi-fungsi penyelamatan dan perbaikan restorasi gambut.“Hingga BRG jadi simbol keseriusan dan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lahan gambut di Indonesia.”Dia bilang, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat pada ekosistem rawa gambut bisa menjaga lahan dari karhutla. Warga, katanya, mampu mengelola lahan gambut dengan adil dan lestari, berbasiskan pengetahuan dan kearifan masyarakat adat/lokal.Nazir Foead, Kepada Badan Restorasi Gambut mengatakan, restorasi terkesan lambat karena mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kanal.“Jika memilih lelang lalu kontraktor mengerjakan, selesai. Tapi kan tidak begitu, masyarakat harus diajak jadi bagian dari restorasi,” katanya.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2018-029-16.json	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum \| Berdasarkan laporan Walhi provinsi prioritas restorasi masih terjadi kebakaran, misal, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Jambi. Kata Nazir, hasil pekerjaan restorasi belum bisa nampak dalam waktu satu tahun. “Apalagi, lahan gambut kita sudah terlanjur rusak karena bekas terbakar.”Dia membenarkan, ada kebakaran di wilayah restorasi gambut karena permukaan kering. “Masih di permukaan, pemadaman lebih mudah karena api tak merambat ke bawah.”Nazir mengatakan, lahan gambut rusak bekas terbakar, kemampuan dalam menyimpan air jadi berkurang. Terlebih, saat kemarau, gambut perlahan mengering karena penguapan.Myrna Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, menyebutkan, permasalahan mengukur dampak atau pengaruh restorasi ini cukup kompleks. “Kami dengan kelompok ahli sedang menyiapkan pengukuran jelas.”Pasca 2020, BRG akan menyelesaikan tugas dan memberikan laporan kepada Presiden dengan beberapa catatan masalah di lapangan, misal, perlu instrumen regulasi memperkuat, kelembagaan, dan apakah memerlukan unit kerja tersendiri atau tidak. “(Aspek itu) sudah jadi observasi kami,” katanya, seraya berharap, kerja-kerja BRG pasca 2020, dapat dikerjakan pemerintah daerah. Keterangan foto utama: Kebakaran gambut terjadi di kebun sawit di Dusun Benuang, Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Darussalam, Rokan Hilir. Di dusun ini sedikitnya 14 rumah dan sejumlah kendaraan roda dua hangus terbakar pada pekan lalu. Hingga Jumat lalu, api masih berkobar. Foto: Zamzami/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.5385726094245911, 0.4531405568122864, 0.008286754600703716]
2015-016-17.json	Ribuan Tanaman Sawit Dihancurkan dari Suaka Margasatwa Karang Gading	Ribuan Tanaman Sawit Dihancurkan dari Suaka Margasatwa Karang Gading \| [CLS] Setidaknya 10,47 hektar kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading (SMKG) ditanami ribuan sawit berusia tiga hingga lima tahun, oleh pengusaha perkebunan bernama Edy Lim. Demikian temuan hasil perhitungan Balai Pemantaan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.Osmar Pardede, penganalisis data Pengukuhan Kawasan Hutan, Balai Pengukuhan Hutan Wilayah I Medan, kepada Mongabay, mengatakan, ketika pengukuran empat titik melalui GPS, sebagian area dikuasai Ely Lim yang ditanami perkebunan sawit.Penentuan titik-titik batas SMKG ini, dimulai dari titik 272, 274, berakhir 262 titik. Hasilnya, dari 34,42 hektar jadi kebun sawit, 10,47 hektar masuk SMKG. Sebagian milik perusahaan di luar kawasan hutan.