Datasets:

kornwtp
/

id-mongabay-experiment

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

filename stringclasses 959 values	title stringclasses 959 values	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2014-021-08.json	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara \| Menyikapi hal tersebut Agus Boydiantoro, mewakili pihak manajemen PT. Semen Padang mengatakan perusahaan tidak pernah berniat untuk tidak menyelesaiakan kasus ini, namun butuh waktu untuk mengkomunikasikannya dengan pimpinan perusahaan.Perusahaan menyanggupi untuk melakukan perbaikan rumah-rumah masyarakat yang terkena dampak secara bertahap. Segala bentuk kerugian tersebut tentunya tidak dapat disamaratakan, dan perusahaan juga akan melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi rumah masyarakat tersebut.Perusahaan bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat di luar pengadilan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Perusahaan bersedia melakukan perbaikan dan pengantian terhadap atap rumah masyarakat perumahan HO RW V, VI, dan VII Ranah Cubadak, kelurahan Indarung, kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.Untuk melakukan perbaikan para pihak sepakat membentuk Tim Inventarisasi dan Identifikasi terhadap kerusakan atap rumah masyarakat yang dikepalai langsung oleh Kepala Bapedalda Kota Padang. Hasil kerja tim tersebut akan menjadi dasar perusahaan akan melakukan rekomendasi ganti rugi.Desriko Malayu Putra, Deputi Direktur WALHI Sumbar mengapresiasi rencana penyelesaian masalah tersebut. Tetapi perrmasalahan bukan hanya mengenai perbaikan-perbaikan rumah warga, namun perusahaan juga harus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik.Tim verifikasi KLH di lapangan juga menemukan bahwa aktifitas pabrik telah memberikan dampak buruk atas kualitas udara di sekitar pemukiman. Artinya dampak ini telah menganggu hak publik masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan udara yang sehat yang mana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi. Pemerintah harus mampu meberikan sanksi tegas atas kelalaian perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan, tambahnya.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2014-021-08.json	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara \| Pertemuan ini berakhir dengan penandatanganan berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan antara perusahaan dan masyarakat yang telah di buat, dan akan diawasi oleh KLH melalui Bapedalda Kota Padang. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-014-08.json	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen \| [CLS] Baca sebelumnya: Masa Depan Gajah Sumatera di Hutan Ulu Masen** Konflik antara manusia dengan gajah sumatera masih terjadi di wilayah Ulu Masen, Provinsi Aceh. Ilyas, Imun Mukim Beungga, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh, menuturkan pertikaian tersebut sudah terjadi sejak 2015. Tanaman kebun masyarakat seperti pinang maupun durian, tidak luput dari sasaran gajah.“Bila datang, jumlahnya bisa sampai 44 individu. Kami mengusirnya dengan mercon. Awalnya takut, tapi kini terbiasa. Cara ini terus kami lakukan, setiap kawanan gajah masuk kebun,” jelasnya.Ilyas mengatakan, masyarakat sudah berdiskusi dengan Pemerintah Gampong, tapi belum menemukan solusi efektif, hingga akhirnya BKSDA Aceh turut mendampingi warga dalam memitigasi konflik.Baca: Pagar Kawat Kejut Dirusak, Kawanan Gajah Liar Kembali Masuk Permukiman Warga Boyhaqie, dari Fauna & Flora International’s Indonesia Programme, menjelaskan bahwa mitigasi konflik di Ulu Masen sudah berkoordinasi dan melibatkan sejumlah pihak. Ada BKSDA Aceh, DLHK Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Pemerintah Daerah, Conservation Respon Unit [CRU], dan masyarakat.Kegiatannya berupa monitoring keberadaan gajah melalui pemasangan GPS Collar dan informasi dari masyarakat, serta pembentukan satuan tugas. Selain itu, pengusiran menggunakan meriam karbit dan mercon dilakukan, dengan cara memantau di perbatasan habitat gajah dengan permukiman.“Biasanya, masyarakat yang melihat gajah masuk ke kebun atau swah akan melaporkan ke tim satgas,” jelasnya.Boyhaqie menambahkan, strategi lain yang digunakan adalah dengan pemasangan pagar kejut [power fencing] antara batas habitat gajah dan permukiman.“Ini dilakukan untuk memotong pergerakan kelompok gajah menuju permukiman, sehingga tetap berada di habitatnya.”Dinamakan pagar kejut karena arus listrik yang digunakan terbilang aman, tidak mematikan. Arusnya 7-8 joule [0,00000194 – 0,00000222 kWH].	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2022-014-08.json	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen \| Menurut Boyhaqie, kabel yang dialiri listrik itu, kecepatan minimumnya 1,02 detik, setelah itu putus. Interval tanpa listrik, maksimum 2 detik.“Listrik yang dihasilkan berasal batere tenaga surya yang dihubungkan ke energizer [pagar kejut] yang dialiri ke kabel. Setiap 5 meter, kawat akan dikaitkan ke kayu atau pohon agar tidak kendor,” terangnya.Sebelumnya, Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto, mengatakan pagar kejut merupakan solusi sementara untuk mengatasi konflik manusia dengan gajah. Power fencing butuh dukungan masyarakat untuk menjaga dan merawatnya. Jika dirusak, gajah liar kembali masuk permukiman.“Ketika badan gajah mengenai kawat, akan timbul efek kejut sehingga gajah tidak akan mendekat lagi. Tidak perlu khawatir, arus listrik yang rendah tidak akan membunuh atau melukai gajah,” ungkapnya.Baca: Atasi Konflik Masyarakat dengan Gajah, Pagar Listrik Dibangun di Kabupaten Pidie PendampinganIlyas melanjutkan, masyarakat mendukung upaya mitigasi konflik melalui pemasangan pagar kejut.“Pengelolaan dan perawatan pagar kejut, sudah diserahkan kepada kami. Kami akan menyiapkan satu orang di setiap kampung, untuk menjaga dan untuk membersihkannya. Dana diambil dari kas desa,” tuturnya.Hingga Juli 2022, di Ulu Masen sudah ada empat pos patroli, yaitu di Desa Turue Cut, Blang Dalam, Lhok Keutapang, dan Paya Guci.Pagar kejut juga sudah dipasang di Mukim Beungga sejauh 4,2 km. Di Paya Guci, Kecamatan Tangse, sejauh 2 km; di Desa Blang Dalam, Kecamatan Mane sejauh 5 km; di Keumala Dalam sejauh 800 meter; dan di Turue Cut sejauh 2 km.Menurut Ferguson dan Hanks [2010], penggunaan pagar pembatas untuk satwa sudah dibangun sejak 1950-an hingga awal 1980-an. Pagar yang dibangun di bagian selatan dan tengah Botswana, Afrika Selatan, dilakukan tanpa memikirkan dampaknya terhadap satwa liar di daerah tersebut, terutama jalur migrasi satwa.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2022-014-08.json	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen \| Studi di Sri Lanka menunjukkan, pemasangan pagar listrik dilakukan untuk menjauhkan gajah dari lahan pertanian. Ini dikarenakan cara tradisional seperti menyalakan petasan atau membuat suara keras, tidak lagi efektif. Namun, pagar listrik menimbulkan banyak masalah karena arus yang terlalu tinggi, tidak saja berdampak pada satwa tapi juga manusia.Baca: Cinta Kita yang Hilang pada Gajah Sumatera Penggunaan dana desaT. S. Halim, Sekretaris Camat Mane, Kabupaten Pidie, Aceh, mengatakan bahwa di Desa Luteung penggunaan dana desa sangat berpengaruh terhadap berkurangnya konflik manusia dengan gajah.Berawal dari ketakutan dan keresahan masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat berpikir untuk mengatasi masalah tersebut.“Di Kecamatan Mane ada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa [LPHD], wadah untuk menyampaikan aspirasi. Dalam rapat LPHD, segala aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mengatasi konflik dibicarakan. Masalah ditangani secara swadaya dan swakelola,” terangnya.LPHD mengimplementasikannya dalam sebuah program, yaitu membentuk kelompok patroli hutan dengan anggota 10 orang per desa.“Disetujui, dana bersumber pada anggaran pendapatan dari gampong [APBD], yang diplotkan untuk kegiatan penanganan satwa liar,” imbuhnya.Bagaimana bila dana dari desa tidak ada lagi sementara konflik masih terjadi? Halim mengatakan, akan diusahakan subsidi dari desa. Kepedulian masyarakat untuk melindungi kebun dan tanaman mereka dari gangguan gajah sudah terlihat.“Mudah-mudahan, nanti bisa diusahakan dari masyarakat secara swadaya dan swakelola. Paling penting, masyarakat bisa merawat dan mengelola pagar kejut,” jelasnya. [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2023-012-07.json	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut \| [CLS] Beberapa tahun terakhir, rawa gambut di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, aman dari kebakaran. Ini kemungkinan dikarenakan fenomena La Nina berantai [2019-2022]. Beberapa upaya restorasi, seperti revegetation, di Sumatera Selatan, berjalan baik. Bagaimana tahun 2023?“Jika 2023 masih ada La Nina, mungkin demplot revetigasi di sini terus terjaga. Tanaman akan tumbuh baik,” kata Sumantri, peneliti rawa gambut di Desa Perigi Talangnangka, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Sumatera Selatan, akhir Desember 2022.