“Setelah selesai perhitungan titik koordinator masuk hutan, kami serahkan hasil ke BBKSDA. Mereka menentukan mau diapakan SMKG.”Herbert Aritonang, Kepala Seksi Wilayah II BKSDA Stabat, menjelaskan, setelah pengukuran dan penguasaan sehagian suaka margasatwa akan meminta pemilik perusahaan mempertanggungjawabkan.Berdasarkan keputusan Kepala BBKSDA Sumut, dan pemetaan tim dipimpin Kepala Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah I, BBKSDA, Tata Jatirasa Gendaresmara, diputuskan pohon-pohon sawit ilegal dan harus dihancurkan. Saat itu, pengukuran disaksikan pemilik.Dengan rasa terkejut dan sedikit kecewa, Edy Lim, mengikhlaskan ribuan sawit dihancurkan satu-persatu. Dalam penghancuran, pasukan TNI/Polri membantu tim BBKSDA. Pasukan TNI turut menyaksikan pengukuran.Selama ini, sebagian SMKG dirambah untuk kebun sawit, pembuatan tambak intensif dan tambak alam. Perambahan juga jadi pemukiman dan fasilitas umum. Juga pembukaan buat sawah. Akibatnya, dari 15.765 hektar SMKG, setidaknya terdegradasi melebihi 4.361,2 hektar.“Kita sudah pendekatan dan pemberian pemahaman serta diskusi. Bahkan sampai penindakan hukum. Sekarang kita ambil sikap tegas.”	[0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431]
2015-016-17.json	Ribuan Tanaman Sawit Dihancurkan dari Suaka Margasatwa Karang Gading	Ribuan Tanaman Sawit Dihancurkan dari Suaka Margasatwa Karang Gading \| Perambahan ini mengancam serius beragam satwa yang hidup di sana, seperti kera ekor panjang (Macaca fascicularis), burung air, dan burung migran. Sekarang, satwa-satwa ini jarang bahkan tidak lagi ditemui.“Ada yang pergi mencari habitat lain. Sebagian mati karena terjebak di perkebunan sawit dan perladangan yang dikuasai ilegal.”SMKG diputuskan 1980 seluas 15.765 hektar. Ia terletak di dua kabupaten. Di Kabupaten Langkat, Kecamatan Secanggang, dan Tanjungpura dan Deli Serdang, di Kecamatan Hamparan Perak, dan Labuhan Deli.Kawasan ini 70% hutan mangrove, dengan tumbuhan, bakau (Rhizopora apiculata), api-api (Avicenia marina), lenggadai (Bruguira parviflora), buta-buta (Excoecaria agallocha), dan cemara laut (Casuarina equisetifolia).Edy Lim, ketika diminta komentar mengatakan, setelah pengukuran ini akan menyerahkan lahan kepada BBKSDA Sumut.Menurut dia, pada 2008, ketika membeli lahan dari perusahaan lain, belum mengetahui ada puluhan hektar masuk SMKG.“Ini surat keterangan camat waktu dibeli. Saya gak tahu, jika mau disita apa boleh buat. Kecewa sih, tetapi kalau udah perintah negara harus dituruti. ” [SEP]	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2017-006-04.json	Tumbuhan-tumbuhan Cantik Penghias Hutan Batang Toru	Tumbuhan-tumbuhan Cantik Penghias Hutan Batang Toru \| [CLS] Kawasan ekosistem Batang Toru merupakan hutan dengan keragaman hayati tinggi. Selain dihuni spesies baru orangutan tapanuli, di wilayah ini juga hidup beragam tumbuhan cantik.Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), yang telah melakukan penelitian di Batang Toru, baru-baru ini merilis sejumlah flora hasil temuan mereka. Nursaniah Nasution, Analis Tumbuhan Unik YEL, mengatakan di hutan yang masuk tiga kabupaten tersebut Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, ditemukan kantong semar, Amorphophallus atau bunga bangkai, dan Rafflesia.Rhizanthes, atau tumbuhan parasit yang masih satu suku dengan Rafflesia juga ada di Batang Toru. Ada juga Balanophora, sejenis tumbuhan parasit, dan Thismia (tumbuhan saprofit), Rhododendron atau bunga azalea, serta Begonia, masyarakat di sekitar hutan Batang Toru menyebutnya asam-asam. Baca: Orangutan Tapanuli, Spesies Baru yang Hidup di Ekosistem Batang Toru Saniah menjelaskan, untuk kantong semar atau Nephentes, ada 12 jenis di sini. Berdasarkan literatur, sekitar 30 persen, adalah jenis yang hidup di Sumatera.“Delapan di antaranya endemik Sumatera, yaitu N. flava, N. ovata, N. tobaica, N. sumatrana, N. bongso, N. rhombicaulis, N. longifolia, dan N. Spectabilis. Sisanya merupakan jenis umum yaitu N. albomarginata, N. ampullaria, N. gracilis, dan N. rafflesiana. Jika dijelajah lebih luas lagi kemungkinan akan ada penambahan jenis,” jelasnya, awal Desember ini. Lebih jauh dia menjelaskan, dari penelusurannya, ditemukan juga bunga bangkai yang mayarakat Tapanuli menyebutnya anturbung/atturbung, yaitu Amorphophallus titanum. Ini merupakan bunga bangkai raksasa atau titan arum, dan Amorphophallus gigas, atau bunga raksasa. “Untuk bunga padma, pernah ditemukan jenis Rafflesia cf. micropylora-gadutensis.”	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-006-04.json	Tumbuhan-tumbuhan Cantik Penghias Hutan Batang Toru	Tumbuhan-tumbuhan Cantik Penghias Hutan Batang Toru \| Saniah menjelaskan, Amorphophalus dan Rafflesia sering disebut bunga bangkai. Ini kemungkinan, keduanya mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga yang bertujuan membantu penyerbukan.“Padahal, hubungan kekerabatannya jauh. Amorphophallus mendapatkan makanan dari umbinya (pada fase bunga), sedangkan Rafflesia memperoleh makanan hanya dari inangnya.” Tumbuhan parasitSaniah menjelaskan, dalam ekspedisinya bersama tim YEL tersebut, ditemukan tumbuhan Rhizanthes infanticida. Jenis ini tersebar di Sumatera, Malaysia bagian barat, hingga bagian selatah Thailand. Di Sumatera pernah ada di Sumatera Barat, tapi untuk di Batang Toru ini yang pertama kali karena belum ada publikasinya.“Genus Rhizanthes memang belum sepopuler Rafflesia, padahal bentuknya tidak kalah menarik,” jelasnya. Baca juga: Ada Ratusan Jenis Anggrek dari Hutan Batang Toru Balanophora juga merupakan tumbuhan parasit dari famili Balanophoraceae, yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan Rafflesia atau Rhizanthes. Jenis ini lebih mudah dijumpai, karena memiliki banyak inang dan bisa hidup pada ketinggian 900-2.800 meter diatas permukaan laut. Data lapangan ini akan kami tindaklanjuti dengan proses identifikasi menggunakan buku identifikasi, jurnal ilmiah, dan juga menanyakan ke para ahli. “Tujuannya adalah untuk publikasi sekaligus mengungkap kekayaan hutan Batang Toru. Pastinya untuk tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan masyarakat akan keanekaragaman hayati Indonesia,” tandas Saniah. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-030-13.json	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim \| [CLS] Kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim telah mengulurkan komitmen untuk penurunan emisi dari semua pihak atau negara yang terlibat di dalamnya. Namun, kegagalan Protokol Kyoto untuk mengikat para pihak untuk menurunkan emisinya agar menahan laju pemanasan global nampaknya akan segera terjadi pada Kesepakatan Paris. Amerika Serikat yang dinakhodai oleh Donald Trump menarik keterlibatan Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris.Alasan Trump berkenaan dengan persoalan kepentingan negaranya karena mengikuti Kesepakatan Paris akan berdampak buruk bagi perekonomian negaranya. Dalam berbagai pidatonya, Trump kerap mempertanyakan mengapa Amerika Serikat harus memimpin agenda perubahan iklim dunia. Maka, wacana mengenai kesenjangan keadilan iklim antara negara maju dan negara berkembang semakin mengemuka.Terminologi keadilan iklim lalu menimbulkan pertanyaan kritis yaitu siapa dan kelompok mana yang patut menilai keadilan iklim? Apa indikatornya, dan bagaimana perspektif yang dibangunnya?Disisi lain, Indonesia dalam berbagai forum menegaskan bahwa target penurunan emisi (komitmen INDC) pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Namun di sisi lain, masih banyak ‘kelompok rentan’ di Indonesia yang rentan terdampak perubahan iklim.Data dari Badan Pusat Statistik sejak tahun 1989 hingga 2017, lapangan pekerjaan di