“Namun jika 2023 ada kemarau panjang, tentu sangat mencemaskan. Bukan tidak mungkin, kebakaran di rawa gambut terjadi lagi. Beberapa demplot revetigasi juga turut terbakar,” ujarnya.“Saya berharap kita semua tetap waspada. Semua kegiatan terkait pencegahan kebakaran dan perbaikan rawa gambut terus berjalan,” ujarnya.Kecemasan yang sama diungkapkan Haji Nungcik [53], warga Desa Perigi Talangnangka, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Sumatera Selatan, akhir Desember 2022.“Saya senang lahan saya di rawang ini dijadikan demplot oleh CIFOR [Center for International Forestry Research]. Semua tanaman di sini, seperti bintaro, jeluntung, nyamplung, tumbuh dengan baik. Rata-rata tumbuh hingga tiga meter. Ini semua karena tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran,” katanya.Lokasi demplot CIFOR berada di lahan milik Haji Nungcik di rawang Pulau Sepanggil, Desa Perigi Talangnangka, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.“Saya cemas bila terjadi kebakaran, apinya merambat hingga ke demplot ini,” ujarnya.Baca: Restorasi Gambut dan Mangrove Butuh Rekulturisasi? Kemarau, rawan terbakarBastoni, peneliti rawa gambut dari Balitbang LHK Palembang, awal Januari 2023 menjelaskan, “Tiga tahun terakhir, kondisi rawa gambut di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, aman dari kebakaran. Sebab, adanya La Nina, yang membuat kemarau tetap basah.”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2023-012-07.json	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut \| Tapi, bisa saja pada 2023 terjadi kemarau tanpa La Nina. “Kita semua harus waspada menghadapi kemungkinan tersebut.”Saat musim kemarau, rawa gambut itu rawan terbakar, baik ada drainase maupun tidak. Ini dikarenakan, rawa gambut di Sumatera Selatan pada dasarnya sudah rusak karena sebagian besar hutannya sudah terbuka.“Tahun 1997-1998 pernah terjadi kebakaran besar, padahal saat itu belum ada aktivitas perkebunan sawit dan HTI [Hutan Tanaman Industri],” katanya.Jadi, lanjutnya, rawa gambut yang rawan terbakar tersebut bukan hanya di lokasi perkebunan moderen, juga tradisional.“Keduanya memiliki potensi terbakar. Intinya, jangan menggunakan api dalam mengelola lahan rawa gambut.”Selanjutnya, kelalaian juga dapat menimbulkan kebakaran. “Misal, sembarangan membuang puntung rokok atau masak menggunakan kayu di rawa gambut,” ujarnya.Terakhir, patroli dan kampanye terkait pencegahan kebakaran terus dilakukan.“Terutama 2023 ini, yang bisa saja berlangsung kemarau panjang,” katanya.Baca: Purun Terakhir, Film Hilangnya Rawa Gambut di Pedamaran Langganan kebakaranBelum ada data pasti mengenai luasan rawa gambut di Sumatera Selatan. Berdasarkan data CIFOR, luasan gambut di Sumatera Selatan mencapai 1,73 juta hektar dari luasan lahan basah sekitar 3 juta hektar. Rawa gambut tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas. Sementara Pemerintah Sumsel, mencatat rawa gambut terluas di Kabupaten OKI, sekitar 769 ribu hektar.Sejak kebakaran 1997-1998, wilayah ini rawan kebakaran. Berbagai upaya dilakukan. Termasuk Pemerintah Provinsi Sumsel menetapkan Peraturan Daerah [Perda] No. 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Ekosistem Gambut.Kebakaran besar rawa gambut kembali terjadi pada 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, dan 2019.	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2023-012-07.json	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut \| Pemerintah melalui BRG [Badan Restorasi Gambut] -berubah menjadi BRGM [Badan Restorasi Gambut dan Mangrove] menargetkan restorasi gambut di Sumatera Selatan seluas 594.230 hektar. Di kawasan lindung 61.247 hektar, kawasan budidaya 458.430 hektar, serta kawasan budidaya tidak berizin 74.553 hektar.Selama upaya restorasi tersebut atau dari 2015-2019, Sumatera Selatan mengalami karhutla terluas di Indonesia, mencapai 1.011.733,97 hektar. Luasannya ini di atas enam provinsi lain yang setiap tahun mengalami hal serupa, yakni Kalimantan Tengah [956.907,25 hektar], Papua [761.081,12 hektar], Kalimantan Selatan [443.655,03 hektar], Kalimantan Barat [329.998,35 hektar], Riau [250.369,76 hektar], dan Jambi [182.195,51] hektar.Setelah 2015, Sumsel sempat menunjukan perkembangan signifikan dalam upaya pencegahan kebakaran. Pada 2018, hutan dan lahan gambut hanya terbakar sekitar 16.226, 60 hektar. Namun pada 2019 melesat hingga 336.778 hektar. Kabupaten OKI tetap menjadi wilayah yang paling luas mengalami kebakaran lahan gambut. [SEP]	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2020-046-10.json	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT \| [CLS] Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan survey online dan wawancara melalui telepon tentang pendidikan lingkungan hidup pada 01-04 Juni 2020. Survey itu melibatkan 176 responden yang berasal dari 22 kabupaten/kota di NTT.“Terkait apakah pemerintah pernah melakukan pendidikan hukum lingkungan, 94,9% menjawab tidak pernah. Sementara 5,1% mengatakan pernah,” kata Kordinator Divisi Sumberdaya Alam WALHI NTT, Rima Melati Baut, awal Juni 2020.Hasil survey tersebut, dibahas dalam diskusi online pada awal Juni, bertema “Penilaian Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan di NTT Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”.Panelis yang dihadirkan antara lain Dr. Umbu Rauta SH,MH dari Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Etji Doek dari Perkumpulan PIKUL, Ferdinan Umbu Tay Hambadima dari GMKI Kupang.Selain itu ada Sony Roka Hawolung perwakilan nelayan dari Kabupaten Sumba Barat serta Oscar D. Pellokila dan Linawati Lase, dua warga terdampak tambang di Kabupaten Kupang.Hasil survey Walhi itu terkonfirmasi kesaksian nelayan Sony Roka Hawolung yang dikriminalisasi karena aksesnya terhadap wilayah kelolanya.Sedangkan Oscar D. Pellokila dan Linawati Lase, petani di kabupaten Kupang yang terdampak pertambangan selama 30 tahun merasa dibodohi. Keduanya tidak tahu jalur hukum apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan tanah mereka dari aktivitas ekstraktif tersebut.baca : COVID-19 Berdampak pada Petani dan Ketahanan Pangan di NTT. Apa Solusinya? Perwakilan mahasiswa, Ferdinand Umbu Tay Hambadima menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan pendidikan hukum lingkungan kepada mahasiswa. Hal ini juga terbukti dari hasil survey dimana 24,06% mahasiswa dari 94,7% responden terbanyak yang menyatakan tidak pernah mendapatkan pendidikan hukum lingkungan.	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2020-046-10.json	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT \| Pakar hukum, Dr. Umbu Rauta SH, MH menyampaikan bahwa pendidikan hukum lingkungan oleh pemerintah kepada masyarakat sangatlah penting karena hal tersebut merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakatnya.Umbu Rauta juga menyatakan bahwa bila ada masyarakat yang kesulitan dengan bantuan hukum, negara tidak bisa hanya menjadi penonton dan tidak boleh menutup daya upaya masyarakat untuk menempuh jalur hukum atas permasalahan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Daya Dukung LingkunganOscar, petani di Kabupaten Kupang menyampaikan bahwa izin pertambangan yang diberikan pemerintah kepada perusahan tambang di wilayahnya mengakibatkan akses warga terhadap air tanah semakin susah.Sebelum ada aktivitas pertambangan sebutnya, untuk mendapatkan air tanah, sumur hanya digali kurang dari 10 meter. Setelah adanya aktivitas tambang, air ditemukan pada kedalaman lebih dari 10 meter.Sementara relawan Pikul, Etji Doek yang mengadvokasi ketahanan pangan laut warga di pesisir Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Flores Timur mempersoalkan pembangunan di pesisir pantai.Etji menuturkan sejak ada Perda No.11/2011 tentang RTRW Kota Kupang, akses nelayan terhadap laut semakin dipersulit dengan adanya pembangunan hotel dan restoran di sepanjang pesisir Kota Kupang.“Hal ini menyalahi amanat UU No.1/2014 bahwa tidak boleh ada bangunan di ruang sempadan pantai yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat,” tegasnya.Dampak lingkungan yang timbul akibat pembangunan tersebut, laut semakin kotor. Ini terjadi, kata Etji, akibat pembuangan limbah yang langsung ke laut serta sedimentasi pantai yang merusak ekosistem mangrove.baca juga : WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu?	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2020-046-10.json	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT \| Menurut Rima, suvey Walhi NTT menerangkan sebanyak 99 orang atau 56,3% responden yang mengisi survey dan diwawancara menyatakan kebijakan pembangunan di daerahnya tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.Rata-rata responden kecewa dan tidak senang dengan pengingkaran terhadap kebijakan moratorium tambang oleh pemerintah provinsi NTT.“Responden menilai Viktor tidak konsisten dengan komitmen moratorium tambang pasca terpilih sebagai gubernur NTT. Semua panelis sepakat bahwa kinerja pemerintah NTT dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sangat buruk,” terangnya.Selain itu sambung Rima, panelis mengatakan, perlindungan terhadap warga-warga kecil dan wilayah kelolanya sangat buruk sehingga pantas mendapatkan rapor merah.Forum diskusi memberikan rekomendasi kepada pemerintah melaksanakan pendidikan lingkungan dan hukum lingkungan kepada masyarakat. Pemerintah juga diminta mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan.Sebanyak 31,8% responden jelasnya, menyatakan bahwa pemerintah harus menjadikan ketahanan air dan pangan, konservasi dan pendidikan lingkungan sebagai prioritas pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.“Pemerintah harus mengembangkan model pariwisata berbasis kerakyatan yang terbuka dan berkelanjutan, bukan model pariwisata berbasis investor padat modal yang mengutamakan privatisasi lahan atau kawasan,” ucapnya.perlu dibaca : Soal Moratorium Tambang, Gubernur NTT Ditagih Janji Utamakan Pariwisata dan Pertanian Terus Lakukan SosialisasiKepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ferdy J.Kapitan kepada Mongabay Indonesia, Senin (15/6/2020) mengatakan pihaknya dan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) selalu melakukan sosialisasi kepada warga untuk menjaga lingkungan dan hutan.	[0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987]