Indonesia dominan diisi tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Data pada Februari 2017, jumlah tenaga kerja di sektor tersebut mencapai 39.678.453 jiwa.Juga, sebagai negara kepulauan, berbagai perubahan iklim akan berdampak signifikan terhadap masyarakat yang hidup di kawasan pertanian, yang tergantung pada hasil pertanian dan perkebunan serta mereka yang tergantung pada siklus agroforestry kehutanan. Tujuan Adaptasi	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-030-13.json	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim \| Dalam menghadapi perubahan iklim, tindakan adaptasi dan mitigasi menjadi keharusan di sektor penghidupan yang bergantung pada alam. Konteksnya berbeda ketika mitigasi berupaya mencegah dan memperlambat dampak perubahan iklim, sedangkan adaptasi merupakan upaya menyesuaikan diri dengan perubahan alam.Dalam kehidupan keseharian, kelompok rentan tidak bisa menunggu inovasi teknologi maupun pembekalan teknis lainnya yang membutuhkan waktu yang lama. Walaupun komponen teknologi dan inovasi lainnya sangat dibutuhkan untuk melengkapi tindakan adaptasi.Yang menjadi prioritas dibutuhkan bagi kelompok rentan adalah bagaimana dapat melakukan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan kondisi lokalitas dan modalitas sosial yang dimilikinya.Kelompok rentan perlu dibangkitkan kesadarannya untuk melakukan tindakan adaptasi yang tidak hanya sekedar mengikuti agenda pembangunan saja, melainkan kebutuhan dasar yang harus dilakukan. Maka, kesadaran adaptasi perlu mengedepankan tujuan sesungguhnya yang hendak dicapai.Dalam hal ini, tujuan utama adalah mengangkat harkat dan martabat kelompok rentan untuk menghadapi perubahan iklim dengan segenap kemampuannya. Lokalitas yang berbeda maka upaya adaptasi yang dilakukan kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia tidak lepas dari latar belakang budaya yang melekat. Legitimasi pengetahuan lokalLokalitas kelompok rentan mengantarkan hal penting pada khalayak bahwa pemaknaan, persepsi dan pengetahuan yang dimiliki menjadi hal yang sepatutnya dihargai karena memiliki nilai dan keunikan tersendiri.Adaptasi adalah proses dinamika sosial dan kemampuan masyarakat menyesuaikan diri bertindak secara kolektif (Adger, 2001). Berdasarkan definisi adaptasi tersebut bahwa adaptasi merupakan proses sosial sehingga penekanan unsur sosial selayaknya menjadi prioritas karena mempersiapkan kelompok rentan untuk mampu dan tangguh menghadapi perubahan iklim.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-030-13.json	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim \| Isu perubahan iklim semestinya dapat menjadi tonggak untuk melakukan pembaharuan untuk kemanusiaan. Keberpihakan kepada kelompok rentan merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk hidup terbebas dari ancaman yang dapat melemahkan kehidupan ekonomi kelompok rentan yang akan menyebabkan penurunan kualitas hidup.Kelompok rentan memiliki pengalaman di bidangnya, maka yang menjadi praktek baik yang pro sosial dan lingkungan hidup dari kelompok rentan perlu untuk dilegitimasi dan dihargai.Karena dengan legitimasi pengetahuan lokal yang dimiliki kelompok rentan dapat mendorong kepercayaan diri dan menyadarkan bahwa kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk mencari cara tangguh menghadapi perubahan iklim.Apabila kelompok rentan tidak difasilitasi oleh tindakan adaptasi maka kerusakan lingkungan hidup akan makin masif karena faktor ketidaktahuan dan faktor keterpaksaan karena terhimpit beban hidup dan sempitnya ruang untuk mencari penghidupan lain.Karena ketidaktahuan dan keterpaksaan, kelompok rentan yang merupakan pencari nafkah dan dianggap