2020-046-10.json	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT \| Menurut Ferdy, pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait kehutanan, meski terkesan hanya melakukan aktifitas pengamanan hutan dan ancaman itu berasal dari masyarakat.“Selama ini masyarakat berpikir hutan itu milik pemerintah padahal hutan adalah milik negara dimana masyarakat dan pemerintah menjadi bagian dari negara. Makanya kita mengajak masyarakat sebagai pemilik hutan dan merasa memiliki hutan itu sehingga mereka perlu menjaganya,” tuturnya.Pemerintah, katanya, terus melakukan sosialisasi agar ada pemahaman lebih baik di masyarakat. Dia berharap kedepannya, masyarakat bisa menjadi pengelola wisata di dalam kawasan hutan dan mendapatkan penghasilan dari hutan sehingga mereka merasa memiliki dan menjaga kelestarian hutan.“Kita dorong konsep ekowisata di wilayah hutan dan masyarakat menjadi pengelolanya. Terkait izin reklamasi pantai dan tambang galian C semuanya harus melewati proses pengurusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang ketat sebelum beroperasi,” ungkapnya.Sedangkan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi NTT Jusuf Adoe kepada Mongabay Indonesia, Kamis (18/6/2020) mengatakan terkait dengan keputusan moratorium tambang yang dikeluarkan Gubernur NTT hanya untuk pemberian izin baru untuk mineral dan logam.Sementara batuan atau galian C kata Jusuf, boleh dikeluarkan izinnya tetapi tetap harus melalui aturan ketat termasuk pengurusan ijin Amdal. Pemberian izin, tegasnya, harus dilakukan karena untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lainnya.“Kalau tambang batuan atau Galian C memang harus diberikan izin sebab jika tidak maka pembangunan pasti tidak akan berjalan,” ungkapnya.Kegiatan tambang harus didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar termasuk soal dampak lingkungannya. Dinas ESDM NTT pun selalu melakukan evaluasi terkait aktivitas pertambangan tersebut. [SEP]	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2017-071-19.json	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak \| [CLS] Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak, baru saja mendeklarasikan semangat Kaltim yang memiliki badak sebagai Provinsi Konservasi Badak. Menurutnya, semua badak yang ada di Kaltim sebaiknya tidak lagi disebut badak sumatera, melainkan badak kalimantan yang hidup di Kaltim. Pendapat tersebut ia sampaikan pada Lokakarya Sosialisasi dan Perencanaan Konservasi Badak di Kalimantan Timur, Selasa (14/03/17) di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.Langkah awal sebagai salah satu Provinsi Konservasi Badak, Awang meminta seluruh pemangku kepentingan daerah untuk mengamankan dan menyelamatkan badak beserta habitatnya. Langkah berikutnya, lanjut dia, harus ada tim hebat yang mencari badak serta menentukan kawasan perlindungan sekaligus penyelamatannya. “Selain pesut, orangutan, gajah, dan banteng, kita juga perlu menjaga badak. Sejak dulu, saya mendukung perlindungan satwa yang ada di Kaltim, terutama yang endemik.”Awang menegaskan, walaupun jenis badak yang ditemukan di Kutai Barat (Kubar) sama dengan badak sumatera, pasti ada perbedaan genetik yang lain. Pasalnya, dari lokasi yang ditempati badak sudah jelas di provinsi berbeda. Sehingga tidak menarik, kata dia, jika badak di kalimantan disebut badak sumatera.“Saya dulunya dosen di Universitas Mulawarman dan menyukai penelitian. Sudah pasti antara badak sumatera dan badak di Kalimantan ada bedanya, walaupun jenisnya sama.”Awang telah menyiapkan kawasan konservasi badak di Kutai Barat, yang tercatat dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kaltim. Menurutnya, kawasan konservasi badak di eks tambang emas PT. Kelian Equitorial Mining (KEM) Kutai Barat cocok untuk habitat badak karena dipenuhi pakannya serta tidak terganggu aktivitas manusia dan perusahaan. “Kawasan itu memang sudah dipersiapkan dan dipilih karena lokasinya dekat dengan ditemukannya badak pertama kali.”	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2017-071-19.json	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak \| Meski jumlah badak yang ada di Kalimantan diperkirakan hanya belasan individu, Awang tetap bersemangat menjadikan Kaltim sebagai Provinsi Konservasi Badak. “Nanti bisa dikawinkan dan melahirkan anak-anak baru. Masih ada harapan” sebutnya. Keinginan Gubernur Kaltim tersebut, diapresiasi Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Dahono Adji.Bambang menyebut, penyelamatan badak sumatera di Kalimantan dilakukan oleh KLHK, WWF Indonesia, serta para tokoh dan kepala adat Kutai Barat dan Mahakam Ulu. “Penyelamatan badak sudah dilakukan sejak dulu. Kabar bahagianya, badak Najaq ditemukan, tapi mati pada 5 April 2016. Mudah-mudahan, langkah penyelamatan dan konservasi ini bisa menyelamatkan badak lainnya.”Bambang mengatakan, pihaknya telah menetapkan hutan eks tambang emas PT. KEM sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Di daerah tersebut tidak boleh lagi ada aktivitas manusia terkait penambangan atau penebangan kayu. “Saya mendukung semangat Gubernur Kaltim untuk memiliki badak sendiri. Bahkan, rencana Gubernur memasang foto badak di bandara sebagai simbol kekayaan Kaltim harus diapresiasi. Semoga penyelamatan badak ini berjalan baik,” tuturnya. SubspesiesPeneliti Animal Biosystematics and Ecology, Institut Pertanian Bogor (IPB), Dedy Duryadi Solihin, mengatakan setelah pihaknya melakukan penelitian badak yang ditemukan di Kaltim, ada kemungkinan jika badak yang ditemukan tersebut adalah subspesies.Dedy memastikan hal itu setelah melihat dan membandingkan spesies badak Andalas, Bina, dan Turga dengan badak di kalimantan ini. Hasilnya, spesies badak ini berbeda. Meski ada kesamaan genetik, perbedaannya hanya 2 persen dan tingkat kesamaannya mencapai 98 persen, masih ada kemungkinan badak di kalimantan ini menjadi subspesies.	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2017-071-19.json	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak \| “Untuk memastikan spesies baru, diperlukan tiga perbedaan. Namun, di penelitian lain, badak di kalimantan ini terlihat lain sendiri. Dia tidak sama dengan badak andalas dan badak sumatera lainnya. Kemungkinan merupakan subspesies,” jelasnya.Permasalahan DNA, lanjut Dedy, akan terus diamati. Dipastikan, badak yang ditemukan di Kalimantan tersebut bukan spesies baru. Namun, memiliki genetik berbeda, memiliki 8 asam amino, sedangkan badak yang lain tidak sebanyak itu. Kedepan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah penyelamatan badak dan mengawinkannya. Sehingga, dapat menetukan jenis spesiesnya pada anak-anak badak itu.“Kita akan lakukan perkawinan terstruktur. Untuk langkah mendesak, akan diidentifikasi semua kantong penemuan badak. Kita upayakan agar badak selamat,” pungkasnya.Sebagai penjelasan, badak sumatera diklasifikasikan dalam tiga subjenis berdasarkan persebarannya. Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis daerah persebarannya berada di Sumatera, Malaysia, dan Thailand. Dicerorhinus sumatrensis harrissoni ada di wilayah Kalimantan. Sementara Dicerorhinus sumatrensis lasiotis ada di Vietnam, Myanmar bagian utara hingga Pakistan bagian timur. Untuk subjenis Dicerorhinus sumatrensis lasiotis, beberapa peneliti badak menyebutkan, keberadaannya sudah tidak terlihat lagi sejak puluhan tahun lalu. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-094-15.json	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi \| [CLS] Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperlihatkan, sepanjang 2015, konflik agraria masih tinggi dengan 252 kasus luasan 400.430 hektar, melibatkan 108.714 keluarga. Dari berbagai kasus itu, korban tewas lima orang, tertembak aparat 39, luka-luka 124 dan ditahan (kriminalisasi) 278 orang.Iwan Nurdin, Sekretariat Jenderal KPA mengatakan, lima orang tewas dalam konflik agraria itu tinggi. Kondisi ini, katanya menunjukkan, masyarakat tak mempunyai kanal dalam penyelesaian kasus agraria. Kementerian terkait, ucap Iawan, belum menjalankan fungsi dan tugas dengan baik.“Ketika penyelesaian konflik agraria dicetuskan dalam Nawacita, dituliskan dalam RPJMN namun kebijakan-kebijakan kementeriann nol besar. Ini jadi masalah,” katanya katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/01/16).Data KPA, konflik agraria sektor perkebunan 2015 seluas 302.526 hektar, kehutanan 52.176 hektar, pertambangan 21.127 hektar, pesisir-kelautan 11.231 hektar, infrastruktur 10.603 hektar, lain-lain 1.827 hektar dan pertanian 940 hektar.Sektor perkebunan, katanya, menempati urutan pertama 127 konflik (50%), pembangunan infrastruktur 70 kasus (28%), kehutanan 24 (9,60%), pertambangan 14 (5,2%), lain-lain 9 (4%), pertanian dan pesisir-kelautan empat kasus (2%).“Sama dengan 2014, tahun ini Riau menjadi penyumbang konflik agraria karena ekspansi HTI dan perkebunan sawit,” katanya.Selain Riau 36 kasus (14,4%), daerah penyumbang konflik Jawa Timur 34 (13,6%), Sumatera Selatan 23 (9,2%), Sulawesi Tengah 16 (6,4%), Jawa Barat dan Sumatera Utara sama-sama 15 kasus (6%) serta Lampung 12 (4,8%).“Jatim dari tahun ke tahun menempati posisi kedua karena penguasaan tanah PTPN, monopoli hutan Perhutani dan proyek infrastruktur seperti jalan tol, perumahan, waduk dan lain-lain.”Konflik tertinggi sektor perkebunan, katanya, menunjukkan perluasan lahan dan operasi perkebunan skala besar meluas, terutama sawit.	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2016-094-15.json	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi \| Dalam lima sampai 10 tahun ke depan, katanya, perkebunan sawit akan menimbulkan krisis agraria makin parah, tak hanya ketimpangan penguasaan lahan juga konflik agraria.Untuk pelaku konflik, didominasi perusahaan 35 kasus, disusul polisi 21, TNI 16, pemerintah 10, preman delapan, dan warga tiga. Sedang aparat, polisi mendominasi kekerasan (34). Sebelumnya, kekerasan TNI lima kasus.“Tahun 2015, perusahaan menjadi pelaku kekerasan yang utama. Ini karena mecenderungan UU Perkebunan yang memperbolehkan mereka membentuk pamswakarsa sendiri. Mereka menjadi pelaku kekerasan paling dominan.”Iwan mengatakan, dengan masih adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak TNI/Polri menunjukan bahwa mereka mengambil posisi yang tidak netral. Cenderung malah mengambil posisi sebagai kepanjangan tangan perusahaan dan pendekatan prosedural hukum positif semata tanpa melihat akar konflik.Aturan payahSelain itu, aturan maupun UU tak sinkron. Dia mencontohkan, berdasarkan UU Kehutanan, mereka bisa tinggal di kawasan hutan. UU Pemerintahan Desa, mereka tinggal di desa definitif namun, bisa ditangkap karena menebang pohon di halaman rumah.Padahal, menurut UU lain mereka tinggal di desa turun menurun. Jadi, katanya, terjadi tumpang tindih hukum sektor lingkungan hidup, kehutanan, agraria,dan perkebunan. Dia juga menyinggung, peraturan bersama empat menteri pada Oktober 2015, belum berjalan.Peraturan bersama (perber) empat menteri, katanya, semula diharapkan menjadi jalan penyelesaian konflik agraria. Namun, perber itu memuat mandat penyelesaian konflik pada tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.“MOU (memorandum of understanding) saya kira baik untuk koordinasi antarkementerian. Jangan hanya selesai selebrasi. Bagaimana kelanjutan? Biasa hanya selesai seremoni?”	[1.0, 1.4414156535025313e-09, 1.3204033422198336e-09]
2016-094-15.json	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi \| Kendala IP4T , katanya, terutama pemda, Kementerian Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang enggan membentuk dan menjalankan tugas sebagai tim.KLHK dinilai tak menjalankan proses tim IP4T. Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri, tak memprioritaskan areal terbakar menjadi desa definitif, kawasan pemukiman dan fasilitas umum masyarakat. Ditambah ketidaksiapan masyarakat dan birokrasi dalam mengimplementasikan ini hingga muncul penumpang gelap.Dia juga menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, konflik agraria tak menjadi prioritas. Padahal, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu menjadi leading sector penyelesaian konflik agraria. Kenyataan jauh dari harapan.Soal distribusi lahan 9 juta juga tak jelas. Semula redistribusi lahan 9 juta hektar dari hutan 4,1 juta hektar, HGU habis dan tanah terlantar 0,4 hektar, 4,5 juta hektare dari legalisasi aset.Pemerintah juga menyiapkan peraturan Presiden dalam menjalankan reforma agraria tetapi dalam penyusunan dinilai tak transparan. Malah pemerintah melibatkan ketiga, PT Mahaka, sebagai penyusun. Anggaran dana buat Mahaka selama tahun ini Rp1,5 miliar.Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi mengatakan, dalam penyelesaian konflik agraria, pemerintah terjerembab atau sama rezim lalu.Dia mengatakan, jutaan hektar tanah buat perusahaan perusak tetapi petani kecil, kelompok masyarakat adat, kaum miskin kota disingkirkan secara sistematis.“Rezim Jokowi kuat mencitrakan pemimpin kerakyatan yang memperjuangkan hak masyarakat kecil. Penyelesaian agraria dan HAM masuk Nawacita tetapi angka menunjukkan sebaliknya.”Dia mengatakan, terjadi perluasan pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM. “Kalau dulu hanya TNI dan kepolisian, sekarang security perusahaan plus preman bayaran juga leluasa membunuh.” Contoh kasus petani Tebo di Jambi, yang tewas dibunuh sekuriti perusahaan.	[0.9999998211860657, 9.115430543715775e-08, 9.005590584365564e-08]
2016-094-15.json	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi \| Di Indonesia, 200.000 keluarga menguasai akses 80% kekayaan alam baik tambang, laut, maupun hutan, Menurut Dianto, jika pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan reforma agraria, seharusnya bergerak dari soal ketimpangan. “Berapa juta warga membutuhkan tanah? Kalau perlu HGU dicabut, hutan dikurangi, tambang ditutup. Bukan dicari sisa baru dibagi kepada masyarakat.”Dia mendesak pemerintah segera membentuk badan atau komisi guna penyelesaian konflik agraria, langsung di bawah Presiden.Komnas HAM, katanya, sejak 2002 punya konsep utuh penyelesaian konflik agraria secara nasional melalui pembentukan komisi atau badan khusus.“Konsep ini pernah disampaikan kepada Presiden melalui kementerian dan juga Kantor Kepresidenan. Jadi sebenarnya tinggal implementasi, konsep sudah ada. Tak perlu bikin rumusan baru.”Namun, katanya, hambatan terbesar dalam penyelesaian konflik agraria adalah orang-orang di sekeliling Presiden yang dianggap tidak mumpuni. [SEP]	[0.9999998211860657, 1.0801165473139918e-07, 9.364350717078196e-08]
2016-047-19.json	Kala Bea Cukai Belawan Musnahkan Bagian-bagian Tubuh Satwa Selundupan dari Luar Negeri	Kala Bea Cukai Belawan Musnahkan Bagian-bagian Tubuh Satwa Selundupan dari Luar Negeri \| [CLS] Ada kulit badan, kepala, kulit kepala maupun tanduk satwa bertumpuk dengan bermacam barang impor ilegal dari sepatu, handuk, baju, plastik, CD bekas, racun api mobil, beras, bumbu dapur, air mineral, sampai pemantik api dan bahan kimia. Barang-barang selundupan bernilai miliaran ini dimusnahkan bersama oleh Bea Cukai Belawan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/6/16). Ada yang dibakar, ada dihancurkan maupun dinetralkan.Adapun bagian potong tubuh satwa selundupan lewat Pelabuhan Belawan itu, 276 kulit badan dan kepala binatang, 549 kulit kepala binatang, dan tanduk binatang 19. Hingga detik-detik pemusnahan,Bea dan Cukai Belawan belum dapat menyebutkan jenis satwa apa dari bagian tubuh itu.Haryo Limanseto, Kepala Kantor Bea dan Cukai Belawan, mengatakan, penyeludupan potongan tubuh binatang ini dengan modus menggabungkan bersama barang lain menggunakan kapal laut.Kala pemeriksaan, ternyata barang-barang ini tak mengantongi izin dan memasukkan barang, bahkan diragukan kesehatan dan kualitasnya.“Ini bagian tugas kami memberikan perlindungan atas barang-barang bakal membahayakan masyarakat,” katanya.Para pelaku, katanya, memasukkan barang-barang ini dengan alasan keperluan budaya dan pariwisata di suatu daerah tertentu. Tak ada orang yang menjadi tersangka karena masih dalam penyidikan.“Barang-barang ini untuk keperluan budaya dan pariwisata, jadi tak boleh masuk sembarangan, harus ada izin khusus.”Agak aneh kala penyidik Bea dan Cukai belum berhasil mengungkap siapa pelaku penyeludupan ratusan potong tubuh binatang ini, padahal menurut Haryo, sudah terjadi sejak 2010.Irma Hermawati, Legal Advisor Wildlife Crime Unit (WCU), mempertanyakan keseriusan penyidik mengusut kasus ini. Dia mengatakan, tak ada proses hukum dalam kasus penyeludupan potongan tubuh satwa menjadikan pelaku terus beraksi. “Ini akan terus terjadi karena sama sekali tak memberikan efek jera bagi pelaku.”	