melanggar hukum kemudian menjadi ‘terpenjara’ maka akan menambah beban kehidupan bagi keluarga, terutama anak-anak yang memiliki masa depan yang layak untuk diperjuangkan.Dalam renungan kemerdekaan RI ke-72, secercah harapan akan kemerdekaan iklim bagi kelompok rentan merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan karena menyangkut hak hidup rakyat untuk hidup secara layak dan bermartabat. * Ica Wulansari, penulis adalah pengamat isu perubahan iklim dan lingkungan. Artikel ini merupakan opini penulis. [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2012-040-09.json	SBY Keluarkan Lima Langkah Hemat Energi	SBY Keluarkan Lima Langkah Hemat Energi \| [CLS] PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan lima langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang akan dimulai Juni tahun ini. Tak hanya kebijakan, SBY berjanji, akan diikuti pengawasan ketat dan tindakan tegas bagi penyeleweng BBM.Presiden menginstruksikan BPH Migas meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait guna memastikan tak ada kebocoran dan penyimpangan BBM. Baik, dari depo sampai ke stasiun pengisian maupun tempat-tempat lain.Langkah pertama, pengendalian sistem distribusi BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum. “Pengendalian ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada,” katanya, Selasa(29/5/12), seperti dikutip dari Koran Tempo.Konsumsi setiap kendaraan, akan didata secara elektronik. Setiap kali kendaraan mengisi BBM, jumlah bahan bakar subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui pembelian setiap hari.“Langkah ini guna memastikan penggunaan BBM subsidi hanya untuk yang berhak.”Kedua, kendaraan pemerintah dilarang menggunakan BBM subsidi, baik pusat maupun daerah serta badan usaha milik negara maupun daerah. “Ini dengan pemberian stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang pakai BBM subsidi,” ucap SBY.Dia meminta, jajaran pemerintah pusat dan daerah serta BUMN maupun BUMD memberikan contoh nyata menghemat BBM. Langkah ini, memastikan subsidi dengan dana yang besar, benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukan.Ketiga, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Caranya juga menggunakan sistem stiker. Pertamina akan menambah stasiun pengisian non subsidi sesuai kebutuhan.Keempat, konversi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi. Kelima, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD serta penghematan penerangan jalan.	[0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987]
2012-040-09.json	SBY Keluarkan Lima Langkah Hemat Energi	SBY Keluarkan Lima Langkah Hemat Energi \| Direktur Eksekutif ReforMiner, Pri Agung Rakhmanto, menilai pidato Presiden SBY tentang penghematan energi sulit terealisasi. Pidato ini juga hanya pengulangan dari Instruksi Presiden sebelumnya.Sulit TerealisasiDikutip dari Vivanews, pidato Presiden telah tersirat di berbagai Inpres yang diterbitkan. Ada Inpres Nomor 10 tahun 2005, Inpres Nomor 2 tahun 2008, lalu 2 Agustus 2011 juga pidato menyerukan hal sama. Disusul Inpres Nomor 13 tahun 2011. “Hasilnya apa?” kata Pri Agung, Rabu(30/5/12).Pri Agung mengungkapkan, dari pengalaman sebelum ini, kebijakan Presiden tak dapat terealisasi. Contoh, penggunaan teknologi untuk pengendalian konsumsi BBM bagi kendaraan di SPBU telah lama diwacanakan, tapi realisasi tidak jelas.“Anggaran pun tidak ada dalam APBN-P tahun ini. Tahun depan? Ya, pasti belum jelas lagi.” [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2022-072-10.json	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur \| [CLS] Pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan secara terukur masih terkendala oleh regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Ada dua regulasi yang sedang disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan ditargetkan bisa selesai pada Februari mendatang.Keduanya akan berbentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP). Dengan waktu yang tersisa sekarang, penyusunan regulasi diharapkan bisa mencakup semua hal yang berkaitan.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perizinan dan Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Mochmad Idnillah mengatakan, jika pembuatan regulasi bisa tepat waktu, maka kebijakan akan mulai diterapkan pada Maret mendatang.Untuk tahap awal, tidak semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) akan melaksanakan kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Melainkan, hanya di dua zona saja yang akan dilaksanakan, dari total enam zona yang ditetapkan.Keduanya, yaitu zona 5 yang mencakup Laut Jawa dan Laut Sulawesi yang ditetapkan untuk menjadi lokasi percontohan kegiatan pengumpulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan sistem pascaproduksi. Sistem tersebut diyakini bisa memperbaiki sistem praproduksi yang dilaksanakan sejak lama.Kemudian, zona 3 yang mencakup WPPNRI 718 dan meliputi perairan Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur, direncanakan akan menjadi lokasi percontohan untuk penerapan penangkapan ikan secara terukur dengan menggunakan sistem kontrak.baca : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara Mochmad Idnillah menjelaskan, sistem kontrak akan diberlakukan kepada seluruh pelaku usaha yang mengajukan perizinan untuk bisa menangkap ikan di Laut Arafura. Sebelum diberikan perizinan, mereka semua akan terlibat dalam seleksi berupa administrasi, keuangan, dan juga kelayakan kapal.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-072-10.json	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur \| “Kita akan berlakukan beauty contest untuk menyaring para pelaku usaha yang bisa mendapatkan kuota menangkap ikan di Laut Arafura,” jelas dia seusai kegiatan Bincang Bahari yang digelar di Jakarta, Kamis (20/1/2022).Mengingat Laut Arafura dan WPPNRI 718 secara keseluruhan berlokasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, maka kapal perikanan yang akan diberikan perizinan untuk menangkap ikan adalah kapal yang ukurannya besar atau sekitar 100 gros ton (GT).Pengaturan kapal tersebut akan dilakukan saat proses seleksi dilaksanakan dan prioritas perizinan akan diberikan kepada kapal perikanan yang dimiliki para pelaku usaha lokal. Semua kapal yang akan dioperasikan, tidak harus dibuat di dalam negeri, namun bisa juga di luar negeri.Menurut dia, karena ada kebebasan untuk menggunakan kapal buatan mana, maka diprediksi akan terjadi kenaikan investasi, di mana akan banyak permintaan pembuatan kapal untuk di dalam dan luar negeri.“Dibuka PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri),” jelas dia.Selain para pelaku usaha yang baru mengajukan perizinan, zona penangkapan ikan secara terukur juga terbuka bagi para pelaku usaha yang sudah memiliki izin untuk menangkap ikan di zona yang dimaksud. Jika kondisi itu dialami pelaku usaha, maka mereka dibolehkan untuk melakukan migrasi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dengan KKP.Mochamad Idnillah memperkirakan akan ada tambahan PNBP senilai Rp3-4 triliun pada 2022 ini. Namun, prediksi tersebut bisa terpenuhi jika semua zona sudah menerapkan kebijakan penangkapan terukur dengan sistem kontrak dan penarikan PNBP dengan sistem pascaproduksi.baca juga : Pengawasan Terintegrasi untuk Penangkapan Ikan Terukur Mulai Awal 2022	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]