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2016-047-19.json	Kala Bea Cukai Belawan Musnahkan Bagian-bagian Tubuh Satwa Selundupan dari Luar Negeri	Kala Bea Cukai Belawan Musnahkan Bagian-bagian Tubuh Satwa Selundupan dari Luar Negeri \| Dia meminta, kerjasama Bea dan Cukai untuk menggunakan UU Kepabeanan bagi pelaku. “Tak menyita barang bukti tanpa bisa mengusut hingga tuntas siapa pelaku. Mungkin bisa dicek administrasi, perijinan,” katanya.Para pelaku, memahami betul kelemahan Indonesia, dimana satwa atau bagian tubuh dari luar tak bisa terjerat. “Harus diingat Indonesia memiliki UU lain, yaitu UU Kepabeanan. Jadi PPNS Kepabeanan dapat menggunakan power dalam pengamanan Indonesia dari satwa atau bagian tubuh selundupan dari luar negeri.”Pemerintah tengah merevisi UU Konservasi Sumber Daya Alami. Dia mengingatkan, agar dalam revisi menguatkan soal selundupan dari luar ini.Dia menanti keseriusan Bea dan Cukai mengusut penyelundupan model ini sebagai bentuk dukungan mewujudkan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar Indonesia, seperti canangan Presiden Joko Widodo. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2016-043-11.json	Ada Konflik Sosial-Budaya, Amdal Reklamasi Teluk Benoa Belum Bisa Putus	Ada Konflik Sosial-Budaya, Amdal Reklamasi Teluk Benoa Belum Bisa Putus \| [CLS] Penolakan masyarakat Bali, terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, begitu besar. Penolakan warga karena beragam alasan dari soal lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, aspek sosial budaya belum terpenuhi menjadi salah satu alasan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), belum ada keputusan terima atau ditolak.San Avri Awang, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, mengatakan, kajian analisis Amdal Teluk Benoa berdasarkan aspek biofisik, fisika-kimia, dan sosial-budaya. Aspek biofisik dan fisika-kimia, katanya, telah selesai dan terpenuhi tetapi aspek sosial-budaya masih belum terlaksana.Dengan begitu, proyek reklamasi masih belum aman dilanjutkan ”Kita tak ingin ribut, masyarakat harus kita pikirkan, pengusaha juga harus kita pikirkan,” katanya.Pulihkan Pulau Pudut solusi konflik? San mengatakan, pemerintah, akan melakukan pemulihan Pulau Pudut. Dia menilai, langkah ini sebagai solusi penyelesaian konflik sosial di masyarakat adat Bali.”Pudut, red) akan diurus dan diselesaikan dahulu, setelah itu kami melihat apakah Teluk Benoa layak atau tidak,” katanya.Lokasi itu, menjadi tempat suci para pemuka adat Bali. Pemulihan ini dengan mengembalikan luas pulau delapan hektar, kini hanya kurang satu hektar. Penyusutan itu, kata San, karena faktor lingkungan, abrasi dan kerusakan lain.Berdasarkan data dia, pengakuan tempat suci hanya di Pulau Pudut, tak berlaku di sekitar. Pemulihan pulau, katanya, kemungkinan berlangsung tahun ini menggunakan dana APBN. Pesan ke PresidenPekan lalu, Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, ForBALI dan Eksekutif Nasional Walhi mendatangi Kantor Staf Presiden.Sebelumnya, pertemuan dijadwalkan dengan Kepala KSP Teten Masduki pukul 16.00, mundur pukul 17.10. Pertemuan tertutup dari awak media.	[0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06]
2016-043-11.json	Ada Konflik Sosial-Budaya, Amdal Reklamasi Teluk Benoa Belum Bisa Putus	Ada Konflik Sosial-Budaya, Amdal Reklamasi Teluk Benoa Belum Bisa Putus \| Koordinator Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Wayan Suarsa menyebutkan, pemerintah masih belum memahami kepentingan atau arti kesucian dari tempat suci, di Teluk Benoa. ”Banyak masih belum paham seberapa penting nilai kesucian Teluk Benoa untuk tetap dijaga,” katanya.Pemerintah, katanya, baru berjanji akan minidaklanjuti. “Belum sampaikan pasti. Kita lihat saja nanti.” Untuk itu, pergerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa akan terus dilakukan, biar pemerintah dan masyarakat melihat ke depan.Dalam pertemuan itu, Teten meminta masyarakat tenang. Koordinator ForBALI, I Wayan Gendo Suardana mengatakan, Teten bilang, pemerintah akan mengecek sekecil apapun informasi yang disampaikan kepada meereka. Dia mengapresiasi respon pemerintah dan berharap keputusan segera keluar, yakni. Instrumen keputusan menghentikan reklamasi.Dia berharap, pertemuan ini menjadi sarana langsung informasi kepada Presiden.Khalisah Khalid, Juru Bicara Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, Teten belum bisa memberikan keputusan. ”Mereka akan melakukan upaya terbaik, proses masih berlangsung, telah menjadi perhatian Presiden,” katanya.Presiden, baru mengarahkan kementerian terkait berkoordinasi terkait izin lokasi yang ketuk 25 Agustus 2016. Selain itu, pembahasan pencabutan Pepres hingga kini belum terjadwal.Pada Februari lalu, perwakilan warga penolak reklamasi juga datang ke KSP ditemui Deputi II, Yanuar Nugroho dan staf khusus Noer Fauzi Rachman.Penolakan rencana reklamasi ini muncul dari berbagai kalangan. Dari masyarakat biasa, masyarakat adat, akademisi, musisi, pekerja pariwisata dan lain-lain. Khusus masyarakat adat menolak meningkat, dari 14 kelompok, kini 38 komunitas dengan jumlah sekitar 334.000 jiwa, dari hanya 148.000 jiwa. [SEP]	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2022-029-01.json	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam \| [CLS] Warga Batam, Kepulauan Riau (Kepri) seharusnya membudidayakan tumbuhan satu ini. Selain bisa menggantikan sayur, tumbuhan dari jenis rumput laut ini juga bernilai ekonomis jika dibudidayakan dengan baik untuk diekspor. Namun, tumbuhan itu yaitu anggur laut atau yang biasa disebut latoh oleh masyarakat pesisir Batam hanya dibiarkan tumbuh begitu saja.“Seharusnya latoh bisa digunakan masyarakat Kota Batam mengantikan sayur darat, yang kadang sulit dan mahal didapatkan,” ujar Kepala Balai Perikanan dan Budidaya Laut (BPBL) Batam, Ikhsan Kamil kepada Mongabay Indonesia, akhir Juli 2022 lalu.BPBL Batam sendiri telah membudidayakan latoh selain selain berbagai jenis ikan dan lobster di kawasan kantornya di Jembatan dua Barelang Kota Batam.Orang melayu sering menyebut tumbuhan satu ini dengan kata latoh atau anggur laut. Jenis rumput laut itu berasal dari spesies Caulerpa sp. Sedangkan di beberapa daerah lain anggur laut disebut lawi-lawi (Sulawesi Selatan).Bentuknya memang menyerupai buah anggur. Namun, latoh buahnya lebih kecil dari pada anggur. Selain itu warnanya bukan ungu, tetapi hijau mengkilat. Jika diperhatikan bentuknya seperti rumput laut, tetapi latoh memiliki buah bulat kecil-kecil yang bergelantung di batang-batang rumput.baca : Inilah Lawi-lawi, Anggota Baru Kelompok Rumput Laut Andalan Indonesia Tanaman latoh di BPBL Batam berada di dua bak berukuran kecil berbentuk bulat. Awalnya tumbuhan ini digunakan sebagai pakan ikan, namun belakangan dibudidayakan untuk diproduksi massal.Hasil penelitian sementara budidaya, pertumbuhan latoh sangat cepat. Dalam 45 hari latoh bisa tumbuh tiga kali lipat. Proses budidaya hanya dimasukan dalam bak kecil berisi air. “Ini sangat mudah dibudidayakan, juga bisa dilakukan di KJA (keramba jaring apung),” ujarnya.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-029-01.json	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam \| Dalam analisis Balai Budidaya Air Payau Takalar Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), latoh bisa tumbuh 10-13 kali dari bobot awal selama tiga bulan pemeliharaan dalam kondisi normal. Dan bisa dipanen dalam satu bulan pemeliharaan.Pegawai BPBL Batam Febri Fahrudin mengatakan, latoh tumbuh hampir di seluruh perairan Kepulauan Riau. Latoh bernilai ekonomis tinggi seharga Rp80 ribu per kilogram di Kepri. Sedangkan jika diekspor ke Jepang harga menjadi Rp700 ribu per kilogram.Analisis sementara, di dalam tanaman latoh bisa diambil kolagen yang tinggi. Bisa dibuat pupuk, bahkan ada kemungkinan menjadi kosmetik seperti sargassum setelah melalui pengolahan. “Ini perlu penelitian lagi, BPBL Batam sedang proses untuk bisa produksi massal dulu,” katanya.baca juga : Manfaat Super dari Rumput Laut Masyarakat asli Melayu sudah banyak mengetahui tentang latoh, berbeda dengan masyarakat kota yang mungkin belum mengenal rumput laut satu ini. “Dia berbeda dengan rumput laut. Latoh bisa langsung dimakan, tidak perlu dijemur,” katanya.Senada dengan Febri, seorang pemuda asli pesisir Melayu Batam, Bobi Bani mengatakan, sebenarnya latoh cukup terkenal di kalangan masyarakat pesisir. Tetapi, tidak dijadikan makanan khusus seperti sayuran. “Karena kami pesisir jarang juga makan sayur, kecuali perantau yang berada di daerah perkotaan,” kata Bobi, kepada Mongabay Indonesia, Jumat, 5 Juli 2022.Ia melanjutkan, beberapa masyarakat pesisir di Batam sudah ada yang mengkonsumsi latoh. Tetapi tidak dicari secara rutin untuk konsumsi atau dijual. “Kalau kami jumpa (latoh) diambil, tidak dicari seperti mencari ikan,” katanya. Mencicipi Latoh, Bagaimana Rasanya ?	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-029-01.json	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam \| Febri Fahrudin menunjukkan cara makan latoh. Ia langsung mencicipi tanaman satu ini yang terdapat di bak budidaya milik BPBL Batam. Tanpa dibersihkan, dia langsung melalap jenis rumput laut satu ini. “Rasanya enak, gurih, asin dan ada krenyes-krenyesnya. Apalagi kalau diberi sambal atau urap, makin enak,” katanya usai melalap latoh.Kepala BPBL Batam, Ikhsan Kamil mengatakan, di beberapa daerah di Indonesia, latoh sudah menjadi konsumsi setiap hari oleh masyarakat. “Seperti daerah Jawa, dimakan masyarakat ganti sayur,” katanya.Setelah dipanen, latoh tinggal dibersihkan untuk dimakan langsung atau dikasih urap terlebih dahulu. “Siram air panas kuku, setelah itu latoh siap dihidangkan untuk sayur dan dijadikan lalapan,” katanya.Menurut Ikhsan restoran seafood di Batam bisa menjadikan latoh sebagai tambahan menu sayur.Ikhsan terus mendorong masyarakat untuk ikut membudidayakan anggur laut ini. Apalagi sangat berguna untuk ketahanan pangan ketika sayuran darat di Batam susah didapatkan. “Selama ini (latoh) tidak dikonsumsi karena masyarakat belum sadar. Kita harus mengubah mindset itu, dari laut bisa dapat sayur,” katanya.baca juga : Selain Ekonomis, Ternyata Rumput Laut Penyerap Karbon Tinggi Dalam sebuah penelitian Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun 2017 berjudul “Analisis Pananganan Lawi-lawi sebelum Ekspor di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar Sulawesi Selatan”, disebutkan potensi ekonomis Caulerpa sp. di Indonesia sudah menembus pasar ekspor.Tahun 2011 merupakan tahun pertama pengujian budidaya Caulerpa sp. dengan melakukan tahapan uji coba dengan dua orang pembudidaya. Pembudidaya berhasil memproduksi 1.600 kg dari 160 kg bibit anggur laut dalam tiga bulan pemeliharaan pada lahan dua hektar. Bahkan anggur laut juga bisa dipanen setiap hari.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-029-01.json	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam \| Penelitian itu juga menyebutkan pada 2012, para petani tambak menghasilkan 20 ton per hektar per tahun anggur laut, dengan nilai Rp76 juta per hektar per tahunnya. Tanaman Bergizi Di beberapa daerah, anggur laut tidak hanya dijadikan sayur atau lalapan, tetapi juga diolah menjadi roti anggur laut bernilai ekonomis. Sebuah penelitian Penelitian skripsi tahun 2018 dari Mahirah Humaerah dari Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar berjudul “Analisis Kandungan Zat Gizi Roti Rumput Laut Lawi-lawi Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat” menunjukkan makanan ini sangat bergizi, obat beberapa penyakit dan bisa menjadikan makanan alternatif pangan.Penelitian itu menyebutkan, anggur laut memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sebagai sumber protein nabati maupun mineral. Anggur laut jenis Caulerpa racemosa merupakan bahan pangan yang kaya akan protein dan asam amino, kaya serat larut maupun tidak larut serta rendah lemak.Anggur laut menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antioksidan. Dan juga mampu menangkal radikal bebas karena mengandung asam folat, tiamin dan asam askorbat.baca juga : Kisah Rumput Laut: Jadi Andalan, Namun Selalu Ada Hambatan Tumbuhan ini juga memiliki sifat anti bakteri dan anti jamur, serta mengandung beberapa jenis metabolit sekunder, diantaranya glycol glycerolipid dan kelompok enol, á-1-glyceryl-Dmannoside-4-amonium sebagai antihelmintic (zat pembunuh cacing) dan alkaloid yang berfungsi menurunkan tekanan darah dan mengobati penyakit rematik.Nilai energi Caulerpa racemosa kebanyakan dikontribusikan oleh karbohidrat dan protein karena nilai total lipid rendah (2,06% DW). Oleh karena itu, alga ini cocok sebagai makanan diet untuk menurunkan obesitas.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2022-029-01.json	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam	Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam \| Penelitian itu juga menyebutkan Caulerpa racemosa dari Indonesia memiliki insoluble dietary fiber yang lebih tinggi dibanding Caulerpa racemosa yang berasal dari Jepang. Insoluble dietary fiber mengandung selulosa dan hemiselulosa yang bermanfaat dalam pencegahan konstipasi, hemoroid dan colitis. Fiber juga sangat cocok bagi penderita obesitas dan diabetes mellitus.Data pemerinta Provinsi Kepri menunjukan potensi perikanan daerah yang 90 persen adalah laut ini belum dikelola maksimal. Potensi perikanan Kepri seharusnya bisa mencapai 1,1juta ton per tahun, tetapi baru termanfaatkan 3,3 persen saja. Diharapkan membudididayakan latoh atau anggur laut bisa meningkatkan potensi perikanan Kepri. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-012-02.json	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai?	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? \| [CLS] Operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) Sorik Marapi oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) terus memakan korban. Dalam tahun 2022 saja, setidaknya terhitung enam kali warga sekitar mengalami keracunan. Pada 16 September lalu, sedikitnya delapan orang Mandailing yang tinggal di sekitar proyek terpapar racun gas hidrogen sulfida (H2S). Disusul 13 hari setelah itu, pada 27 September lalu jatuh lagi korban puluhan warga dari Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tongah, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.Setidaknya, ada 86 warga dari kedua desa ini dilarikan ke rumah sakit. Mereka dibawa ke rumah sakit ada yang menggunakan sepeda motor dan ambulans dengan kondisi muntah-muntah mual pusing bahkan ada yang pingsan.Anak-anak dan orangtua juga menjadi korban. Selasa petang ada 30 orang yang mendatangi kedua rumah sakit, dan tidak berhenti karena malam hari korban makin bertambah sampai 74 orang. Pada hari berikutnya, tercatat ada 86 warga jadi korban.Terlihat Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis membantu mengevakuasi puluhan korban yang terhirup gas beracun ke rumah sakit. Bersama para kepolisian dan TNI dan Polri membantu menyiapkan semua keperluan medis untuk penanganan utama para korban keracunan ini.Erwin bilang, langkah cepat supaya tidak ada lagi jatuh korban lebih banyak agar pemerintah pusat segera menghentikan seluruh kegiatan perusahaan.Karena korban makin bertambah, pihak rumah sakit meminta bantuan dari TNI dan Polri membantu membuat posko darurat korban keracunan ini.“Kita bersama TNI sigap membantu rumah sakit membuat posko darurat. Kita juga mengamankan lokasi kejadian dan penyidikan kasus ini, ” kata AKBP Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, Kapolres Mandailing Natal. Baca juga: Kebocoran Gas Beracun di Pembangkit Panas Bumi Sorik Marapi, 5 Orang Tewas	[0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213]
2022-012-02.json	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai?	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? \| Rusli Pulungan, Direktur Rumah Sakit Umum Panyabungan mengatakan, posko darurat ini dibuat karena korban yang dirawat cukup banyak hingga kelebihan kapasitas. Guna mengantisipasi semua bisa dilakukan penanganan medis maka perlu posko.Sementara dari Desa Sibanggor Julu dan Desa sibanggor Tongah, dilaporkan mengantisipasi jatuh korban lebih banyak lagi aparatur desa dibantu aparat TNI dan Polri mengevakuasi seluruh warga sampai kondisi benar-benar aman.Muhammad Toguan, warga Sibanggor Julu menceritakan, melihat anak-anak dan perempuan tergeletak lemah tak sadarkan diri. Ada tiga orang di keluarganya terhirup racun gas hidrogen sulfida ini. Dengan tergopoh-gopoh dia sempat lari ke lokasi sumur bor meminta kepada pekerja menutup operasi karena banyak korban.Namun pekerja mengabaikan dan mengatakan kalau ada yang terpapar akan dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Dia tak melihat ada satupun ambulans di sekitar lokasi sampai orang-orang makin banyak lemas tergeletak di jalanan tak sadarkan diri barulah ambulans datang membawa ke rumah sakit.“Kejadian Selasa sore pukul 06.00 itu ada yang pingsan, kepala sakit, mual muntah, sakit perut. Semua akibat mencium bau seperti telur busuk. Ada anak-anak pingsan menahan rasa sakit karena tercium bau gas hidrogen sulfida itu, ” kata Toguan. Baca juga: Terulang Lagi Pipa Gas Panas Bumi Sorik Marapi Bocor, Puluhan Warga Keracunan Setelah menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit di Mandailing Natal, mulai Kamis dan Jumat, satu persatu korban mulai membaik dan pihak rumah sakit memperbolehkan mereka pulang serta berobat jalan.Mulyadi, Kepala Desa Sibanggor Tongah mengatakan, setelah beberapa hari sempat diungsikan ke Sibanggor Jae, dua hari setelah itu semua warga sudah boleh pulang ke rumah masing-masing bersama keluarga.	[0.013831224292516708, 0.9679399728775024, 0.018228823319077492]
2022-012-02.json	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai?	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? \| Dia masih terus berkoordinasi dengan perusahaan mencegah hal serupa terulang kembali. Meski sudah boleh pulang, namun dia mengimbau warga tidak terlalu aktif berkegiatan di luar rumah apalagi di sekitar perusahaan. Warga tak boleh mendekati radius di bawah 300 meter dari produksi perusahaan.“Semua warga desa sudah kembali ke rumah mereka masing-masing setelah diungsikan ke desa tetangga.”Terry Satria Indra, Kepala Teknik Panas Bumi SMGP saat diwawancarai mengenai kebocoran gas hidrogen sulfida mengelak kalau itu karena terhirup hidrogen sulfida dari aktivitas yang mereka kerjakan.Dia bilang, pada Selasa sekitar pukul 15.10- 17.35 uji alir di sumur wellfer tenggo 11. Dalam uji alir ini, mereka melibatkan dari Direktorat Jenderal EBTKE dari Kementerian Lingkungan Hidup dan berbagai pihak terkait. Dia klaim sudah menjalankan standar operasional prosedur sesuai ketentuan berlaku.Langkah awal, adalah menetralkan senyawa kimia hidrogen sulfida dengan alat mereka. Setelah itu, pengontrolan ke wilayah radius 300 meter di sekeliling perusahaan maupun ke perkampungan. Dari hasil pemeriksaan, pada alat detektor senyawa hidrogen sulfida ini menunjukkan angka nol.Dia mengakui bau menyengat baru tercium ketika dilakukan penutupan sumur. Namun dia berkilah dan menepis itu bukan senyawa kimia hidrogen sulfida karena dari alat detektor yang mereka miliki senyawa itu tidak terdata dan terpantau.“Kita masih melakukan investigasi terkait ini, Namun kami pastikan gas hidrogen sulfida tidak terpantau di alat detektor kami.”Penjelasan perusahaan ini berbanding terbalik dengan fakta dan kondisi lapangan yang menghirup bau seperti telur busuk lalu kepala pusing dan badan lemas. Bau ini khas senyawa hidrogen sulfida. Baca juga: Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? Pemerintah daerah desak pusat evaluasi perusahaan	[0.013831224292516708, 0.9679399728775024, 0.018228823319077492]
2022-012-02.json	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai?	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? \| Muhammad Jafar Sukhairi, Bupati Mandailing Natal mengatakan, sejak kejadian awal warga ada yang meninggal dunia sudah melihat operasi perusahaan tidak aman bagi masyarakat.Dia sudah merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar bisa mengevaluasi perusahaan ini. Kalau aktivitas perusahaan membuat keresahan dan kekhawatiran tinggi, maka merekomendasikan pemerintah pusat menghentikan kegiatan perusahaan.“Kita sejak awal sudah merekomendasikan agar ada evaluasi terhadap perusahaan ini. Kita harap perusahaan juga dihentikan oleh pemerintah pusat sebab kewenangan ada di sana,” kata Jafar.Data dari Kepolisian Resort Mandailing Natal sudah 100-an orang menjadi korban terhirup gas beracun proyek geothermal panas bumi Sorik Marapi ini, lima anak-anak perempuan dan orang tua tewas terhirup gas beracun yang mematikan ini.Jatam mencatat, operasi penambangan panas bumi SMGP menimbulkan korban jiwa dan gangguan kesehatan serta kerusakan lingkungan maupun kerugian ekonomi bagi warga.Melky Nahar, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mengatakan, dalam kaitan dengan bencana industri, tercatat enam kali kejadian sejak 25 Januari 2021 hingga 27 September 2022.Ironisnya, kata Melky, meski berulang menelan korban, pemerintah tak kunjung memberi sanksi tegas, hanya hentikan sementara operasi pasca kejadian pada 25 Januari 2021.“Kejadian terus berulang tanpa ada sanksi tegas ini menunjukkan sikap pemerintah yang terus bermain-main dengan keselamatan nyawa warga,” katanya. Karena itu, katanya, Jatam mengecam keras dan mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM tak masa bodoh dengan keselamatan warga Sorik Marapi.“Jatam mendesak Menteri ESDM segera mencabut permanen izin SMGP, lakukan penegakan hukum dan pemulihan atas seluruh kerusakan yang terjadi,” katanya.	[0.9999874830245972, 6.7843425313185435e-06, 5.685313681169646e-06]
2022-012-02.json	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai?	Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? \| Sementara respon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi, Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) seakan tak ada hal urgen harus mereka tangani segera walau kasus korban jatuh berulang kali bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Kementerian ini menyatakan telah mendapat laporan dari SGMP sejak akhir September lalu.Harris, Direktur Panas Bumi, mengatakan, laporan pada 27 September lalu, sekitar pukul 18.00, ada beberapa warga dari Desa Sibangor Julu dan Sibangor Tonga mengeluh mencium bau menyengat dari Wellpad T, yang menyebabkan beberapa warga sesak napas dan muntah.“Laporan yang kami terima, aktivitas di Wellpad T saat itu adalah bleeding sumur T-11 untuk menetralisir gas di dalam sumur yang menjadi bagian dalam rangkaian proses uji alir sumur T-11,” katanya.Proses bleeding mulai pukul 15.30 WIB-17.30WIB. Rencana lanjut keesokan hari tetapi SGMP mendapat keluhan warga.Hariss mengakui, uji alir sumur panas bumi punya risiko, salah satunya, keluar gas H2S.Namun, dia klaim sudah ada antisipasi dengan serangkaian prosedur ketat, antara lain menetralisir gas sebelum fluida sumur panas bumi mengalir.Pada tahap persiapan, uji alir sumur sebelumnya berkoordinasi dan mendapat persetujuan Pemerintah Mandailing Natal, kepolisian dan masyarakat sekitar.KESDM, sudah menugaskan tim dari Dirjen EBTKE untuk investigasi ke lokasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian dan SGMP dalam penanganan dan penelusuran lebih lanjut.“Penanganan dampak salah satunya difokuskan kepada warga yang mengeluhkan kesehatan,” katanya.Harris mengatakan, situasi instalasi dan peralatan di PLTP Sorik Marapi saat ini dalam kondisi normal, dengan uji alir sumur T-11 dihentikan dan sumur ditutup. ******** [SEP]	[0.013831224292516708, 0.9679399728775024, 0.018228823319077492]
2022-061-13.json	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan \| [CLS] Persoalan lahan antara warga di Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan PTPN XIV, tak kunjung usai. Pada 2 Maret lalu, ratusan petani aksi bakar ban bekas di jalan menuju Kampung Sikamasean, Kabupaten Enrekang. Mereka protes menuntut PTPN XIV menghentikan segala aktivitas penggusuran lahan pertanian warga. Aksi siang itu, dijaga aparat kepolisian.Beberapa hari sebelumnya, Rahim, petani yang menanam padi di lahan klaim PTPN XIV, tergusur alat berat. Upaya penggusuran seperti itu sudah terjadi berulang kali. Tahun 2018, lahan Rahim pernah tertimbun sisa hasil kerukan tanah perusahaan negara ini saat membuat bedengan air untuk penanaman sawit.Di tempat lain, Dusun Botto Dengeng, Kampung Sikamasean, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa. Pada Desember 2021, hingga Januari 2022, ratusan petak lahan warga rata oleh eksavator. “Habis. Sudah tidak ada yang tersisa. Tidak ada lagi,” kata Kamaria Kadir.Pria 57 tahun ini petani yang mengelola lahan seluas satu hektar. Dia tanam di sana sejak 1997 dan mulai bermukim pada 1999. Dia tak sendirian, puluhan orang tinggal di sana mengacu pada surat keputusan Iqbal Mustafa, Bupati Enrekang pada 16 November 1999.Surat itu menentukan pembentukan tim penertiban dan pendaatan lahan tidur/terlantar pada areal PTPN XIV Maroangin, di Kecamatan Maiwa.Tugas tim antara lain, menata, mengatur, dan menertibkan penggunaan lahan tidur atau terlantar. Juga menyeleksi masyarakat yang betul-betul kurang mampu untuk mendapatkan hak pengelolahan serta menetapkan kriteria-kriteria yang akan mendapatkan hak pakai.Keluarga Kamaria masa itu yang mendapatkan izin hak kelola. Beberapa tahun saat dia mulai seperti rambutan, salak dan jagung lalu mencoba mengurus surat kepemilikan.“Kami pernah mau urus tentang pajak PBB. Tapi orang di kantor desa bilang, kalau lahan kami adalah pemberian itu untuk orang miskin dan diberikan negara. Sekarang, sudah 22 tahun.”	[0.013831224292516708, 0.9679399728775024, 0.018228823319077492]
2022-061-13.json	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan \| Kamaria jadi tak begitu khawatir soal alas hak kepemilikan karena pemerintah desa mengerti dan mendukung kalau lahan itu sebagai hak kelola sejak terbit SK tahun 1999.“Kalau sekarang kami digusur, berarti SK 1999, Bupati Enrekang itu sudah tidak berlaku, atau sengaja tidak diperdulikan?”Kamaria geram sekali menceritakan peristiwa penggusuran yang meluluhlantakkan tanamannya. “Pada 25 Desember 2021 itu kebetulan saya di Makassar, karena liat anak kuliah. Adek saya nelfon dari kampung, bilang, kalau ada penggusuran sudah masuk kebun saya.”“Saya kasi berhenti itu eksavator. Saya menangis. Berdebat ki di lapangan. Terus 27 [Desember] saya ke Kantor PTPN XIV, mereka bilang begini, “kalau begitu kuncinya di Bupati Enrekang.”Sehari kemudian, Kamaria bersama warga kampung bertemu Bupati Enrekang, Muslimin Bando di kediamannya—rumah kebun–, sekitar 8 km dari tempat warga.Malam itu, mereka bertatap muka dengan Bupati Muslimin. Di tempat itu ada pula perwakilan PTPN XIV.“Jadi saya minta solusi. Saya bilang, bagaimana ini pak? Kenapa kami harus digusur?” kata Kamaria.Muslimin berbalik ke perwakilan PTPN. “Kalau ini masuk kontrak, apa Kampung Sikamasean masuk juga?” kata Muslimin.“Masuk pak,” jawab PTPN.“Jadi habis (lahan),” lanjut Muslimin.“Iya habis.”Kamaria kaget mendengar ungkapan itu. “Kami digusur tanpa ada pemberitahuan.”Dalam pertemuan itu, seorang warga lain yang hadir mencoba menyeimbangkan diskusi dengan membuka dokumen SK Bupati Enrekang tahun 1999. Muslimin menolak berbicara aturan dan sisi hukum. “Lebih baik kita bicara dari hati ke hati,” katanya.Muslimin akhirnya memberikan sedikit harapan dan menjanjikan lahan warga di Sikamasean tidak akan tergusur. Baca juga : Konflik dengan Warga, Tanpa HGU PTPN XIV di Enrekang Mulai Tanam Sawit Pada 4 Januari 2022, perusahaan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk pembersihan lahan.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2022-061-13.json	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan \| “Saya protes, mereka masukkan alat berat ke kampung dulu, baru membawa surat. Itu salah. Harusnya dibicarakan dulu, baru beraksi,” kata Kamaria.Dia ingat betul pertemuan dengan Bupati Muslimin Bando. Bahwa, penggusuran hanya ada di satu sisi sungai. Warga mulai setuju, dan janji bupati kalau yang terlanjur dan masih sedikit akan diusahakan lahan pengganti.“Jadi, saya ke Makassar lagi ketemu anak-anak. Tak lama, menelfon lagi adik, kalau alat berat makin dekat dengan lahan kebun kami,”“Saya pulang… Saya marah dan meminta pekerja berhenti tapi lahan sudah digusur.”Keesokannya, sekitar pukul 07.00, Kamaria mendatangi kembali kediaman bupati, Muslimin sudah keluar rumah. Hingga kini, bupati tak lagi menemui warga terdampak.Rumah kebun yang dimakasud Kamaria, juga dikenal sebagai Mitra Farm. Tempat Bupati Muslimin melaksanakan praktik pertanian di lahan seluas 32 hektar– juga merupakan eks HGU PTPN XIV dalam skema Kawasan Industri Maiwa (KIWA) Enrekang.Mitra Farm, juga perusahaan yang dijalankan anak-anak Bupati Enrekang. Dalam laman LPSE Enrekang, CV Mitra Farm Maju Bersama, tercatat sebagai pemenang dalam penunjukan langsung pengadaan barang untuk bibit pala tahun anggaran 2021. ***Di Sulawesi Selatan, PTPN XIV melirik sawit pada 2016. Pada tahun sama, mulai pembibitan di kebun Maroangin, Enrekang.Pada Juni 2016, Pemerintah Enrekang mengeluarkan surat peringatan kepada direksi PTPN XIV kalau sejak HGU berakhir pada 2003, perusahaan tak lagi berhak beraktivitas.Selain karena alas hak sudah tidak ada, PTPN XIV selama menguasai lahan sekitar 40 tahun, sama sekali tidak memberikan manfaat dan kontribusi baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. “Bahkan, PBB saja tidak dibayar,” tulis surat itu.Selanjutnya, surat itu juga menguraikan bagaimana eks HGU PTPN XIV Maroangin masih dikuasai hanya jadi sumber masalah, letaknya tepat di sisi Kota Maroangin, dengan mayoritas petani.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2022-061-13.json	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan \| “Berdasarkan pengalaman panjang PTPN XIV di Maroangin, kami menilai hampir tidak ada alasan untuk mengakomodir perpanjangan HGU.”Surat itu ditandatangani Bupati Enrekang, Muslimin Bando, Bupati Enrekang dua periode. Periode pertama, dia menolak perpanjangan HGU PTPN XIV. Pada periode kedua, dia mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan HGU pada PTPN.Surat rekomendasi perpanjangan HGU itu keluar pada 15 September 2020. Isinya, respon dari permintaan PTPN XIV pada 3 Juli 2020 untuk rekomendasi pembaharuan HGU seluas 3.267 hektar.“Sehubungan dengan rekomendasi ini, Pemerintah Enrekang berharap percepatan peningkatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan tanaman sawit di PTPN XIV dan pengembangan plasma pada masyarakat Enrekang,” tulis surat itu.Sementara dalam rapat pertemuan antara warga dan Komisi A dan B DPRD Sulawesi Selatan, pada 19 Januari lalu menghasilkan enam kesepakatan rekomendasi yang harus dijalankan pemerintah kabupaten dan perusahaan. Pertama, lahan yang minta perpanjangan HGU seluas 3.267 hektar perlu inventarisasi melalui tim bentukan Bupati Enrekang.Tim ini perlu libatkan berbagai komponen.Kedua, tim diharapkan terbentuk dalam 10 hari sejak rapat dengar pendapat dan langsung bekerja dikomandoi Bupati Enrekang. Tim Panitia Inventarisasi Konflik Tanah Aset PTPN XIV dengan Pemerintah Enrekang dan Masyarakat ini diberi waktu lima bulan mulai Februari-Juli 2022.Ketiga, setop penggusuran atau perusakan sambil menunggu hasil kerja tim. Keempat, semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang berpitensi menyebabkan keresahan di lapangan.Kelima, PTPN XIV akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk panen tanaman dan tidak menambah tanaman baru.Keenam, pembersihan lahan (land clearing) hanya di atas lahan yang tidak ada bangunan dan tanaman produktif. Baca juga : Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2022-061-13.json	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan \| Sayangnya, praktik lapangan tak sama. PTPN tetap menggusur lahan warga.Soal tim, Pemerintah Enrekang menilai sudah dilakukan sejak 1999. Dirhamsyah, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Enrekang, mengatakan, tim inventarisir tahun 1999 melalui SK Bupati saat itu. Tim ini melihat dan menelisik warga dalam eks HGU PTPN XIV untuk ditentukan siapa yang berhak.Namun dia mengaku tak tahu hasil tim 1999 itu. “Pahitnya, hasil tim itu dikeluarkan. Sampai sekarang, sampai saya jadi Kabag Hukum ini, belum mendapatkannya.”Baginya, rekomendasi Surat Bupati Enrekang pada 2020 tentang persetujuan pembaharuan HGU PTPN XIV, juga sangat beralasan.Rekomendasi, katanya, dibarengi lima permintaan. Pertama, pemberdayaan masyarakat di eks HGU. Memastikan perusahaan tak akan land clearing pada fasilitas umum dan rumah tempat tinggal masyarakat.Kedua, masyarakat kelak akan mendapatkan lapangan pekerjaan jadi buruh harian. Ketiga, masyarakat dapat kesempatan tanam di sela sawit. Keempat, meminta perusahaan segera mengukur lahan seluas 3.267 hektar. Kelima, terkait pertimbangan teknis, segera mendapatkan izin pemanfaatan ruang.Kamaria tertawa mendengar ungkapan mengenai pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja itu. “Itulah yang mereka selalu banggakan. Padahal, kami di Sikamasean tak pernah tertarik masuk bekerja di PTPN XIV sebagai buruh harian.”Belakangan pada Januari 2022, ada tiga orang desa terpaksa menjadi buruh harian mengisi wadah tanam bibit sawit. “Mereka itu belum digaji, janjinya dibayar awal Februari. Masuk Maret, upah itu tak kunjung datang.”Jemmy Jaya, Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN XIV menampik itu. Klaimnya, sejak penanaman sawit pada 2017 hingga kini, di lahan 1.500 hektar perusahaan sudah menyerap sekitar 500 buruh harian. Mereka bekerja dengan upah layak sesuai upah minimum regional (UMR). “Setiap orang Rp80.000. Setiap hari perusahaan mengeluarkan Rp40 juta, untuk gaji karyawan.”	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2022-061-13.json	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan \| PTPN XIV, katanya, kelak membawa perubahan ekonomi bagi Enrekang. Perusahaan hadir untuk membangun industri sawit, dari mulai perkebunan sampai pengolahan.“Kalau kami menanam sampai 3.000 hektar, tentu pekerja akan bertambah juga. Begitu pun jika pabrik sudah berdiri.”Analogi Jemmy, suatu daerah yang memiliki industri akan membuat wilayah itu maju. Industri akan membuat ekonomi bergerak cepat, dan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan.“Ke depan, kami akan membangun kebun plasma. Karena untuk membuat pabrik dengan kapasitas 30 ton per jam, butuh plasma. Plasma itu dari masyarakat.”Sistemnya, kata Jemmy, masyarakat punya lahan, PTPN XIV beri bibit. “Samalah di Luwu Timur dan Luwu Utara. Sekarang juga plasma sudah banyak. Di Kabupaten Pinrang ada sekitar 800 hektar. Sidrap juga sudah ada.”Soal Surat Keputusan Bupati Enrekang 1999, baginya soal penataan. “SK Bupati 1999 itu upaya penataan, pengaturan oleh pemerintah. Saat itu, kami tidak dapat tembusan siapa saja masyarakat.”Ketika PTPN mau mengelola lahan pada 2015, tak tahu dalam lahan ada warga. “Kami sudah anggap pembaruan HGU seluas 3.267 hektar, clean and clear.”Aset PTPN XIV bermula dari PT Bina Mulia Ternak (BMT) Persero HGU pada 1973 dengan masa berlaku sampai 2003. Pengembangan ternak ini kurang berhasil, melalui PP No 19/1996 ada merjer antara BMT, PTPN 28, PTPN 23, PTPN 23, jadi PTPN XIV Persero.Saat penggabungan ini, PTPN XIV mengembangkan ubi dan membangun pabrik tapioca, juga tak berhasil. Akhirnya, lahan tidur. Sebelum HGU berakhir pada 2003, PTPN mengajukan perpanjangan dan rekomendasi kepada Bupati Enrekang pada 2001.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2022-061-13.json	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan	Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan \| Bupati Enrekang hanya menginginkan rekomendasi itu kalau luasan sekitar 3.000 hektar. Sisa HGU 2.320 hektar akan digunakan pemerintah daerah untuk penataan, dan pengelolaan. Dari sinilah yang antara lain jadi Kebun Raya Enrekang, Kawasan Indiustri Maiwa Enrekang, sampai prasarana PDAM. Juga, sekolah dan beberapa fasilitas umum lain.“Tahun 2001, perpanjangan HGU diterima BPN. Tahun 2006, ada surat BPN kepada perusahaan, dan mempertanyakan sisa lahan 2.320 hektar, seperti luas awal. Pemerintah Enrekang saat itu, belum mengurus pelepasan di KBUMN.”Kemudian PTPN mendapatkan rekomendasi perpanjangan secara hukum memungkinkan melakukannya melalui KATR/BPN.Bagi PTPN, lahan di Kecamatan Maiwa bukanlah eks HGU, tetapi sudah HGU.PTPN pun tak tahu berapa banyak warga yang mengelola lahan di HGU perseroan. “Karena kami tidak punya data. Kami sudah menganggap lahan itu clean and clear, lahan yang sesuai rekomendasi Bupati Enrekang. Jadi, masyarakat yang masuk itu, kami anggap tidak ada masyarakat. Karena sudah diatur yang 3.000 hektar. Itu rekomendasi yang diberikan,”Baca juga: Berkonflik dengan PTPN, Koalisi dan Warga Enrekang Lapor Ombudsman ******** [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]